Connect with us

KALIMANTAN RAYA

Pansus Ibu Kota Negara Kunjungi Kalimantan Timur

Published

on

Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) yang juga anggota Pansus Pemindahan IKN, Hetifah Sjaifudian.

Indonesiaraya.co.id, Samarinda – Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) hari ini bertolak dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim, Bupati Penajam Paser Utara, dan Bupati Kutai Kartanegara.

“Banyak hal yang akan kami bahas dengan gubernur dan bupati, terutama persiapan lebih matang mengenai pemindahan IKN,” kata Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) yang juga anggota Pansus Pemindahan IKN, Hetifah Sjaifudian saat dihubungi dari Samarinda, Selasa (24/9/2019).

Pansus Pemindahan IKN, katanya, akan tetap fokus pada tugas dan fungsinya dalam kaitan IKN, termasuk tetap bekerja maksimal meski masa bakti DPR RI periode 2014-2019 akan berakhir.



Untuk itu, selain kunjungan kerja, pansus juga telah mengagendakan beberapa kali rapat dengan pemerintah, yakni pada Rabu (25/9), bahkan sudah ada agenda rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan lain-lain, termasuk akan ada rapat dengan TNI-Polri.

“Semua ini dilakukan untuk memperoleh masukan terkait hasil kajian pemerintah terhadap rencana pemindahan IKN ke Kaltim. Adapun hasilnya nanti, rencananya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II di paripurna pada 30 September 2019,” ucap Hetifah.
Ia mengatakan anggota DPR RI dari Dapil Kaltim yang menjadi anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota adalah Hetifah Sjaifudian (Fraksi Partai Golkar) dan Budi Satrio Djiwandono (Fraksi Partai Gerindra).

Sementara, total anggota Pansus Pemindahan IKN ke Kaltim ada 30 orang, antara lain Zainuddin Amali, Indah Kurnia, Rahayu Saraswati, A Bakri, Charles Honoris, M Rakyan Ihsan Yunus, Adisatrya Suryo, Vanda Sarundajang, Arteria Dahlan, Dadang S Muchtar, Hetifah, Hamka B Kady, Sarmuji. Demikian, seperti dikutip Antara. (mgf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

KALIMANTAN TENGAH

Food Estate di Kalteng Picu Konflik dan Kerusakan Lingkungan

Published

on

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan. (Foto : Instagram @johanrosihan_)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan berpandangan bahwa rencana pembangunan pusat pangan atau food estate di bekas lahan proyek cetak sawah sejuta hektare di Kalimantan Tengah akan berpotensi gagal karena dari sisi konsep dan persepsi tentang pangan telah terjadi perbedaan mendasar antar lembaga kementerian.

“Dari sisi perencanaan saja sudah menimbulkan polemik, bahkan penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai pemimpin proyek berbeda pandangan tentang konsep lumbung pangan, jenis tanaman pangan strategis yang akan dikelola seperti apa dengan kementerian teknis lainnya,” ujar Johan dalam rilisnya, Senin (10/8/2020).

Maka menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, jika pemerintah tidak segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat dari Undang-Undang Pangan, maka rencana ini akan berpotensi gagal serta akan memicu munculnya konflik sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan yang lebih parah.



Ia menyebut bahwa pengembangan industri pangan di lahan gambut sangat berisiko karena selama ini tidak dikelola dengan baik, kesesuaian lahan tersebut untuk produksi pangan sangat rendah dan tanah di wilayah tersebut akan sulit dikembangkan untuk menjadi lahan pertanian yang produktif.

“Jadi pemerintah perlu menghitung risiko tinggi dan besarnya potensi kegagalan untuk kembali menggarap kawasan atau lahan yang telah dipenuhi oleh hutan gambut tersebut sebagai sentra pengembangan industri pangan (food estate),” tegas Johan.

Legislator dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan megaproyek lumbung pangan ini juga berpotensi menekan peran petani lokal dan menimbulkan konflik sosial serta akan mengancam eksistensi spesies dan satwa langka yang ada di sana.

“Jadi jangan sampai proyek ini malah menjadi ancaman bagi satwa langka yang terancam punah seperti orangutan, bekantan, dan lain-lain yang banyak terdapat di lahan yang tersisa dari kawasan bekas pengembangan lahan gambut tersebut,” sebut Johan.

Johan pun mengkritik Pemerintah karena memaksakan membuat program lumbung pangan yang tidak sesuai dengan kesesuaian dan kondisi lahan yang memang sudah gagal sejak lahan tersebut pertama kali dibuka. “Lahan tersebut sudah terbukti gagal dan tidak bisa ditanami untuk kegiatan pertanian sejak era orde baru,” tutup Johan. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

KALIMANTAN BARAT

Anggota DPR Lasarus Bantu Korban Kebakaran Rumah di Kapuas Hulu

Published

on

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan, korban kebakaran rumah betang di Desa Nanga Nyabau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat akan mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Lasarus menyampaikan, nantinya akan dibangun satu unit rumah untuk masing-masing kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran. Tak hanya itu, bantuan berupa rumah itupun nantinya akan dibangun sendiri-sendiri.

Menurut Lasarus, pihak desa hanya diminta menyiapkan lahan yang tidak berpotensi banjir dan bantuan tersebut tidak dipungut biaya. Demikian disampaikan Lasarus dalam siaran persnya, baru-baru ini.  “Saya datang ke Nanga Nyabau melihat langsung dan menyampaikan solusi konkrit akan ada bantuan pembangunan rumah satu unit per kepala keluarga,” ujar Lasarus,

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut juga memberikan bantuan berupa Rp 20 juta untuk masyarakat korban kebakaran.“Siapkan lokasi bangunan dan bersih serta bebas banjir, pembangunannya nanti sendiri-sendiri per kepala keluarga,” tandas Lasarus.



Selain itu, Lasarus  menegaskan akan terus mendorong program Pemerintah Pusat untuk direalisasikan di daerah. Salah satunya, jelasnya, yakni program pengembangan kawasan danau. Kemudian, Lasarus juga berharap upaya penanganan jalan nasional antara Kecamatan Kalis menuju Putussibau harus dituntaskan.

“Semoga semuanya segera tuntas dengan baik dan cepat, Saya akan terus berjuang membangun Kapuas Hulu melalui Pemerintah Pusat. Marilah kita sama-sama membangun Kalbar terus lebih baik lagi,” pungkas Legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat II itu. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Mohd Zaini mengapresiasi kepedulian Lasarus atas musibah kebakaran betang Nanga Nyabau. “Para donatur dari berbagai pihak termasuk masyarakat juga bahu membahu membantu korban kebakaran. Begitu juga, atas bantuan dari Komisi V DPR RI. Tentu, masyarakat kami sangat terbantu,” kata Zaini.

Senada, Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Dimana, Lasarus terus membantu pembangun infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu. “Pemerintah daerah Kapuas Hulu tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan semua pihak. Termasuk, bantuan program yang akan dibangun oleh Ketua Komisi V DPR RI di Kabupaten Kapuas Hulu ini,” paparnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

KALIMANTAN UTARA

PUPR Bangun Jalan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltara

Published

on

Kementerian PUPR pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara. (Foto : Instagram @kemenpupr)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 966,59 Km.

Pembangunan infrastruktur jalan tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah atau membuka akses daerah terisolir, juga sebagai pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa, terutama di daerah perbatasan.

“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui siaran pers yang diterima Selasa (28/7/2020).



Secara keseluruhan, jalan perbatasan di Kaltara sepanjang 966,59 Km terdiri dari jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 Km dan akses perbatasan 352,04 Km. Hingga akhir 2019, dari total panjang tersisa 80,8 Km belum terbuka. Pada Tahun Anggaran (TA) 2020, Kementerian PUPR menganggarkan sebesar Rp231 miliar untuk pembangunan delapan ruas jalan perbatasan dan tiga ruas akses perbatasan di wilayah Kaltara.

Untuk pembangunan jalan perbatasan yang telah konstruksi adalah Jalan Long Semamu Long Bawan 3 sepanjang 1,2 Km dengan progres 0,38 persen, Jalan Long Semamu Long Bawan 4 sepanjang 1,8 Km progres fisik 1,6 persen dan biaya Rp20,9 miliar, Jalan Long Boh Metulang Long Nawang sepanjang 3,5 Km progresnya 37,12 persen, dan Jalan Long Boh Metulang Long Nawang 2 sepanjang 2,5 Km dengan progres 33,7 persen. Sementara untuk  empat ruas sisanya masih dalam tahap persiapan lelang yakni Jalan Malinau Semamu 1 sepanjang 1,4 Km, Jalan Long Semamu Long Bawan sepanjang 2 Km, Jalan Long Semamu Long Bawan 2 sepanjang 2,1 Km, dan Jalan Long Nawang sepanjang 400 meter.

Selain jalan perbatasan, anggaran TA 2020 Kementerian PUPR juga digunakan untuk melanjutkan pembangunan akses perbatasan seperti Ruas Jalan Malinau – Long Semamu – Long Bawan – Long Midang (Indonesia) – Lawas (Sarawak, Malaysia) sepanjang 8,5 Km dari total panjang 198,71 Km, Ruas Jalan Malinau – Mensalong – Tau Lumbis – Keningau (Sabah, Malaysia) sepanjang 221,73 Km, dan Ruas Jalan Malinau – Langap – Long Kemuat – Long Nawang (Indonesia) – Sibu (Serawak, Malaysia) sepanjang 6,4 Km dari total panjang 443,43 Km.

Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta terdapat fasilitas umum seperti Puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas harian-nya (LHR).

Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Dimana barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga akan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017