Connect with us

POLITIK

Menhan Ajak Mahasiswa Jaga Pancasila

Published

on

Menhan Ryamizard Ryacudu saat memberikan materi pada kuliah umum mahasiswa baru UNS.

Indonesiaraya.co.id, Solo – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu mengajak mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjaga Pancasila sebagai ideologi negara.

“Dalam era modernisasi dan globalisasi di samping ancaman fisik, yang juga harus diwaspadai adalah ancaman mindset (pola pikir, red) Bangsa Indonesia yang berupaya untuk mengubah ideologi negara Pancasila,” katanya pada kuliah umum program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Kampus UNS, Selasa (13/8/2019).

Ia mengatakan serangan pola pikir ini akan mempengaruhi hati dan pikiran rakyat dengan tujuan untuk membelokkan ideologi negara.



“Metode operasional perang ini dilakukan melalui infiltrasi ke dalam dimensi intelijen, militer, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan agama,” paparnya.

Ia mengatakan beberapa contoh negara yang hancur akibat hancurnya ideologi, di antaranya Yugoslavia serta beberapa negara di Timur Tengah.

“Pancasila sebagai perekat kita, kalau itu dihancurkan maka kita pasti hancur seperti negara-negara tersebut. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga Pancasila,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan kuliah umum tersebut, dikatakannya, bukan sekadar kuliah umum tetapi juga ada penekanan kepada mahasiswa agar tidak terpengaruh pada pihak yang ingin mengubah Pancasila, salah satunya dengan khilafah.

“Tidak benar mengatakan merah putih itu kafir, Pancasila kafir. Harus ditekankan kepada mereka. 20-30 tahun lagi mereka yang akan mengatur negara ini. Bagaimana kalau tidak Pancasila, maka rusak negara ini,” tegasnya.

Terkait dengan adanya isu NKRI bersyariah, ia memastikan tidak ada istilah tersebut.

“Yang ada NKRI harga mati. Syariah itu sudah ada di sila pertama Pancasila. Sudah hebat Pancasila, jangan ditambahi lagi,” katanya, seperti dikutip Antara. (arw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Said Didu : Prinsipnya Negara Wajib Sediakan Pelayanan Kesehatan untuk Rakyat, Sekarang Terbalik

Published

on

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan tak henti-hentinya menuai protes dari publik.

Bahkan dalam rapat dengar pendapat Senin lalu (20/1), Komisi IX DPR RI ‘menyerang’ Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang terkesan tak bisa berbuat banyak untuk membatalkan kenaikan.

Menurut mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, pandangan soal jaminan kesehatan yang seharusnya diberikan negara kepada masyarakat kini mulai bergeser. Padahal soal jaminan kesehatan, sudah jelas tercantum dalam Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).



Dijelaskan Said Didu, pada prinsip UU tersebut, negara berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara.

“Saat ini seakan dibalik menjadi bahwa seluruh warga negara wajib membayar biaya kesehatan kepada negara,” sindir Said Didu di akun Twitternya, Kamis (23/1/2020).

Per 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan resmi naik sebesar 100 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. (kon)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Terkait Calon Wagub DKI, Sufmi Dasco : PKS yang Pilih Riza Patria

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya sejatinya mengajukan empat untuk menduduki Wagub DKI.

Mereka adalah Ahmad Riza Patria, Ferry Juliantono, Saefullah dan Arnes Lukman.

Setelah usulan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentukan hanya ada dua nama untuk menggantikan Sandiaga Uno.



Lalu kemudian, PKS sendiri yang memilih Ahmad Riza Patria untuk mengisi kursi kosong pendamping Anies Baswedan itu.

“Iya, PKS (yang memilih nama Riza),” kata Sufmi.

Selain Riza Patria, satu nama lain berasal dari PKS, yakni Nurmansyah Lubis.

“Pada waktu (surat) diberikan kepada kami, sudah lengkap ditandatangani DPP PKS dan DPW PKS,” terangnya.

Surat dari PKS itu kemudian ditindaklanjuti dengan menyerahkan kepada DPD dan DPP Partai Gerindra.

Kemudian, proses selanjutnya adalah menyerahkan surat itu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kan tidak mungkin saya ke Gubernur DKI Jakarta. Nanti, mereka tindaklanjuti bersama-sama dengan DPW PKS (ke gubernur),” pungkas Wakil Ketua DPR RI itu.

Untuk diketahui, tarik-menarik antara Gerindra dan PKS soal kursi Wagub DKI sudah berlangsung cukup lama.

Kedua parpol juga sempat terlibat saling klaim menjadi yang berhak mendapatkan kursi tersebut.

Diiringi sejumlah nama yang muncul dari masing-masing partai.

Sampai akhirnya kedua partai sepakat masing-masing mengusulkan satu nama untuk diajukan sebagai pengganti Sandiaga Uno.

Dari Gerindra ada nama Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Sedangkan dari PKS mengajukan Nurmansyah Lubis. (pil)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Menteri Yasonna Sebar Hoaks soal Buron Harun Masiku

Published

on

Menkum HAM, Yasonna Laoly.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Menkum HAM Yasonna Laoly, dan pimpinan KPK telah menyebar berita bohong alias hoaks kepada publik soal keberadaan Harun Masiku.

Sebelumnya, Yasonna mengaku tersangka penyuap eks komisioner KPU wahyu Setiawan itu masih berada di luar negeri.

“Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan KPK telah menebar hoax kepada publik,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada Rabu (22/1/2020).



Ia mengingatkan bahwa perkara ini sudah masuk di ranah penyidikan. Maka itu, ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu, seharusnya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Karena Menteri Hukum dan HAM yang berkata tidak sesuai dengan fakta atau hoaks, maka yang bersangkutan diduga telah melakukan obstruction of justice sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU Tipikor,” ujar Kurnia. (alu)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending