Connect with us

BISNIS

Merger BUMN Perikanan Diyakini dapat Tingkatkan Produktivitas Perikanan Nasional

Published

on

Menteri BUMN, Erick Thohir.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ide Menteri BUMN Erick Thohir untuk dilakukannya merger dua BUMN Perikanan yakni Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero beberapa waktu lalu mendapat sambutan baik dari beberapa kalangan.

Menurut Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa, ide merger tersebut sangat tepat mengingat produktivitas perikanan nasional diharapkan bisa naik ketika kedua BUMN Perikanan itu digabung.

“Perum Perindo dan PT Perinus aka nada upaya merger keduanya, itu sangat bagus untuk meningkatkan produktivitas produksi, tatakelola, penangkapan ikan dan meningkatkan indeks ekspor impor sektor kelautan dan Perikanan. Ide merger ini sangat bagus sekali dari Menteri BUMN Erick Tohir,” kata Rusdianto dalam pesan elektroniknya kepada Samudranesia, Selasa (11/2).



Sambung dia, ide tersebut bukan tanpa alasan, melainkan ada musababnya. Ide merger ini, bukan ide baru karena polemik di antara keduanya yang kerap terjadi tumpang tindih pada program pemberdayaan, pembangunan industri, hubungan antar nelayan, dan penguasaan lapak-lapak pelabuhan.

Rusdianto memprediksi, keuntungan perusahaan jika keduanya di-merger dapat meningkat. Namun hal itu harus diperkuat melalui skema kebijakan sektoral yang menunjang pemberdayaan dan pembangunan serta ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan.

“Sektor kelautan dan perikanan menyambut baik ide dan gagasan mergerisasi kedua BUMN ini. Karena seluruh investasi, program dan plasma inti dari berbagai jejaring usaha di sektor kelautan dan perikanan bisa diintegrasikan sehingga bisa mendistribusikan dan menampung hasil-hasil laut para nelayan,” jelasnya.

Perum Perindo merupakan BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1990 yang terbit tanggal 20 Januari 1990 dengan nama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS). Lalu, diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000. Tahun 2013 terbit PP Nomor 9 yang antara lain mencantumkan perubahan nama perusahaan, menjadi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau disingkat sebagai Perum Perindo.

Berdasarkan PP Nomor 9/2013 itu, Perum Perindo memiliki tugas dan tanggung mengelola aset negara dengan menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya serta memupuk keuntungan.

Perum Perindo memiliki tugas dan tanggung mengelola aset negara dengan menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan, pada khususnya, dan masyarakat perikanan pada umumnya serta memupuk keuntungan.

Pengusahaan dan pelayanan tersebut dilaksanakan di enam pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di Jakarta, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan di Belawan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan di Pekalongan; Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Brondong; Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat di Pemangkat, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Prigi. Perum Perindo juga dimungkinkan melakukan pengusahaan dan pelayanan barang jasa di pelabuhan perikanan maupun wilayah kerja lain berdasarkan penugasan dari Menteri Teknis.

Sarana prasarana yang dimiliki dan dikelola di enam pelabuhan perikanan tersebut ditambah di tiga pelabuhan lagi (yaitu Pelabuhan Perikanan Lampulo di Banda Aceh, Pelabuhan Perikanan Tarakan dan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin) merupakan modal Perum Perindo saat didirikan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 759/KMK/ 0.13/1992 dengan nilai Rp24,50 miliar.

Berturut-turut Perum Perindo mendapat tambahan penyertaan modal negara (PMN), berupa uang tunai Rp4,40 miliar berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 1995; sarana prasarana dengan nilai Rp12,53 miliar berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2012; serta uang tunai Rp300 miliar berdasarkan PP Nomor 89 Tahun 2015. Sehingga, seluruh Modal Perusahaan pada saat ini sebesar Rp.341,43 miliar.

Sementara PT Perinus yang merupakan gabungan empat BUMN dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1998 dan merupakan hasil penggabungan dari empat BUMN yang bergerak di bidang perikanan, yaitu PT Usaha Mina (Persero), PT Perikani (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero), dan PT Perikanan Samodra Besar (Persero).

Penggabungan tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 27 Oktober 2005 dan dinyatakan dalam Akte Notaris Nomor 8 dan Nomor 9 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, SH di Jakarta. Perusahaan telah terdaftar secara resmi sejak keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-16842.HT.01.04. Tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006. Perusahaan ini memiliki galangan kapal yang berada di 5 lokasi yakni di Pekalongan, Tegal, Surabaya, Bitung, Ambon, Benoa dan Sorong.

Adapun pada 2020 mendatang, perseroan memproyeksikan bisa menjual pendapatan bersih mencapai Rp1,2 triliun. Target pendapatan bersih ini lebih tinggi sekitar 79,10 persen dari target pendapatan bersih tahun 2019 yang sebesar Rp670 miliar. Dari sisi laba, Perinus menargetkan perolehan laba bersih sebesar Rp4,1 miliar di tahun 2020. (sam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BISNIS

Beresiko, KKP Diminta Evaluasi Kegiatan Pinjaman Luar Negeri

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri. Karena hal itu akan berdampak pada beban utang di masa mendatang, karenanya Komisi IV DPR RI mendorong agar KKP mampu memaksimalkan potensi dan sumber daya yang sudah ada di Indonesia.

“Komisi IV DPR mendorong KKP untuk melakukan evaluasi kegiatan yang pendanaannya berasal dari Pinjaman Luar Negeri Tahun 2021-2024 terutama Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Lingkar Luar (Eco Fishing Port), dengan mempertimbangkan potensi masing-masing daerah,” ujar Sudin saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini diberikan kuasa penuh kepada Sekjen KKP Antam Novambar, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Sudin menambahkan, KKP juga diminta untuk mengutamakan produk kelautan dalam negeri sehingga teknologi lokal dapat secara optimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini penting mengingat dimasa pandemi ini, kecintaan terhadap produk buatan Indonesia akan bermanfaat dapat siklus perputaran ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.



“Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk mengutamakan produk kelautan dan perikanan di dalam negeri seperti portable cold storage, dermaga apung, keramba jaring apung, alat penangkapan ikan, mesin pakan ikan, cold storage, dan lainnya, sehingga teknologi lokal dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegas Sudin.

Dalam kesempatan rapat kerja kali ini juga dibahas tentang sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan perundangan terkait ekspor benih lobster. Sudin pun meminta KKP untuk secara tegas mencabut izin ekspor terhadap 14  perusahaan yang melanggar tersebut. Diketahui, pelanggaran tersebut telah berdampak berkurangnya penerimaan negara. Kementerian Keuangan pun juga diminta terlibat dalam mempercepat keluarnya Peraturan Pemerintah tentang PNBP mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL).

“Komisi IV DPR RI mendesak KKP untuk mencabut izin ekspor 14 perusahaan eksportir Benih Bening Lobster yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan jumlah BBL yang dilaporkan berbeda dengan jumlah yang diekspor. Selain itu, KKP dan Kemenkeu juga perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL), selambat-lambatnya 60 hari sejak Rapat Kerja ini,” jelas Sudin.

Politisi PDI-Perjuangan itu pun memberikan batas waktu, apabila Perarturan Pemerintah belum diterbitkan dalam waktu yang ditentukan yakni 60 hari, maka Komisi IV DPR RI mendesak KKP dan Perikanan untuk menghentikan sementara ekspor BBL. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Kementan Diminta Susun Efisiensi Program yang Berdampak Nasional

Published

on

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali satuan unit kegiatan dan melakukan revisi kegiatan sehingga lebih efisien dan berdampak secara nasional. Efisiensi ini penting di tengah negara mengalami penurunan pendapatan negara sebagai dampak pandemi Covid-19.

“Perlu ada efisiensi dan efektivitas anggaran, bisa fokus pada kegiatan perbengkelan alsintan, bantuan prasarana paket ayam lokal, pengembangan 1000 desa sapi, pendidikan vokasi, penumbuhan wirausaha muda pertanian, sistem perbenihan hortikultura, dan pengembangan florikultura,” ujar Sudin saat rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Politisi PDI-Perjuangan ini memberikan deadline revisi dan evaluasi program tersebut dan meminta Kementerian Pertanian menyerahkan hasil evaluasi kepada Komisi IV DPR RI sselambat-lambatnya dua hari kerja setelah Rapat Kerja ini. Selanjutnya, pun akan dilakukan rapat pendalaman lagi dengan seluruh eselon 1 terkait.



Selain itu, Sudin meminta Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu (THL-TB) lingkup Kementan. Secara spesifik, ia meminta untuk kepastian pemberian gaji Tahun 2020 dapat diterima hingga bulan November 2020. Karena diketahui ada sejumlah THL-TB yang belum mendapatkan gaji.

Selanjutnya, Sudin juga memberikan perhatian pada distribusi alokasi pupuk bersubsidi. Menurutnya hal itu perlu diperbaiki agar masyarakat bisa dengan mudah mendapat subsidi pupuk tersebut, secara spesifik itu meminta agar penyaluran pupuk bersubsidi tidak melalui mekanisme penggunaan kartu tani.

“Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi masing-masing daerahnya dan meyalurkan pupuk bersubsidi tidak harus melalui mekanisme penggunaan kartu tani,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung I itu. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

BUMN Ekspor Pembangkit Listrik Tenaga Surya 200MWp di Afrika

Published

on

Penandatanganan kontrak kerja dengan TSG Global Holdings untuk membangun PLTS berkapasitas 200 Mega Watt peak (MWp) di Kinshasa. (Foto : Instagram @lenindustri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sinergi BUMN antara PT Len Industri (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), serta serta PT INKA (Persero)  telah menandatangani kontrak kerja dengan TSG Global Holdings untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 200 Mega Watt peak (MWp) di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, Afrika. PT Len Industri memegang peran sebagai leader dari konsorsium yang dibentuk dari tiga perusahaan itu.

Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan oleh Direktur Operasi I Len Industri Linus Andor Mulana Sijabat, Direktur Pemasaran Barata Indonesia Sulistyo Handoko, Direktur Keuangan dan SDM INKA Andy Budiman serta CEO TSG Infrastructure Septian Wahyutama bertempat di Menara MTH, Jakarta (17/9).

Direktur Operasi I PT Len Industri, Linus Andor M. Sijabat, mengatakan kerjasama Indonesia-Afrika dalam realisasi kontrak kerja ini merupakan momentum Len Industri mengembangkan eksistensi bisnisnya di pasar luar negeri, khususnya dalam bidang renewable energy.



“PT Len Industri akan membentuk kerjasama operasi (KSO) dengan Barata Indonesia yang berperan dalam rekayasa, pengadaan, dan konstruksi atau EPC (Engineering, Procurement, Construction) PLTS 200MWp tersebut. Di sana kita akan men-deliver panel surya, PV mounting, inverter & combiner, design & engineering, electrical component, interkoneksi, pekerjaan sipil, instalasi dan konstruksi, hingga pengujian dan pengawasan,” ujar Linus.

TSG melalui afiliasinya di Republik Demokratik Kongo, Sunplus S.A.R.L, telah membentuk kerja sama agar proyek ini terealisasi. Sunplus S.A.R.L. akan memberikan kewenangan sepenuhnya dalam pekerjaan EPC, termasuk di antaranya kepercayaan tata kelola manajemen profesional, serta sebagai pemegang konsesi investasi PLTS ini.

PLTS Kinshasa 200 MWp akan di bangun pada lahan seluas ±300 ha dengan nilai kontrak sebesar USD175 juta atau setara Rp2,59 triliun, dan merupakan tahap awal dari pembangunan PLTS 1.000 MWp di area tersebut. 

PLTS akan dibangun dengan sistem ground-mounted (di atas tanah) dan On-grid atau terhubung/terkoneksi dengan jaringan (grid), artinya bersama pembangkit lainnya ikut menyuplai beban di jaringan listrik yang sama. Pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan akan digunakan untuk melistriki wilayah di Kinsasha, Kongo yang belum teraliri listrik.

Len Industri merupakan pelopor produsen modul surya di Indonesia yang telah merintis bisnis ini sejak tahun 1985 dan telah mengaplikasikannya di berbagai wilayah Indonesia produk-produk PLTS seperti: solar tree, penerangan  jalan umum, solar rooftop, BTS surya, PLTS terpusat, PLTS hybrid, dll.

Saat ini Len Industri juga ditunjuk sebagai ketua Tim Kerja Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Surya di lingkungan BUMN yang dibentuk oleh Kementerian BUMN sejak Juli 2020 lalu.
 
Tidak hanya pembangunan PLTS, TSG juga menggandeng Len Industri menjajaki peluang kerja sama proyek transportasi di Kongo, serta proyek infrastruktur dan bendungan bersama BUMN lain seperti Wika dan Inka.

Linus juga mengatakan bahwa setelah berhasil membuktikan kapasitasnya dalam membangun sistem perkeretaapian di level nasional, perusahaannya akan ekspansi ke level global dimana pasar Afrika dan Asia Pasifik menjadi target saat ini. (jbr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017