Connect with us

SEKTOR RIIL

Menteri PUPR : Penurunan Tarif Tol Trans Jawa Pertimbangkan Investasi

Published

on

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa penurunan tarif tol Trans Jawa ikut mempertimbangkan kontrak dan iklim investasi.

“Karena saya sebagai regulator harus melindungi konsumen. Tapi harus juga memperhatikan investor, menjaga investasi,” kata Basuki di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Menurut Basuki, skema penurunan tol melalui subsidi dari pemerintah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melalui pemberian subsidi, tambah dia, maka pemerintah perlu merogoh kocek Rp380 miliar pada 2019 dan Rp220 miliar pada 2020.

“Pasti membebani APBN. Karena kalau mau diturunkan harus subsidi. Terlalu banyak subsidi juga akan menimbulkan distorsi,” ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi untuk mengantisipasi tarif tol Trans Jawa yang dianggap mahal.

“Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta untuk mengkaji dan beliau membuka opsi pemasaran. Misalnya kalau tarif Rp10.000 hanya lima mobil yang masuk, kan sama saja dengan Rp5.000 tapi 10 mobil yang masuk,” katanya.

Menurut Basuki, pembangunan jalan tol di berbagai daerah pasti mengalami transisi.

“Dulu tol JORR itu juga sepi waktu baru dibangun. Sekarang itu macet. Memang butuh transisi,” ujarnya. Seperti dikutip Antara . (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Payah, Tol Laut Jokowi Memble

Published

on

Tol laut trayek Belawan-Lhokseumawe tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada komoditas yang diangkut.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan, tol laut trayek Belawan-Lhokseumawe tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada komoditas yang diangkut.

Sementara anggaran sudah diturunkan untuk trayek tersebut. Sehingga, program tol laut pemerintah belum efisien.

“Belum mampu menekan disparitas harga dan tidak tepat sasaran,” kata Sigit di Jakarta, Minggu (14/7/2019).

Menurutnya, masih ada dua permasalahan utama dalam implementasi tol laut. Pertama, ada trayek tetapi tidak ada komoditas.

Sisi lain, ada trayek ada komoditas namun tarif tol laut lebih mahal dibandingkan angkutan ekonomi, sehingga tidak membawa dampak signifikan pada penurunan harga barang.

“Jadi, saya kira harus ada update atau review secara berkala misalnya triwulan atau enam bulan sekali tentang tol laut ini,” ujarnya.

“Trayek mana saja yang masih bisa dibiayai oleh negara melalui program tol laut,” imbuhnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Perang Dingin, DEN Usulkan Jokowi Copot Jonan

Published

on

Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Apa jadinya kalau Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Dewan Energi Nasional (DEN), tak kompak. Upaya mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) tak optimal. Alhasil, impor migas sulit dibendung.

Dalam rilis di Jakarta, Sabtu (13/7/2019), Anggota DEN Sonny Keraf menyayangkan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang bernada sumbang. Dikatakan Jonan, DEN kurang berkontribusi dan hanya menghabiskan anggaran.

Sonny yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup, menilai Jonan gagal mengembangkan EBT yang berdampak kepada membengkaknya impor minyak dan gas (mogas). Selanjutnya, kader PDI Perjuangan ini menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Jonan. “Tidak benar kalau (menteri) Jonan bilang DEN tidak ada hasilnya,” kata Sonny dalam pernyataannya.

Sony menjelaskan, DEN adalah lembaga kebijakan energi dengan 4 fungsi yang telah dijalankan dengan hasil nyata. Diantaranya, merumuskan kebijakan energi nasional yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional 79/2014. Di mana, DEN telah menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Dokumen tersebut, kata Sonny, seharusnya disusun bersama dengan Kementerian ESDM, selanjutnya ditetapkan DEN. Namun kenyataannya, DEN harus merombak total rancangan RUEN sendirian sebelum akhirnya diterbitkan Perpres 22/2017 tentang RUEN.

DEN, lanjut Sony, menetapkan kondisi krisis dan darurat energi (Perpres 41/2016) dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor. “Bahkan DEN membantu penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 34 propinsi,” kata Sony.

Sonny justru, mempertanyakan mengapa usulan implementasi kebijakan yang dari Anggota Unsur Pemangku Kepentingan (AUPK) justru ditolak Jonan, selaku Menteri ESDM yang juga Ketua DEN.

Belakangan. usulan tersebut malah disetujui dan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, soal pemberlakukan B20 dan ujicoba B30 untuk bahan bakar nabati.

Oh iya, satu lagi, soal feed in tariff untuk listrik EBT. Meski dalam RUEN yang ditetapkan DEN, ketentuan feed in tariff untuk EBT agar diberlakukan, tapi Jonan malah malah mengeluarkan kebijakan harga dengan ketentuan 85% BPP yang justru menghambat pengembangan EBT.

Padahal pengembangan EBT akan berkontribusi besar bagi penurunan emisi gas rumah kaca. “Saat itu saya minta agar dibahas lintas sektor dulu di DEN tapi dia (Menteri Jonan) mengatakan itu urusan teknis tanggung jawab Kementerian ESDM,” cetus Sonny.

Sonny menegaskan, kalaupun DEN tak menghasilkan apa-apa, itu bagaikan menepuk air di dulang yang terkena muka sendiri sebab Jonan menjabat sebagai Ketua Harian sementara ketua dijabat langsung oleh presiden.

“Harus diingat pula, eksekusi kebijalan energi bukan tanggung jawab DEN tapi pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. Jangan sampai hanya karena ditegur Presiden karena kinerja neraca perdagangan di sektor energi yg negatif, lalu DEN yang didiskreditkan,” sergah Sonny.

Sonny bahkan mengusulkan agar Presiden Jokowi mencopot Jonan, karena terbukti tidak berhasil mengembangkan EBT. Dampak kegagalan pengembangan EBT adalah tidak efektif menurunkan emisi has rumah kaca seperti janji pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Paris.

Kegagalan pengembangan EBT juga menyebabkan neraca perdagangan di sektor energi tetap negatif karena ketrgantungan pada impor energi fosil yg menguras devisa negara. “Presiden perlu mencopot Jonan karena tidak berhasil mengembangkan EBT,” kata Sony. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Musim Kemarau, Cabai Lampung Tembus Rp100.000/Kg

Published

on

Harga cabai merah di Provinsi Lampung, cukup mahal. Berada di rentang Rp80.000- Rp100.000 per kilogram.

Indonesiaraya.co.id, Bandarlampung – Harga cabai merah dan cabai rawit di sejumlah daerah di Provinsi Lampung, cukup mahal. Berada di rentang Rp80.000- Rp100.000 per kilogram (kg). Ya, karena persediaan menipis di musim kemarau.

Berdasarkan pantauan di Pasar Sukarame Bandarlampung, Minggu (14/7/2019), harga cabai rawit mencapai Rp80.000/kg. Ke depan, harganya diperkirakan masih sulit turun.

Beberapa pedagang di Pasar Sukarame menyebutkan kenaikan harga cabai cenderung naik mulai awal Juli. Harga cabai merah keriting kini mencapai Rp75.000/kg, cabai hijau Rp38.000/kg dan cabai rawit besar mencapai Rp70.000/kg.

Sementara di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, harga cabai merah terus naik dan kini harga bumbu masak itu di pasar tradisional telah mencapai Rp100.000 per kilogram. “Sekarang harga cabai merah saja sudah mencapai Rp100.000 per kilogram, padahal awal Juli masih Rp85.000 .000/kg,” kata Barkah, salah seorang pedagang di Mesuji.

Ia mengatakan, harga cabai yang tinggi ini tentu membebani usaha rumah makan, seperti warung pecel. Sementara itu, Imah yang merupakan pedagang di pasar tradisional Simpang Pematang, mengatakan kenaikan harga cabai merah dipengaruhi pengurangan pasokan sebagai dampak musim kemarau.

Ia mengatakan, selama musim kemarau, banyak petani mengalami gagal panen, karena tanaman cabai kekeringan. “Pasokan cabai kurang karena kemarau, sehingga banyak petani gagal panen,” katanya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending