Connect with us

POLITIK

Menko Polhukam Usul agar Polsek Tak Tangani Penyelidikan dan Penyidikan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD mengusulkan agar Kepolisian Sektor (Polsek) tidak lagi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun lebih meningkatkan upaya pengayoman, menjaga keamanan dan ketertiban dalam konsep keadilan restoratif (restorative justice).

“Polisi harus mendekatkan restorative justice. Jangan apa-apa KUHP, dan KUHAP, sehingga orang mencuri semangka saja dihukum dengan KUHAP, sehingga ada gagasan tadi yaitu agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak lakukan penyelidikan dan penyidikan,” kata Mahfud yang juga Menteri Politik Hukum dan Keamanan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Mahfud mengatakan usulan kepada Presiden ini juga berdasarkan informasi yang dia dapatkan bahwa jajaran polisi di tingkat Polsek sering dibebani target penanganan perkara. Akibat hal itu, kata Mahfud, Polsek cenderung lebih memilih menggunakan pasal pidana terhadap kasus tertentu, yang notabene-nya bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif atau kesepakatan perdamaian antara yang bersengketa.



“Karena ini Polsek seringkali pakai sistem target. Kalau tidak pakai pidana, dianggap tidak bekerja. Lalu yang kecil-kecil yang harusnya diselesaikan dengan restorative justice, perdamaian, kekeluargaan, seharusnya yang itu ditonjolkan,” ujar dia. “Jadi dengan ini, Polsek tidak cari-cari perkara,” ucap Mantan Ketua MK ini.

Usulan itu juga berangkat dari fakta bahwa lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan hanya memiliki tingkatan wilayah terkecil di Kota atau Kabupaten, yakni Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Sedangkan Polsek merupakan unsur Polri yang berada di tingkat kecamatan.

“Karena Kejaksaan dan Pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten atau kota yang terbawah, kenapa kok Polsek ikut-ikutan. Meski begitu ini akan masih diolah lebih lanjut,” ujarnya menegaskan.

Meski demikian, kata Mahfud, perubahan tugas struktural kepolisian ini baru berupa usulan, dan masih akan dibahas dengan instansi terkait. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Sukseskan Pilkada, Mendagri Harapkan Dukungan dari Polri

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Foto : Instagram @titokarnavianfans)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, mengharapkan dukungan  Polri agar pelaksanaan Pilkada 2020 2020  sukses dan aman dari Covid-19. Hal itu disampaikam Tito saat menghadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-74 melalui konferensi video, Rabu (1/7/2020).



“Khusus untuk Pilkada 9 Desember 2020, saya selaku Mendagri, saya meminta Polri membantu dan mendukung agar Indonesia dapat lolos dari tes demokrasi dalam pandemi Covid-19, untuk menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa petarung,” kata Tito.

Menurutnya, dengan dukungan Polri, diharapkan Indonesia lolos dari ujian demokrasi di tengah pandemi untuk menghasilkan pemimpin berkualitas.

Ia mengharapkan Pilkada 2020 berlangsung tanpa terjadi penyebaran dan penularan virus corona.

Ia mengimbau Polri juga mampu menjaga stabilitas keamanan dalam perhelatan pilkada di 270 daerah.

Selain itu, ia optimis di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis, Polri telah memiliki kesiapan dalam melakukan pengamanan dan mendukung Pilkada 2020.

“Tanpa disuruh pun kalau ada agenda yang berimplikasi pada stabilitas keamanan, Polri pasti bergerak cepat,” kata Tito.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pemungutan suara Pilkada 2020  di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota  pada 9 Desember 2020. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Tidak Terpengaruh, Meskipun Jokowi Marah Demo RUU HIP Jalan Terus

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto : Instagram @joko.widodo_)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tanggal 18 Juni 2020 Jokowi kumpulkan para menterinya. Marah-marah. Jokowi kecewa terhadap kinerja para menterinya. “Saya jengkelnya disitu. Kenapa gak punya perasaan… “, kata Jokowi.

Tanggal 28 Juni 2020, video kemarahan Jokowi dipublish. Gimana respon publik? Pro-kontra itu pasti. Sebagian menganggap itu acting. Sebuah pencitraan. Sah-sah saja, namanya juga pendapat. Gak ada yang melarang. Apalagi Jokowi selama ini dikenal sebagai presiden yang pandai dan sukses memainkan pencitraan.

Tak sedikit yang berpendapat bahwa sikap Jokowi kali ini benar-benar memenuhi unsur kemarahan. Pertama, lihat ekspresi wajahnya. Tegang! Tak seperti biasanya. Kedua, gestur tubuhnya, seperti mau gebrak meja. Ketiga, pilihan kata-katanya. Tak beraturan dan diulang-ulang. Keempat, lihat tekanan suaranya. Nadanya agak tinggi dan naik turun. Kelima, pidatonya singkat, berakhir cepat dan seperti belum tuntas. Ini adalah ciri umumnya orang kalau sedang marah. Kalau seandainya ini acting, berarti acting tingkat dewa.



Kalau diperhatikan di video itu, cukup memenuhi syarat orang marah. Tapi, kenapa harus dipublish? Kalau menggunakan standar etika, memang kurang pas. Lebih tepat kalau tidak dipublish. Jauh lebih etis lagi, panggil menteri-menteri yang belum bagus kinerjanya, lalu kasih masukan, target dan warning. Tidak saja ini langkah bijak, tapi juga efektif.

Tapi, ini bukan soal etis atau tidak etis. Sebagai politisi, sikap yang diambil Jokowi dengan menviralkan video kemarahannya tentu tak bisa lepas begitu saja dari target politik. Apa itu?

Boleh jadi pertama, Jokowi ingin memberi kesan ke publik bahwa negara ini sedang krisis, dan Jokowi kerja keras mengatasi krisis ini.

Kedua, krisis ini bukan semata-semata karena presiden. Tapi lambatnya kinerja para menteri berkontribusi besar terhadap krisis negara ini. Soal ini, leadership Jokowi dapat kritik dari banyak pihak.

Ketiga, pesan kepada mereka yang mengendorse para menteri, baik partai, ormas, lembaga atau perorangan, bahwa menteri-menteri yang kalian rekomendasikan tidak bisa bekerja dengan baik. Karena itu, kalian harus maklum jika diganti.

Kemarahan Jokowi tentu tidak hanya menggusarkan para menteri, tetapi boleh jadi juga partai, ormas, lembaga, mungkin para pengusaha juga ikut was was. Jangan-jangan orang gue yang digusur. Gawat! Kira-kira begitu.

Bukan rahasia umum. Jajaran menteri di awal presiden menjabat akan diisi oleh orang-orang yang dianggap banyak peran dalam pemenangan di pilpres. Baik sebagai timses maupun penyedia logistik. Semacam balas budi. Setelah tiga-enam bulan, paling lama dua tahun, beberapa akan diganti dalam resuffle kabinet. Hanya yang kuat endorsernya yang akan dipertahankan.

Siapa mereka? Orang-orang dari partai. Ini untuk memperkuat koalisi di parlemen. Tentu saja mengecualikan menteri keuangan, ekonomi dan luar negeri. Tiga kementerian ini butuh sosok yang betul-betul profesional. Selain menteri sekretaris negara yang biasanya diisi orang yang sangat dekat dengan presiden. Yang lainnya? Bisa dikocok ulang. Suka-suka presiden.

Apakah viralnya vedio kemarahan Jokowi ada kaitan dengan maraknya demo terhadap RUU HIP? Pengalihan isu maksudnya? Secara politik, tentu tak bisa diingkari.

Ingat, RUU HIP itu menyasar Dewan. Sudah mulai mengerucut ke satu fraksi. Bukan ke Jokowi. Walaupun jika situasi gak kondusif, bisa juga merembet ke Jokowi. Tentu, intelijen kerja. Keadaan sudah bisa diukur. Semua data sudah ada di tangan.

Sebagai presiden, Jokowi wait and see. Sambil mengontrol situasi. Tak kalah pentingnya, Jokowi akan memperhatikan bagaimana PDIP sebagai sasaran tembak kasus RUU HIP menghadapi situasi ini. Kalau kewalahan, toh akan minta bantu ke Jokowi. Disini, kredit poin Jokowi bertambah satu lagi di mata PDIP. Terhadap PDIP, Jokowi di atas angin. Setidaknya, ini bisa memperkuat posisioning Jokowi terhadap PDIP. Proses bergaining akan jalan.

Apakah video “kemarahan Jokowi” bisa menggeser isu RUU HIP? Sepertinya tidak. Sekalipun nanti akan ada resuffle kabinet. Isu RUU HIP tetap mendominasi berita. Hampir setiap hari umat Islam di daerah turun ke jalan. Mereka demo. Menuntut RUU HIP dibatalkan dan usut para oknum yang berada di balik RUU HIP.

Kata “usut” Jadi kunci. Bisa memberi peluang demo berjilid-jilid. Boleh jadi akan sangat panjang. Karena punya sasaran yang tak mudah ditaklukkan.

Viralnya video kemarahan Jokowi nampaknya baru pemanasan. Terbuka kemungkinan akan ada isu-isu lain yang lebih dahsyat. Apa itu? Kita lihat nanti. Apakah akan mampu menggeser isu penolakan terhadap RUU HIP.

Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jadi Mitra Stategis KASN, KPK Minta ASN Netral dalam Pilkada 2020

Published

on

Gedung KPK RI, Jakarta. (Foto : Instagram @official.kpk)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hajatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini penting untuk menjamin terpilihnya pemimpin daerah yang memberi harapan untuk Indonesia yang  bebas dari korupsi.



Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat menjadi pembicara kunci dalam kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” yang berlangsung secara virtual, Selasa (30/6/2020).

Menurut Ghufron, sebagai kordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK), KPK akan terus mendukung dan bekerjasama dengan KASN dan Bawaslu untuk menegakkan sanksi bagi pegawai ASN yang melanggar netralitas Pilkada Serentak 2020.

“Sebagai mitra strategis KASN, KPK berkomitmen untuk mendukung penegakan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak tahun ini,” tambahnya.

KPK, kata Ghufron, akan memberikan atensi terhadap daerah yang memiliki kecenderungan netralitas ASN yang tinggi dalam pilkada. Dalam temuan KPK melalui Stranas PK, ASN bersikap netral dianggap tidak mendukung petahanan, begitupun sebaliknya jika mendukung akan beresiko jika petahanannya kalah.

“Harus diupayakan ASN yang netral, jabatannya tidak rentan,” tegasnya. Menurut dia, selama ini ASN ada dipersimpangan jalan karena jika tidak mendukung petahanan, jabatannya yang berisiko. Namun jika dia mendukung, ada risiko mendapatkan sanksi dari Bawaslu maupun KASN.

Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, kegiatan kampanye virtual ini diharapkan menjadi harmoni penguatan implementasi pelaksanaan pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2020. Dia meminta setiap pegawai ASN mampu membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab ASN, berkenaan dengan etika dan perilaku imparsialitas, yaitu tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, serta bebas dari pragmatisme politik. (kpk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017