Connect with us

OPINI

PDB, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN, LAPORAN ASAL BAPAK SENANG?

Published

on

Kita perlu memiliki lebih banyak indikator. Bukan hanya PDB atau PNB tapi juga indicator baru yang mampu melihat kenyataan hidup masyarakat.

PDB sebenarnya adalah salah satu indikator yang baik, yang mencerminkan seberapa banyak kita membelanjakan uang kita satu sama lain. Akan tetapi PDB saja tidak cukup digunakan sebagai indikator ekonomi untuk melihat kegaggalan atau keberhasilan. Karena PDB tidak memberikan kepada kita kualitas hidup masyarakat. Hal ini di karenakan PDB tidak mempertimbangkan semua hal, termasuk pemerataan. Sebagai contoh layanan kesehatan publik yang baik. Apakah PDB mampu menilai baik dan buruk, bagus dan jelek, tentu tidak akan pernah bisa Karena PDB mengukur dengan angka angka.

Ketika Simon Kuznets memperkenalkan PDB pertama kali pada tahun 1937, ketika AS mengalami resesi, ia mendapat pekerjaan dari Pemerintah A.S. untuk membantu menghindari kehancuran dan depresi Wall Street. Karena saat itu didunia tidak memiliki indikator untuk melihat pertumbuhan dan kerugian dengan baik. Dan ketika Simon Kuznets memperkenalkan PDB, dia telah mengingatkan kepada orang-orang, dia berkata, “Jangan gunakan indikator PDB terlalu banyak.”

Tapi Kita tahu ketika itu PDB adalah satu-satunya indikator yang kita miliki dan berfungsi dengan baik, maka semua orang akan mengoptimalkannya. Lalu bagaimana untuk era digital saat ini ?, bisakah hanya menggunakan PDB sebagai Ukuran kesejahtraan suatu negara ?.. Kita tahu bahwa PDB berpijak pada harga dan mengambil pendekatan ekonomi klasik, yang sebenarnya tidak cocok digunakan di Negara Negara saat ini. Karena prinsip “efisiens” dalam ekonomi liberal menyebabkan kelumpuhan ekonomi kerakyatan.



Indikatornya bisa dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi mentok lima tahun di angka 5% persen. Dengan inflasi mencapai inflasi 3 persen, maka pertumbuhan sebenarnya, hanya lah 2 persen saja. Karena menurut Todaro pertumbuhan ekonomi harus dikurangi oleh inflasi untuk mendpatkan pertumbuhan yang sebenarnya. Hal ini bisa kita lihat di Indonesia saat ini, Seperti penggangguran bertambah, padahal utang bertambah, dan ekonomi tidak banyak bergerak maju. Hal ini karena kita selalu berpatokan hanya pada PDB semata untuk mengukur keberhasilan, namun kenyataanya kesejahteraan dan daya beli turun.

Di beberapa Negara selain mereka menggunakan PDB, tetapi juga menggunakan PNB, sehingga mereka bisa mengeluarkan semua investasi asing, dan memasukkan semua investasi nasional, baik dari dalam negri maupun luar negri. Namun sialnya pengusaha Indonesia tidak punya rasa nasionalisme, mereka senang menyembunyikan hartanya di luar negri, ditambah uang ekspor kita bocor ke Negara lain. Sehingga kita tidak bisa menggunakan PNB sebagai indikator.

Oleh karena itu, kita perlu memiliki lebih banyak indikator. Bukan hanya PDB atau PNB tapi juga indicator baru yang mampu melihat kenyataan hidup masyarakat. Mungkin kita perlu memiliki 3 sampai 5 indikator baru untuk melihat pertunbuhan dan perkembangan masyarakat, agar memiliki tingkat pendekatan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi, masalah kita dengan PDB, adalah bahwa PDB terlalu monopolistik digunakan sebagai ukuran kesejahtraan. Padahal Kuznet sendiri menggunakan PDB pada awalnya hanya untuk melihat indikasi akan datangnya resesi.

Sudah saatnya Indonesia mengumpulkan ahli ekonomi untuk memiliki alat ukur baru untuk mengukur kemajuan dan kesejahtaraan rakyat. Kuznet menemukan PDB sebagai alat ukur sudah 82 tahun yang lalu, saat masih revolusi industry 2.0, sekarang sudah masuk ke society 5.0 ,kita masih menggunakan ukuran yang sama.

Untuk itu indonesia harus memiliki ukuran yang akurat jangan terbuai oleh indahnya angka nagka statistik. Apalagi ada usaha untuk memberikan laporan “kinclong” yang dilkukan oleh pejabat kita, seperti laporan keuangan Garuda yang bemasalah. BPS haruslah melakukan kajian yang mendalam tentang batas kemiskinan unuk menjadi standar yang sesungguhnya bukan standar asal bapak senang. Dan kita juga harus melakukan redefinisi ulang kalau memasukkan gojek, dan grab sebagai pekerjaan formal. Karena jika tidak akan terjadi tumpang tindih, dan data menjadi tidak sesuai dengan data dilapangan. Bukankah banyak supir ataupun pengendara gojek yang menjadikan profesi sambilan untuk menambah keuangan keluarga ? jika gojek atau grab dimasukan sebagai pekerjaan, maka dapat dipastikan data tentang pengangguran menjadi tidak valid.

[Oleh: Helmi Adam. Penulis adalah Peneliti Ekonomi Syafaat Foundation Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

Ngawur, Menkumham Bilang : Orang Miskin Lebih Jahat dari Orang Kaya

Published

on

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly.

Oleh: M Rizal Fadillah

TULISAN ini terinspirasi dari ucapan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mendapat reaksi keras dari warga Tanjung Priok, Jakarta utara. Yasonna menyatakan bahwa kemiskinan menjadi penyebab kejahatan.

Sebagai bandingan, Yasonna mengemukakan daerah Tanjung Priok yang “miskin” tingkat kriminalitasnya lebih tinggi daripada daerah Menteng yang “kaya”. Nah ungkapan sembrono dan ngawur Menteri ini tentu terlalu menjeneralisasi dan menyederhanakan.



Benarkah di daerah “kaya” tidak padat kriminal? Tentu padat juga. Hanya persoalannya berbeda tingkat dan jenis kejahatannya.

Teori penyebab kejahatan itu banyak. Dari yang klasik, neo klasik, kartografi, tipologi, mental taster, sosiologis, hingga teori ‘niat’, ‘kesempatan’ dan ‘kejahatan’ (NKK). Faktor kemiskinan dan lingkungan hanya salah satu faktor penyebab saja.

Korupsi adalah kriminal. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang kaya. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pernah menyatakan sebagian besar korupsi dilakukan oleh orang kaya. Kenaikan gaji bukan solusi karena penyakitnya adalah kerakusan atau nafsu untuk menambah kekayaan. Hal ini dibarengi dengan NKK di atas yakni ada ‘niat’, ada ‘kesempatan’, maka terjadilah ‘kejahatan’.

Dalam Al-Qur’an sifat menyimpang karena kaya ini diingatkan “Kallaa innal insaana layathghoo, ar-ro-aahus taghnaa” (Ketahuilah manusia selalu melampaui batas, ketika melihat dirinya kaya (berkecukupan)—QS Al Alaq: 6-7. Baik banyak ilmu, memiliki kekuasaan atau kekayaan (materi), maka ia cenderung berbuat jahat. “Absolute power corrupts absolutely”—Acton.

Statemen Yasonna Laoly juga tentu tak absolut benar. Membandingkan Tanjung Priok dengan Menteng tidaklah bijak. Priok yang padat justru terkontrol kejahatan oleh sesama. Berbeda dengan Menteng yang “nafsi-nafsi” bertetangga dengan benteng tebal. Tetangga jahat tidak diketahui. Siapa yang dapat menjamin warga Menteng yang kaya kaya tidak berbuat jahat. Bebaskah dari suap, komisi, atau memang korupsi dalam cara berusaha atau jabatan yang disalahgunakan?

“white collar crime” adalah kejahatan “orang kaya” yang lebih berbahaya daripada kejahatan orang miskin (blue collar crime). Pencuri di kampung atau orang bodoh hanya merugikan beberapa ratus ribu atau juta. Tapi pencuri orang kota atau pintar bisa menggondol miliar atau triliunan rupiah. Dengan penampilan rapi dan senyum. Bermobil mewah. Akhlak bejat tetap dihormati. Hukum sering berpihak.

Yasonna sang Menteri saja memberi contoh tak bagus. Status Menteri adalah pelayan publik. Apalagi pengayom hukum dan HAM. Namun praktiknya ketika oknum PDIP bermasalah hukum, malah Yasonna ikut sebagai tim hukum PDIP melawan KPK. Contoh yang sangat buruk. Yasonna Laoly seharusnya mundur. (ber)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Strategi PR Pilihan Dato Sri Tahir untuk Merestorasi Citranya

Published

on

Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir, MBA adalah seorang pengusaha di Indonesia, investor, filantropis, sekaligus pendiri Mayapada Group, sebuah holding company yang memiliki beberapa unit usaha di Indonesia.

Oleh : Budi Purnomo Karjodihardjo

DISADARI atau tidak oleh Dato Sri Tahir — dalam pandangan saya, Tahir sudah sangat tepat dalam melakukan strategi komunikasi dan langkah-langkah public relations untuk melakukan image restoration (pemulihan citra atau restorasi citra) yang dihadapinya.

Tahir adalah pendiri kelompok bisnis Mayapada Group, yang termasuk Orang Terkaya Indonesia Nomor 7 versi media Forbes, dia juga menantu Mochtar Riady, pendiri Lippo Group. Tahir baru saja diangkat menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres RI) Jokowi.



Masalah Inkonsistensi Informasi

Seperti yang diketahui, ada masalah komunikasi dalam sinkronisasi informasi, terutama saat beliau menanggapi pers terkait Jiwasraya, meskipun dalam hal ini bisa dipastikan bahwa Tahir sama sekali tidak terkait ataupun tersangkut dengan urusan Jiwasraya. Tidak ada hubungannya.

Namun berdasarkan data online, terlihat ada inkonsistensi antara pernyataan Tahir dengan fakta yang berkembang di pasar modal pada saat itu. Tahir pernah mengatakan pihaknya tidak pernah mau membeli saham maupun akuisisi dari siapapun.

“Jadi itu hoax total. Kami tidak pernah ada rencana mau beli atau ambil alih saham, siapapun. Termasuk saham-saham milik Pak Benny [Direktur Utama MYRX Benny Tjokrosaputro], apapun namanya,” ucap Tahir.

Statemen Tahir itu muncul di dalam berita yang dipublikasikan media Bisnis.com edisi 27 Desember 2019, dengan judul “Mayapada Group Tegaskan Tak Terkait dengan Kasus Jiwasraya“.

Sementara itu, dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia pada 17 Desember 2019, manajemen Hanson mengumumkan rencana menjual 49,99 persen saham perseroan di anak usahanya, PT Mandiri Mega Jaya. Saham itu akan dibeli oleh emiten properti yang terafiliasi dengan Grup Mayapada, PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO).

Mandiri Mega Jaya merupakan anak usaha Hanson yang menggarap proyek properti Citra Maja Raya, di Maja, Lebak, Banten. Dalam proyek itu, Mandiri Mega menjalin kerja sama operasional dengan PT Ciputra Development Tbk. dan PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP).

Selain Hanson International, Rimo International Lestari juga berencana melego sebagian saham dalam anak usahanya kepada Maha Properti. Perusahaan yang juga terafiliasi dengan Benny Tjokrosaputro (atau Benny Tjokro) itu berencana melepas 49,99 persen saham miliknya dalam PT Hokindo Properti Investama.

Berbagai berita media bisnis, pun kemudian mengutip pengumuman ini, dan mempublikasikan judul berbeda-beda. Meskipun judulnya berbeda, namun poinnya sama saja, yaitu ada rencana corporate action perusahaan milik Tahir dan Benny Tjokro, di bursa efek. Berbagai media mempublikasikan hal ini, contohnya :

Media Kontan.co.id, edisi 17 Desember 2019, menulis berita dengan judul “Emiten Properti Milik Keluarga Dato’ Sri Tahir Beli Perusahaan Benny Tjokro“.
Media CNBCindonesia.com edisi 18 Desember 2019, juga membuat berita dengan judul “Tahir akan Akuisisi Anak Perusahaan Benny Tjokro”
Berbagai media lainnya, silahkan googling.

Sedangkan hal lainnya yang terpisah dengan hal ini, namun menyangkut skandal Jiwasraya, Kejaksaan Agung pada 14 Januari 2020, sudah menetapkan 5 orang tersangka kasus korupsi Jiwasraya, termasuk Benny Tjokro.

Pernyataan Dato Sri Tahir

Pasca rencana corporate action dua konglomerat ini, tidak termonitor ada pernyataan resmi dari pihak Tahir seputar rencana corporate action dari perusahaan-perusahaan Tahir ataupun Benny Tjokro, hingga akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan Benny Tjokro menjadi tersangka skandal Jiwasraya.

Pasca pengumuman Kejagung, akhirnya Tahir membuat pernyataan signifikan yang sangat material dan penting. Jika dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi, bisa jadi menjadi bahan keterbukaan informasi atau fakta material emiten.

Media Tempo, edisi Minggu, 17 Januari 2020, menulis berita dengan judul “Dato Tahir Batalkan MoU dengan Perusahaan Tersangka Jiwasraya”.

Setidaknya, ada tiga poin yang disampaikan Tahir di media ini. Pertama, membantah perusahaannya akan membeli saham PT Hanson International Tbk (kode perdagangan di Bursa Efek Indonesia MYRX), milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Benny Tjokrosaputro.

“Tidak mungkin terjadi itu. Coba dicek lagi, tidak pernah terjadi pembelian Hanson,” kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, (19/1/2020).

Kedua, Tahir mengakui Grup Mayapada pada Desember lalu pernah mengumumkan rencana pembelian saham Hanson di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia.

Namun, kata dia, rencana pembelian tersebut baru sebatas nota kesepahaman. “Setelah MoU tidak ditindaklanjuti lagi,” kata dia.

Ketiga, Tahir mengatakan, pertimbangan utama manajemen adalah lesunya bisnis properti saat ini, jadi tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi Jiwasraya yang melibatkan Komisaris Utama Hanson Internasional, Benny Tjokro.

Corective Action Strategy

Nah, dalam ilmu komunikasi, terutama Teori Pemulihan Citra (Image Restoration Theory), apa yang dilakukan Tahir termasuk dalam dalam Strategi Corrective Action.

Corrective Action Strategy adalah strategi pemulihan citra dengan melakukan tindakan korektif, dimana pihak tertuduh berusaha untuk mengembalikan citranya dengan tindakan memperbaiki kegiatan yang sudah dilakukan, atau yang akan dilakukan.

Yang dilakukan Tahir, lebih dari itu. Dia melakukan tindakan korektif total dengan membatalkan corporate action perusahaannya di bursa efek. Menurut saya, langkah ini akan mengembalikan reputasi citranya menjadi lebih baik lagi, minimal seperti semula.

Begitulah. Strategi Corrective Action ini merupakan salah satu dari lima strategi atau jalan keluar untuk pemulihan citra, seperti yang ditawarkan oleh pencetus teori ini, yaitu Profesor Ohio University yaitu William Benoitt dalam bukunya “Account, Excuses, and Apologies” (1995).

Empat strategi lainnya yang dipercaya Benoitt bisa menjadi jalan keluar untuk memulihkan citra, adalah :

Denial Strategy. Strategi ini dilakukan dengan upaya penolakan sebagai reaksi alami terhadap sebuah tuduhan. Caranya dengan membantah sudah melakukan tindakan yang ditudingkan.

Evading of Responsibility Strategy. Penghindaran tanggung jawab terhadap tindakan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi tanggung jawab terhadap tindakan yang dimaksud, dengan berbagai alasan yang argumentatif.

Reducing offensiveness of Event Strategy. Pada strategi ini, Benoit membuat pihak tertuduh (sekelompok orang/individu yang melakukan sebuah kesalahan) terlihat patut diberikan keringanan, dengan berbagai alasan dan argumentasi yang tepat.
Mortification Strategy. Benoit menyebutkan strategi penyiksaan diri. Pihak tertuduh ini dapat memilih untuk mengakui kesalahan dan meminta pengampunan atau minta maaf.

Reputasi Lebih Penting daripada Uang

Siapapun tokoh yang disangkutpautkan dengan Asuransi Jiwasraya (meskipun tidak ada kaitannya) maka nama baik, reputasi, dan citra tokoh tersebut akan terganggu. Indeks reputasinya berpotensi turun.

Sudah jelas, hal ini memerlukan langkah, tindakan, dan upaya image restoration (pemulihan citra atau reputation repair) yang tepat.

Tahir sudah mengambil momentum yang tepat untuk memulihkan citranya, memperbaiki reputasi dan nama baiknya dengan konten yang relevan dan waktu yang sangat tepat.

Tidak semua orang bisa mengambil tindakan seperti beliau. Sebagai owner perusahaan, Tahir memiliki kekuasaan untuk membatalkan transaksi raksasa tersebut.

Pasti mahal sekali biaya reputasi citra untuk memisahkan diri dari Benny Tjokro yang tersangkut skandal Jiwasraya. Potensial gain yang kemungkinan akan diperoleh (jika terjadi transaksi) tentu juga besar sekali. Tahir, pasti sudah memperhitungkan semuanya ini.

Namun, sepertinya Tahir juga sepakat dengan investor pasar modal internasional Warren Buffett yang menyebutkan bahwa reputasi lebih penting daripada uang. Sehingga beliau memutuskan untuk tidak bertransaksi dengan Benny Tjokro.

Sukses selalu untuk pak Tahir — yang juga tokoh Filantropi Indonesia itu. (*)

Budi Purnomo S.IKom, M.IKom pernah memimpin Media Center sejumlah tokoh nasional, dan berpengalaman menangani masalah krisis citra, persepsi publik, dan reputasi : baik korporasi swasta, perusahaan publik, maupun BUMN. Tulisan-tulisannya seputar manajemen reputasi dan restorasi citra bisa dilihat di blog Budipurnomo.com

Kini, Budi Purnomo bersama tim Rep+ (Reputasi Plus) – Media Restoration Agency, Sapu Langit Communications, dan tim Master SEO Indonesia, menyediakan waktu untuk membantu personal dan korporasi/instansi yang menghadapi masalah komunikasi dengan pendekatan Crisis Management (CM), Cyber Public Relations (CPR), Online Reputation Management (ORM), dan Image Restoration Theory (IRT).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Leviathan

Published

on

Leviathan jahat masih tetap bermunculan dimana-mana. Kita semua masih harus terus berjuang menghadapi sang monster jahat.

JALAN menuju demokrasi adalah jalan panjang, terjal, berbatu, licin, gelap, dan berbahaya. Di kanan kiri terdapat jurang menganga yang curam dan mematikan. Terpeleset ke kiri akan mati, terpelanting ke kanan akan tak bakal aman.

Jalan demokrasi ibarat lorong sempit yang tidak gampang untuk dilalui, sekali kita masuk ke dalamnya buka berarti kita akan aman dan bisa terus-menerus berada di jalurnya. Sedikit meleng saja kita akan terpelanting ke terperosok keluar dari koridor sempit itu dan kita akan terhempas kedalam jurang yang mematikan.

Di kiri kanan lorong sempit itu hidup sesosok monster ganas yang siap memangsa kita setiap saat. Thomas Hobbes (1588-1679l) menggambarkan mahluk itu sebagai Leviathan berbentuk monster laut, di tangan kanan memang pedang besar di tangan kiri memegang tongkat raja.



Leviathan, nama monster itu. Hobbes menjadikannya sebagai judul buku yang diterbitkan pada 1651. Hobbes menggambarkan manusia hidup selalu dalam kondisi ”Warre”, saling memangsa satu sama lainnya. Hidup digambarkan sebagai hidup yang “short, brutish, nasty, poor, solitary” (pendek, brutal, keji, melarat, dan sepi).

Karena kondisi yang buruk ini maka masyarakat butuh kekuasaan yang mengayomi. Siapakah pengayom itu? Monster Leviathan kah?

Namanya juga monster berwajah ganda? Leviathan bisa menjadi monster baik budi yang mewujudkan commonwealth, kesejahteraan umum. Tapi, kalau sisi jahat sang monster yang muncul maka masyarakat akan merasakan hiup yang “pendek, brutal, keji, melarat, dan kesepian”.

Hampir 450 tahun berselang sejak Hobbes memublikasikan Leviathan, kondisi hidup manusia modern ternyata tidak banyak berubah.Leviathan jahat masih tetap bermunculan dimana-mana. Kita semua masih harus terus berjuang menghadapi sang monster jahat.

Daron Acemoglu dan James Robinson (2019) melihat bahwa masyarakat dunia saat ini hidup dalam bayang-bayang Leviathan jahat. Setiap saat masyarakat bisa dicengkeram oleh monster itu. Mereka adalah masyarakat yang hidup di bawah rezim-rezim otoritarian dan diktatorial di pelbagai wilayah.

Dalam buku “The Narrow Corridor: State, Societies, and the Faith of Liberty” (2019) Acemoglu dan Anderson mengatakan bahwa demokrasi adalah lorong sempit (the narrow corridor) yang rumit dan sulit untuk dimasuki. Untuk bisa menembus lorong itu masyarakat harus bisa menjinakkan sang monster Leviathan jahat.

Jika Leviathan jahat berkuasa maka negara akan menjadi despotik, otoriter, dan anti-demokrasi. Hak-hak rakyat akan dikebiri dan hidup rakyat senantiasa dalam bahaya karena kebebasan (liberty) sudah diberangus. Negara menjadi terlalu kuat dan yang berkuasa pada keadaan seperti ini adalah monster Leviathan yang despotik (Despotic Leviathan).

Tapi, harus hati-hati. Jika masyarakat bisa menundukkan Leviathan maka tidak otomatis kondisi akan baik. Bisa jadi kondisi akan sama buruknya karena ketiadaan Leviathan diisi oleh kekuasaan masyarakat yang anarkis yang menghasilkan chaos karena absennya hukum karena monster Leviathan sudah tidak ada lagi (Absent Leviathan).

Lantas bagaimana solusi idealnya? Acemoglu dan Anderson menawarkan konsep keseimbangan antara kekuatan negara dan civil society (masyarakat madani), sebagaimana yang dikenal dalam konsep check and balances. Negara tidak holeh terlalu kuat supaya tidak menjadi despotik dan melahirkan Despotic Leviathan. Sebaliknya, masyarakat tidak boleh menjadi terlalu kuat karena akan terjadi anarki karena tidak adanya kekuatan Leviathan (Absent Leviathan).

Keseimbangan ini disebut sebagai “Efek Ratu Merah” (Red Queen Effect) yang diambil dari kisah klasik “Alice in Wonderland” dimana Alice seolah-olah tetap berjalan di tempat kendati sudah berlari kencang untuk mengejar Ratu Merah. Dalam terminologi modern sekarang Efek Ratu Merah ibarat orang berjalan di atas treadmill, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat, harus selalu pas dan sejajar. Itulah kondisi ideal demokrasi, ketika kekuatan masyarakat dan negara berada pada keseimbangan.

Ketika tercapai keseimbangan itu maka koridor akan terbuka dan masyarakat akan menikmati kebebasannya.
Acemoglu melihat Amerika sebagai contoh ideal negara yang masuk dalam koridor demokrasi karena keseimbangan kekuatan negara vs masyarakat yang seimbang karena saling mengontrol. Sedangkan China dianggap berada di bawah kekuasaan monster Leviathan yang despotik karena kekuasaan negara yang terlalu kuat.

Dimana Indonesia berada? Adakah kita berada di dalam koridor sempit demokrasi? Beberapa perkembangan di tahun pertama periode kedua Presiden Joko Widodo ini menimbulkan kekhawatiran kita akan terpeleset ke kuadran Despotic Leviathan. Jokowi menunjukkan kecenderungan ingin menjadikan negara menjadi lebih kuat dibanding civil society.

Praktis tidak ada kekuatan oposisi yang efektif untuk mengontrol negara. Lembaga anti-korupsi seperti KPK akhirnya jatuh dalam kooptasi negara. Media yang diharapkan menjadi pilar keempat pengontrol kekuasaan sudah banyak dikebiri. Berbagai rancangan undang-undang baru yang dimunculkan–seperti undang-undang omnibus dan minerba–akan membuat kekuasaan negara makin digdaya dan masyarakat semakin lemah. Undang-undang ITE yang harusnya mengatur perputaran ekonomi digital malah lebih banyak dipakai untuk memberangus kebebasan berekspresi masyarakat.

Negara ini sudah menjadi terlalu kuat karena checks and balances dari oposisi tidak jalan. Masyarakat menjadi lemah karena dipersekusi dan ditakut-takuti dengan tuduhan sebagai radikal.

Negeri ini, pelan dan pasti, dikuasai oleh monster despotik Leviathan.

Oleh : Dhimam Abror Djuraid, Founder “Askring Jawa Pos FC” (bukan voter PSSI).


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending