Connect with us

NASIONAL

Pansus Petakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Published

on

Ketua Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara DPR menggelar rapat perdana untuk memetakan kajian yang disampaikan pemerintah.

Ketua Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota, Zainuddin Amali mengatakan rapat perdana tersebut membahas tiga hal. Salah satunya terkait sumber pembiayaan.

“Ada tiga hal pokok menjadi bahasan dalam pansus ini, pertama adalah ide ini tentu punya dasar. Dasar yang pertama adalah tentang darimana sumber pembiayaannya kemudian infrastruktur yang akan dibangun nanti,” kata Amali di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9/2019).



Kedua, adalah tentang bagaimana tempat atau lokasi lebih spesifik lahan dan lingkungan, bukan hanya menyangkut lingkungan hidup saja tetapi berbagai hal termasuk lingkungan sosial.

Ketiga, menurut dia, akan dibahas mengenai aparatur dan regulasi yang mengaturnya.

“Saya kira akan mengkaji tentang tiga pokok besar itu, tentu ada elaborasinya ke bawah akan kita temukan dalam diskusi di internal pansus. Dan secara pribadi kita lihat perspektif lebih banyak hal-hal kuantitatif dan selebihnya kualitatif,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam membahas hasil kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota tidak bisa hanya narasi dan retorika saja, butuh data kualitatif dan kuantitatif.

Amali menilai 70 persen adalah kajian‐kajian yang kuantitatif dan sisanya sebesar 30 persen, yaitu kualitatif sehingga diperoleh kajian objektif, apakah surat pemerintah ini layak diteruskan atau tidak.

“Kita tidak boleh berdasarkan kepada pikiran-pikiran suka atau tidak suka atau subjektifitas kita karena masing-masing fraksi yang ada di dalam Pansus ini terwakili. Kita melepaskan terlebih dahulu subjektivitas kita sehingga kajiannya menjadi objektif,” katanya.

Amali mengatakan, pansus tidak membahas UU terkait pemindahan ibu kota, namun membahas apa sikap dan respon DPR terkait usulan pemerintah tersebut.

Menurut dia, kalau DPR setuju atas usulan pemindahan ibu kota maka akan diikuti langkah-langkah berikutnya dari pemerintah. Namun kalau tidak setuju, akan ada pembicaraan lebih lanjut.

“Saya sepintas sudah membaca ya kajian dari pemerintah memang itu masih secara global. Tentu harus kita dalami dan kita mengundang kembali pemerintah, pemerintah pusat akan kita mintai penjelasannya lagi,” ujarnya.

Menurut dia, pansus akan meminta pendapat pemerintah daerah minimal pemerintah daerah tempat rencana lokasi Ibu kota negara dan pemerintah daerah yang akan ditinggalkan, yaitu Kalimantan Timur dan DKI Jakarta. Demikian, seperti dikutip Antara. (ibl)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Negara Harus Hadir Menyelamatkan Rakyat dari Krisis Akibat Covid-19

Published

on

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Instagram @puanmaharaniri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan negara harus hadir menyelamatkan rakyat Indonesia dari krisis akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, akibat pandemi ini, semua sektor dan lapangan usaha rakyat terganggu, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan, meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya derajat kesejahteraan rakyat secara luas.

“Pandemi Covid-19 telah memberikan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan rakyat, perekonomian negara dan rumah tangga, serta kesejahteraan rakyat,” kata Puan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

“Diperlukan kehadiran negara untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, ancaman krisis ekonomi, dan ancaman krisis kesejahteraan dengan melakukan upaya-upaya luar biasa,” ucap perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut. Ancaman serius yang dimaksud Puan salah satunya terlihat dari tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus Corona.



Hingga 13 Agustus 2020, terdapat 127.083 kasus Covid-19 di 34 Provinsi dan 480 Kabupaten/Kota di seluruh penjuru Tanah Air. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 82.236 orang  berhasil disembuhkan, sementara 5.765 orang lainnya meninggal dunia. Pandemi Covid-19 pun telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi. Pada kwarta kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi berkontraksi hingga minus 5,32 persen (year on year).

Karenanya, menurut politisi PDI-Perjuangan itu, upaya luar biasa yang dilakukan Pemerintah harus dalam kebijakan dan program untuk meningkatkan kapabilitas di bidang kesehatan, memperluas perlindungan sosial, melaksanakan pembatasan sosial berskala besar, serta mempercepat pemulihan ekonomi.

Menurut Puan, pemerintah semestinya bisa lebih sigap melakukan upaya terpadu penanganan Covid-19 setelah DPR mengesahkan UU No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

“Pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai dalam menjalankan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan stabilitas keuangan untuk mengatasi pandemi Covid-19 serta dampaknya,” tutur Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 itu. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Kapolri Tindaklanjuti Inpres soal Penerapan Protokol Kesehatan

Published

on

Kapolri Jenderal, Idham Azis. (Foto : humas.polri.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Menindaklanjuti itu, Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan 4 Perintah kepada seluruh jajaran di tingkat Polda sampai Polsek. Hal itu diungkapkan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono dalam diskusi di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

“Memang proses tersebut Nomor 6 Tahun 2020 kan, Bapak Presiden memerintahkan kepada jajarannya. Salah satunya di kepolisian sendiri memang ada 4 perintah di sana kepada bapak Kapolri dan jajarannya,” ucap Awi.



Awi menjelaskan poin pertama dari perintah Kapolri yaitu Polri mendukung penuh kepada pemerintah daerah dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan.

“Tentunya kan yang pertama terkait dengan bahasanya Polri mendukung sepenuhnya kepada pemerintah daerah di sisi ini adalah Gubernur, Bupati, Walikota untuk apa? Untuk mengarahkan kekuatannya, mengerahkan pasukan untuk melakukan pengawasan terkait dengan penerapan protokol kesehatan,” jelas Awi.

Perintah kedua dari Kapolri adalah agar jajarannya bersinergi dengan TNI dalam mendisiplinkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan.

“Kemudian yang kedua, Polri bersinergi dengan TNI untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan patroli terkait tadi sama penerapan protokol kesehatan sudah dilaksanakan atau belum,” urainya.

Lebih lanjut, perintah ketiga dan keempat dari Kapolri adalah mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan menerapkan protokol kesehatan. Kapolri juga menegaskan akan ada penetapan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan bila upaya persuasif tidak diikuti. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Wakapolri Jadi Wakil Ketua Tim Pelaksana Komite Covid-19 dan PEN

Published

on

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono ditunjuk sebagai Wakil Ketua ll Tim Pelaksana Komite COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Gatot akan mendampingi Ketua Tim Pelaksana Komite COVID-19 dan Ekonomi Nasional Jenderal Andika Perkasa.

“Terima kasih kepada Pak Wakapolri yang merupakan juga Wakil Ketua 2 Tim Pelaksana daripada Komite Pencegahan COVID dan Percepatan Ekonomi Nasional. Tentu kita semua menyadari, tim pelaksana tidak akan berjalan sukses tanpa TNI-Polri,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Erick menjelaskan sinergitas antara lembaga dan instansi pemerintah perlu dilakukan agar program ini berjalan dengan lancar. Namun, masyarakat juga diingatkan harus ikut membantu dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19.



Erick mengungkapkan pelibatan Polri dalam program ini bukanlah untuk menakuti masyarakat.

“Saya melihat bagaimana Bapak Presiden sendiri sudah bekerja keras. Tentu dengan keluarnya kemarin Inpers Nomor 6 (Tahun) 2020, jangan sampai disalahartikan bahwa seakan-akan Polri bersama komite ini akan melakukan tindakan-tindakan yang sehingga menakut-nakuti masyarakat,” jelas Erick.

“Dan tidak lain kenapa kita bisa lihat juga bagaimana Polri sendiri mempunyai tenaga medis yang sangat siap. Tidak hanya 53 rumah sakit (RS) yang (memiliki) 6.700 tempat tidur yang sudah ada, tetapi (juga ada) tenaga medis yang jumlahnya ratusan ribu. Ini yang bisa juga mendukung daripada suksesnya imunisasi massal,” sambung dia.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di tempat yang sama mengatakan Polri siap membantu Kementerian BUMN. Gatot menyampaikan seluruh satuan Polri dari tingkat bawah sampai atas siap untuk menjalankan program tersebut.

“Pada intinya kami seluruh jajaran Polri, dari Mabes Polri ini sampai tingkat paling bawah, itu Bhabinkamtibmas, siap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan. Utamanya dalam kegiatan pencegahan penularan COVID-19,” ujar Gatot. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017