Connect with us

HUKUM

Ombudsman : Kamar Tahanan Setya Novanto Lebih Luas

Published

on

Pimpinan Ombudsman RI, Ninik Rahayu.

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya indikasi perbedaan fasilitas di Lapas Sukamiskin Bandung, salah satunya kamar Setya Novanto yang lebih luas dibanding warga binaan lain.

“Kamar luas, lebih bagus, penghuni misalnya Pak Setya Novanto memang lebih luas. Ukuran saya bingung, tapi dua kali lipat dibanding lainnya,” ujar pimpinan Ombudsman RI, Ninik Rahayu, di Kantor Kemenkumham Jabar, Jumat (14/9/2018).

BACA KJUGA : Ombudsman Masih Temukan Indikasi Maladministrasi di Sukamiskin

Temuan itu merupakan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman ke sejumlah Lapas yang ada di Bandung seperti Lapas Sukamiskin, Banceuy, dan Lapas Wanita.

Saat berada di Lapas Sukamiskin, Ombudsman masih menemukan adanya indikasi maladministrasi dan ketidakpatutan yang terjadi di Lapas khusus narapidana koruptor tersebut.

Dari satu blok yang terdiri atas dua lantai, terdapat perbedaan standar operasional prosedur di mana kamar yang ada di lantai bawah lebih kecil dibandingkan dengan lantai atas. Setya Novanto merupakan salah satu penghuni di lantai atas.

“Kalau menurut Kalapas (Kamar yang dihuni Setnov) bekas telepon atau telkom. Nomor (kamar) saya lupa,” kata dia.

Ia pun memastikan kamar yang dihuni Setnov berbeda dengan kamar yang sempat terekspos oleh salah satu program televisi swasta. Di program tayangan televisi itu, kamar Setnov lebih kecil dibandingkan yang sekarang.

“Beda dengan yang disorot di Mata Najwa,” kata dia.

Namun ia tidak menemukan adanya fasilitas khusus lain seperti televisi, AC, maupun barang yang dilarang lainnya di kamar Setnov.

“Kalau fasilitas seperti televisi ga ada,” katanya. Demikian, seperti dikutip Antara. (sep)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Joko Driyono Nyaman dalam Pemeriksaannya

Published

on

Ketua Umum PSSI Joko Driyono saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum di Mapolda Metro Jaya dengan durasi selama 22 jam.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono mengaku nyaman dalam menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum di Mapolda Metro Jaya dengan durasi selama 22 jam.

“Alhamdulillah pemeriksaan kedua yang saya lalui cukup melelahkan dan panjang tapi saya merasa nyaman menjalani proses ini. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan sebagaimana yang diterima dan didengarkan penyidik menjadi bahan untuk proses ini hingga diharapkan segera bisa dituntaskan,” kata Joko di Mapolda Metro Jaya.

Joko Driyono terpantau tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/2/2019) pukul 09.45 WIB dan baru keluar dari ruang pemeriksaan pada hari ini pukul 08.05 WIB. Joko mengaku mendapatkan lebih dari 15 pertanyaan sisa dari 32 pertanyaan yang diajukan penyidik.

“Saya mohon maaf tak bisa menyampaikan subtansinya karena itu termasuk dalam proses. Yang jelas jumlahnya lebih dari itu,” katanya.

Joko juga tak menampik pemeriksaan kali ini terkait pengembangan usai penggeledahan di Rasuna Office Park, Januari 2019 lalu, yang kala itu, Jokdri sedang berada di Abu Dhabi.

“Ini tentu ada hubungan dengan peristiwa di Rasuna Office Park di Jakarta saat saya berada di Abu Dhabi. Tapi subtansinya gak bisa dijawab karena sudah masuk proses hukum. Mudah-mudahan bisa dituntaskan,” ujar dia.

Joko menyebut bisa saja nantinya ada pemeriksaan selanjutnya untuk melengkapi kekurangan yang mungkin terjadi.

“Bisa saja ada pertemuan berikutnya untuk melengkapi data-data yang dirasa kurang dan saya siap melakukan pemeriksaan berikutnya,” kata Joko.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Joko tidak langsung ditahan meski telah menyandang status tersangka dalam kasus pengrusakan barang bukti pengaturan skor.

Diketahui, Joko ditetapkan sebagai tersangka setelah tiga tersangka perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor lain tertangkap. Mereka adalah Muhammad Mardani Mogot (sopir Joko Driyono), Musmuliadi (OB di PT Persija) dan Abdul Gofur (OB di PSSI). Kepolisian menyebut Jokdri sebagai aktor intelektual perusakan bukti kasus dugaan pengaturan skor. Demikian, seperti dikutip Antara. (ric)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Dalami Aliran Dana pada Sejumlah Pimpinan Anggota DPRD Lampung Tengah

Published

on

Bupati Lampung Tengah, Mustafa saat jalani pemeriksaan di Gedung, KPK Jakarta terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal dugaan aliran dana dari mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa pada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk mendalaminya, KPK memeriksa dua saksi untuk tersangka Mustafa (MUS) dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

“Penyidik mendalami pengetahuan para saksi tentang dugaan aliran dana dari bupati pada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah serta aliran uang dari para rekanan untuk kepentingan bupati,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Dua saksi tersebut, yakni yakni Kepala Bidang Air Bersih dan Pertamanan Kabupaten Lampung Tengah Indra Erlangga dan staf Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Timur Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Rusmaladi alias Ncus.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah memeriksa sekitar 50 orang saksi.

Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Hibahkan Barang Rampasan Negara Rp110 Miliar ke Kejagung-BNN

Published

on

Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan barang rampasan dari proses hukum terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK senilai Rp110 miliar kepada Kejaksaan Agung dan Badan Narkotika Nasional.

“Ini bukannya barang KPK, ini adalah hasil rampasan yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada teman-teman instansi terkait yang dirasa memerlukan barang-barang seperti ini,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat acara “Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan KPK” di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Terdapat tiga barang yang diserahkan tersebut. Pertama, satu bidang tanah berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan dengan luas 9.944 meter persegi diserahkan kepada BNN atas perkara mantan Bendara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Kedua, tanah bangunan di Kota Medan, Sumatera Utara dengan luas tanah 1.194 meter persegi dan luas bangunan 476 meter persegi diserahkan kepada Kejati Sumatera Utara atas perkara Sutan Bhatoegana.

Ketiga, tanah bangunan di Denpasar Barat, Bali dengan luas tanah 829 meter persegi dan luas bangunan 593 meter persegi diserahkan kepada Kejati Bali atas perkara Fuad Amin.

KPK pun mengharapkan dengan adanya penyerahan aset itu maka kerja dari Kejaksaa Agung dan BNN dapat lebih optimal.

“Mudah-mudahan Insya Allah aset tambahan tadi lebih mengoptimalkan kerja bapak ibu sekalian di instansi masing-masing,” ucap Agus.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa momen penyerahan aset tersebut sebagai terwujudnya komitmen dan bentuk kesungguhan sesana penegak hukum untuk berkontribusi secara positif dalam proses hukum terkait penanganan benda sitaan, barang rampasan negara atau benda eksekusi.

“Di sisi lain, penetapan aset penggunaan barang rampasan negara ini juga untuk saling mendukung dan memperkuat sesama aparat penegak hukum serta cerminan koordinasi dan sinergitas. Salah satunya dengan mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan aset barang rampasa negara kepada lembaga atau instansi yang membutuhkannya,” ucap Prasetyo.

Sedangkan Kepala BNN Heru Winarko mengapresiasi atas penyerahan aset yang diberikan oleh KPK itu.

“Rencana kami akan bangun perkantoran dan perumahan pegawai BNN. Kami harapkan kami bisa meningkatkan kerja BNN untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” ucap Heru, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending