Connect with us

SEKTOR RIIL

Merger BUMN Perikanan Diyakini dapat Tingkatkan Produktivitas Perikanan Nasional

Published

on

Menteri BUMN, Erick Thohir.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ide Menteri BUMN Erick Thohir untuk dilakukannya merger dua BUMN Perikanan yakni Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero beberapa waktu lalu mendapat sambutan baik dari beberapa kalangan.

Menurut Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa, ide merger tersebut sangat tepat mengingat produktivitas perikanan nasional diharapkan bisa naik ketika kedua BUMN Perikanan itu digabung.

“Perum Perindo dan PT Perinus aka nada upaya merger keduanya, itu sangat bagus untuk meningkatkan produktivitas produksi, tatakelola, penangkapan ikan dan meningkatkan indeks ekspor impor sektor kelautan dan Perikanan. Ide merger ini sangat bagus sekali dari Menteri BUMN Erick Tohir,” kata Rusdianto dalam pesan elektroniknya kepada Samudranesia, Selasa (11/2).



Sambung dia, ide tersebut bukan tanpa alasan, melainkan ada musababnya. Ide merger ini, bukan ide baru karena polemik di antara keduanya yang kerap terjadi tumpang tindih pada program pemberdayaan, pembangunan industri, hubungan antar nelayan, dan penguasaan lapak-lapak pelabuhan.

Rusdianto memprediksi, keuntungan perusahaan jika keduanya di-merger dapat meningkat. Namun hal itu harus diperkuat melalui skema kebijakan sektoral yang menunjang pemberdayaan dan pembangunan serta ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan.

“Sektor kelautan dan perikanan menyambut baik ide dan gagasan mergerisasi kedua BUMN ini. Karena seluruh investasi, program dan plasma inti dari berbagai jejaring usaha di sektor kelautan dan perikanan bisa diintegrasikan sehingga bisa mendistribusikan dan menampung hasil-hasil laut para nelayan,” jelasnya.

Perum Perindo merupakan BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1990 yang terbit tanggal 20 Januari 1990 dengan nama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS). Lalu, diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000. Tahun 2013 terbit PP Nomor 9 yang antara lain mencantumkan perubahan nama perusahaan, menjadi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau disingkat sebagai Perum Perindo.

Berdasarkan PP Nomor 9/2013 itu, Perum Perindo memiliki tugas dan tanggung mengelola aset negara dengan menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya serta memupuk keuntungan.

Perum Perindo memiliki tugas dan tanggung mengelola aset negara dengan menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan, pada khususnya, dan masyarakat perikanan pada umumnya serta memupuk keuntungan.

Pengusahaan dan pelayanan tersebut dilaksanakan di enam pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Jakarta, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan di Belawan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan di Pekalongan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Brondong; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat di Pemangkat, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Prigi. Perum Perindo juga dimungkinkan melakukan pengusahaan dan pelayanan barang jasa di pelabuhan perikanan maupun wilayah kerja lain berdasarkan penugasan dari Menteri Teknis.

Sarana prasarana yang dimiliki dan dikelola di enam pelabuhan perikanan tersebut ditambah di tiga pelabuhan lagi (yaitu Pelabuhan Perikanan Lampulo di Banda Aceh, Pelabuhan Perikanan Tarakan dan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin) merupakan modal Perum Perindo saat didirikan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KMK/ 0.13/1992 dengan nilai Rp24,50 miliar.

Berturut-turut Perum Perindo mendapat tambahan penyertaan modal negara (PMN), berupa uang tunai Rp4,40 miliar berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 1995; sarana prasarana dengan nilai Rp12,53 miliar berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2012; serta uang tunai Rp300 miliar berdasarkan PP Nomor 89 Tahun 2015. Sehingga, seluruh Modal Perusahaan pada saat ini sebesar Rp.341,43 miliar.

Sementara PT Perinus yang merupakan gabungan empat BUMN dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1998 dan merupakan hasil penggabungan dari empat BUMN yang bergerak di bidang perikanan, yaitu PT Usaha Mina (Persero), PT Perikani (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero), dan PT Perikanan Samodra Besar (Persero).

Penggabungan tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 27 Oktober 2005 dan dinyatakan dalam Akte Notaris Nomor 8 dan Nomor 9 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, SH di Jakarta. Perusahaan telah terdaftar secara resmi sejak keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-16842.HT.01.04. Tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006. Perusahaan ini memiliki galangan kapal yang berada di 5 lokasi yakni di Pekalongan, Tegal, Surabaya, Bitung, Ambon, Benoa dan Sorong.

Adapun pada 2020 mendatang, perseroan memproyeksikan bisa menjual pendapatan bersih mencapai Rp1,2 triliun. Target pendapatan bersih ini lebih tinggi sekitar 79,10 persen dari target pendapatan bersih tahun 2019 yang sebesar Rp670 miliar. Dari sisi laba, Perinus menargetkan perolehan laba bersih sebesar Rp4,1 miliar di tahun 2020. (sam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Launching Jesika Imut Pisan, Dedie Rachim Berharap Sertifikasi Karantina Ikan Berbasis Android Bisa Pangkas Birokrasi

Published

on

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menghadiri peluncuran Mobile Quarantine Services yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Indonesiaraya.co.id, Bogor – Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menghadiri peluncuran Mobile Quarantine Services yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) di Aston Hotel and Resort, Komplek Bogor Nirwana Residence (BNR), Rabu (19/2/2020).

Aplikasi Mobile Quarantine Services yang dinamai Jendela Informasi Karantina Ikan dan Mutu Penuh Inspirasi serta Pesan (Jesika Imut Pisan) ini ditujukan bagi masyarakat, khususnya pengusaha ikan yang ingin mendapatkan informasi mengenai bisnis perikanan. Sementara Jendela Informasi Karantina (Jesika) Mobile merupakan layanan untuk proses sertifikasi karantina ikan.

Peresmian tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan Rina dan pejabat Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM se-Indonesia, serta ratusan penjual ikan cupang aduan serta pengusaha ikan hias lainnya.



Dedie Rachim menyampaikan, bahwa Bogor merupakan salah satu kota yang memiliki sentra produksi budidaya ikan hias yang cukup besar. Saat ini, kata dia, tercatat, ada kurang lebih 8-16 perusahaan aktif di industri perikanan yang memang perlu diberikan perhatian oleh pemerintah.

“Bogor termasuk salah satu kota yang memiliki sentra produsen ikan hias yang cukup besar. Yang perlu diperhatikan, seperti pengusaha bogor mau kirim ikan ke luar daerah atau luar negeri misalnya, tentu harus melalui berbagai tahapan dan prosedur yang cukup banyak. Mudah-mudahan, dengan diluncurkannya Mobile Quarantine Services ini bisa mempersingkat birokrasi dan kemudian menurunkan tingkat biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha ikan hias ini,” ungkap Dedie.

Sebelumnya, dalam sambutannya Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo mengatakan, ia menyambut baik diluncurkannya inovasi layanan berbasis android mengenai informasi bisnis perikanan dan proses sertifikasi karantina ikan bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha dibidang perikanan. Edhy menyebut, Bogor merupakan daerah permulaan diterapkannya layanan Jesika Mobile.

“Kita disini dalam rangka jemput bola, bagaimana KKP melalui BKIPM bisa memberi pelayan secepatnya kepada masyarakat, khususnya pembudidaya ikan hias. Ide ini dimulai dari Bandung dan terus akan kita kembangkan. Di Bogor merupakan daerah permulaan. Jika berhasil, nanti akan kita kembangkan ke seluruh daerah di Indonesia,” ujar Edhy.

Sementara itu, Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rina menambahkan, penamaan ‘Jesika Imut Pisan’ terdengar sangat akrab dengan keseharian masyarakat Jawa Barat, khususnya Sunda. Hal itu dikarenakan inovasi ini pertama kali diterapkan di Jawa Barat yang telah menyumbangkan 5,66 persen ekspor ikan nasional atau senilai USD 255,31 juta.

“Dengan nama tersebut diharapkan pengguna inovasi lebih tertarik dan ingin tahu isi di dalam inovasi yang dibangun. Sejatinya, tuntutan masyarakat perikanan di era digital saat ini merupakan sebuah keharusan untuk mendapatkan layanan yang efektif dan efisien,” ungkapnya.

Seiring tuntutan perkembangan zaman, Rina, sistem layanan konvensional harus beralih ke digital mengingat koneksi internet sudah masuk ke pedesaan. Inovasi ini memudahkan permohonan sertifikasi kesehatan ikan kepada masyarakat yang melakukan pengiriman ikan dengan menggunakan gadget berbasis android sehingga tidak perlu melakukan permohonan ke kantor layanan.

“Dari segi waktu dan tenaga, masyarakat lebih diuntungkan dengan inovasi Jesika Imut Pisan ini. Aplikasi ini juga difasilitasi dengan konten seperti simulasi tarif dan jasa karantina agar dapat disimulasikan secara mandiri oleh pengguna jasa sebelum melakukan pengiriman ikan,” tegasnya. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Hibah Trem Belanda Tunggu Keputusan Kemenhub dan BPTJ

Published

on

Hibah moda transportasi trem dari Belanda untuk Kota Bogor masih menunggu keputusan dari Kemenhub dan BPTJ.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Rencana penerimaan hibah moda transportasi trem dari Belanda untuk Kota Bogor masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Pihak Belanda masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan RI terkait diambil tidaknya hibah trem dari Utrecht ini. Kota Bogor menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perhubungan dan BPTJ sebagai executing agency untuk keputusan akhirnya,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Atase Perhubungan RI – Den Haag, Belanda, di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Atase Perhubungan RI di Den Haag mengutus Konsultan Ahli Kelaikan Trem Mr. Leo Haring dan Mr. Han Harland.



Sementara dari Pemkot Bogor juga dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Hanafi dan Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Agus Suprapto.

Rencana hibah trem ini, sambung Dedie, memiliki batas waktu hingga Juni 2020. Menurutnya, jika pihak Kemenhub dan BPTJ belum memberikan keputusan hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka rencana hibah trem dari Belanda itu pun akan dibatalkan.

“Mengingat ada tenggat waktu yang membatasi mereka terkait rencana penggantian trem disana. Batas waktunya Juni 2020. Jika tidak ada keputusan hingga bulan Juni nanti, maka secara otomatis rencana hibah trem untuk Kota Bogor batal,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkot Bogor tidak terlalu khawatir jika hibah trem dari Belanda tidak jadi terealisasi. Dedie mengaku telah memiliki alternatif lain jika pihak Kemenhub dan BPTJ tidak memberikan keputusan.

“Pemkot Bogor telah memiliki alternatif lain bila tidak mendapat unit hibah trem dari Belanda. Skema lain itu adalah dengan menggunakan produk trem buatan dalam negeri dari PT INKA,” terang Dedie.

Sebagai informasi, Raja Belanda akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 10 Maret 2020 mendatang. Pada kunjungannya nanti, Raja Belanda dijadwalkan akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Bogor. Dalam salah satu agendanya nanti akan membahas kerjasama di bidang transportasi. (ini)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Presiden Jokowi Ambil Alih Persetujuan Maskapai Asing di Omnibus Law

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil alih wewenang terkait izin penerbangan maskapai sipil asing di Indonesia. Hal itu tertuang dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Rabu (12/2/2020) lalu.

Dalam draf yang didapat, terdapat perubahan pasal yang semakin memperluas wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, terkait perizinan penerbangan maskapai asing. Terutama Pasal 60 angka 32 terkait perubahan Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pertama, dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Kedua, pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Ketiga, ketentuan mengenai pengoperasian pesawat dan pengenaan sanksi diatur dengan peraturan pemerintah.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah,” tulis Pasal 60 angka 32 draf RUU Ciptaker.

Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang tertuang dalam UU 1/2009. Pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri. Selanjutnya, persyaratan kelaikudaraan terkait pengoperasian pesawat udara sipil asing bukan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pihak yang berwenang dalam menetapkan ketentuan mengenai pengoperasian pesawat asing di Indonesia dan pengenaan sanksi terhadap pelanggarannya, dalam aturan lama, adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 60 angka 37 juga mengubah ketentuan dalam Pasal 85 dan 93 UU 1/2009. Dalam RUU Ciptaker, maskapai penerbangan, baik dalam maupun luar negeri, yang tidak memiliki jadwal penerbangan dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, aturan lama menyebutkan maskapai, meski tidak memiliki jadwal penerbangan, dapat beroperasi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Dalam pasal 92 UU 1/2009 tentang Penerbangan tercantum kegiatan yang termasuk dalam penerbangan yang tidak berjadwal.

Kegiatan tersebut antara lain, rombongan tertentu dengan tujuan sama yang bukan wisata (affinity group), kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat untuk melakukan paket perjalanan (inclusive tour charter), seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (own use charter), taxi udara (air taxi), atau kegiatan penerbangan tidak berjadwal lainnya.

Bukan hanya berlaku untuk pengangkutan penumpang. Maskapai pengangkut kargo yang melayani rute ke Indonesia juga dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi administratif, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Meski demikian, sanksi yang tertuang dalam RUU Omnibus Law tidak dijelaskan secara spesifik. Begitupula dengan saksi administratif untuk penerbangan maskapai asing yang tidak berjadwal.

Sementara, dalam UU 1/2009 tentang Penerbangan, perusahaan pelanggar tidak hanya diberikan sanksi administratif, tapi juga akan diberikan denda administratif, yang diatur dengan Peraturan Menteri. (cnn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending