Connect with us

EKONOMI

Pelemahan Rupiah Bagus bagi APBN, Kalau Menguat Malah Bikin Ambyar, Mengapa?

Published

on

Menkeu Sri Mulyani sempat menyatakan bahwa pelemahan rupiah sangat menguntungkan APBN. (Foto : Merdeka.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Rahasia pemerintahan Jokowi ada pada pelemahan rupiah. Pemerintah mengambil untung dari pelemahan rupiah. Keuntungan diperoleh terutama dari aliran uang asing yang masuk ke dalam obligasi negara. Selebihnya aliran penerimaan negara yang berasal dari sektor komoditas seperti minyak batubara dan sawit serta hasil tambang lainnya.

Lihat pandangan Sri Mulyani Menteri Keuangan Jokowi menyatakan bahwa pelemahan rupiah sangat menguntungkan APBN, semakin melemah semakin besar manfaat yang diterima APBN. Demikian jurus pelemahan rupiah ini digunakan Sri Mulyani untuk menolong APBN Pemerintahan Jokowi dari kebangkrutan.

Selama lima tahun terakhir Pemerintahan Jokowi praktis ditopang oleh pelemahan rupiah. Pemerintahan ini bertahan karena rupiah melemah dari rata rata 10 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat pada masa pemerintahan SBY, menjadi rata rata 14 ribu rupiah pada masa Pemerintahan Jokowi.



Mengapa ditopang? karena andalan pemerintah adalah utang terutama utang dalam valuta asing. Pemerintah mengesankan bahwa APBN baik, atau setidaknya tidak stagnan jika diukur dalam mata uang rupiah. Meski kenyataannya jika diukur dalam dolar AS, APBN sudah merosot turun tajam. Satu-satu nya uang masuk makin besar ke dalam APBN adalah dari utang.

Pelemahan rupiah juga menopang penerimaan negara dari minyak dan batubara, dua komoditi kunci yang menyumbang paling besar pada pendapatan negara baik dalam bentuk pajak maupun PNBP.

Dua komoditi ini dijual dalam dolar AS, ketika rupiah merosot terhadap dolar penerimaan negara dari dua komoditi ini membaik, meskipun harga dua komoditi ini relatif stagnan pada tingkat harga yang rendah dalam lima tahun terakhir.

Demikian juga komoditi ekspor lainnya juga sangat bergantung pada pelemahan rupiah. Di tengah pelemahan ekonomi global saat ini akibat covid 19, maka harga seluruh komoditas akan stagnan setidaknya dua tahu ke depan. Minyak bahkan telah melemah jauh sebelum covid 19 dan akan terus melemah seiring perubahan tatanan keuangan global.

Sehingga pelemahan rupiah tetap akan menjadi tempat bagi pemerintah menyadarkan penerimaan APBN agar stabil atau agar tidak merosot semakin dalam. Ini adalah rahasia besar. Kalau ada swasta non komoditi atau BUMN non komoditi yang terkena dampak akibat pelemahan rupiah, bagi pemerintah adalah masalah lain. Prioritas utama adalah APBN selamat.

Sehingga pemerintah berharap keseimbangan rupiah sebagaimana yang tercermin dalam seluruh regulasi covid 19 berada pada nilai 17 ribu rupiah sampai 18 ribu rupiah per dolar Amerika. Kalau bisa 20 ribu tentu APBN tambah aman toh? Kalau APBN sekarang namanya terkena tekakan darah rendah, bisa mati lemas. Silakan simulasi untuk mendapat koefisien konstanta nya secara pasti. Atau mau diitungin?

(Oleh : Salamudddin Daeng, Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

Pemerintah Harus Ambil Langkah Hadapi Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara meminta Pemerintah mengambil langkah taktis dan strategis untuk merespon pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen (year on year/yoy). Amir menilai, pertumbuhan ekonomi yang negatif ini merupakan yang pertama kalinya sejak periode 1998 atau ketika Indonesia mengalami krisis finansial.

“Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi atau minus ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk segera ambil langkah taktis dan strategis. Agar bagaimana di kuartal III tidak sampai mengalami kontraksi lagi, karena jika sampai terjadi kontraksi di kuartal III, Indonesia akan mengalami resesi ekonomi,” ujar Amir dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (11/8/2020).

Untuk mengantisipasi terjadi resesi ekonomi, Amir mendorong Pemerintah untuk menumbuhkan daya beli masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan mengefektifkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, namun dengan tetap fokus mencegah penyebaran wabah Covid-19. “Program tersebut harus dikembangkan pemerintah secara dinamis karena jika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan tumbuh,” sambungnya.



Pemerintah dinilai juga perlu melokalisasi sektor-sektor bisnis yang paling elastis dan tidak banyak terintegrasi dengan sistem global untuk menjadi bantalan penangkal krisis. Sektor tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai sangat tepat karena banyak mengandalkan pasar domestik.

“Selain itu, mempertajam stimulus fiskal dengan mempermudah pendaftaran insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan keringanan pajak (tax allowance). Hal ini untuk meng-cover perusahaan baik kelas menengah, kecil maupun besar,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN Capai Rp 151,25 T

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah telah menganggarkan total biaya Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,20 triliun yang dialokasikan untuk enam sektor dimana total realisasi hingga minggu pertama Agustus adalah Rp151,25 triliun sudah dilaksanakan atau 21,8 persen dari pagu program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Lebih rinci, realisasi di sektor kesehatan Rp7,1 triliun, sektor perlindungan sosial Rp86,5 triliun, sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda Rp8,6 triliun, sektor dukungan UMKM Rp32,5 triliun, dan sektor insentif usaha sudah mencapai Rp16,6 triliun dan sektor pembiayaan korporasi masih belum terdapat realisasi.

Dari total anggaran Rp695,20 triliun sendiri, realisasi untuk program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dari DIPA sudah dikeluarkan sebesar Rp313,2 trilliun dan yang belum dimasukkan ke DIPA sebanyak Rp226,1 triliun dan anggaran yang tanpa DIPA sebesar Rp155,9 triliun dalam bentuk berbagai insentif pajak.



Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, pada media briefing secara virtual mengenai Update Perkembangan Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pembayaran Gaji ke-13, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Senin (10/8/2020).

“Penyerapannya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan di mana kita juga telah memutuskan bahwa seluruh program terutama yang berhubungan dengan bantuan sosial sudah diperpanjang hingga Desember. Kita juga sudah mempercepat proses usulan baru dari berbagai macam klaster dari mulai kesehatan, UMKM, bansos dan juga dari sektoral serta pemerintah daerah. Pemerintah juga melakukan redesain kalau dianggap adanya program yang sejak awal didesain ternyata tidak mengalami peningkatan pelaksanaan dan mendapatkan halangan yang cukup besar karena berbagai hal, maka kita akan selalu melakukan perubahan desainnya agar bisa betul-betul maksimal memulihkan ekonomi kita, dan tentu kita terus mempercepat dan mensimplifikasi proses-proses birokrasinya,” jelas Menkeu.

Dalam program penyerapan PEN terlihat bahwa penyerapan akan lebih cepat dan lebih optimal untuk program-program yang memang sudah ada dan sudah berjalan seperti PKH, kartu sembako karena sudah memiliki mekanisme dan datanya sudah jelas meskipun ini masih perlu untuk diupdate. Sementara untuk program-program yang sifatnya usulan baru, masih harus menghadapi berbagai persoalan dari mulai bagaimana memvalidasi dan memverifikasi data-data.

Dengan kualitas data yang lebih baik, diharapkan kebijakan perlindungan sosial dalam program PEN bisa semakin tepat sasaran. Kemenkeu berperan sentral dalam menentukan prioritas, mengurai masalah, dan menghilangkan hambatan (bottle necking), sehingga kendala yang timbul dalam penyerapan anggaran dapat segera dihilangkan, khususnya terkait regulasi & tata kelola.

“Pemerintah akan terus melakukan berbagai ikhtiar untuk perbaikannya, juga program-program yang di lakukan revisi DIPA-nya kita lakukan secara cepat dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan semuanya diminta untuk secara aktif jemput bola. Usulan-usulan baru kami mintakan kepada kementerian/lembaga yang menyiapkan supaya mereka betul-betul bisa segera melakukan sehingga penguatan dari belanja pemerintah akan mendorong pemulihan ekonomi,” pungkas Menkeu. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

DPR Kritik soal Pemulihan Ekonomi Covid-19 dalam Omnibus Law

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto: Instagram @anis.byarwati)

Indonesiaraya.co.id, JakartaOmnibus Law disebut Pemerintah sebagai salah satu prioritas transformasi utama, termasuk untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi virus Corona (Covid-19). Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati memberikan beberapa catatan kritis tentang hal ini, terutama mengenai seberapa besar Omnibus Law ini dapat membantu ekonomi Indonesia pulih setelah tertekan pandemi Covid-19.

Menurut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja memiliki beberapa titik kelemahan. Pertama, kelemahan itu berawal dari minimnya penjelasan tentang arah Omnibus Law. Pemerintah sering mengumandangkan istilah perbaikan iklim investasi, namun tidak menerangkan secara detail bagaimana Omnibus Law berjalan memperbaiki roda perekonomian Indonesia.

“Kedua, Pemerintah mengganggap Omnibus Law diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang terhempas krisis apalagi di tengah pandemi. Namun perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya regulasi, karena permasalahan ekonomi Indonesia terletak kepada hal yang lebih mendasar,” kata Anis melalui keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Minggu (10/8/2020).



Ketiga, di antara permasalahan ekonomi Indonesia adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Menurut laporan Indeks Kompetisi Global yang dirilis di World Economic Forum (WEF) pada tahun lalu, kemampuan pekerja Indonesia berada di peringkat ke 65 dari 141 negara dengan skor 64. Peringkat ini kalah dari negara tetangga seperti Malaysia yang berada di peringkat ke 30 dengan skor 72.5, walaupun kita masih unggul dari Thailand dan Vietnam yang berada di peringkat 73 dan 93. 

Sementara, RUU Cipta Kerja hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru bukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Berdasarkan data ini, ia menilai RUU Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan. Keempat, Omnibus Law RUU Cipta Kerja hanya menyentuh problem ekonomi struktural negara dengan fokus utama untuk mempermudah investasi, dan melonggarkan regulasi ketenagakerjaan bukan ke arah ekonomi fundamental.

“Sedangkan saat ini, problem ekonomi di Indonesia masih bersifat fundamental (mendasar) seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu tentang produktivitas pekerja,” imbuh Anis. Kelima, jika pemerintah gagal mengatasi permasalahan fundamental ini maka ekonomi Indonesia tidak akan bangkit dari stagnasi. RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk  mempermudah investasi. Tetapi dengan meletakkan prioritas pada isu ketenagakerjaan, ini adalah diagnosis yang keliru.

Mengutip data World Economic Forum, permasalahan utama penghambat investasi di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya. Riset WEF menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia, dan korupsi menjadi kendala utama. Indonesia saat ini berada di urutan ke-85 dari 180 negara di Indeks Persepsi Korupsi Perception Index 2019 yang dirilis Transparency International. 

Menutup pernyataannya, legislator daerah pemilihan DKI Jakarta ini menekankan, “Dengan memperhatikan poin-poin diatas, agaknya kita tidak bisa berharap Omnibus Law akan menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19,” tutup Anggota Badan Legislasi DPR RI itu. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017