Connect with us

POLITIK

Pakaian Adat Panitia Natal Nasional 2019 Partai Gerindra Simbol Persatuan dalam Keberagaman

Published

on

Dengan menggunakan pakaian adat daerah, panitia ingin menunjukkan simbol kuat bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, ras dan agama.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Perayaan Natal Nasional 2019 Partai Gerindra yang berlangsung di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat pada Jumat (10/1/2020) tampak berbeda dan unik.

Pasalnya, semua panitia mulai dari penasehat, dewan pengarah, ketua panitia hingga ke seksi-seksi tampil dengan balutan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Antara lain, ialah pakaian adat Batak Toba, Batak Karo, Jawa, NTT, Minahasa, Ambon, Nias, Dayak, Bali, Betawi, Aceh, serta pakaian adat lainnya.

Dengan menggunakan pakaian adat daerah, panitia ingin menunjukkan simbol kuat bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, ras dan agama. Namun, tetap satu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerangka Bhinneka Tunggal Ika serta dapat menjadi sahabat untuk siapa saja.



Nuansa pakaian adat yang dikenakan panitia ini juga menunjukkan jati diri Partai Gerindra yang selalu menaruh perhatian pada setiap jengkal wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote untuk selalu bersatu dalam keberagaman.

Dalam perayaan Natal ini, Gereja tentu hadir sebagai pemersatu seluruh umat, meski berbeda bahasa, adat dan istiadat namun setiap orang bisa menjadi sahabat, bergandengan tangan di dalam memuji Tuhan.

Mengenakan pakaian adat, panitia tetap tampil prima dan tetap terlihat ayu dan elegan. Lihat saja, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA) Fary Djemy Francis tampil dengan pakaian adat Bugis (Makassar), Ketua Panitia Wihadi Wiyanto tetap kelihatan gagah dengan pakaian adat Betawi.

Juga Aryo Djojohadikusumo (koordinator sie diakonia) dan Aristo Pariadji (sie acara) tampil dengan pakaian khas Betawi, Rahayu Saraswati (koordinator acara), tampil dengan balutan pakaian adat Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap terlihat cantik dan anggun menjadi master of ceremony (MC).

Gieta Gerungan (sie perlengkapan dan dekorasi) tampil ayu layaknya putri Bali dengan balutan pakaian adat Bali. Rienova Serry Donie (wakil bendahara) dengan pakaian adat Ambon. Jeremias Ndoen (sie acara) tampil elegan dengan pakaian adat NTT, lalu Ketua Panitia Pengarah Nikson Silalahi tampil minimalis dengan pakaian jas dibalut ulos lengkap dengan sortopi di kepala dan Hisar Tambunan (sie dokumentasi dan publikasi) dengan pakaian adat Batak Karo.

Tak ketingaglan juga, Maria Rosalinda (sie acara) tampil dengan busana Jawa Etnik tetap terlihat ayu, Haposan Batubara Wakil Ketua Panitia tampil dengan pakaian adat Jawa, Vonny Sumampouw (sekretaris panitia) dengan pakaian adat Minahasa, Shinta Djandam (koordinator sie konsumsi) dengan pakaian adat Dayak, Jim Lomen Sihombing (anggota pengarah) tampil elegan dengan paduan jas dan sortopi ulos khas adat Batak Toba.

Kemudian, dr. Stefanus Santoso (sie acara) dengan pakaian adat Betawi, Oknobin Sinaga (sie dana) tampil elegan dengan pakaian adat Aceh, Jenni Retno Mamusung (sie diakonia) dengan pakaian adat Jawa Tengah, Ariston Silalahi tampil dengan pakaian jas dengan ulos dan sortopi adat Batak Toba di kepala. (tio)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Said Didu : Prinsipnya Negara Wajib Sediakan Pelayanan Kesehatan untuk Rakyat, Sekarang Terbalik

Published

on

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan tak henti-hentinya menuai protes dari publik.

Bahkan dalam rapat dengar pendapat Senin lalu (20/1), Komisi IX DPR RI ‘menyerang’ Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang terkesan tak bisa berbuat banyak untuk membatalkan kenaikan.

Menurut mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, pandangan soal jaminan kesehatan yang seharusnya diberikan negara kepada masyarakat kini mulai bergeser. Padahal soal jaminan kesehatan, sudah jelas tercantum dalam Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).



Dijelaskan Said Didu, pada prinsip UU tersebut, negara berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara.

“Saat ini seakan dibalik menjadi bahwa seluruh warga negara wajib membayar biaya kesehatan kepada negara,” sindir Said Didu di akun Twitternya, Kamis (23/1/2020).

Per 1 Januari 2020, iuran BPJS Kesehatan resmi naik sebesar 100 persen bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. (kon)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Terkait Calon Wagub DKI, Sufmi Dasco : PKS yang Pilih Riza Patria

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya sejatinya mengajukan empat untuk menduduki Wagub DKI.

Mereka adalah Ahmad Riza Patria, Ferry Juliantono, Saefullah dan Arnes Lukman.

Setelah usulan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentukan hanya ada dua nama untuk menggantikan Sandiaga Uno.



Lalu kemudian, PKS sendiri yang memilih Ahmad Riza Patria untuk mengisi kursi kosong pendamping Anies Baswedan itu.

“Iya, PKS (yang memilih nama Riza),” kata Sufmi.

Selain Riza Patria, satu nama lain berasal dari PKS, yakni Nurmansyah Lubis.

“Pada waktu (surat) diberikan kepada kami, sudah lengkap ditandatangani DPP PKS dan DPW PKS,” terangnya.

Surat dari PKS itu kemudian ditindaklanjuti dengan menyerahkan kepada DPD dan DPP Partai Gerindra.

Kemudian, proses selanjutnya adalah menyerahkan surat itu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kan tidak mungkin saya ke Gubernur DKI Jakarta. Nanti, mereka tindaklanjuti bersama-sama dengan DPW PKS (ke gubernur),” pungkas Wakil Ketua DPR RI itu.

Untuk diketahui, tarik-menarik antara Gerindra dan PKS soal kursi Wagub DKI sudah berlangsung cukup lama.

Kedua parpol juga sempat terlibat saling klaim menjadi yang berhak mendapatkan kursi tersebut.

Diiringi sejumlah nama yang muncul dari masing-masing partai.

Sampai akhirnya kedua partai sepakat masing-masing mengusulkan satu nama untuk diajukan sebagai pengganti Sandiaga Uno.

Dari Gerindra ada nama Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Sedangkan dari PKS mengajukan Nurmansyah Lubis. (pil)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Menteri Yasonna Sebar Hoaks soal Buron Harun Masiku

Published

on

Menkum HAM, Yasonna Laoly.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Menkum HAM Yasonna Laoly, dan pimpinan KPK telah menyebar berita bohong alias hoaks kepada publik soal keberadaan Harun Masiku.

Sebelumnya, Yasonna mengaku tersangka penyuap eks komisioner KPU wahyu Setiawan itu masih berada di luar negeri.

“Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan KPK telah menebar hoax kepada publik,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana pada Rabu (22/1/2020).



Ia mengingatkan bahwa perkara ini sudah masuk di ranah penyidikan. Maka itu, ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu, seharusnya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Karena Menteri Hukum dan HAM yang berkata tidak sesuai dengan fakta atau hoaks, maka yang bersangkutan diduga telah melakukan obstruction of justice sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU Tipikor,” ujar Kurnia. (alu)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending