Connect with us

NASIONAL

MUI Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya KH Tolchah Hasan

Published

on

Mantan Menteri Agama Era Gus Dur, KH Tolchah Hasan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia menyampaikan rasa duka cita atas wafatnya mantan menteri agama era KH Abdurrahman Wahid, KH Tolchah Hasan.

Kiai Tolchah, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat MUI 2010-2015, wafat pada Rabu (29/5/2019) sekitar pukul 14.30 WIB bertepatan dengan 24 Ramadhan 1440 Hijriyah, setelah menjalani pengobatan di RSSA Malang.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia, KH Cholil Nafis, mengatakan almarhum merupakan ulama yang patut diteladani generasi Muslim saat ini.

Menurut Kiai Cholil, Kiai Tolchah merupakan ulama yang sarat dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, dari beberapa orang kiai yang dekat dengan Kiai Cholil, Kiai Tolchahlah yang paling senang dengan ilmu.

“Ada satu hal yang beda dari beliau. Saya dekat dengan Kiai Makruf, Kiai Hasyim Muzadi dan Kiai Tolchah. Nah Kiai Tolchah itu punya spesifik adalah senang ilmu,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Karena senang dengan ilmu, lanjutnya, Kiai Tolchah pun sangat senang membaca buku. Beliau akan memburu setiap ada buku-buku baru yang berkualitas.

“Beliau itu selalu baca. Dan pasti selalu memburu buku-buku baru. Itu yang bisa diteladani kita,” tutur Kiai Cholil.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah Depok ini merasa kehilangan atas wafatnya Kiai Tolchah. Apalagi, Kiai Tolchah sudah menganggap Kiai Cholil seperti anaknya sendiri.

“Saya ikut belasungkawa. Saya dengan beliau itu kayak anaknya. Jadi saya banyak dapat pelajaran dari beliau. Memang beliau guru di NU. Ketika beliau jadi Wakil Rais Aam saya jadi ketua Lembaga Bahtsul Masail,” kata Kiai Cholil.

Selain itu, pada saat Kiai Tolchah menjadi Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang pertama, Kiai Cholil juga diangkat sebagai sekretaris BWI. Keduanya pun mengurus BWI selama dua periode atau selama tujuh tahun.

“Jadi beliau sudah menaggap kayak anak. Sampai kalau saya di Malang diminta bareng-bareng di Sabilillah (Masjid Sabillah), di Unisma. Dan banyak saya mendapatkan pelajar dari beliau,” kata Kiai Cholil.

Kiai Tolchah, yang merupakan tokoh organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU), sempat dirawat di rumah sakit tersebut hampir sebulan.

Kiai Tolchah dilahirkan di Tuban, Jawa Timur, pada 1936 dan merupakan tokoh multidimensi, yakni sebagai ulama, tokoh pendidikan, pegiat organisasi, dan juga merupakan tokoh yang aktif di pemerintahan.

Saat menjadi menteri, dia mendirikan Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren dan Seksi Pekapontren (Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren) yang sekarang menjadi pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Kiai Tolchah juga alumni Pesantren Tebuireng era 1950-an. Selama hidup, KH Tholchah Hasan juga masih mengabdikan dirinya di Pesantren Tebuireng sebagai Dewan Pembina di Yayasan Universitas Hasyim Asy’ari (Unhasy) dan Pusat Kajian Pemikiran Hasyim Asy’ari.

Kiai Tolchah meninggalkan seorang istri, tiga orang anak, dan empat cucu, yang saat ini tinggal di Singosari, Kabupaten Malang.

Dia juga pernah menduduki posisi Mustasyar PBNU dan pernah menjabat sebagai rektor Universitas Merdeka Malang hingga 1998.

Selain itu, Kiai Tolchah juga menjabat sebagai Dewan Pembina Yayasan Universitas Islam Malang (Unisma) hingga saat ini.

Jenazah almrahum dimakamkan di pemakaman keluarga di Kampung Bungkuk, Singosari, Kabupaten Malang, setelah shalat tarawih. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NASIONAL

Pemerintah Belum Setuju Dana Abadi Pesantren

Published

on

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Syaifudin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta– Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemerintah belum dapat menyetujui adanya dana abadi pesantren yang diatur dalam Pasal 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren, yang masih dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi VIII DPR.

“Kami minta Pasal 49 RUU Pesantren untuk ditunda, ada tiga alasan mengapa kami belum menyetujui keberadaan dana abadi pesantren,” kata Lukman Hakim dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan agenda pengambilan keputusan Tingkat I RUU Pesantren, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dia menjelaskan, pertama, keberadaan dana abadi pesantren itu menjadi beban negara dan ada dua beban yang harus dibayarkan karena harus ada biaya yang dibayarkan dan negara harus bayar kembali nilai dari dana pinjaman.

Kedua menurut dia, dengan ada dana abadi maka pengelolaannya diberikan kepada pemerintah dan nanti ada beban pada pemerintah.

Ketiga menurut Lukman, dengan dana abadi itu dikhawatirkan belum bisa dioptimalkan penggunaannya untuk pemberdayaan pesantren.

“Dari pada andalkan dana abadi, namun bagaimana berikan afirmasi pada kementerian/lembaga untuk pengembangan pesantren,” ujarnya.

Dia menilai Pasal 48 ayat 2 dan 3 secara tegas menyebutkan Pemerintah Daerah membantu pesantren dengan APBD.

Dalam Pasal 49 ayat (1) RUU Pesantren disebutkan bahwa Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren. Pasal 49 ayat (2) disebutkan Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Hingga berita ini dibuat, pembahasan RUU Pesantren masih berlangsung. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibo)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota Selesaikan Tugas Akhir September

Published

on

Ketua Pansus tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota menargetkan akan menyelesaikan tugasnya pada masa akhir DPR periode 2014-2019, akhir September 2019.

“Kalau bisa akhir periode ini kita bisa menghasilkan. Kita memang ditargetkan harus selesai periode ini, berarti September 2019,” kata Ketua Pansus tentang Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Pansus yang dipimpinnya akan menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi dasar bagi DPR untuk merespons permintaan pemerintah terkait kajian pemindahan ibu kota.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah meminta izin untuk memindahkan ibu kota dan disertai surat serta kajian yang cukup tebal.

“Dari kajian yang tebal itu, kami klasifikasikan dalam tiga kelompok besar,” ujarnya.

Ketiga pengelompokan itu, menurut dia, pertama, terkait sumber pendanaan dan infrastruktur; kedua, rencana lokasi, lahan, dan lingkungan; dan ketiga, aparatur dan produk-produk regulasi yang akan dihasilkan dalam rekomendasi tersebut.

Amali mengatakan, ketiga pengelompokan itu akan dibahas dan dielaborasi dengan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah yang terkait dengan pengelompokan tersebut.

“Kami akan menghadirkan narasumber dari internal pemerintah di pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintahan daerah kami batasi dua saja, daerah yang ditempati calon ibu kota yang baru dan yang ditinggalkan yaitu pemerintah Kalimantan Timur dan DKI Jakarta,” ujarnya.

Menurut dia, Pansus akan meminta konfirmasi dan penjelasan terkait pemindahan ibu kota.

Selain itu, menurut Amali, Pansus akan mengundang dunia usaha dan masyarakat terkait rencana ibukota baru. Demikian, seperti dikutip Antara. (imb)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Pansus Petakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Published

on

Ketua Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara DPR menggelar rapat perdana untuk memetakan kajian yang disampaikan pemerintah.

Ketua Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali mengatakan rapat perdana tersebut membahas tiga hal. Salah satunya terkait sumber pembiayaan.

“Ada tiga hal pokok menjadi bahasan dalam pansus ini, pertama adalah ide ini tentu punya dasar. Dasar yang pertama adalah tentang darimana sumber pembiayaannya kemudian infrastruktur yang akan dibangun nanti,” kata Amali di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Kedua, adalah tentang bagaimana tempat atau lokasi lebih spesifik lahan dan lingkungan, bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja tetapi berbagai hal termasuk lingkungan sosial.

Ketiga, menurut dia, akan dibahas mengenai aparatur dan regulasi yang mengaturnya.

“Saya kira akan mengkaji tentang tiga pokok besar itu, tentu ada elaborasinya ke bawah akan kita temukan dalam diskusi di internal pansus. Dan secara pribadi kita lihat perspektif lebih banyak hal-hal kuantitatif dan selebihnya kualitatif,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam membahas hasil kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota tidak bisa hanya narasi dan retorika saja, butuh data kualitatif dan kuantitatif.

Amali menilai 70 persen adalah kajian‐kajian yang kuantitatif dan sisanya sebesar 30 persen, yaitu kualitatif sehingga diperoleh kajian objektif, apakah surat pemerintah ini layak diteruskan atau tidak.

“Kita tidak boleh berdasarkan kepada pikiran-pikiran suka atau tidak suka atau subjektifitas kita karena masing-masing fraksi yang ada di dalam Pansus ini terwakili. Kita melepaskan terlebih dahulu subjektivitas kita sehingga kajiannya menjadi objektif,” katanya.

Amali mengatakan, pansus tidak membahas UU terkait pemindahan ibu kota, namun membahas apa sikap dan respon DPR terkait usulan pemerintah tersebut.

Menurut dia, kalau DPR setuju atas usulan pemindahan ibu kota maka akan diikuti langkah-langkah berikutnya dari pemerintah. Namun kalau tidak setuju, akan ada pembicaraan lebih lanjut.

“Saya sepintas sudah membaca ya kajian dari pemerintah memang itu masih secara global. Tentu harus kita dalami dan kita mengundang kembali pemerintah, pemerintah pusat akan kita mintai penjelasannya lagi,” ujarnya.

Menurut dia, pansus akan meminta pendapat pemerintah daerah minimal pemerintah daerah tempat rencana lokasi Ibu kota negara dan pemerintah daerah yang akan ditinggalkan, yaitu Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending