Connect with us

NASIONAL

Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Penanganan Covid-19

Published

on

Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai. (Foto : Instagram @ombudsmanri137)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah masih mendominasi laporan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia, yaitu sebanyak 817 pengaduan atau 81,37% dari seluruh aduan yang masuk sebanyak 1.004 aduan. Hal ini merupakan hasil rekapitulasi 1 (satu) bulan laporan masyarakat hingga Jumat (29/5/2020) pukul 18.00 WIB sejak dibukanya Posko Pengaduan Daring bagi masyarakat terdampak Covid-19 oleh Ombudsman Republik Indonesia.

“Ombudsman memberikan saran agar Pemerintah dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan dalam penanganan dan pengendalian dampak Covid-19 terhadap masyarakat”, demikian Prof. Amzulian Rifai, Rabu (3/6/2020) di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan.

Prof. Amzulian Rifai menjelaskan laporan terbanyak kedua yang dilaporkan setelah Bansos adalah bidang ekonomi dan keuangan sebanyak 149 aduan atau 14,84%, disusul pelayanan kesehatan 19 aduan atau 1,89% transportasi sebanyak 15 aduan atau 1,49%, dan keamanan sebanyak 4 aduan atau 0,40%.



Berdasarkan lokasi pengaduan, laporan terbanyak berasal dari wilayah Banten sebanyak 131 aduan. Disusul Sumatera Barat sebanyak 117 aduan, Jakarta, Bogor, Depok sebanyak 77 aduan, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 70 aduan. Sedangkan Instansi dengan persentase pengaduan terbanyak yaitu Dinas Sosial (53,1%), disusul oleh OJK (3,3%), PLN (2,1%), Bank (1,5%), dan Sarana Perhubungan (0,7%).

Dari laporan tersebut, sebanyak 18,5% laporan telah ditindaklanjuti dengan metode Respon Cepat Ombudsman (RCO), antara lain dengan segera berkoordinasi langsung dengan pengambil keputusan di instansi terlapor. “Metode RCO dimaksudkan agar penyelesaian kasus yang dilaporkan mendapatkan prioritas instansi terlapor karena terkait pelayanan publik yang berisiko misalnya menyangkut nyawa manusia”, kata Prof. Amzulian.

Sementara itu, sebanyak 53,5% laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI dengan melakukan koordinasi dan meneruskannya kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait, melalui narahubung yang ditunjuk. Selanjutnya penyelesaian laporan tersebut akan dimonitor oleh Ombudsman RI.

Pengaduan terkait Bansos diantaranya terkait: penyaluran bantuan yang tidak merata, baik dalam hal waktu, sasaran/masyarakat penerima maupun wilayah distribusi; ketidakjelasan prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan; masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar tidak terdaftar dan sebaliknya, terdaftar tapi tidak menerima bantuan; dan tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP pendatang.

Ombudsman RI juga menemukan di beberapa wilayah seperti Jambi dan Papua diduga ada upaya manipulasi data penerima bantuan sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Manipulasi data tersebut tidak hanya mengurangi atau menambah jumlah penerima bantuan sosial, tetapi juga mengganti nama penerima yang asli dengan penerima lain yang justru tidak tepat sasaran. Di Sulawesi Barat, Ombudsman RI juga menerima laporan adanya pemotongan jumlah bantuan sosial yang awalnya Rp 600.000 menjadi Rp 300.000.

Aduan masyarakat terdampak Covid-19 terkait bidang ekonomi dan keuangan di antaranya OJK tidak merespon pengaduan secara cepat dalam restukturisasi kredit, belum tersedianya informasi secara jelas mengenai kebijakan relaksasi kredit kepada masyarakat,debt collector menyita barang debitur karena tidak mampu mengangsur, kebijakan pemberian diskon 50% yang tidak berlaku untuk semua pelanggan listrik 900VA, dan belum adanya layanan secara jelas terkait prosedur dan mekanisme pemohon restrukturisasi kredit bagi sejumlah masyarakat yang telah menerima kriteria.

Sementara itu aduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan diantaranya mengenai kurangnya informasi tentang perbedaan klasifikasi pasien Covid-19, kurangnya informasi tentang alur pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan gejala mirip Covid-19 dan/atau tindak lanjutnya, termasuk tentang tempat isolasi, keterlambatan penyampaian hasil tes Covid-19 kepada pasien, dan Kepala Desa/Pemerintah Desa kurang berkoordinasi dengan instansi terkait penanganan terhadap warga dan keluarga yang ditetapkan sebagai ODP/PDP Covid-19.

Di bidang transportasi, masyarakat melaporkan tentang: penghentian transportasi umum tanpa menyediakan angkutan alternatif, ketidakjelasan aturan terkait jam operasional bandara, stasiun dan terminal, penutupan jalan umum, penghentian usaha pengangkur yang tetap menyelenggarakan angkutan penumpang berasal dan/atau menuju wilayah PSBB atau zona merah, dan adanya badan usaha pengangkut penumpang yang tetap menyelenggarakan angktan penumpang berasal dan/atau menuju wilayah PSBB atau zona merah.

Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta menyiapkan beberapa skenario solusi atas kendala yang dihadapi masyarakat. “Banyaknya informasi tidak akurat yang berkembang melalui media sosial/non pemerintah dan kenaikan jumlah laporan yang signifikan pada bidang bantuan sosial membutuhkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Karena beberapa permasalahan terkait informasi dan pendataan penerima bantuan sosial maupun implementasinya dapat memunculkan konflik horizontal di masyarakat,” tegas Prof. Amzulian. (bud)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Positif Covid-19 Naik 1.624, Besok Bisa Jadi Tembus 60.000 Kasus

Published

on

Hari ini jumlah pasien positif COVID-19 bertambah 1.624 orang. (Foto : BNPB Indonesia)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Kamis (2/7/2020) totalnya menjadi 59.394 setelah ada penambahan sebanyak 1.624 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 26.667 setelah ada penambahan sebanyak 1.072 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.987 dengan penambahan 53.

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 23.519 pada hari sebelumnya, Rabu (1/7/2020) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 849.155.

Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 144 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 110 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 274 lab.



Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 10.814 dan jumlah yang akumulatifnya adalah 503.132. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.624 dan negatif 9.190 sehingga secara akumulasi menjadi positif 59.394 dan negatif 443.738.

“Kasus positif terkonfirmasi sebanyak 1.624 orang, sehingga akumulasi kasus positif yang kita dapatkan sampai dengan hari ini adalah 59.394,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Menurut Yuri, angka ini tidak tersebar merata di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa wilayah yang memiliki kasus penambahan dengan jumlah tinggi, namun ada beberapa yang tidak sama sekali melaporkan adanya penambahan kasus positif.

“Untuk Jawa Timur ada penambahan kasus baru sebanyak 374 orang, namun juga melaporkan kasus yang sembuh sebanyak 192 orang. Kemudian DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus terkonfirmasi baru adalah 190 orang dan kemudian kasus sembuh dilaporkan sebanyak 191 orang. Sulawesi Selatan 165 orang dan terkonfirmasi sembuh sebanyak 50 orang,” ungkap Yuri.

“Kemudian Jawa Tengah 153 orang dan kasus terkonfirmasi sembuh adalah 98 orang. Kemudian Kalimantan Selatan kasus baru 114 orang dan sembuh 51 orang,” imbuhnya.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari Jawa Timur 12.695, DKI Jakarta 11.823, Sulawesi Selatan 5.379, Jawa Tengah 4.159 dan Jawa Barat 3.280.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 6.871 disusul Jawa Timur sebanyak 4.391, Sulawesi Selatan 1.941, Jawa Barat 1.665, Jawa Tengah 1.357 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 26.667 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Gugus Tugas Nasional merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 86 kasus, Bali 1.640 kasus, Banten 1.474 kasus, Bangka Belitung 155 kasus, Bengkulu 130 kasus, Yogyakarta 320 kasus.

Selanjutnya di Jambi 117 kasus, Kalimantan Barat 336 kasus, Kalimantan Timur 531 kasus, Kalimantan Tengah 946 kasus, Kalimantan Selatan 3.337 kasus, dan Kalimantan Utara 206 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 307 kasus, Nusa Tenggara Barat 1.260 kasus, Sumatera Selatan 2.120 kasus, Sumatera Barat 750 kasus, Sulawesi Utara 1.159 kasus, Sumatera Utara 1.690 kasus, dan Sulawesi Tenggara 464 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 186 kasus, Lampung 193 kasus, Riau 228 kasus, Maluku Utara 940 kasus, Maluku 762 kasus, Papua Barat 244 kasus, Papua 1.916 kasus, Sulawesi Barat 119 kasus, Nusa Tenggara Timur 118 kasus dan Gorontalo 256 kasus serta dalam proses verifikasi ada 4.

Total untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 40.778 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.359 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 452 kabupaten/kota di Tanah Air. Demikian, seperti dikutip Mediaemiten.com. (psp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Reshuffle Hak Prerogatif Presiden tapi Perlu Perhatikan Aspirasi Rakyat

Published

on

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Foto: dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Beredar luasnya video tentang kemarahan Presiden Joko Widodo kepada menteri-menteri di dalam kabinetnya mengundang berbagai pertanyaan dan prediksi di kalangan masyarakat luas. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa video tersebut dibuat pada tanggal 18 Juni 2020 dan baru dirilis pada tanggal 28 Juni 2020. Itu artinya ada jeda waktu sekitar 10 hari.



Hal ini diungkapkan Saleh saat diskusi Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet?, yang digelar di Media Center Komplek Parlemen, Kamis (2/7/2020). Turut hadir dalam diskusi tersebut Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad M. Ali, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini serta Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Bidang Ekonomi dan Keuangan Mukhamad Misbakhun.

“Kita tidak tahu sebetulnya apa yang dilakukan Presiden bersama dengan orang-orang dekatnya setelah 10 hari itu. Beranjak dari situ, menurut saya ada semacam pesan yang ingin disampaikan kepada publik bahwa Presiden sedang marah dengan mengungkapkan beberapa fakta-fakta dan keberatan-keberatan, yang mungkin dalam bahasa saya target-target Presiden tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden,” ucap Saleh.

Kalau melihat apa yang disampaikan Presiden apakah benar-benar marah, setengah marah, atau hanya gimmick politik, menurut Saleh, pilihan-pilihan itu boleh saja. “Karena bagi saya itu adalah hak Presiden. Kalau bagi saya (dalam video itu) Presiden saat itu betul-betul sedang marah.  (Presiden) wajar marah, karena pengelolaan atau penanganan Covid-19 di Indonesia memang belum maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden dan juga oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Ia menyampaikan, dari semua yang terjadi dan apa yang dievaluasi oleh Presiden, serta kekhawatiran Presiden itu dengan fakta yang terlihat di lapangan, maka kalau ada yang bertanya layakkah dilakukan reshuffle kabinet seperti yang di-‘ancam’ oleh Presiden di dalam video itu, menurutnya hal itu adalah kewenangan Presiden secara mutlak.

“Hak Prerogatif Presiden untuk mengatakan atau mengambil kebijakan mau me-reshuffle atau tidak me-reshuffle kabinet. Tetapi dalam konteks ini Presiden juga harus melihat aspirasi yang terjadi di masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan terjadi perubahan-perubahan di kabinet Presiden harus mendengarkannya,” imbuhnya.

Dikatakannya, kalau tidak ada tindaklanjut dari video itu maka tidak ada maknanya video (yang beredar) dan dipublikasikan kepada masyarakat. “Apa maksud dibalik rilis video itu kalau tidak ada maksud yang macam-macam. Kalau santai saja dan tidak ada perubahan apa-apa, berarti tidak ada maknanya (video itu). Kita minta Presiden melakukan tindaklanjut,” pungkasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

BLT Desa, Jaring Pengaman Sosial Masyarakat Desa di Masa Pandemi

Published

on

Program BLT Desa merupakan program lintas Kementerian/Lembaga (K/L). (Foto : Gatra.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah menetapkan penggunaan Dana Desa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial (JPS). Dana Desa direalokasi sebagai bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT Desa) untuk warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi COVID-19 dan juga belum mendapat bantuan apapun.

Program BLT Desa merupakan program lintas Kementerian/Lembaga (K/L) yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebelumnya, nominal bantuan yang diterima adalah Rp1,8 juta per keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi Rp2,7 juta yang disalurkan selama enam bulan. Kenaikan nominal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa dalam menganggarkan BLT Desa dalam APBDes termasuk memperluas cakupan KPM.

Menurut Direktur Eksekutif CORE, Moh. Faisal, secara konsep, program ini sangat bagus sebab dana langsung disalurkan ke desa. “Selama ini beberapa bantuan sosial diberikan top-down dan dalam perjalanannya menuju penerima ada banyak distorsi. BLT Desa ini uangnya langsung diterima dan dikelola desa sehingga memotong banyak distorsi tadi,” ujarnya.



Faisal menambahkan, salah satu urgensi BLT Desa di masa pandemi ini adalah meski pedesaan dari sisi jumlah positif COVID-19 mungkin tidak sebanyak perkotaan tetapi efek negatif ekonominya sangat terasa.

“Secara umum jika kita melihat jati diri pedesaan, dia adalah penyuplai. Jadi, ketika ada masalah dalam hal distribusi, ada resesi ekonomi, ada wabah, kemudian mereka harus dikarantina, semestinya mereka bisa self subsistent. Namun, pada kenyataannya banyak yang tidak begitu,” ungkap Faisal. (keu)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017