Connect with us

POLITIK

Paparkan Dugaan Kecurangan, Pengamat Harap MK Terima Gugatan Prabowo-Sandi

Published

on

Gugatan Prabowo-Sandi di MK bukan karena keberpihakan pada paslon 02 tersebut, namun demi terungkapnya misteri kejanggalan yang terjadi selama penyelenggaraan pilpres 2019 ini.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pengamat Universitas Pancasila Umar Halim berharap agar Mahkamah Konstitusi dapat menerima gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan Tim Prabowo Sandi. Diketahui sebelumnya, Tim Prabowo Sandi mengajukan gugatan sengketa pilpres 2019 ke MK setelah diumumkannya hasil pemilihan dengan kemenangan bagi paslon 01.

Halim mengatakan bahwa penerimaan gugatan Prabowo Sandi di MK bukan karena keberpihakan pada paslon 02 tersebut, namun demi terungkapnya misteri kejanggalan yang terjadi selama penyelenggaraan pilpres 2019 ini.

“Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan tentang 01 atau 02. Namun ini tentang banyaknya dugaan kecurangan yang menjadi misteri dan harus terungkap. Satu-satunya jalan adalah MK” Ujar Halim.

Halim menegaskan, saat ini begitu banyak praduga dan opini yang terbentuk di masyarakat. Menurutnya ini sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi bangsa, karena bermuara pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

“Sekarang kita ingin membuktikan. Jika kemenangan ini bersih ayo kita rayakan bersama, semua pihak bersatu, tidak ada lagi kubu-kubuan, semua legowo. Namun jika ternyata ada kecurangan, maka tidak boleh didiamkan. Kita tidak boleh berbangsa diatas kemunafikan. Dan semua ini harus dibuktikan” ujar Dosen Fisip ini.

Ketika ditanya dugaan kecurangan apa yang paling membuat masyarakat penasaran, Halim mengatakan bahwa semua misteri kejanggalan harus diungkap tanpa memandang besar atau kecilnya fenomena yang terjadi.

“Begitu banyak video kecurangan yang beredar di media sosial, dari surat suara yanh telah tercoblos paslon 01, hingga pembakaran kotak suara. Ini semua membentuk opini publik menjadi liar. Ditambah banyaknya kejanggalan yang dilakukan KPU. Mulai dari salah input situng, dan rekap yang sampai saat ini belum selesai. Hingga misteri DPT bermasalah yang beragam jumlahnya. Ada yang bilang 17.5 juta, KPU bilang tinggal 700 ribu. Intinya apakah semua kejanggalan ini bermuara pada keberpihakan yang kemudian menjadi kecurangan atau memang kelalaian. Ini yang perlu dibuktikan.” Papar Halim.

Kemudian Halim mengatakan, bahwa hasil putusan MK harus dimaknai untuk menyempurnakan proses penyelenggaraan pemilu kedepan serta memperkuat pondasi demokrasi.

“Putusan MK harus dihormati semua pihak, dengan semangat menyempurnakan sistem pemilu, serta menjadi penguat pondasi demokrasi kita. Ini bukan tentang 01 atau 02, sudah selesai itu. Saat ini kita bicara tentang bangsa. Dan ini hanya dapat berlangsung, jika gugatan tim prabowo sandi diterima MK pada 14 Juni ini.” tutupnya. (mil)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Usai Putusan MK, Prabowo dan Pimpinan Partai Tentukan Nasib Koalisi

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, akan bertemu dengan pimpinan partai koalisi usai putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Jakarta, yang akan dibacakan pada sidang hari Kamis, 27 Juni 2019. Pertemuan ini untuk membahas nasib Koalisi Indonesia Adil Makmur selanjutnya.

Demikian ungkap Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade. Hingga saat ini, lanjut Andre, kubu Prabowo-Sandiaga Uno masih fokus mengikuti rangkaian persidangan di MK hingga putusan.

“Semua dikembalikan ke teman-teman koalisi, apakah masih di koalisi Indonesia Adil dan Makmur atau kita bubar? Tentu Pak Prabowo dan Bang Sandiaga sebagai penerima mandat akan berdiskusi mengenai mandat ini,” kata Andre di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta Selatan, Selasa 25 Juni 2019.

Andre menuturkan, dalam pembahasan itu nantinya Prabowo akan menyerahkan kembali keputusan kepada partai koalisi masing-masing.

“Apakah mandat ini diambil kembali oleh masing-masing partai atau Pak Prabowo terus mendapat mandat. Tentu harus ada diskusi. Insya Allah setelah Putusan MK selesai, Pak Prabowo akan bertemu dengan pimpinan partai koalisi membahas ini,” ujar Wakil Sekjen Partai Gerindra itu.

Kemudian, Andre menambahkan, terkait wacana pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi, masih belum ada pembahasan. Ia menekankan kembali menegaskan saat ini pasangan 02 masih fokus kepada sidang sengketa di MK.

“Jadi setelah putusan MK langkah pertama Pak Prabowo kembali bicara dengan koalisi dan pendukung. Lalu setelah itu bicara dengan Pak Jokowi diputuskan kapan akan bertemu,” tuturnya.

Bagi dia, jika memang ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo maka tak perlu pihak ketiga.

“Kalau misal ada pertemuan, ya langsung lah antara Pak Prabowo dan Jokowi nanti. Tak perlu ada pihak ketiga yang fasilitasi, pertemuan setelah MK selesai, saat pas dan tepat,” jelasnya.

Adapun putusan sengketa Pilpres 2019 akan dibacakan Majelis Hakim MK pada Kamis, 27 Juni 2019. Ini dimajukan sehari dari jadwal sebelumnya, yaitu Jumat 28 Juni 2019. Demikian, seperti dikutip Viva.co.id. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Tahlil Akbar 266, Massa PA 212 dan FPI Mulai Berkumpul di Patung Kuda

Published

on

Sejumlah peserta aksi pada Rabu (26/6/2019) pagi ini tampak mulai berkumpul di sekitar patung kuda tepatnya di trotoar Jalan Merdeka Barat.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Persaudaraan Alumni atau PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Front Pembela Islam (FPI) rencananya akan melakukan aksi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi tersebut bertepatan dengan jelang putusan sengketa Pilpres 2019.

Merunut pengumuman yang tersebar di media sosial, aksi itu bertajuk Tahlil Akbar 266 dan bertujuan untuk mendoakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau petugas KPPS yang wafat. Rencananya acara itu akan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hari ini, Rabu (26/6/2019) hari ini.

Dari pantauan, sejumlah peserta aksi pada Rabu (26/6/2019) pagi ini tampak mulai berkumpul di sekitar patung kuda tepatnya di trotoar Jalan Merdeka Barat. Namun jumlah massa yang berkumpul masih sedikit.

Peserta aksi itu juga masih terpencar di beberapa titik. Pada pukul 07.45 WIB, belum ada tanda akan dimulainya aksi.

Sementara Jalan Merdeka Barat arah Harmoni atau tepat di seberang gedung Mahkamah Konstitusi sudah ditutup. Sementara untuk Jalan Merdeka Barat arah Thamrin masih dibuka.

Pihak kepolisian tampak mengatur lalu lintas di bundaran dekat patung kuda. Sementara lalu lintas terpantau padat.

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

“Aksi massa untuk menegakan keadilan. Kita terus berjuang sampai keadilan bisa tegak,” kata Novel saat dihubungi Suara.com, Jumat (21/6/2019).

Novel mengatakan kalau rencana aksi massa tersebut sudah diketahui oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Meskipun tidak menjelaskan secara gamblang namun dirinya meyakini kalau Rizieq Shihab mendukung gelaran aksi massa tersebut.

“Insyaallah, kalau beliau diam artinya mendukung. Kalau beliau enggak mendukung pasti berikan imbauan,” katanya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Ada Aksi PA 212 di Sekitar MK, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

Published

on

Rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan 1.290 personel guna mengamankan lalu lintas di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/6/2019).

Hal tersebut dilakukan terkait adanya rencana aksi yang bakal digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF dan FPI bertajuk Tahlil Akbar 266.

“Pengamanan lalin (lalu lintas) disiapkan sekitar 1.290 personel lantas,” kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol M. Nasir saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2019).

Nasir mengatakan, ada penutupan jalan di Jalan Medan Merdeka Barat, mulai dari depan patung kuda Arjuna Wiwaha hingga kawasan Gedung MK dan Istana Negara. Hal tersebut dilakukan agar tak terjadi kemacetan di sekitar lokasi.

“Untuk sementara yang sudah dilakukan penutupan dengan MCB dan security barier di Jalan Medan Merdeka Barat arah utara, di depan Museum Gajah,” kata Nasir.

Menurut Nasir, pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, hanya saja sifatnya situasional. Dirinya menerangkan, baru Jalan Medan Merdeka Barat saja yang ditutup.

“Jadi kendaraan yang arah ke utara dari Patung Kuda bisa melewati Budi Kemuliaan belok ke Abdul Muis, atau melalui Medan Merdeka Selatan ke arah Gambir,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, rencana gelar aksi massa tersebut serupa dengan aksi-aksi massa sebelumnya yakni untuk memperjuangkan keadilan.

“Aksi massa untuk menegakan keadilan. Kita terus berjuang sampai keadilan bisa tegak,” kata Novel saat dihubungi, Jumat (21/6/2019).

Novel mengatakan kalau rencana aksi massa tersebut sudah diketahui oleh pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Meskipun tidak menjelaskan secara gamblang namun dirinya meyakini kalau Rizieq Shihab mendukung gelaran aksi massa tersebut.

“Insyaallah, kalau beliau diam artinya mendukung. Kalau beliau enggak mendukung pasti berikan imbauan,” katanya, seperti dikutip Suara.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending