Connect with us

POLITIK

MPR Bahas Persiapan Peliputan Sidang Tahunan dengan Media

Published

on

Kepala Biro Pemberitaan MPR, Siti Fauziah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar Media Expert Meeting khusus untuk persiapan peliputan Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Pertemuan ini membahas berbagai kendala dan mencari jalan keluar dalam peliputan media dalam Sidang Tahunan MPR.

Hadir dalam Media Expert Meeting ini Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah, Kepala Bagian Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Muhammad Jaya, Kasubag Pemberitaan Budi Muliawan dan perwakilan dari 30 media (cetak, siber dan elektronik).



Mengawali pertemuan, Kabiro Humas MPR Siti Fauziah menjelaskan tentang peliputan media dalam Sidang Tahunan MPR.

Untuk meliput Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD dan Sidang Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2020 menggunakan satu ID card yang dikeluarkan MPR.

“Untuk pertama kali kita melakukan pendaftaran secara online. Dengan pendaftaran online, nanti akan diperoleh ID card,” katanya.

Siti Fauziah menambahkan ID itu tidak hanya untuk peliputan Sidang Tahunan MPR saja tapi juga Sidang Bersama DPR-DPD Pidato Kenegaraan dan Sidang DPR Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2020 pada hari yang sama.

“Kita bekerjasama dengan DPR dan DPD sudah sepakat menggunakan satu ID card ini,” ujarnya wanita yang akrab disapa Ibu Titi ini.

ID card yang dikeluarkan, kata Siti Fauziah, akan menampilkan zona peliputan dan barrcode.

Wartawan dengan ID Zona A bisa meliput di dalam sidang, dekat podium, tempat pimpinan MPR, presiden dan wakil presiden dan pimpinan lembaga negara.

Zona B menempati balkon kiri dan kanan. Zona C berada di selasar Gedung Nusantara dan Zona D untuk lobby di luar Gedung Nusantara.

“Nanti kita tempatkan scan untuk barrcode itu,” tuturnya.

Siti Fauziah mengingatkan media untuk segera mendaftarkan jurnalis yang akan meliput Sidang Tahunan MPR.

Pendaftaran secara online ini ditutup pada Rabu, 7 Agustus 2019. ID card akan dibagikan pada tanggal 15 Agustus 2019.

“Yang sudah mendaftar sekitar 300 jurnalis dan masih banyak yang belum mendaftar,” katanya.

Dia juga mengingatkan dalam peliputan Sidang Tahunan MPR para jurnalis agar datang lebih pagi dengan mengenakan pakaian bebas dan rapi.

Sidang Tahunan MPR dimulai pukul 08.30 WIB pada Jumat, 16 Agustus 2019.

“Datang lebih pagi dengan menempati sesuai zona. Zona B di balkon sangat terbatas hanya memuat maksimal 60 orang,” katanya.

Kabag Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi M Jaya juga meminta para jurnalis agar sudah berada di lokasi sebelum Sidang Tahunan MPR dimulai.

“Ini terkait dengan pengamanan dari Paspampres dan tempat peliputan yang terbatas agar tidak terjadi kegaduhan,” katanya.

Kasubag Pemberitaan MPR Budi Muliawan mengungkapkan untuk pertama kali MPR melakukan inovasi dalam pendaftaran peliputan Sidang Tahunan MPR.

“Hanya perlu waktu tidak lebih dari satu menit untuk melakukan pendaftaran online. Kami terus menyempurnakan aplikasi pendaftaran ini,” katanya.

Dalam Media Expert Meeting ini juga dipresentasikan pendaftaran secara online untuk Sidang Tahunan MPR.

Peserta Media Expert Meeting memuji langkah Humas MPR melakukan pendaftaran secara online ini.

Dari pembahasan peliputan Sidang Tahunan dalam Media Expert Meeting ini muncul sejumlah pertanyaan dan kendala yang diungkapkan peserta,.

Misalnya, pertanyaan jumlah jurnalis yang bisa mendaftar untuk satu media serta keleluasaan bagi TV dan fotografer agar tidak berebut mengambil gambar.

Selain itu mengusulkan adanya konperensi pers dengan Ketua MPR, perlunya jadwal rangkaian acara dalam Sidang Tahunan MPR dan beberapa persoalan lain terkait dengan peliputan untuk Sidang Tahunan MPR. Demikian, seperti dikutip Antara. (jks)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Jazuli Juwaini Berharap Kemarahan Presiden Ada Tindak Lanjutnya

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini. (Foto : Kupasmerdeka.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini berharap ada tindak lanjut atas kekesalan atau kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya dalam Sidang Paripurna Kabinet pada 18 Juni 2020. Video tersebut beredar luas setelah diunggah sekretariat kabinet sepuluh hari setelahnya atau pada 28 Juni 2020.

Hal ini dikatakan Jazuli dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet? Kerja sama Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (7/2/2020).

“Saya berharap Pak Jokowi tidak mentok sampai marah kemarin saja, tapi ada tindak lanjutnya, ada implementasinya. Kalau hanya mentok sampai kemarahan itu saja, maka bisa jadi orang menyimpulkan hal itu gimmick. Namun, jika kemarahan tersebut ada tindak lanjutnya, ada implementasinya, maka pasti dugaan gimmick tersebut akan terbantahkan,” ujar Jazuli



Jazuli menilai Presiden serius memarahi menterinya. Menurutnya, isi marah Presiden tersebut sejatinya sudah disuarakan pihaknya (Fraksi PKS) jauh sebelumnya. Namun jika kemudian hal tersebut menjadi entry point akan adanya reshuffle dalam kabinet saat ini, ia menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Fraksi kami, PKS, tidak elok ikut-ikutan karena oposisi. Resuffle hak sepenuhnya hak prerogatif Jokowi. Siapapun yang diganti, yang penting kabinet ini bisa menjawab tuntutan dan harapan rakyat terhadap masalah Covid-19 dan masalah kebutuhan dasar lainnya,” pungkasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Sebut Santri Calon Teroris, Wagub Jabar Dukung Laporkan Denny Siregar

Published

on

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum. (Foto : Instagram @ruzhanul)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendukung umat Islam untuk melaporkan Denny Siregar ke polisi karena pernyataan “pendukung Joko Widodo” itu yang menyebut orang-orang yang memakai simbol-simbol tauhid, sebagai calon teroris.



Pernyataan Denny disampaikan melalui akun Facebook-nya dengan menunjukkan foto para santri yang mengenakan simbol tauhid. Foto yang diupload Denny dalam media sosial itu adalah santri Tahfidz Qur’an Daarul Ilmi Kota Tasikmalaya.

Dalam video yang beredar di media sosial, Uu menjelaskan, para satri yang benar-benar belajar ilmu di pondok pesantren tak akan melakukan gerakan yang merugikan banyak orang, apalagi menjadi teroris. Dia menolak “vonis” Denny Siregar itu.

“Saya mengutuk teroris. Tapi, tidak sependapat kalau santri dianggap sebagai calon teroris,” kata penyandang julukan “Panglima Santri” itu dalam video yang merespons tulisan Denny Siregar baru-baru ini di Kota Tasikmalaya.

Uu mendukung masyarakat untuk melaporkan kasus itu. Dia juga meminta masyarakat terus mengawal kasus itu agar yang bersangkutan dapat diproses secara hukum.

Merespons “teror”Denny Siregar terhadap anak-anak santri itu, Forum Mujahid Tasikmalaya menggelar aksi damai di depan Polresta Tasikmalaya pada Kamis (2/7/20) siang. Forum juga melaporkan Denny Siregar yang dinilai menghina santri dan pondok pesantren. Ratusan massa di bawah koordinasi Forum Mujahid Tasikmalaya itu menginginkan Denny Siregar segera diadili. (lam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

DPR Soroti Beberapa Poin Krusial RUU Perlindungan Data Pribadi

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. (Foto : Instagram @christinaaryani)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyoroti beberapa poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), diantaranya terkait ketentuan RUU dalam membatasi kategori data pribadi yang dilindungi, sehingga dalam pembahasannya perlu mendapatkan masukan dari pakar.



“Komisi I mendapatkan banyak masukan dari masyarakat bahwa RUU PDP menjadi kebutuhan hukum mendesak saat ini. Kasus kebocoran data pribadi, penyalahgunaan data serta jual beli data menjadi bagian permasalahan yang kerap terjadi akibat kekosongan pengaturan legislasi primer,” kata Christina dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (1/7/2020).

Hal itu disampaikan politisi Partai Golkar itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan pakar dan akademisi terkait RUU PDP. Hadir sebagai narasumber di antaranya Edmon Makarim, Agus Sudibyo, Sinta Dewi Rosadi, Nonot Harsono, dan Sih Yuliana Wahyuningtyas.

Ia menuturkan, terkait dimensi data pribadi, ketentuan dalam RUU membatasi kategori data pribadi yang dilindungi. “Kami ingin memastikan RUU ini sesuai dengan perkembangan zaman, pola konsumsi digital menjadi salah satu jenis data yang kemungkinan juga perlu untuk diatur,” ungkap Christina.

Selain itu, menurut dia, terkait subjek RUU, sebagaimana diketahui RUU ini mengatur pemilik data, pengendali data dan prosesor data. Dia mengatakan cakupan ini perlu diperluas mengingat bisnis model dan lalu lintas data yang cukup kompleks. Poin lain yang digarisbawahi Christina menyangkut Komisi Independen dalam RUU PDP.

Menurut dia, penting keberadaan komisi tersebut karena Pemerintah menjadi salah satu pihak yang juga diawasi. “Tentu ada perdebatan soal efisiensi terkait banyaknya komisi existing, sehingga terbuka kemungkinan dengan beberapa catatan untuk memberdayakan Komisi Informasi dalam tugas ini,” ujarnya.

Hal lain juga yang disorot mengenai ketentuan pidana sebagai  ultimum remedium. Christina mengungkapkan, ada kekhawatiran banyaknya aturan sanksi pidana di RUU PDP berpotensi menghambat perkembangan ekosistem digital Indonesia. Karena itu, kajian lebih lanjut dibutuhkan untuk menentukan formula pemidanaan yang tepat  walau tidak bisa dipungkiri sanksi pidana diperlukan demi kepastian hukum dan efek jera.

“Kami berharap RUU ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan pelindungan atas data pribadi yang sudah lama dinantikan. RDPU ini menjadi bagian penggalian masukan konstruktif untuk penyempurnaan draft RUU PDP,” tandas politisi dapil DKI Jakarta II ini. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017