Connect with us

HUKUM

Menkumham Dorong Pemda Inventarisasi Kekayaan Geografisnya

Published

on

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H Laoly.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H Laoly, mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menginventarisasi kekayaan-kekayaan geografisnya untuk didaftarkan ke Kemenkumham.

“Saya buat contoh, pala dan merica putih, yang dulu tidak terdaftar indikasi geografis, harganya sangat rendah. Setelah terdaftar harganya bisa sepuluh kali meningkat,” kata Yasonna yang juga sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan disela-sela kunjungannya ke Pameran Rempah dalam rangkaian Rakernas I PDIP, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (12/1/2019).

Menurut dia, beberapa daerah juga sudah mendaftarkan kekayaan indikasi geografisnya antara lain kopi kintamani, kopi bajawa, kopi gayo, ubi cilembu.



“Nah, ini kita lihat rempah rempah daerah, ini perlu didaftarkan segera,” katanya.

Yasonna menyebutkan Indonesia sangat kaya dengan hasil rempah-rempah dan hal itu akan menjadi perhatian PDIP Perjuangan.

Yasonna mengaku telah memberikan materi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada peserta Rakernas.

“Hak kekayaan intelektual itu ada hak kekayaan intelektual komunal, ada kekayaan personal. Yang komunal ini termasuklah kekayaan indikasi geografis kita. Kami sudah memberi tahu juga kepala-kepala daerah yang ada di Rakernas, melalui kelas-kelas tentang kekayaan intelektual supaya segera menginventarisasinya. Ini kita lihat ya bagaimana dulu Indonesia menjadi salah satu tujuan dari negara-negara Eropa untuk mengambil kekayaan alam kita,” paparnya.

Khususnya rempah-rempah, yang dulu rempah-rempah bisa lebih mahal dari emas.

“Sekarang, kekayaan rempah rempah kita itu masih tetap berharga di dunia internasional. Kepala daerah wajib terus membudidayakan kekayaan-kekayaan alam kita yang sudah mulai punah supaya kita kembali budi dayakan. Di sini kami dorong daerah, terutama kader kader PDI Perjuangan untuk melakukannya,” ujar Yasonna.

Disamping itu, Yasonna mendorong generasi muda Indonesia dan peneliti untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi untuk dipatenkan.

“Yang terakhir ini ada yang membuat jembatan lengkung, itu kayaknya belum dipatenkan. Itu perlu kita dorong supaya dipatenkan. Dengan paten, dia akan memperoleh manfaat, disamping manfaat untuk terlindungi, tetapi ada kepentingan ekonominya. Orang kalau mau pakai dia harus mendapat royalti dari sana, mendapat konsesi atau apa,” ucapnya, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

ICW Anggap Yasonna dan Pimpinan KPK Sebarkan Hoaks Harun Masiku

Published

on

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta –  Indonesia Corruption Watch menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dan pimpinan KPK telah menyebar berita bohong kepada publik soal keberadaan Harun Masiku. Yasonna sebelumnya berkukuh tersangka penyuap eks komisioner KPU wahyu Setiawan itu masih berada di luar negeri.

“Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan KPK telah menebar hoax kepada publik,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi pada Rabu, 22 Januari 2020.

Kurnia pun mengingatkan bahwa perkara ini sudah masuk di ranah penyidikan. Maka itu, ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu, seharusnya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.



“Karena Menteri Hukum dan HAM yang berkata tidak sesuai dengan fakta atau hoaks, maka yang bersangkutan diduga telah melakukan obstruction of justice sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU Tipikor,” ujar Kurnia.

Misteri keberadaan Harun bermula dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wahyu Setiawan, pada 8 Januari lalu. Di hari yang sama KPK gagal menangkap Harun.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan Harun berada di Singapura sejak 6 Januari. Namun penelusuran Tempo menemukan Harun diduga sudah ada di Indonesia pada keesokan harinya.

Saat dimintai konfirmasi soal temuan Tempo, sejumlah pejabat berkukuh Harun masih di luar negeri. “Pokoknya masih belum di Indonesia,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sedangkan Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan tidak tahu.

Belakangan istri Harun, Hildawati Jamrin, membenarkan suaminya sudah ada di Indonesia sejak 7 Januari lalu. Belakangan pihak Imigrasi meralat pernyataan mereka.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hakim Ronny Sompie mengatakan ada keterlambatan data sehingga mereka tak tahu Harun sudah pulang ke Indonesia. (ber)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Harun Masiku Masih Buron, PKS : Penegak Hukum Biasanya Pandai dan Cepat Menangkap Teroris

Published

on

KPK belum juga menangkap politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sejak ditetapkan tersangka dalam kasus suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sejak ditetapkan tersangka dalam kasus suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Padahal, Dirjen Imigrasi sudah menyatakan Harun yang sebelumnya dikabarkan berada di Singapura, ternyata sudah ada di Indonesia sejak 7 Januari lalu.

Tidak sedikit yang menilai, KPK seakan hilang taringnya untuk menangkap Harun Masiku. Padahal, saat menangkap Wahyu Setiawan, KPK dianggap sebagai pahlawan lantaran belum seratus hari kerja sudah menjaring pelaku rasuah dalam operasi tangkap tangan (OTT).



Menyikapi hal tersebut politisi Partai Keadilan Sejahtera Al Muzammil Yusuf menyampaikan seharusnya KPK bekerja cepat menangkap Harun. Gerak cepat itu seperti halnya menangkap teroris.

“Aparat penegak hukum kita biasanya pandai dan cepat menangkap teroris. Saya kira normalnya mereka juga cepat menangkap tersangka yang raib untuk berbagai kasus hukum lainnya,” singkat Muzammil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/1).

Ketika ditanya mengenai adanya indikasi perihal pemerintah yang berupaya menutup-nutupi keberadaan Harun Masiku. Muzammil enggan berkomentar lebih banyak.

Dia hanya meminta KPK segera bekerja dan menangkap Harun Masiku yang masih buron.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Yasonna Laoly Minta Maaf ke Warga Tanjung Priok soal Pidato ‘Kriminal’

Published

on

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menkum HAM Yasonna Laoly meminta maaf kepada warga Tanjung Priok. Yasonna mengatakan tak ada sedikit pun niat menyinggung perasaan warga Tanjung Priok terkait pernyataannya.

“Bahwa kemudian ternyata itu berkembang dengan penafsiran yang berbeda di media massa dan publik luas sehingga saudara-saudaraku merasa tersinggung, maka saya menyampaikan permohonan maaf. Akan tetapi sekali lagi ingin saya sampaikan saya sedikit pun tidak punya maksud itu,” kata Yasonna dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Yasonna juga menyampaikan terima kasih kepada warga Tanjung Priok. Dia kembali menegaskan tak bermaksud menyinggung perasaan warga.



“Saya menyampaikan juga terima kasih bahwa saya diingatkan oleh saudara-saudara saya warga Tanjung Priok, sekaligus ingin menjelaskan bahwa apa yang saya sampaikan saat acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyinggung perasaan saudara-saudara di Tanjung Priok,” tuturnya.

Yasonna pun berharap pascapermohonan maafnya ini tak ada lagi kesalahpahaman. Dia juga berencana bersilaturahmi dengan warga Tanjung Priok dalam waktu dekat.

“Saya berharap setelah konpers ini kita dapat kembali menyatukan hati dan diri kita sebagai sesama anak bangsa. Mudah-mudahan, saya akan mencari waktu yang pas untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara di Tanjung Priok,” ujar politikus PDIP itu.

Sebelumnya, warga Tanjung Priok menggelar Aksi Damai 221 Priok Bersatu di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) siang tadi. Aksi ini menuntut Menkum HAM Yasonna Laoly meminta maaf atas ucapannya yang menyebut Tanjung Priok adalah daerah miskin, kumuh, dan kriminal.

Ucapan Yasonna itu disampaikan dalam sambutannya di acara ‘Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)’ di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1). Yasonna meyakini bahwa kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal. Menurut Yasonna, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Crime is a social product, crime is a social problem. As a social problem, sebagai problem sosial, masyarakat kita semua punya tanggung jawab soal itu. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak di daerah miskin,” kata Yasonna.

Yasonna mencontohkan dua anak yang lahir dan besar di dua kawasan yang berbeda, yakni Menteng dan Tanjung Priok. Ia meyakini anak yang lahir dari kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan sering terjadi tindak kriminal akan melakukan hal serupa di masa depan.

“Yang membuat itu menjadi besar adalah penyakit sosial yang ada. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas (daerah kumuh), bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Tanjung Priok. Di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan,” sebut Yasonna. (emi)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending