Connect with us

FINANSIAL

Menkeu : APBN 2019 Disusun dengan Hati-Hati dan Kredibel

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyusunan APBN 2019 telah dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global serta kredibel untuk mendukung kinerja pembangunan nasional.

“Kami berhati-hati dalam situasi yang tidak pasti, tapi APBN ini juga bisa menjadi instrumen fiskal untuk mendukung pembangunan dan prioritas yang tertuang dalam RKP serta mendukung masyarakat tertinggal,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2019 dilakukan dalam kondisi perekonomian global sangat dinamis sehingga pengelolaan instrumen fiskal melalui penetapan asumsi makro yang sesuai perkembangan terkini menjadi penting.

Namun, penyusunan instrumen fiskal ini juga harus dapat menjadi insentif untuk mendorong kinerja pembangunan, termasuk berbagai program yang sudah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah serta inisiatif strategis dan aktual lainnya, seperti antisipasi terhadap bencana.

“Kita bisa berdebat soal angka, akurasi data maupun program, namun kesepakatan pemerintah dan DPR semua sama, bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi penting, karena ini menjadi aset penting untuk mendapatkan hasil yang baik,” ujar Sri Mulyani.

Untuk pertama kalinya, APBN 2019 ikut mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun yang masuk dalam pagu Dana Alokasi Umum untuk mendukung peningkatan pelayanan maupun pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan.

Sri Mulyani mengharapkan pemberian dana kelurahan untuk mendukung penyaluran dana desa, yang sudah diberikan sebelumnya, bisa menciptakan kohesi dan harmoni untuk mendorong produktivitas daerah tertinggal, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta meningkatkan level pelayanan publik.

Terkait target defisit anggaran sebesar 1,84 persen dari PDB yang masih dipenuhi dengan utang, Sri Mulyani menegaskan bahwa penerbitan surat utang bukan merupakan tujuan karena merupakan instrumen untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Sebelumnya, Rapat Badan Anggaran DPR RI bersama dengan pemerintah menyepakati RUU APBN 2019 untuk mendapatkan persetujuan di rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu (31/10).

Dalam pandangan mini fraksi, enam fraksi memberikan persetujuan atas RUU APBN 2019, tiga fraksi memberikan persetujuan dengan catatan dan satu fraksi yaitu Gerindra tidak memberikan pandangan.

RUU APBN 2019 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, tingkat inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp15.000 dan suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen.

Selain itu, harga ICP minyak diputuskan 70 dolar AS per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari dan lifting gas 1.250 ribu barel setara minyak per hari.
Dari asumsi tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun.

Dengan postur APBN 2019 itu, maka defisit anggaran ditargetkan mencapai Rp296 triliun atau sekitar 1,84 persen terhadap PDB. Postur APBN 2019 ini juga mencantumkan belanja untuk cadangan penanggulangan bencana di NTB dan Sulawesi Tenggara sebesar Rp10 triliun dan cadangan “pooling fund” bencana Rp1 triliun. Demikian, seperti dikutip Antara. (sat)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

FINANSIAL

Faisal Basri : Dua Pertiga Kekayaan Orang Terkaya dari Bisnis Kroni

Published

on

Ekonom Senior Indef, Faisal Basri.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pakar ekonomi Faisal Basri mengatakan dua pertiga dari kekayaan orang-orang terkaya di Indonesia diperoleh dari bisnis kroni yang dilakukan melalui kedekatan dengan kekuasaan politik.

“Untuk menjamin dapat kekayaan dengan mudah harus langgeng di politik. Karena itu, banyak pebisnis yang berpolitik dan mendirikan partai politik,” kata Faisal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Selain berpolitik, para pebisnis itu juga berupaya menguasai media massa. Karena itu, banyak politisi yang berasal dari kalangan pebisnis juga memiliki media massa.

Menurut Faisal, berbahaya bagi Indonesia bila kekuatan politik, bisnis dan media massa dikuasai oleh satu pihak seperti yang dilakukan para pebisnis politisi itu.

“Kita akan ditelan oleh pembentukan opini yang dikendalikan oleh para pemilik modal,” katanya.

Faisal mengatakan praktik kroni kapitalisme juga dilakukan pebisnis di negara-negara lain. Namun, di Indonesia, kroni kapitalisme semakin memburuk.

“Karena itu, kekuatan umat Islam harus tercermin di media massa,” ujarnya.

Zakat dan wakaf yang dihimpun dari umat Islam juga bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia.

“Jantung perekonomian negara saat ini adalah keuangan perbankan dan pajak pemerintah. Namun, kekuatannya saat ini terus menurun,” tuturnya.

Faisal mengatakan Aksi Cepat Tanggap (ACT), sebagai salah satu lembaga kemanusiaan bisa berperan dalam menghimpun dan memberikan pembelajaran tentang zakat dan wakaf yang lebih produktif.

ACT bekerja sama dengan Global Wakaf mengadakan diskusi bertajuk “Sharing with the Master” bertema “Meneropong Masa Depan Makro Ekonomi Nasional dan Peran Strategis Wakaf dalam Pengentasan Kemiskinan”.

Diskusi tersebut menghadirkan Faisal Basri dengan dipandu praktisi komunikasi Zaim Uchrowi sebagai moderator. Demikian, seperti dikutip Antara. (dew)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Ketua DPR Ajak Warga Penuhi Kewajiban Laporkan SPT

Published

on

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh anggota DPR dan warga negara yang sudah menjadi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) .

“Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018, DPR RI dan Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.786,4 triliun, meningkat dari outlook 2018 sebesar Rp1.548 triliun,” kata Bambang Soesatyo dalam rilis di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Untuk menyukseskannya, ujar Bambang, perlu kerja sama dan dukungan dari setiap wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak sehingga bisa turut membangun Indonesia menjadi lebih baik.

DPR RI antara lain juga telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, membuka Coaching Clinic SPT Pribadi dan LHKPN.

Bambang mengutarakan harapannya agar dengan adanya counter tersebut, para anggota DPR RI tidak lagi merasa kesulitan untuk membuat laporan pajak dan LHKPN.

Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi Direktorat Jenderal Pajak yang dengan berbagai sosialisasi dan kampanye, berhasil merealisasikan pelaporan SPT Wajib Pajak mencapai 12,5 juta SPT pada 2018.

Dengan besaran 9,87 juta di antaranya dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, 1,82 juta orang pribadi nonkaryawan dan 854,3 ribu wajib pajak badan. Pada 2019, ditargetkan kepatuhan masyarakat melaporkan SPT mencapai 85 persen.

“Peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT juga didukung program tax amnesty yang dijalankan Pemerintah. Saya mengharapkan jumlah tersebut akan bertambah hingga menjelang penutupan masa pelaporan pada 31 Maret 2019,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkap empat strategi yang bisa dilakukan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Dalam seminar nasional perpajakan di Jakarta, Kamis (14/3/2019), ia mengatakan strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela.

Strategi kedua, tambah dia, adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.

Strategi ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak.

Strategi keempat adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.

Mardiasmo mengharapkan upaya ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan mengurangi beban wajib pajak badan yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan pajak. Demikian, seperti dikutip Antara. (mrr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan Enam Persen

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen pada rapat dewan gubernur periode 20-21 Maret 2019 di tengah semakin melunaknya (dovish) kebijakan suku bunga negara-negara maju yang membawa dampak positif ke perekonomian Indonesia.

“Dot Plot dari Bank Sentral The Federal Reserve yang semula naik dua hingga tiga kali, kini (diperkirakan) hanya naik sekali tahun ini, kemudian sikap ‘dovish’ (melunak) Bank Sentral Eropa (Europan Central Bank/ECB). Arah kebijakan moneter negara maju di dunia tidak seketat dari perkiraan sebelumnya,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Dengan dipertahankannya suku bunga acuan pada Maret ini, Bank Sentral tercatat sudah empat kali menahan suku bunga acuan di level enam persen. Kebijakan BI ini juga tidak lepas dari perubahan kebijakan Bank Sentral The Fed yang semakin melunak dan “sabar” dalam menaikkan suku bunga acuan karena perlambatan pertumbuhan ekonomi AS.

BI mengubah proyeksinya terhadap kenaikan suku bunga acuan The Fed menjadi hanya satu kali untuk 2019-2020 dari dua kali pada periode yang sama. Demikian, seperti dikutip Antara . (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending