Connect with us

MEDIA

MPR Bahas Persiapan Peliputan Sidang Tahunan dengan Media

Published

on

Kepala Biro Pemberitaan MPR, Siti Fauziah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar Media Expert Meeting khusus untuk persiapan peliputan Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Pertemuan ini membahas berbagai kendala dan mencari jalan keluar dalam peliputan media dalam Sidang Tahunan MPR.

Hadir dalam Media Expert Meeting ini Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah, Kepala Bagian Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Muhammad Jaya, Kasubag Pemberitaan Budi Muliawan dan perwakilan dari 30 media (cetak, siber dan elektronik).

Mengawali pertemuan, Kabiro Humas MPR Siti Fauziah menjelaskan tentang peliputan media dalam Sidang Tahunan MPR.

Untuk meliput Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD dan Sidang Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2020 menggunakan satu ID card yang dikeluarkan MPR.

“Untuk pertama kali kita melakukan pendaftaran secara online. Dengan pendaftaran online, nanti akan diperoleh ID card,” katanya.

Siti Fauziah menambahkan ID itu tidak hanya untuk peliputan Sidang Tahunan MPR saja tapi juga Sidang Bersama DPR-DPD Pidato Kenegaraan dan Sidang DPR Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2020 pada hari yang sama.

“Kita bekerjasama dengan DPR dan DPD sudah sepakat menggunakan satu ID card ini,” ujarnya wanita yang akrab disapa Ibu Titi ini.

ID card yang dikeluarkan, kata Siti Fauziah, akan menampilkan zona peliputan dan barrcode.

Wartawan dengan ID Zona A bisa meliput di dalam sidang, dekat podium, tempat pimpinan MPR, presiden dan wakil presiden dan pimpinan lembaga negara.

Zona B menempati balkon kiri dan kanan. Zona C berada di selasar Gedung Nusantara dan Zona D untuk lobby di luar Gedung Nusantara.

“Nanti kita tempatkan scan untuk barrcode itu,” tuturnya.

Siti Fauziah mengingatkan media untuk segera mendaftarkan jurnalis yang akan meliput Sidang Tahunan MPR.

Pendaftaran secara online ini ditutup pada Rabu, 7 Agustus 2019. ID card akan dibagikan pada tanggal 15 Agustus 2019.

“Yang sudah mendaftar sekitar 300 jurnalis dan masih banyak yang belum mendaftar,” katanya.

Dia juga mengingatkan dalam peliputan Sidang Tahunan MPR para jurnalis agar datang lebih pagi dengan mengenakan pakaian bebas dan rapi.

Sidang Tahunan MPR dimulai pukul 08.30 WIB pada Jumat, 16 Agustus 2019.

“Datang lebih pagi dengan menempati sesuai zona. Zona B di balkon sangat terbatas hanya memuat maksimal 60 orang,” katanya.

Kabag Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi M Jaya juga meminta para jurnalis agar sudah berada di lokasi sebelum Sidang Tahunan MPR dimulai.

“Ini terkait dengan pengamanan dari Paspampres dan tempat peliputan yang terbatas agar tidak terjadi kegaduhan,” katanya.

Kasubag Pemberitaan MPR Budi Muliawan mengungkapkan untuk pertama kali MPR melakukan inovasi dalam pendaftaran peliputan Sidang Tahunan MPR.

“Hanya perlu waktu tidak lebih dari satu menit untuk melakukan pendaftaran online. Kami terus menyempurnakan aplikasi pendaftaran ini,” katanya.

Dalam Media Expert Meeting ini juga dipresentasikan pendaftaran secara online untuk Sidang Tahunan MPR.

Peserta Media Expert Meeting memuji langkah Humas MPR melakukan pendaftaran secara online ini.

Dari pembahasan peliputan Sidang Tahunan dalam Media Expert Meeting ini muncul sejumlah pertanyaan dan kendala yang diungkapkan peserta,.

Misalnya, pertanyaan jumlah jurnalis yang bisa mendaftar untuk satu media serta keleluasaan bagi TV dan fotografer agar tidak berebut mengambil gambar.

Selain itu mengusulkan adanya konperensi pers dengan Ketua MPR, perlunya jadwal rangkaian acara dalam Sidang Tahunan MPR dan beberapa persoalan lain terkait dengan peliputan untuk Sidang Tahunan MPR. Demikian, seperti dikutip Antara. (jks)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAKARTA

Forum Wartawan Jakarta Sikapi Pernyataan M Nuh

Published

on

Perlunya pemahaman terhadap UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa Dewan pers hanya bersifat mendata dan bukan memverifikasi media.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pernyataan Ketua Dewan Pers, M. Nuh baru-baru ini telah menimbulkan kontra keras para kuli tinta. Lontaran yang dianggap kurang PAS sebagai ketua lembaga Pers Indonesia itu dianggap telah menggiring opini publik dan menekan pemerintah pusat maupun daerah agar tidak melakukan kerjasama dengan pengelola media yang belum terverifikasi Dewan Pers.

Menyikap hal itu, Forum Wartawan Jakarta (FWJ) menilai pernyataan M. Nuh mengandung dua (2) arti, yakni positif dan negatif.

Berkembangnya teknologi atas kemajuan media informasi telah membawa banyak perubahan, seperti halnya bermunculan media media sosial atau media online yang memiliki kekuatan sangat besar sebagai penyaji informasi akurat.

“Hal itu tentunya telah membawa perubahan dan kemajuan bangsa, karena media bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dengan karya jurnalistiknya yang sesuai dengan kode etik jurnalis. “Beber Ichsan Sekjen FWJ saat dimintai keterangannya oleh wartawan, Senin (12/8/2019) malam.

Ichsan juga menambahkan perlunya pemahaman terhadap UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa Dewan pers hanya bersifat mendata dan bukan memverifikasi media.

“Intinya kan pendataan media, kalau teman-teman media sudah mendaftarkan legalitasnya ke Dewan Pers dan kemudian di data, itu sudah cukup. soal verifikasi itu kan kebijakan atau protaf aturan yang dibuat dewan pers, dan bukan produk UU Nomor 40 tahun 1999. “Urai Ichsan.

Menurutnya, hal negatif atas penyampaian ketua Dewan Pers di Makassar baru-baru ini akan berdampak pada aksi demo besar-besaran di gedung dewan pers.

“Pasti itu akan menjadi dampak buruk bagi dewan pers ketika ratusan bahkan ribuan wartawan mendemo Dewan Pers dan meminta penjelasan dasar dari verifikasi media itu yang bukan produk UU Pers. “Ucapnya.

Selama ini diakuinya, Dewan Pers telah banyak membikin aturan sendiri tanpa melibatkan para unsur sesuai amanah UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bahkan sejak Bagirmanan sampai M. Nuh, Dewan Pers telah menjadi lembaga yang telah mengangkangi UU Pers itu sendiri.

“Saya rasa itu hanya kepanikan dari dewan pers saja, temen-temen gak usah repotlah menyikapi ucapan yang tidak berlandaskan UU Pers itu sendiri. Anggap saja M. Nuh lagi dateng bulan, simpel kan,” pungkas Ichsan. (ich)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Dewan Pers Sebut Media Abnormal pada Pemilu 2019

Published

on

Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menyebut sejumlah wartawan dan media sempat tidak normal pada masa Pemilu 2019.

“Kalau dalam situasi normal media itu netral dan independen, media menulis dengan proprosional berdasarkan kode etik jurnalistik. Kemarin itu kan abnormal,” ujar Agus Sudibyo usai diskusi bersama insan media di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Menurutnya, pada masa kampanye hingga putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu khususnya pilpres, banyak media dan wartawan yang cenderung berpihak bahkan turut menyebarkan hoaks dan informasi yang spekulatif tanpa verifikasi dan konfirmasi.

“Banyak media berpihak baik pada pihak sana maupun pihak sini. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa ditoleransi, tapi sudah terjadi,” kata Agus.

Oleh karena itu, lanjut dia, pasca-pemilu dan keadaan yang mulai aman media harus kembali pada fungsi sebenarnya yakni menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

“Sekarang pemilu sudah selesai, dua kubu sudah melakukan rekonsiliasi, di situlah media harus kembali pada khitahnya sebagai kekuatan keempat demokrasi,” lanjutnya.

Agus juga mengharapkan media tidak berfokus mengkritik pemerintah namun juga penguasa lainnya di DPR hingga partai politik.

“Media harus menjalankan fungsi kritik pada kekuasaan, tapi kekuasaannya diperluas bukan hanya pemerintah tapi juga pada DPR dan partai politik yang semuanya simbol kekuasaan,” katanya, seperti dikutip Antara. (mhs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Semarakkan Hari Pers, PWI Gelar Anugerah Jurnalistik Adinegoro

Published

on

Setiap peserta wajib mengisi formulir dengan menyertakan salinan kartu karyawan dan surat pengantar dari redaksi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar penghargaan tertinggi untuk karya jurnalistik di Indonesia, Anugerah Jurnalistik Adinegoro, guna menyemarakkan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2020.

“Lomba ini terbuka bagi wartawan yang bekerja secara aktif pada satu perusahaan pers, baik cetak, televisi, radio,maupun media siber,” demikian pengumuman yang ANTARA terima di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Penamaan anugerah tersebut dikarenakan penghargaan dikhususkan untuk karya-karya yang sudah dimuat/ditayangkan/disiarkan di media cetak, siber, televisi, atau radio pada periode 1 Desember 2018 hingga 30 November 2019.

Adapun enam kategorinya adalah, liputan berkedalaman (indepth reporting) untuk media cetak, siber, televisi, radio, serta karya foto jurnalistik untuk media cetak dan siber serta karya karya karikatur opini untuk media cetak dan siber.

Setiap media diperbolehkan mengirimkan maksimal 15 karya setiap kategori dengan ketentuan seluruh hasil karya liputan berkedalaman wajib menyertakan link karya melalui Google Form.

Khusus untuk karya foto jurnalistik dan karikatur jurnalistik, wajib mengirimkan dalam bentuk softfile beserta caption yang diunggah pada Google Form.

Selain itu, seluruh karya wajib disertai sinopsis sebanyak dua hingga tiga paragraf mengenai isi dan pembuatannya, sedangkan untuk karya televisi dan radio wajib menyertakan clock program bersama sinopsis.

Terakhir, setiap peserta wajib mengisi formulir dengan menyertakan salinan kartu karyawan dan surat pengantar dari redaksi.

Periode pengiriman karya dimulai 15 Agustus hingga 1 Desember. Nantinya setelah diseleksi oleh tokoh pers, pengamat, dan akademisi bidang jurnalistik pada pekan kedua Desember 2019 hingga pekan kedua Januari 2020.

Adapun pemenang dari masing-masing kategori akan mendapatkan hadiah uang Rp50 juta dan trofi Anugerah Adinegoro 2019 serta piagam yang akan diserahkan pada acara puncak HPN 2020.

Mengenai informasi lebih lanjut peserta bisa menghubungi panitia PWI dengan mengirimkan surat elektronik ke alamat anugerahjurnalistik.adinegoro@gmail.com. Demikian, seperti dikutip Antara. (ran)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending