Connect with us

Uncategorized

Menpar Dukung Lambongo jadi Destinasi Wisata Unggulan Gorontalo

Published

on

Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyatakan siap mendukung pengembangan kawasan wisata pemandian air panas Lambongo sebagai wisata unggulan di Provinsi Gorontalo.

Menpar Arief Yahya dalam kunjungan kerjanya ke Gorontalo, Minggu (6/10/2019) menyampaikan komitmen untuk mendukung pengembangan Lombongo sebagai destinasi wisata unggulan Gorontalo.

“Pengembangan wisata di Gorontalo akan dilakukan pada tiga bidang yaitu pemasaran, destinasi, dan industri kelembagaan,” katanya.



Pada bidang pemasaran, pihaknya akan menjadikan Manado sebagai tourism hub.

“Sedangkan untuk bidang destinasi adalah membuat kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk mempercepat deregulasi dan percepatan pengembangan Lombongo,” katanya.

Selain itu, pembangunan juga dilakukan pada bidang industri dan kelembagaan yakni membangun komunitas masyarakat sekitar destinasi wisata.

“Hal ini justru yang harus diutamakan paling awal dalam pembangunan masyarakat di sekitar destinasi wisata,” sambung Menpar.

Hari kedua kunjungan kerjanya yakni Minggu (6/10/2019) Menpar beserta rombongan didampingi oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Idris Rahim dan Bupati Bone Bolango, Hamim Puo, mengunjungi Lombongo.

Lombongo merupakan lokasi wisata pemandian mata air panas terletak sekitar 19 km ke sebelah timur dari pusat kota Gorontalo atau bisa ditempuh sekitar 30 menit.

Kolam pemandian air panas alami ini bisa dinikmati kerena adanya aktivitas geothermal di sekitar kawasan Lombongo. Lokasinya yang berbatasan dengan hutan konservasi juga merupakan daya tarik tersendiri.

Pada kesempatan itu, Menpar beserta para pejabat Kemenpar lainnya, melakukan penanaman pohon yang disebut sebagai pohon asuh. Setelah itu, Menpar melakukan pelepasliaran burung maleo.

Burung maleo merupakan endemik khas Sulawesi yang memiliki sifat loyal dan setia, mandiri serta memiliki produktivitas yang tinggi. Burung maleo berkembang biak dengan cara bertelur, ukurannya 6 kali lebih besar dibanding telur ayam. Istimewanya, sejak ditetaskan hingga menetas dari telur, anak burung maleo sudah hidup mandiri.

Penggiat wisata di Lombongo melakukan penyelamatan terhadap telur burung Maleo. Biasanya telur dapat ditemukan di kedalaman tanah sekitar 200 meter, lalu masyarakat sekitar melakukan tindak penyelamatan berupa konservasi sehingga telur terhindar dari serangan predator. Biasanya, masyarakat pelaku konservasi juga melakukan pelepasliaran hewan ini.

“Atraksi di Gorontalo sangat menarik. Sejak kemarin, saya telah menyaksikan tarian dan nyanyian yang sangat apik. Selain itu, wisata alamnya juga unik, Lombongo merupakan salah satunya,” ujar Menpar usai melakukan pelepasliaran burung maleo.

Sementara itu, Bupati Bone Bolango, Hamim Puo, mengatakan bahwa pihaknya berharap agar kedatangan Menpar dapat menjadi salah satu faktor pendorong pengembangan pariwisata di Gorontalo.

“Menpar telah melihat sendiri salah satu hewan endemik Sulawesi yakni burung maleo. Sebenarnya masih banyak lagi hewan endemik yang bisa disaksikan disini antara lain hiu paus, monyet Gorontalo, kuskus beruang Sulawesi, babi rusa, dan lain-lain. Kekayaan floranya juga luar biasa. Maka kami bisa mengatakan dengan bangga bahwa Gorontalo sudah siap dikunjungi wisatawan,” ujarnya lebih lanjut. Seperti dikutip Antara. (hsa)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Uncategorized

Sejumlah Daerah Belum Transfer Anggaran Pilkada 2020, Terus?

Published

on

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman. (Foto : Instagram @kpu_ri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, sejumlah pemerintah daerah (pemda) belum mentransfer anggaran Pilkada 2020 sebesar 100 persen ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sedangkan pencairan anggaran pilkada sudah melewati batas waktunya pada pertengahan Juli 2020 lalu.”Kami memonitor progres realisasi penyaluran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian dalam keteranggannya, Minggu (9/8/2020).

Menurutnya, realisasi kepada KPU sejumlah Rp9,735 triliun atau 95,22 persen dari total alokasi.



Sedangkan, pencairan anggaran pilkada yang diterima Bawaslu sebanyak Rp3,290 triliun atau 94,88 persen. Lalu, anggaran pilkada yang sudah direalisasi ke aparat pengamanan sejumlah Rp702,733 miliar atau 46,01 persen.

Hingga saat ini terdapat 229 pemda yang telah mentransfer 100 persen dana NPHD untuk KPU. Sementara 39 pemda realisasi transfer NPHD-nya masih di bawah 100 persen dan dua pemda yang transfernya kurang dari 40 persen.

Kemendagri  mencatat, terdapat 239 pemda yang telah mentransfer 100 persen dana NPHD untuk Bawaslu.

Sementara, 28 pemda melakukan transfer di bawah 100 persen dan tiga pemda yang transfernya kurang dari 40 persen.

Di sisi lain, ada 72 pemda yang sudah melakukan transfer dana pilkada ke aparat pengamanan.

Sedangkan, pemerintah daerah yang belum merealisasi anggaran pilkada mencapai 100 persen secara keseluruhan antara lain:

Sumatera Utara

Kota Medan (KPU: 90,03 persen)

Kabupaten Labuhan Batu (KPU: 90,00 persen)

Sumatera Barat

Kabupaten Pesisir Selatan (KPU: 51,69 persen/Bawaslu: 65,21 persen)

Riau

Kabupaten Kepulauan Meranti (KPU: 40,68 persen)

Bengkulu

Kabupaten Rejang Lebong (Bawaslu: 92,80 persen)

Jambi

Kabupaten Bungo (KPU: 80,22 persen/Bawaslu: 88,06 persen)

Sumatera Selatan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (KPU: 79,04 persen/Bawaslu: 90,91 persen)

Lampung

Kabupaten Lampung Tengah (KPU: 90 persen)

Kota Bandar Lampung (KPU: 41,03 persen/Bawaslu 36.84 persen)

Jawa Timur

Kota Surabaya (KPU: 40,59 persen/Bawaslu: 41,58 persen)

Gorontalo

Kabupaten Gorontalo (KPU: 58,66 persen/Bawaslu: 79,43 persen)

Kabupaten Pohuwato (KPU: 70,81 persen/Bawaslu: 70,76 persen)

Bali

Kabupaten Karang Asem (KPU: 84,16 persen)

Kalimantan Timur

Kabupaten Mahakam Ulu (KPU: 99,84 persen)

Kabupaten Paser (KPU: 93,73 persen)

Sulawesi Selatan

Kota Makassar (KPU: 92,57 persen)

Kabupaten Luwu Utara (KPU: 90,10 persen/Bawaslu: 76,02 persen)

Kabupaten Maros (KPU: 80,96 persen/Bawaslu: 40,53 persen)

Sulawesi Tengah

Morowali Utara (KPU: 70 persen/Bawaslu: 42,47 persen)

Sulawesi Utara

Kota Bitung (KPU: 70 persen/Bawaslu 45,22 persen)

Kabupaten Minahasa Utara (KPU: 40 persen/Bawaslu: 40 persen)

Maluku Utara

Kabupaten Kepulauan Sula (KPU: 75,92 persen)

Kabupaten Halmahera Timur (KPU: 50,83 persen/Bawaslu: 51,68 persen)

Kabupaten Pulau Taliabu (KPU: 41,43 persen/Bawaslu: 41,55 persen)

Kabupaten Halmahera Utara (KPU: 39,43 persen/Bawaslu 42,04 persen)

Kabupaten Halmahera Barat (KPU: 34,99 persen/Bawaslu: 50 persen).

Maluku

Kabupaten Buru Selatan (KPU: 70 persen/Bawaslu: 70 persen)

Kabupaten Kepulauan Aru (KPU: 61,25 persen)

Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Sumba Barat (KPU: 90 persen/Bawaslu: 90 persen)

Kabupaten Sumba Timur (Bawaslu: 40,70 persen)

Kabupaten Timor Tengah Utara (KPU: 91,58 persen)

Papua

Kabupaten Yalimo (KPU: 99,73 persen)

Kabupaten Merauke (KPU: 90 persen/ Bawaslu: 90 persen)

Kabupaten Waropen (KPU: 90 persen/Bawaslu: 37,33 persen)

Kabupaten Supiori (KPU: 73,33 persen/ Bawaslu: 87,50 persen)

Kabupaten Boven Digoel (KPU: 64,90 persen/Bawaslu: 90 persen)

Kabupaten Yahukimo (KPU: 62 persen/Bawaslu: 70 persen).

Kabupaten Keerom (KPU: 60 persen/Bawaslu: 63,16 persen)

Kabupaten Mamberamo Raya (KPU: 56,67 persen)

Kabupaten Nabire (Bawaslu: 80 persen)

Kabupaten Pegunungan Bintang (Bawaslu: 30 persen)

Papua Barat

Kabupaten Raja Ampat (KPU: 41,83 persen/Bawaslu: 73,76 persen)

Kabupaten Manokwari (KPU: 90 persen

Kabupaten Manokwari Selatan (Bawaslu: 99,98 persen)

Kabupaten Sorong Selatan (KPU: 80 persen)

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan usulan pengajuan tambahan dana Pilkada 2020 tahap kedua akan dipangkas.

KPU meminta tambahan dana sekitar Rp2,6 triliun dari rencana semula Rp3,2 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi dari Rp3,2 triliun yang kita usulkan, maka sekarang akan kita kurangi. Kalau enggak salah menjadi Rp2,6 triliun,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman.

Arief menuturkan, penurunan angka itu karena anggaran untuk pengadaan rapid test atau tes cepat bagi jajaran penyelenggara pemilu dipangkas.

KPU mengikuti harga yang ditetapkan Menteri Kesehatan melalui surat edarannya tentang tarif maksimal rapid test mandiri adalah Rp150 ribu.

Dia menyebutkan, sebelumny KPU ematok batas anggaran untuk rapid test kisaran Rp300-350 ribu. Dengan demikian, secara keseluruhan, terjadi penurunan kebutuhan tambahan dana pilkada yang peruntukannya dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Kami melakukan efisiensi. Jadi, kami sampaikan ke Kementerian Keuangan karena ada perubahan pagu dari yang semula 300-350 ribu untuk rapid test itu sekarang kita patok 150 ribu,” kata Arief.

Dia mengatakan, KPU telah mengajukan surat permohonan pengajuan anggaran tersebut kepada Kemenkeu beserta dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat pencairan anggaran. Pencairan tahap kedua dijadwalkan pada pekan kedua Agustus atau sekitar 15 Agustus.

Dia mengatakan, peruntukan anggaran tahap kedua ini untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) pelaksanaan kegiatan pilkada yang berlangsung Agustus, September, dan Oktober. 

KPU akan menggelar Pilkada 2020 pada 9 Desember di 270 daerah. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Uncategorized

Tawuran Pecah di Cipinang Muara, Polisi Bubarkan Massa

Published

on

Tawuran antar kelompok, (Foto : sumut24.co)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tawuran antar kelompok terjadi di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat (7/8/2020), sekitar pukul 21.30 WIB. Jajaran kepolisian sudah diterjunkan ke lokasi untuk membubarkan bentrokan tersebut.

Wakapolres Jakarta Timur AKBP Stefanus Tamuntuan mengatakan, ada bentrokan di daerah Cipinang Muara pada malam hari ini. Namun, bentrokan tersebut sudah dapat ditangani oleh pihak kepolisian.

“Iya (tawuran) di Cipinang Muara, Jatinegara. Anggota sampai sana langsung membubarkan warga. Sudah landai sekarang,” kata AKBP Stefanus saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (7/8/2020).



Belum diketahui dengan pasti penyebab tawuran tersebut. Berdasarkan informasi sementara di lapangan, kata Stefanus, penyebab tawuran hanya karena salah paham. Dia tak menjelaskan lebih detail.

Stefanus memastikan tak ada korban jiwa dari pertikaian tersebut. “Enggak ada (korban). Salah paham aja warga,” ucapnya. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Uncategorized

UMKM Harus Tetap Diberi Insentif dan Akses Kemudahan

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. (Foto: Instagram @nevizuairina)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komunitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus tetap diberikan kemudahan berusaha termasuk akses modal dan insentif. Sayangnya, ada perubahan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Klaster UMKM dalam RUU Ciptaker mendapat sorotan tajam.

Adalah Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuarina yang mengeritik persoalan UMKM tersebut dalam pembahasan RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Nevi dalam rilisnya  yang diterima Parlementaria, Kamis (6/8/2020) menyatakan, ada materi perubahan yang krusial dalam UU tentang UMKM. Pasal 94 dalam UU tersebut yang mengatur kriteria UMKM diubah oleh Baleg, sehingga tidak ada lagi limitasi batas minimum kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan pada setiap skala usaha.

Perubahan pada pasal yang mengatur UMKM ini. lanjut politisi PKS ini, dapat memengaruhi proses pengembangan UMKM. UMKM kesulitan berkembang oleh sebab pada proses menumbuhkan UMKM, diperlukan kriteria setiap skala usaha agar semua fasilitas kemudahan atau insentif yang diberikan bagi UMKM benar-benar tepat sasaran. Di sinilah pentingnya semua akses kemudahan itu diberikan.



“Fraksi PKS akan selalu terdepan dalam memperjuangkan pengembangan UMKM. Kita mengetahui bersama UMKM telah memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB, yaitu 60,34 persen di tahun 2019. Selain itu dengan memperkuat UMKM maka kita akan memperkuat ekonomi kerakyatan, karena UMKM merupakan penyangga ekonomi kerakyatan,” tandas Nevi.

Anggota DPR yang selalu konsen terhadap UMKM ini menunjukkan, dalam RUU Ciptaker juga dibahas mengenai insentif fiskal dan pembiayaan bagi usaha mikro. Di dalam Pasal 99 ayat (1) RUU Ciptaker disebutkan “Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Nevi berbendapat, Pemerintah hanya memberikan insentif berupa kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan saja. Namun, Fraksi PKS di DPR telah memperjuangkan adanya insentif perpajakan dan insentif lainnya berupa kemudahan mendapat legalitas usaha, kemudahan pembiayaan dan penjaminan, insentif perpajakan, termasuk bagi wirausaha sosial seperti usaha milik pesantren dan ormas keagamaan.

Selain itu, lanjut legislator dapil Sumatera Barat II ini, UMKM juga mendapat kemudahan bahan baku, kemudahan dalam mengakses pasar, pembebasan kewajiban menanggung iuran BPJS, serta terbebas dari kewajiban menerapkan upah minimum regional. Upaya untuk menghilangkan kendala yang dihadapi UMKM perlu diberikan insentif dan kemudahan, sehingga perlu diatur di dalam UU.

“Fraksi PKS memperjuangkan aspirasi yang disampaikan para pelaku UMKM ke dalam RUU Ciptaker, karena Fraksi PKS memandang upaya pengembangan UMKM harus didukung dengan adanya pemberian insentif serta kemudahan bagi UMKM,” tutup Anggota Baleg DPR RI. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017