Connect with us

BISNIS

Menteri BUMN Erick Thohir Diminta Copot Dirut KAI, Begini Alasannya

Published

on

Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia KAI (Persero), Edi Sukmoro. (Foto : Instagram @osingdeles)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir didesak untuk mencopot Edi Sukmoro dari jabatannya sebagai Direktut Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Edi dituding telah melakukan pelecehan dan kejahatan terhadap undang-undang, serta pelecehan terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo terkait investasi.

“Kami mohon kepada bapak Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Edi Sukmoro dari jabatannya selaku Direktur Utama PT KAI,” tegas advokat Kapitra Ampera selaku kuasa hukum PT Priamanaya Transportasi dan PT Dizamatra Powerindo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Ia juga menuding orang nomor satu di KAI itu telah melakukan perbuatan sewenang-wenang menghambat investasi yang akan dilakukan oleh kliennya di proyek pembangunan rel keret api interkoneksi di Provinsi Sumatera Selatan.



Kapitra juga menudung Dirut KAI ini melanggar surat persetujuan dari Menteri BUMN Nomor S-18/MBU/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang pada intinya menyetujui kerjasama pembangunan prasarana pendukung angkutan batubara dan kerjasama sewa lahan bagi pembangunan container yard.

Ia mengklaim kedua kliennya sudah mengantongi seluruh izin prinsip dan penerapan trase perkeretapiaan khusus pada tahun 2014 dan 2015. Bahkan, untuk menjalankan proyek ini, pihak Priamanaya sudah menyiapkan investasi sebesar USD400 juta. Dari nilai investasi tersebut, perusahaan yang bergerak disektor tranportasi ini bisa mengangkut batubara sebesar 10 ribu ton per tahun untuk kebutuhan PLN.

Namun sayang, hingga saat ini KAI melalui Dirutnya Edi Sukmoro belum juga memberilkan persetujuan dan izin operasional bagi perusahaan milik pengusaha Djan Faridz tanpa disertai alasan. Akibatnya, Kapitra memperkirakan negara kehilangan potensi pendapatan negara bukan pajak (PNPB) berupa royalti sebesar Rp362 miliar per tahun.

“Negara juga berpotensi kehilangan pendapatan dari pajak (PPN dan PPh) sekitar Rp374 miliar per tahun dari penjualan batu bara,” beber Kapitra.

Terkait potensial lost dari Dizamatra, negara kehilangan pendapatan sekitar Rp195 miliar di tahun pertama dan sebesar Rp390 milair mulai tahun ke-3 sampai ke tahun 20. “Perbuatan Dirut KAI ini telah melanggar ketentuan perundangan-undangan dan menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya didapatkan,” pungkas Kapitra.

Sementara ketika hal ini dikonfirmasi, Vice President Public Relations KAI, Yuskal Setiawan belum bisa memberikan komentar apapun terkait tudingan tersebut. Melalui pesan aplikasi, Yuskal mengatakan, akan mengecek terlebih dulu proyek yang dimaksud.

“Kami cek dulu ya, karena ini 5 tahun yang lalu, setahu saya setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya kepada wartapenanews.com. (war)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BISNIS

Reaktivasi Pariwisata, Kemenko Marves Dorong Protokol Kesehatan

Published

on

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves Odo RM Manuhutu. (Foto : Kumparan.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Virus Covid-19 mengakibatkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata. Terjadi penurunan angka yang sangat drastis terkait masuk atau keluarnya para wisatawan domestik maupun asing di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku kementerian koordinator menyiapkan langkah atau upaya yang dapat dilakukan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut.

“Kita mempersiapkan destinasi-destinasi pariwisata ini untuk menerima wisatawan domestik atau wisatawan asing saat pandemi Covid-19 dan salah satu upaya yang kita lakukan adalah membangun lima destinasi super prioritas. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi, Menko Marves dan Menparekraf, di mana turis akan masuk ke suatu kawasan, ketika destinasinya itu terbangun dengan baik. Berarti Pemerintah sekarang harus segera membangun destinasi yang berkualitas sehingga destinasi ini dapat menarik wisatawan, merasa aman dan nyaman serta kesehatan mereka juga terjamin pada saat melakukan kunjungan ke destinasi tersebut,” sambut Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves Odo RM Manuhutu pada program acara Profit di CNBC TV yang ditayangkan secara langsung pada Selasa (1/7/2020).

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa masa pandemi ini juga membuka kesempatan bagi kita semua di Indonesia untuk melakukan reset terhadap persepsi mengenai tranformasi wisata dari Mass Tourism ke Quality Tourism. Hal tersebut tentu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas juga sarana maupun prasarana yang mumpuni.



“Sebetulnya hal yang harus dilihat adalah bukan protokolnya namun bagaimana implementasinya. Kita memandang bahwa justru para pelaku industri pariwisata mempunyai pengaruh besar untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Peraturan adalah peraturan, tapi yang penting adalah implementasinya. Implementasinya adalah di tangan teman-teman para pelaku industri pariwisata,” tegas Deputi Odo.

Melalui kesempatan tersebut, Deputi Odo mengapresiasi terhadap upaya yang telah dikerahkan dalam menanggulangi ketakutan berwisata atau fear of travelling. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang masif, serta uji coba sebelum menerapkan protokol kesehatan tersebut.

“Kalau pun ada kurang lebihnya, saya kira itu normal. Protokol kesehatan ini dibuat bukan hanya dari masukan pemerintah saja, namun menampung masukan dari asosiasi dan para pelaku lainnya. Jadi ada keseimbangan,” tambahnya.

Reaktivasi Pariwisata di Era New Normal

Dalam membuka destinasi pariwisata di Indonesia, memang bukan hanya dilihat karena faktor ekonomi saja. “Bersama Kemenparekraf dan stakeholder lainnya, kita mendorong wisatawan untuk berwisata di daerahnya sendiri. Contohnya seperti hashtag #dipadangsaja dan sebagainya. Nanti pelan-pelan kita buka wisata antarkota, sudah ada pergerakan. Tapi tentu saja semua ini kita lakukan dengan berkoordinasi Gugus Tugas Covid-19. Ke depan kita arahkan para wisatawan untuk mengunjungi kawasan wisata yang less crowded atau menghindari kerumunan massal,” ujar Deputi Odo.

Ia juga menjelaskan mengenai Travel Bubble yang dibahas pada Rapat Kabinet tanggal 28 Mei lalu, yang mana Travel Bubble adalah suatu lorong antarnegara yang aman dan akan dibuka jika terdapat kesepakatan mengenai pandemi Covid-19. Persyaratannya adalah bila di kedua negara tersebut kasus Covid-19 sudah mengalami penurunan serta menerapkan standar protokol kesehatan yang sama.

“Contoh di Bali dan di Tokyo, kita sudah ada kesepakatan standar protokol yang digunakan sama. Jadi baik Gugus Tugas di pihak Indonesia serta Kementerian Kesehatan di pihak Jepang, pada saat dibuka aman dan nyaman. Intinya tepatnya adalah seperti lorong di mana di kedua sisi ada pintu, pintunya akan dibuka hanya jika ada kesepakatan dan ini sedang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kemlu,” jelas Deputi Odo.

Mengakhiri program acara dialog langsung tersebut, Deputi Odo menambahkan bahwa pemerintah telah mendorong adanya pengurangan atau relaksasi PPN 21 dan PPh Pasal 25 di industri pariwisata. Serta dalam waktu yang dekat, ia menerangkan terkait pembahasan kembali dengan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan jangkauan dari relaksasi dan insentif bagi indutri pariwisata.

“Jadi yang paling penting sebetulnya adanya relaksasi pajak untuk ekosistem pariwisata kita agar tetap eksis. Sehingga nantinya recovery di tahun 2021 atau 2020 ekosistem nya tetap ada dan tetap mampu menampung kedatangan wisatawan domestik atau asing. Intinya bagaimana kita bersama yaitu pemerintah, pihak swasta atau stakeholder lainnya menjaga eksosistem ini untuk mampu bertahan dan terus bertumbuh,” pungkas Deputi Odo. (mar)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

BPK Nyatakan Tidak Ada Pejabatnya yang Rangkap Jabatan di BUMN

Published

on

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan RI. (Foto : katadata.co.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menegaskan bahwa tidak ada pejabat negara dan pegawai yang berstatus aktif bekerja di BPK saat ini yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN/BUMD. Hal ini menanggapi pemberitaan di media massa yang bersumber dari pernyataan Anggota Ombudsman RI bahwa banyak pejabat negara yang rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, salah satunya dari BPK.



BPK perlu menjelaskan terdapat pegawai berstatus pensiunan BPK dan pegawai berstatus dipekerjakan di Kementerian, yang menjabat Komisaris BUMN saat ini. Larangan melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN bagi pegawai BPK berstatus aktif diatur dengan tegas dalam Peraturan BPK No.4 tahun 2018 tentang Kode Etik BPK.

Jika masyarakat mengetahui terdapat pejabat atau pegawai BPK yang melanggar peraturan tersebut dapat mengadukan kepada Majelis Kehormatan dan Kode Etik (MKKE) BPK melalui menu Whistleblowing Systems pada website www.bpk.go.id atau kepada Sekretariat MKKE melalui email itama.pi@bpk.go.id (bpk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Gerakkan Ekonomi Nasional, Bulog Serap Beras Petani 700 Ribu Ton

Published

on

Penyerapan beras bisa tercapai berkat kerja keras seluruh karyawan dan kekuatan jaringan BULOG. (Foto : Detiknews.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Manajemen Perum BULOG selama semester I 2020 telah membeli beras petani secara langsung sebanyak 700 ton beras selama masa pandemic Covid-19, dengan tujuan menyelamatkan kehidupan petani yang terimbas dampak wabah tersebut, sekaligus membantu menggerakkan roda perekonomian nasional.

“Bulog konsisten membantu kehidupan petani, terlebih di masa sulit seperti sekarang. Hal ini dilakukan melalui kelompok tani, kelompok penggilingan dan stakeholder lainnya, yang Bulog lakukan juga sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah,” kata Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Mantan Kepala BNN tersebut mengatakan, realisasi pengadaan beras dalam negeri per 30 Juni 2020 mencapai 700 ribu ton yang tersebar di semua wilayah kerja Perum BULOG seluruh Indonesia.



Penyerapan beras bisa tercapai berkat kerja keras seluruh karyawan dan kekuatan jaringan BULOG di seluruh Indonesia di tengah masa pandemi Covid-19.

“Kondisi petani betul-betul perlu dibantu itu sebabnya satuan kerja pengadaan dan para mitra kerja terus melakukan penyerapan beras tanpa henti selama pandemic sejak awal tahun hingga akhir Juni 2020. Satuan kerja Pengadaan Perum BULOG menyerap 365 ribu ton setara beras, sedangka mitra kerja yang terdiri dari koperasi dan non koperasi menyerap 335 ribu ton,” katanya.

Target pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2020 sebanyak 1,4 juta ton setara beras. Jumlah tersebut sudah diperhitungkan secara matang sesuai dengan kondisi dilapangan. Penyerapan beras dalam negeri ini sangat membantu petani Indonesia yang kesulitan menjual beras mereka selama pandemi Covid-19.

“Selain untuk memupuk stok sebagai cadangan beras pemerintah, kegiatan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri ini juga menggerakkan perekonomian di tingkat petani sehingga dapat memulihkan roda perekonomian sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi selama pandemi Covid-19 ini,” kata Budi Waseso.

Budi Waseso mengatakan, penyerapan gabah/beras oleh perum BULOG dilakukan siang dan malam dengan pola “shifting” atau piket yang terkelola dengan baik di tengah situasi pandemi Covid-19, sehingga kegiatan operasional di Perum BULOG termasuk kegiatan penyerapan gabah/beras dalam negeri tetap terlaksana dengan baik. (pub)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017