Connect with us

SEKTOR RIIL

Mulai Oktober 2019 Seluruh Produk Wajib Bersertifikat Halal

Published

on

Kepala BPJPH Kemenag, Sukoso.

Indonesiaraya.co.id,, Serang – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengaku terus mempersiapkan diri menjalankan amanah UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) karena mulai 17 Oktober 2019 semua produk termasuk UMKM harus bersertifikat halal.

“Selama ini kan sifatnya masih suka rela, yah suka-suka dia aja. Tetapi kalau kalau dengan Undang-undang jaminan produk halal, maka per 17 Oktober 2019 seluruh produk harus bersertifikat halal yang memenuhi ketentuan sertifikasi halal,” kata Kepala BPJPH Kemenag Sukoso usai menjadi pembicara pada seminar nasional dan workshop tantangan dan peluang industri halal yang di selenggarakan Universitas Mathlaul Anwar di Serang, Rabu (10/4/2019).

Ia mengatakan, dalam upaya melakukan sosialisasi sertifikasi produk halal tersebut, pihaknya terus menggandeng sejumlah pihak termasuk lembaga-lembaga perguruan tinggi dengan halal centernya mengingat lembaga tersebut bisa langsung bersentuhan dengan UMKM.

“Paling penting itu adalah UMKM-nya harus sadar halal, tentu masyarakatnya juga harus sadar halal,” kata Sukoso.

Ia mengatakan, selama ini produk yang memiliki sertifikat produk halal masih sedikit paling sekitar 2 persen, karena selama ini sifatnya masih sukarela. Tetapi kalau dengan menggunakan Undang-undang jaminan produk halal per 17 Oktober 2019 seluruh produk harus bersertifikat halal yang memenuhi ketentuan sertifikasi halal.

Sukoso mengatakan, peran pemerintah daerah sangat penting dalam melakukan sosialisasi dan pelaksanaan sertifikasi produk halal tersebut, tujuannya untuk membagi peran agar tidak semuanya di cover oleh BPJPH mengingat kemampuan personel yang terbatas.

“Karena kemampuan kita juga terbatas bisa menggandeng perguruan tinggi misalnya dengan Mathlaul Anwar ini melalui halal center bisa memfasilitasi untuk bagaimana UMKM itu mendapat sertifikat produk jaminan halal,” kata Sukoso.

Menurut dia, dengan diberlakukan UU jaminan produk halal setelah lima tahun diterbitkan, maka mewajibkan semua produk memiliki label halal.

“Dengan UU ini LP POM MUI bukan merupakan suatu otoritas yang bisa mengeluarkan sertifikat halal, sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH lewat fatwa halal MUI,” katanya.

Ia mengatakan, persoalan secara umum kenapa sekarang itu sertifikasi produk halal masih sedikit dibandingkan jumlah produk yang ada, karena statusnya masih sukarela. Namun dengan adanya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka menjadi wajib.

“Dengan sukarela kan orang bisa suka-suka dia mau melakukan apa enggak. Jika tidak melakukan nanti sanksinya ada, ya kepada produknya juga kepada pelaku usahanya,” kata dia.

Sebab, kata dia, Undang-undang itu pesan dari badan legislatif, jadi ada atau tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) tetap akan dijalankan karena PP hanya merupakan satu bagian untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut.

“Ya kita berharap dan berdoalah supaya segera keluar PP-nya. Kita berharap segera keluar PP-nya, jangan pesimis,” kata Sukoso.

Seminar nasional tantangan dan jaminan industri halal tersebut juga menghadirkan narasumber Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan juga pelaku industri produk halal di Banten. Demikian, seperti dikutip Antara . (mul)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Payah, Tol Laut Jokowi Memble

Published

on

Tol laut trayek Belawan-Lhokseumawe tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada komoditas yang diangkut.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan, tol laut trayek Belawan-Lhokseumawe tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada komoditas yang diangkut.

Sementara anggaran sudah diturunkan untuk trayek tersebut. Sehingga, program tol laut pemerintah belum efisien.

“Belum mampu menekan disparitas harga dan tidak tepat sasaran,” kata Sigit di Jakarta, Minggu (14/7/2019).

Menurutnya, masih ada dua permasalahan utama dalam implementasi tol laut. Pertama, ada trayek tetapi tidak ada komoditas.

Sisi lain, ada trayek ada komoditas namun tarif tol laut lebih mahal dibandingkan angkutan ekonomi, sehingga tidak membawa dampak signifikan pada penurunan harga barang.

“Jadi, saya kira harus ada update atau review secara berkala misalnya triwulan atau enam bulan sekali tentang tol laut ini,” ujarnya.

“Trayek mana saja yang masih bisa dibiayai oleh negara melalui program tol laut,” imbuhnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Perang Dingin, DEN Usulkan Jokowi Copot Jonan

Published

on

Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Apa jadinya kalau Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Dewan Energi Nasional (DEN), tak kompak. Upaya mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) tak optimal. Alhasil, impor migas sulit dibendung.

Dalam rilis di Jakarta, Sabtu (13/7/2019), Anggota DEN Sonny Keraf menyayangkan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang bernada sumbang. Dikatakan Jonan, DEN kurang berkontribusi dan hanya menghabiskan anggaran.

Sonny yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup, menilai Jonan gagal mengembangkan EBT yang berdampak kepada membengkaknya impor minyak dan gas (mogas). Selanjutnya, kader PDI Perjuangan ini menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Jonan. “Tidak benar kalau (menteri) Jonan bilang DEN tidak ada hasilnya,” kata Sonny dalam pernyataannya.

Sony menjelaskan, DEN adalah lembaga kebijakan energi dengan 4 fungsi yang telah dijalankan dengan hasil nyata. Diantaranya, merumuskan kebijakan energi nasional yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional 79/2014. Di mana, DEN telah menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Dokumen tersebut, kata Sonny, seharusnya disusun bersama dengan Kementerian ESDM, selanjutnya ditetapkan DEN. Namun kenyataannya, DEN harus merombak total rancangan RUEN sendirian sebelum akhirnya diterbitkan Perpres 22/2017 tentang RUEN.

DEN, lanjut Sony, menetapkan kondisi krisis dan darurat energi (Perpres 41/2016) dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor. “Bahkan DEN membantu penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 34 propinsi,” kata Sony.

Sonny justru, mempertanyakan mengapa usulan implementasi kebijakan yang dari Anggota Unsur Pemangku Kepentingan (AUPK) justru ditolak Jonan, selaku Menteri ESDM yang juga Ketua DEN.

Belakangan. usulan tersebut malah disetujui dan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, soal pemberlakukan B20 dan ujicoba B30 untuk bahan bakar nabati.

Oh iya, satu lagi, soal feed in tariff untuk listrik EBT. Meski dalam RUEN yang ditetapkan DEN, ketentuan feed in tariff untuk EBT agar diberlakukan, tapi Jonan malah malah mengeluarkan kebijakan harga dengan ketentuan 85% BPP yang justru menghambat pengembangan EBT.

Padahal pengembangan EBT akan berkontribusi besar bagi penurunan emisi gas rumah kaca. “Saat itu saya minta agar dibahas lintas sektor dulu di DEN tapi dia (Menteri Jonan) mengatakan itu urusan teknis tanggung jawab Kementerian ESDM,” cetus Sonny.

Sonny menegaskan, kalaupun DEN tak menghasilkan apa-apa, itu bagaikan menepuk air di dulang yang terkena muka sendiri sebab Jonan menjabat sebagai Ketua Harian sementara ketua dijabat langsung oleh presiden.

“Harus diingat pula, eksekusi kebijalan energi bukan tanggung jawab DEN tapi pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. Jangan sampai hanya karena ditegur Presiden karena kinerja neraca perdagangan di sektor energi yg negatif, lalu DEN yang didiskreditkan,” sergah Sonny.

Sonny bahkan mengusulkan agar Presiden Jokowi mencopot Jonan, karena terbukti tidak berhasil mengembangkan EBT. Dampak kegagalan pengembangan EBT adalah tidak efektif menurunkan emisi has rumah kaca seperti janji pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Paris.

Kegagalan pengembangan EBT juga menyebabkan neraca perdagangan di sektor energi tetap negatif karena ketrgantungan pada impor energi fosil yg menguras devisa negara. “Presiden perlu mencopot Jonan karena tidak berhasil mengembangkan EBT,” kata Sony. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Musim Kemarau, Cabai Lampung Tembus Rp100.000/Kg

Published

on

Harga cabai merah di Provinsi Lampung, cukup mahal. Berada di rentang Rp80.000- Rp100.000 per kilogram.

Indonesiaraya.co.id, Bandarlampung – Harga cabai merah dan cabai rawit di sejumlah daerah di Provinsi Lampung, cukup mahal. Berada di rentang Rp80.000- Rp100.000 per kilogram (kg). Ya, karena persediaan menipis di musim kemarau.

Berdasarkan pantauan di Pasar Sukarame Bandarlampung, Minggu (14/7/2019), harga cabai rawit mencapai Rp80.000/kg. Ke depan, harganya diperkirakan masih sulit turun.

Beberapa pedagang di Pasar Sukarame menyebutkan kenaikan harga cabai cenderung naik mulai awal Juli. Harga cabai merah keriting kini mencapai Rp75.000/kg, cabai hijau Rp38.000/kg dan cabai rawit besar mencapai Rp70.000/kg.

Sementara di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, harga cabai merah terus naik dan kini harga bumbu masak itu di pasar tradisional telah mencapai Rp100.000 per kilogram. “Sekarang harga cabai merah saja sudah mencapai Rp100.000 per kilogram, padahal awal Juli masih Rp85.000 .000/kg,” kata Barkah, salah seorang pedagang di Mesuji.

Ia mengatakan, harga cabai yang tinggi ini tentu membebani usaha rumah makan, seperti warung pecel. Sementara itu, Imah yang merupakan pedagang di pasar tradisional Simpang Pematang, mengatakan kenaikan harga cabai merah dipengaruhi pengurangan pasokan sebagai dampak musim kemarau.

Ia mengatakan, selama musim kemarau, banyak petani mengalami gagal panen, karena tanaman cabai kekeringan. “Pasokan cabai kurang karena kemarau, sehingga banyak petani gagal panen,” katanya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending