Connect with us

KALIMANTAN RAYA

Pansus Ibu Kota Negara Kunjungi Kalimantan Timur

Published

on

Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) yang juga anggota Pansus Pemindahan IKN, Hetifah Sjaifudian.

Indonesiaraya.co.id, Samarinda – Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) hari ini bertolak dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim, Bupati Penajam Paser Utara, dan Bupati Kutai Kartanegara.

“Banyak hal yang akan kami bahas dengan gubernur dan bupati, terutama persiapan lebih matang mengenai pemindahan IKN,” kata Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) yang juga anggota Pansus Pemindahan IKN, Hetifah Sjaifudian saat dihubungi dari Samarinda, Selasa (24/9/2019).

Pansus Pemindahan IKN, katanya, akan tetap fokus pada tugas dan fungsinya dalam kaitan IKN, termasuk tetap bekerja maksimal meski masa bakti DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir.



Untuk itu, selain kunjungan kerja, pansus juga telah mengagendakan beberapa kali rapat dengan pemerintah, yakni pada Rabu (25/9), bahkan sudah ada agenda rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan lain-lain, termasuk akan ada rapat dengan TNI-Polri.

“Semua ini dilakukan untuk memperoleh masukan terkait hasil kajian pemerintah terhadap rencana pemindahan IKN ke Kaltim. Adapun hasilnya nanti, rencananya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II di paripurna pada 30 September 2019,” ucap Hetifah.
Ia mengatakan anggota DPR RI dari Dapil Kaltim yang menjadi anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota adalah Hetifah Sjaifudian (Fraksi Partai Golkar) dan Budi Satrio Djiwandono (Fraksi Partai Gerindra).

Sementara, total anggota Pansus Pemindahan IKN ke Kaltim ada 30 orang, antara lain Zainuddin Amali, Indah Kurnia, Rahayu Saraswati, A Bakri, Charles Honoris, M Rakyan Ihsan Yunus, Adisatrya Suryo, Vanda Sarundajang, Arteria Dahlan, Dadang S Muchtar, Hetifah, Hamka B Kady, Sarmuji. Demikian, seperti dikutip Antara. (mgf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

KALIMANTAN SELATAN

Wamen LHK Dorong Finalisasi Penanganan Banjir dan Pemulihan Lingkungan Kalsel

Published

on

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong. /Instagram.com/@alue_dohong.

INDONESIA RAYA – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong sangat mengapresiasi dan menyambut baik kerangka rencana aksi integratif berbasis metode rapid assessment banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalsel.

Wamen mendorong agar segera dilakukan finalisasi rencana tersebut supaya bisa direalisasikan dan dikerjakan untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir serupa kedepan.

“Dokumen rencana kajian ini harus difinalisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama agar kita segera bisa kerja, kalau besok bisa selesai, bagus, agar nanti kita lapor ke Bu Menteri LHK untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak Presiden” ujar Wamen Alue Dohong dalam keterangan resmi rapat daring dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel di Jakarta, Kamis 4 Februari 2021.



Kerangka ini berisi rencana analisis berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor antropogenik penyebab banjir Kalsel.

Kemudian hal ini akan diwujudkan menjadi rencana aksi strategis jangka pendek, menengah dan panjang yang meliputi tindakan vegetatif, tindakan sipil teknis, tindakan pemberdayaan masyarakat, serta tindakan kebijakan regulasi dan antisipasi, hingga mekanisme pelaksanan dan strategi pembiayaannya.

Selain menyetujui rencana tersebut, Wamen KLHK juga menyarankan tambahan beberapa hal yang harus menjadi pokok perhatian agar hasil kajian semakin lengkap dan komprehensif agar dapat segera dilaporkan kepada Presiden untuk segera diputuskan langkah terbaik selanjutnya. 

BACA JUGA: Apakabarbogor.com, media online yang menyajikan beragam berita dan informasi aktual seputar peristiwa di Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat, dan nasional.

Beberapa poin tambahan dari KLHK meliputi, pertama pada komponen faktor penyebab/akar masalah ditambahkan aspek pengelolaan sampah, komponen perkebunan dan pertambangan, serta strategi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk aksi edukasi masyarakat dalam pengelolan sampah.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

KALIMANTAN TENGAH

Harus Jelas Penggunaannya, BPUI Diguyur PMN Rp 20 Triliun

Published

on

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran. (Foto : Instagram @sugianto_sabran)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Presiden untuk tempat food estate atau pertanian terpadu, seperti hortikultura, perikanan, peternakan, dan sayur mayur di wilayahnya. 

”Tentu ini harus dijawab dengan kinerja dan tanggung jawab kami selaku wakil pemerintah pusat di daerah dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) provinsi, kami siap dan sinergitas dengan Forkopimda provinsi untuk penyelesaian-penyelesaian di lapangannya,” kata Gubernur Kalteng saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual, Rabu (23/9). 

Terkait Badan Cadangan Logistik Strategis yang ada di bawah Menhan, Gubernur menyampaikan kesiapan Kalimantan Tengah karena dengan luasan wilayahnya 153.654 kilometer persegi atau sama dengan luasan 15,5 juta hektare, merupakan provinsi terluas setelah Provinsi Papua. 



”Kami tentu menyiapkan lahan untuk cadangan logistik nasional yaitu sebesar, atas nanti permintaan/petunjuk dari Menhan dan Presiden yang awalnya disiapkan 1 juta hektare tapi setelah konsultasi dengan Menhan diminta menyiapkan 1,4 juta hektare,” kata Gubernur Kalteng.

Harapan Gubernur Kalteng, Presiden dan Menhan menyetujui bahwa singkong ini bisa diadakan cukup di satu tempat, yaitu di Kalimantan Tengah, hulu dan hilirnya, supaya mengawasi dan mengontrolnya lebih nyaman karena kalau berada di beberapa tempat maka pengontrolan dan pengawasannya menjadi tidak fokus. 

”Intinya Kalimantan Tengah itu ditanam apapun tumbuh. Apel juga tumbuh, ada tempatnya karena daerah dingin daerah utaranya dingin perbatasan dengan Kaltim. Bawang putih juga tumbuh, bawang merah juga tumbuh di Kalimantan Tengah, termasuk sayur–mayur yang lain,” pungkas Gubernur Kalteng. (set)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

KALIMANTAN TENGAH

Food Estate di Kalteng Picu Konflik dan Kerusakan Lingkungan

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan. (Foto : Instagram @johanrosihan_)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan berpandangan bahwa rencana pembangunan pusat pangan atau food estate di bekas lahan proyek cetak sawah sejuta hektare di Kalimantan Tengah akan berpotensi gagal karena dari sisi konsep dan persepsi tentang pangan telah terjadi perbedaan mendasar antar lembaga kementerian.

“Dari sisi perencanaan saja sudah menimbulkan polemik, bahkan penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai pemimpin proyek berbeda pandangan tentang konsep lumbung pangan, jenis tanaman pangan strategis yang akan dikelola seperti apa dengan kementerian teknis lainnya,” ujar Johan dalam rilisnya, Senin (10/8/2020).

Maka menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, jika pemerintah tidak segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat dari Undang-Undang Pangan, maka rencana ini akan berpotensi gagal serta akan memicu munculnya konflik sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan yang lebih parah.



Ia menyebut bahwa pengembangan industri pangan di lahan gambut sangat berisiko karena selama ini tidak dikelola dengan baik, kesesuaian lahan tersebut untuk produksi pangan sangat rendah dan tanah di wilayah tersebut akan sulit dikembangkan untuk menjadi lahan pertanian yang produktif.

“Jadi pemerintah perlu menghitung risiko tinggi dan besarnya potensi kegagalan untuk kembali menggarap kawasan atau lahan yang telah dipenuhi oleh hutan gambut tersebut sebagai sentra pengembangan industri pangan (food estate),” tegas Johan.

Legislator dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan megaproyek lumbung pangan ini juga berpotensi menekan peran petani lokal dan menimbulkan konflik sosial serta akan mengancam eksistensi spesies dan satwa langka yang ada di sana.

“Jadi jangan sampai proyek ini malah menjadi ancaman bagi satwa langka yang terancam punah seperti orangutan, bekantan, dan lain-lain yang banyak terdapat di lahan yang tersisa dari kawasan bekas pengembangan lahan gambut tersebut,” sebut Johan.

Johan pun mengkritik Pemerintah karena memaksakan membuat program lumbung pangan yang tidak sesuai dengan kesesuaian dan kondisi lahan yang memang sudah gagal sejak lahan tersebut pertama kali dibuka. “Lahan tersebut sudah terbukti gagal dan tidak bisa ditanami untuk kegiatan pertanian sejak era orde baru,” tutup Johan. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017