Connect with us

BISNIS

Pemanfaatan Energi Nuklir saat Ini Hanya untuk Pembangkit Listrik

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Eddy Soeparno. (Foto : Instagram @eddy_soeparno)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini hanya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Hal tersebut tercantum dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah.

Demikian diterangkan Eddy dalam Webinar yang diselenggarakan Pusat Perancanangan Undang-undang Badan Keahlian Setjen DPR RI dengan mengangkat tema “Optimalisasi Pengembangan Nuklir dalam Energi Baru dan Terbarukan Menuju Ketahanan Energi Berkelanjutan”, Senin (19/10/2020).

“Saat ini DPR RI bersama pemerintah tengah membahas RUU EBT. Terdapat sejumlah pasal dalam RUU ini, diantaranya Pasal 6 yang menyatakan bahwa sumber energi baru terdiri atas nuklir dan sumber energi baru lainnya. Sementara dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 itu dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi sepenuhnya untuk penggunaan pembangkitan listrik saja,” ujar Eddy.



Hal tersebut diungkapkannya menyusul masih adanya pro dan kontra masyarakat terkait pemanfaatan energi nuklir khususnya di Indonesia, dan dunia pada umumnya. Dengan kata lain, isu nuklir ini sudah menjadi isu universal yang kemudian melahirkan isu sosial. Adapan isu krusial energi nuklir adalah isu operasional (kapasitas dan kompetensi teknis, keselamatan, pemeliharaan, dan pengawasan) dan sosial.

Politisi Fraksi PAN ini menjelaskan, pemanfaatan energi nuklir sejatinya sudah tercantum dalam beberapa undang-undang. Sebut saja, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir, mulai dari penguatan kelembagaan, pengusahaan, pengawasan pengelolaan limbah radioaktif dan pertanggungjawaban kerugian nuklir. Dalam Pasal 5, pemerintah membentuk majelis pertimbangan tenaga nuklir yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir.

Tidak hanya itu, dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, terutama dalam Pasal 1 ayat 4 disebutkan, sumber energi baru yaitu sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan, maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hydrogen, gas metana batubara tercairkan (coal bead methane) , batu bara tercairan (liquefied coal) dan batu bara tergaskan (gasified coal).

Hal tersebut dipertegas lewat peraturan pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014. Dimana disebutkan, prioritas pengembangan energi, terutama di Pasal 11 ayat 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikecualikan bagi energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional. Dalam skala besar mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

“Sebenarnya Indonesia sudah memiliki sejarah panjang mengenai nuklir bahkan sudah memiliki tiga reaktor nuklir yaitu Rektor Triga mark-Bandung, Kartini-Yogyakarta dan reaktor serbaguna- Serpong. Sehingga perlu adanya payung hukum yang kuat untuk mengakselerasi pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia khususnya energi nuklir,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini tengah menyusun RUU Energi Baru dan Terbarukan dan berharap banyak masukan dan saran dari masyarakat untuk penyempurnaan draft akademik. Baik masukan dari sektor akademik, dunia usaha, dan dari pihak yang berkompeten di dalam teknologi nuklir, termasuk aspek lingkungan hidup, pertambangan dan energi penguasaan lahan dan lain-lain.

“Komisi VII DPR RI mengajak semua pihak yang peduli terhadap energi bersih, EBT, khususnya energi nuklir, agar dapat melakukan sosialisasi secara masif kepada semua lapisan masyarakat mengambil kebijakan pelaku usaha dan lain-lain. Kami mengajak semua pihak terutama pemangku kepentingan terkait EBT untuk bersama-sama menaruh harapan positif dalam penyelesaian RUU tentang EBT,” imbuhnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, Komisi VII DPR RI tentu dalam melakukan penyusunan RUU EBT melibatkan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan pendapat saran dan pemikiran dan pemikirannya guna memperkaya khasanah substansi RUU sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal.

Selain Eddy Soeparno, dalam webinar tersebut juga menampilkan Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Syamsul, serta beberapa narasumber seperti Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Anhar Riza Antariksawan, Akademisi dari Fakultas Hukum Unair Intan Soperna, Nuclear Enginer Group Leader NAIS.co.inc Liem Peng Hong serta dipandu oleh Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI Soni Fahruri sebagai moderator. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BISNIS

Pemerintah Harus Dukung Penuh Peran Refinery Unit VI Balongan

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Alex Noerdin. /Dpr.go.id.

INDONESIA RAYA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menilai Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan di Indramayu, Jawa Barat memiliki peran penting dalam menyuplai kebutuhan BBM di DKI Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya sebesar 82 persen.

Politisi Partai Golkar tersebut meminta kepada pemerintah agar peran RU VI Balongan harus didukung penuh agar ketersediaan BBM maupun project-project ke depannya berjalan dengan lancar.

“Refinery Unit VI Balongan ini dampaknya sangat besar bagi Ibu Kota dan beberapa wilayah lainnya, lebih dari 82 persen (RU VI Balongan) menyuplai BBM ke beberapa daerah.”



“Ke depan, pemerintah harus mendukung penuh kilang RU VI Balongan ini. Kilang ini pun merupakan yang sudah modern di Indonesia di antara kilang- kilang lainnya,” ucap Alex usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan General Manager RU VI Balongan dan jajarannya di Indramayu, Jawa Barat, Kamis 26 November 2020.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, dengan standardisasi kilang yang modern, RU VI Balongan merupakan kilang yang sangat vital bagi pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri.

“(RU VI Balongan) Ini merupakan kilang yang termodern di Indonesia yang menghasilkan produk-produk andalan yang kualitasnya tinggi dan dalam project-nya akan menghasilkan produk BBM dengan kualifikasi Euro 5,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini pun berharap ke depannya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kilang Balongan.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

BUMN Berperan Vital Hadapi Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Saat Pandemi

Published

on

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung. /Instagram.com/@martinmanurung.

INDONESIA RAYA – Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga berdampak sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. 

Melihat situasi dan kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengungkapkan bahwa peran perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agent of development beserta seluruh anak perusahaannya menjadi sangat vital.

Hal ini ia ungkapkan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi PT Pertamina (Persero), PT ASABRI (Persero), Perum Perumnas, dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 27 November 2020.



“Kunjungan Kerja Spesifik yang dilakukan Komisi VI DPR RI ke Cirebon ini bertujuan untuk mendengar secara langsung bagaimana kinerja maupun langkah terobosan yang sedang dan akan dilakukan oleh perusahaan BUMN yang beroperasi di Jawa Barat, khususnya di Cirebon,” jelas politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Menurutnya, berbagai langkah perlu dilakukan BUMN guna meningkatkan kinerja serta kontribusi perusahaan kepada pemerintah di masa pandemi. 

Sebab diketahui, ada penurunan sales dan product demand yang tidak seperti biasanya. Namun demikian, Martin juga menerangkan bahwa hal ini bukan saja disebabkan karena dampak dari pandemi Covid-19.

“Memang ada dampak Covid, tapi bukan Covid-19 (saja) sebagai penyebabnya. Seperti contoh, terdapat perusahaan BUMN yang struktur permodalannya sejak sebelum Covid-19 itu memang sudah bermasalah.”

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Dominasi Asing di Industri Nikel dalam Negeri Disayangkan DPR-RI

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. /Dok. Dpr.go.id.

INDONESIA RAYA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan dominasi asing di industri nikel dalam negeri. 

Politisi Fraksi Partai Keadilan (PKS) itu memperkirakan, permintaan (demand) nikel ke depan akan semakin tinggi, seiring adanya kebutuhan dari bahan nikel, seperti untuk baterai listrik.

“Saya melihat dominasi asing masih sangat tinggi di Industri nikel dalam negeri. Padahal sumber daya alam berupa nikel ke depan bisa menjadi primadona dalam industri mineral.,”ujar Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan LIPI, BPPT, dan BIG yang diikutinya secara virtual, Senin 30 November 2020.



Dengan demand yang semakin tinggi, lanjutnya, dan cadangan nikel dalam negeri pun cukup besar, maka sejatinya industri ini akan menjadi penyumbang devisa terbesar. 

Mulyanto menilai hal tersebut dapat terwujud jika dikelola dengan baik dari hulu hingga hilir. Itulah salah satu alasan didorongnya pembuatan smelter nikel.

Oleh karenanya ia berharap agar pemangku kebijakan dapat merefleksikan realita tersebut. 

“Bagaimana kita berpikir ke sana, agar kemampuan domestik kita bisa dari hulu sampai hilir. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita betul-betul berbasis sumber daya alam dan mineral.”

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017