Connect with us

MEDIA

MPR Bahas Persiapan Peliputan Sidang Tahunan dengan Media

Published

on

Kepala Biro Pemberitaan MPR, Siti Fauziah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar Media Expert Meeting khusus untuk persiapan peliputan Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Pertemuan ini membahas berbagai kendala dan mencari jalan keluar dalam peliputan media dalam Sidang Tahunan MPR.

Hadir dalam Media Expert Meeting ini Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah, Kepala Bagian Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Muhammad Jaya, Kasubag Pemberitaan Budi Muliawan dan perwakilan dari 30 media (cetak, siber dan elektronik).



Mengawali pertemuan, Kabiro Humas MPR Siti Fauziah menjelaskan tentang peliputan media dalam Sidang Tahunan MPR.

Untuk meliput Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD dan Sidang Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2020 menggunakan satu ID card yang dikeluarkan MPR.

“Untuk pertama kali kita melakukan pendaftaran secara online. Dengan pendaftaran online, nanti akan diperoleh ID card,” katanya.

Siti Fauziah menambahkan ID itu tidak hanya untuk peliputan Sidang Tahunan MPR saja tapi juga Sidang Bersama DPR-DPD Pidato Kenegaraan dan Sidang DPR Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2020 pada hari yang sama.

“Kita bekerjasama dengan DPR dan DPD sudah sepakat menggunakan satu ID card ini,” ujarnya wanita yang akrab disapa Ibu Titi ini.

ID card yang dikeluarkan, kata Siti Fauziah, akan menampilkan zona peliputan dan barrcode.

Wartawan dengan ID Zona A bisa meliput di dalam sidang, dekat podium, tempat pimpinan MPR, presiden dan wakil presiden dan pimpinan lembaga negara.

Zona B menempati balkon kiri dan kanan. Zona C berada di selasar Gedung Nusantara dan Zona D untuk lobby di luar Gedung Nusantara.

“Nanti kita tempatkan scan untuk barrcode itu,” tuturnya.

Siti Fauziah mengingatkan media untuk segera mendaftarkan jurnalis yang akan meliput Sidang Tahunan MPR.

Pendaftaran secara online ini ditutup pada Rabu, 7 Agustus 2019. ID card akan dibagikan pada tanggal 15 Agustus 2019.

“Yang sudah mendaftar sekitar 300 jurnalis dan masih banyak yang belum mendaftar,” katanya.

Dia juga mengingatkan dalam peliputan Sidang Tahunan MPR para jurnalis agar datang lebih pagi dengan mengenakan pakaian bebas dan rapi.

Sidang Tahunan MPR dimulai pukul 08.30 WIB pada Jumat, 16 Agustus 2019.

“Datang lebih pagi dengan menempati sesuai zona. Zona B di balkon sangat terbatas hanya memuat maksimal 60 orang,” katanya.

Kabag Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi M Jaya juga meminta para jurnalis agar sudah berada di lokasi sebelum Sidang Tahunan MPR dimulai.

“Ini terkait dengan pengamanan dari Paspampres dan tempat peliputan yang terbatas agar tidak terjadi kegaduhan,” katanya.

Kasubag Pemberitaan MPR Budi Muliawan mengungkapkan untuk pertama kali MPR melakukan inovasi dalam pendaftaran peliputan Sidang Tahunan MPR.

“Hanya perlu waktu tidak lebih dari satu menit untuk melakukan pendaftaran online. Kami terus menyempurnakan aplikasi pendaftaran ini,” katanya.

Dalam Media Expert Meeting ini juga dipresentasikan pendaftaran secara online untuk Sidang Tahunan MPR.

Peserta Media Expert Meeting memuji langkah Humas MPR melakukan pendaftaran secara online ini.

Dari pembahasan peliputan Sidang Tahunan dalam Media Expert Meeting ini muncul sejumlah pertanyaan dan kendala yang diungkapkan peserta,.

Misalnya, pertanyaan jumlah jurnalis yang bisa mendaftar untuk satu media serta keleluasaan bagi TV dan fotografer agar tidak berebut mengambil gambar.

Selain itu mengusulkan adanya konperensi pers dengan Ketua MPR, perlunya jadwal rangkaian acara dalam Sidang Tahunan MPR dan beberapa persoalan lain terkait dengan peliputan untuk Sidang Tahunan MPR. Demikian, seperti dikutip Antara. (jks)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MEDIA

Dewan Pers : Pers Jangan “Menempel” Calon Kepala Daerah

Published

on

Ketua Dewan Pers, M. Nuh.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dewan Pers mengingatkan agar pers selalu menjaga independensi dan tidak berpihak ke salah satu calon kepala daerah dalam gelaran Pilkada serentak 2020 mendatang.

“Media harus tetap independen, kalau sudah ‘nempel’ bukan media lagi namanya tetapi menjadi alat propaganda,” kata Ketua Dewan Pers M Nuh di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Kalau media sudah berpihak pada salah satu calon, hal tersebut kata dia akan memicu kekacauan di masyarakat karena informasi yang beredar sudah tidak lagi sehat.



Kemudian, jika produk pers diibaratkan sebagai oksigen maka menurut M Nuh individu akan tetap sehat kalau mengonsumsi oksigen yang sehat pula.

“Kalau terkontaminasi maka akan menyakitkan. Kita sebagai produsen harus selalu menciptakan informasi yang sahih dan sehat,” katanya.

Pers kata dia harus terus menempatkan diri sebagai penjernih informasi bagi masyarakat, apalagi pada gelaran pesta demokrasi.

Ketika pesta demokrasi, informasi yang tersiar ke publik begitu banyak dan belum tentu benar, sebab pada era digital setiap orang bisa menyebarkan apa pun melalui media sosial.

“Dan posisi media kita harapkan juga menjadi pendingin bukan jadi pemanas di Pilkada, supaya tidak terjadi pertengkaran,” ujarnya, seperti dikutip Antara. (boy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

MEDIA

Wapres Minta KPI Jaga Obyektivitas dalam Mengawasi Media Penyiaran

Published

on

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Penyiaran Indonesia menjaga obyektivitas dalam melakukan tugasnya mengawasi media penyiaran, baik stasiun televisi atau radio, di Indonesia.

“Memang tidak mudah menjaga itu karena tidak ada aturan yang bisa mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Norma dan etik itu sangat subyektif, jadi apa yang melanggar atau tidak itu pasti debatable,” kata Wapres JK saat membuka Rapat Pimpinan KPI Tahun 2019 di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

Menekankan obyektivitas dalam pengawasan terhadap media penyiaran, lanjut JK, menjadi solusi penting di tengah tren industrialisasi media. Media massa saat ini menjadi industri yang harus memenuhi tuntutan publik supaya tetap bertahan di tengah menjamurnya media alternatif.



“Kalau dulu media membawa pesan dari pemerintah, dari masyarakat dan ada ideologi yang masuk; sekarang yang masuk ke media itu adalah industri. Industri itu soal untung atau rugi,” kata JK.

Oleh karena itu, selain kontrol dari masing-masing media televisi dan radio, KPI juga perlu menerapkan obyektivitas dalam mengawasi media penyiaran. KPI juga harus menjunjung independensi dalam pengawasannya, sehingga tidak memiliki kepentingan dengan pemilik modal.

“Jadi, anda (KPI) bekerja tidak bisa hanya berdasarkan undang-undang karena nanti anda hanya bicara soal melanggar norma. Jadi memang harus dipertaruhkan itu obyektivitas dan juga independensi dari pemilik modal,” ujar Wapres.

Rapim KPI Tahun 2019 dibuka Wapres JK di Istana Wapres, Rabu, dengan dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan pimpinan KPI Pusat dan perwakilan KPI daerah.

Agenda Rapim KPI antara lain membahas revisi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 dan SPS), penyusunan panduan online single submission (OSS) dan implementasi sistem stasiun berjaringan (SSJ) melalui siaran konten lokal. Demikian, seperti dikutip Antara. (frn)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Dewan Pers Minta di Libatkan dalam Pembahasan RKUHP

Published

on

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Dewan Pers meminta pihaknya dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terkait dengan pengaturan pers setelah DPR dan pemerintah menunda pengesahan RUU itu.

“Terkait pers, Dewan Pers dan konstituen akan mengawal dan berharap terlibat dalam prosesnya,” ujar Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Secara prinsip Agung mengatakan bahwa Dewan Pers mengapresiasi dan berterima kasih atas penundaan pengesahan RUU KUHP.



Namun, selanjutnya RUU KUHP harus memenuhi rasa keadilan dalam demokrasi, sementara sejumlah pasal dalam RUU KUHP justru membatasi kebebasan pers.

Secara terpisah, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan pun mendesak DPR dan pemerintah mendengarkan aspirasi komunitas pers agar pasal-pasal dalam RUU KUHP sejalan dengan semangat reformasi.

“Kami mendesak DPR mencabut pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers, setidaknya ada 10 pasal itu atau mengkaji ulang,” kata Manan.

Pasal tersebut adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, dan Pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Selanjutnya, Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 444 tentang pencemaran orang mati. Demikian, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending