Connect with us

JAKARTA

Para Pentolan KAMI Dijerat UU ITE, Ancaman 6 Tahun Penjara

Published

on

Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Pusat, Syahganda Nainggolan. (Foto : suaramerdeka.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap para petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka diduga telah melakukan penghasutan dalam aksi demo 8 Oktober lalu.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menyebut, para anggota KAMI yang ditangkap antara lain, Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan; Jumhur Hidayat Deklarator KAMI Anton Permana dan seorang penulis Kingkin Anida.

“Ya benar. Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat ditangkap. Untuk Anton kemarin ditangkap, kalau Jumhur dan Syahganda pagi tadi,” terang Awi menegaskan, di Jakarta, Selasa (13/10/2020).



Masih dari keterangan Awi, dasar penangkapan oleh Mabes Polri itu atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada saat aksi unjuk rasa tanggal 8 Oktober lalu, menurut Awi, para terduga disebut telah memberikan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan SARA dan penghasutan.

Ancaman Hukuman

Awi melanjutkan, para pentolan KAMI ini bakal dijerat Pasal dalam UU ITE serta Pasal penghasutan dalam KUHP. Di kesempatan yang sama, Awi pun menjelaskan Pasal-pasal yang menjerat para anggota dan petinggi KAMI hingga ditangkap aparat kepolisian.

“Mereka dipersangkakan melanggar setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas SARA dan/atau penghasutan,” ujar Awi.

Para pentolan KAMI dijerat dengan Pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, mereka dijerat pasal penghasutan dalam KUHPidana.

“Jadi, sesuai Pasal 45A ayat 2 UURI No 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan,” tuturnya.

Awi juga menjelaskan, ancaman hukuman bagi anggota KAMI yang ditangkap. Mereka terancam hukuman 6 tahun penjara.

“Untuk ancaman pidananya untuk yang UU ITE 6 tahun pidana penjara atau denda Rp1 miliar, dan untuk penghasutannya di Pasal 160 KUHP ancaman pidananya adalah 6 tahun pidana penjara,” paparnya menambahkan.

Lanjut Awi, Polri masih melakukan pemeriksaan secara intensif. Polri juga akan menunggu pendampingan hukum bagi mereka yang belum didampingi kuasa hukumnya (pengacara).

“Dalam pemeriksaan dalam 1×24 jam ini tentunya Polri akan melakukan pemeriksaan secara intensif, sambal juga menunggu yang beberapa belum ada pengacaranya, kita tunggu dan tentunya nanti akan ditindaklanjuti terkait dengan penyidikannya,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Total ada 8 anggota KAMI Medan dan Jakarta yang ditangkap. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAKARTA

25 Polisi Datangi Rumah Ahmad Yani, Menyelidiki Terkait Anarkis pada 8 Oktober

Published

on

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. (Foto : humas.polri.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono membenarkan bahwa penyidik telah menyambangi rumah Ketua Komite Eksklusif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani.

“Benar bahwa ada anggota dari Reserse Bareskrim Polri datang ke rumah Pak Yani. Kami menyelidiki terkait dengan adanya anarkis pada 8 Oktober,” kata dia di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 20 Oktober 2020.

Namun, setelah penyidik bercakap-cakap dengan Ahmad Yani, pentolan KAMI itu sepakat akan datang ke Gedung Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan keterangan pada hari ini, 20 Oktober 2020.
Argo pun menepis jika Ahmad Yani sempat menolak saat akan ditangkap. “Enggak ada, kami baru datang, komunikasi, dan ngobrol-ngobrol saja. Yang bersangkutan bersedia sendiri untuk hadir ke Bareskrim,” kata dia.

Sebelumnya beredar informasi tentang adanya upaya penangkapan Ahmad Yani. Sebanyak 25 penyidik Bareskrim Polri mendatangi rumah Ahmad Yani pada 19 Oktober 2020.
Dalam kronologi kejadian yang beredar, penyidik telah menyerahkan surat penangkapan, tetapi ditolak oleh Ahmad Yani. Ia menyatakan, sesuai prosedur hukum yang berlaku, ia harus dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan hal tersebut. (ber)




Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Polisi Nyatakan Siap Mediasi Pengunjuk Rasa dengan Pemerintah

Published

on

Unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. (Foto : Instagram @ganenxx.theja)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kapolda Metro Jaya (Irjen. Pol. Drs. Nana Sujana, A.S, M.M) menyatakan siap memediasi perwakilan massa pendemo yang akan menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Ciptaker, Untuk bertemu dengan pihak pemerintah agar dapat menyampaikan aspirasi mereka.

Ia mengimbau massa aksi yang berdemo tidak terlalu banyak, karena selain rentan terpapar covid – 19 juga rentan disusupi pihak tak bertanggung jawab yang ingin memicu kerusuhan.

“Kami siap memediasi perwakilan kelompok massa yang akan berdemo, untuk bertemu dengan pihak terkait. Karenanya kami harapkan jumlah massa yang berdemo tidak terlalu banyak,” ungkapnya.



Pihaknya tetap siap mengamankan dan mengawal jalannya aksi unjuk rasa agar berjalan tertib dan tidak terjadi anarkisme.

“Kami sudah siap mengamankan dan mengawal jalannya aksi. Kami harapkan demonstrasi berjalan tertib, dan kelompok massa yang berdemo mampu memproteksi kelompoknya agar tak disusupi perusuh,” tuturnya.

Pihaknya juga akan melakukan langkah tegas kepada siapapun yang melakukan kerusuhan dan anarkisme saat berunjuk rasa. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

20.587 Personel Amankan Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law

Published

on

Polisi saat amankan aksi Unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. (Foto : Instagram @ganenxx.theja)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kabid Humas Polda Metro Jaya (Kombes. Pol. Drs. Yusri Yunus) mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 20.587 personel gabungan dalam mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law.

“Sekitar 10.587 personel gabungan TNI – Polri dan Pemda. Kemudian untuk personel cadangan kita siapkan 10.000 personel,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya.

“Kita juga sudah memetakan personel di lapangan mulai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, gedung DPR RI,” sambungnya.



Selain itu, Pihak kepolisian juga akan mengamankan beberapa pusat perbelanjaan dan sentra perekonomian.

“Kemudian ada sentra – sentra perbelanjaan mal yang kita nilai rawan kita siapkan pengamanan di situ,” pungkasnya. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017