Connect with us

OPINI

Pembelokiran Media Sosial Pemberangusan Suara Publik dan Merugikan Konsumen

Published

on

SETELAH tiga hari pemerintah memblokir media sosial dan whatsapp, ada beberapa poin yang harus kita kritisi, yakni:

1. Pemerintah tidak bisa melakukan secara gegabah dan sembrono. Janganlah ingin menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum. Janganlah ingin menangkap seekor tikus tetapi dengan cara membakar lumbung padinya. Bagaimanapun pemblokiran itu melanggar hak hak publik yang paling mendasar yakni mendapatkan informasi bahkan merugikan secara ekonomi. Pemblokiran itu secara sektoral melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya, dan secara general melanggar UUD 1945.

2. Pemerintah seharusnya tidak melakukan pemblokiran tanpa paramater dan kriteria yang jelas. Ke depan, janganlah pemblokiran ini menjadi preseden buruk pemberangusan suara publik yang dijamin oleh konstitusi. Tidak bisa “dikit dikit blokir”. Pemblokiran hanya bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur;

3. Pemerintah harus mampu menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas pemblokiran tersebut. Jangan sampai pemblokiran tidak mempunyai efek signifikan, tetapi mudharatnya malah lebih signifikan. Toh masyarakat bisa bermanuver dengan cara lain, seperti menggunakan VPN dan atau menggunakan medsos lainnya. 

Saat ini medsos, whatsapp dan sejenisnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bukan hanya untuk bersosialita, tetapi untuk menunjang aktivitas kerja dan aktivitas perekonomian.

[Oleh: Tulus Abadi. Penulis adalah Ketua Pengurus Harian YLKI]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

PERLU DIAUDIT : KEKAYAAN PARA MANTAN PRESIDEN, WAPRES, MENTERI, DIRUT BUMN

Published

on

Kebijakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian dan keuangan akibat krisis moneter 1998, sangat rentan untuk dikorupsi.

SAMBIL merenungkan makna kemerdekaan Indonesia yang ke-74, pantas juga kita diskusikan sangkaan negatif terhadap para mantan presiden, wapres, menteri, dan para pejabat tinggi lainnya. Yaitu, kecurigaan terhadap harta kekayaan mereka. Ada baiknya sangkaan negatif itu segera dilenyapkan.

Untuk menghilangkan kecurigaan itu, tampaknya perlu diusulkan agar kekayaan para mantan pejabat tinggi diaudit. Deperiksa, diselidiki secara detail. Dengan langkah audit ini, para mantan pejabat tinggi tidak lagi menjadi sasaran kecurigaan dan gosip.

Sebagai contoh, semua rekening bank mereka dan sanak keluarga mereka diperiksa. Semua tansaksi diteliti dan ditelusuri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bersama-sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK bisa mengungkap semua transaksi.

Bisa dipastikan publik sangat mendukung. Dan para mantan pejabat pun pasti lega. Karena mereka bisa menunjukkan integritas dan nama baik mereka. Audit dan pemeriksaan kakayaan itu akan membersihkan para mantan pejabat negara dari sangkaan negatif publik.

Begitu pula dengan para mantan menteri, pejabat setingkat menteri, dirut BUMN, dlsb.

Setelah audit menyatakan mereka bersih, maka tim penyelidik khusus (TPK) bisa mengumumkan kepada publik bahwa kekayaan para mantan pejabat tinggi negara, tidak perlu diragukan. Rekening mereka dan sanak keluarga mereka sudah periksa. Terbukti bersih dari transaksi yang mencurigakan. Dengan begini, masyarakat tahu bahwa orang-orang yang disangsikan harta kekayaannya ternyata tidak bersalah.

Mengapa audit ini perlu dilakukan?

Kebijakan pemerintah untuk memulihkan perekonomian dan keuangan akibat krisis moneter 1998, sangat rentan untuk dikorupsi. Salah satunya adalah proses reformasi dan penyelamatan sektor perbankan. Waktu itu, banyak bank yang terancam gulung tikar. Negara mengambil tindakan untuk menertibakan sistem perbankan dan menolong bank-bank yang sedang kolaps.

Masa-masa pemerintahan para presiden yang silih berganti setelah kejatuhan Pak Harto, adalah periode yang sangat labil. Sangat banyak peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Sebagai contoh adalah kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri ketika menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). BLBI dikeluarkan untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan uang (likuiditas) menyusul krisis moneter 1997-1998 itu. Untuk memantau BLBI, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) beberapa bulan sebelum pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998

Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 Tahun 2002 yang diteken Megawati berakibat fatal, kata mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie. “SKL sangat berbahaya dan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Akan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar,” kata Kwik saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi BLBI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

Kwik bersaksi untuk terdakwa eks-Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung, yang kemudian dihukum 15 tahun penjara. Namun, anehnya, Syafruddin Temenggung akhirnya dinyatakan bebas oleh MA setelah menerima permohonan kasasi dari terpidana. Tetapi, Syafruddin tetap disebut melakukan korupsi. KPK mendakwa Syafruddin telah merugikan negara Rp 4.58 triliun lewat penerbitan SKL.

Kwik, sebagai menteri yang berintegritas di kabinet Megawati, tiga kali menentang penerbitan Inpres 8/2002. Tapi, kata Kwik, akhirnya dia dikalahkan oleh suara para menteri lain yaitu Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti, Menteri Keuangan Boediono (yang kemudian menjadi wapres di era SBY), Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan Jaksa Agung MA Rahman.

Kwik, tampaknya, punya firasat yang kuat tentang kemungkinan peluang korupsi di balik SKL untuk para obligor BLBI. Sebab, SKL dapat saja diterbitkan untuk obligor (penerima BLBI) yang pura-pura kooperatif tetapi sebetulnya mereka penipu. Audit BPK menemukan 95% dana BLBI atau sekitar 144 triliun sulit dipertanggungjawabkan.

Ternyata, dalam penyelidikan ulang kasus BLBI, pihak KPK bisa membuktikan korupsi sebesar 4.5 triliun rupiah. Kwik Kian Gie benar.

Sekarang ini, publik masih ingin mengetahui secara tuntas dan transparan apakah Inpres 8/2002 itu memberikan keuntungan pribadi atau tidak kepada para pejabat tinggi waktu itu. Khususnya kepada para menteri yang “mengeroyok” Kwik di sidang kabinet. Atau, apakah Syafruddin Temenggung sendirian yang mengantungi korupsi BLBI sebesar 4.5 triliun itu?

Kelihatannya, kecil kemungkinan Syafruddin menggarap sendirian uang BLBI sebanyak 4.5 triliun. Sangat tidak mungkin.

Jika demikian, apakah para pejabat tinggi yang disebut-sebut mendukung penerbitan Inpres 8/2002 patut disangka ikut menikmati korupsi BLBI? Kita berharap KPK akan terus menggiring kasus ini ke sana. Jelas sekali ada suasana yang sangat “menggairahkan” di sekitar penerbitan Inpres 8/2002 tsb.

Lantas, bagaimana dengan posisi Presiden Megawati di pusaran kasus korupsi BLBI? Wallahu a’lam. Yang pasti, kita menghendaki agar Bu Mega dinyatakan bebas dari “virus BLBI”. Yakni, dinyatakan tidak terlibat penyelewenangan dana BLBI yang dikucurkan kepada bank-bank swasta yang mengalami masalah waktu itu.

Dalam rangka menyatakan bebas “virus BLBI” itulah kita mendorong agar Bu Megawati melakukan pemeriksaan sukarela di KPK. Pemeriksaan di KPK itu termasuklah meneliti dengan cermat semua rekening atas nama Bu Mega dan sanak keluarga dekat beliau. Dengan begini, akan bisa dipastikan Bu Mega tidak tersangkut.

Sekali lagi, ini penting dilakukan agar sangkaan-sangkaan negatif terhadap Bu Mega terkait kasus korupsi BLBI, bisa dituntaskan. Langkah ini akan memberikan kebaikan kepada Bu Mega sendiri. Adik beliau, Ibu Rachmawati, termasuk yang meminta agar KPK memeriksa Bu Mega. Kalau penyelidikan dilaksanakan, maka semua kekayaan finansial beliau bisa dipastikan statusnya.

Dalam skandal BLBI, juga perlu diperiksa jejak transaksi keuangan mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-jakti, mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi, dan mantan Jaksa Agung MA Rachman.

Tidak hanya Megawati dan para pejabat di era beliau yang perlu diteliti sejarah keuangan mereka. Rakyat juga ingin agar mantan Presiden SBY pun merelakan diri untuk diperiksa semua rekening bank pribadi beliau dan seluruh sanak keluarga. Ini sangat baik dilakukan agar keterkaitan nama Pak SBY dengan skandal Bank Century (BC) bisa diselesaikan tuntas untuk selamanya. Sehingga, tidak perlu ada lagi keraguan terhadap kekayaan finansial dan kekayaan aset beliau.

Dalam kasus korupsi BC, Robert Tantular (RT) terbukti di pengadilan sebagai pihak yang mencuri dana talangan BC sebesar ratusan miliar rupiah. RT sendiri menegaskan bahwa dia tidak tahu ke mana dana FPJP (fasilitas pinjaman jangka pendek) sebanyak 6.7 triliun itu mengalir.

Seperti dikutip koran online Kompas-com edisi 24 April 2014, RT meminta agar dana talangan itu diusut tuntas.

“Rp 6,7 triliunnya ke mana dong? Ini yang enggak pernah dibuka,” ujar Robert saat bersaksi di sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 24/4/2014.

Yang juga perlu diselidiki adalah kekayaan mantan Wapres Boediono. Sebab, beliau menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) ketika terjadi skandal Bank Century.

Dengan cara audit transparan itulah kita, mungkin, bisa melepaskan diri dari bayang-bayang skandal BLBI dan Bank Century. Untuk selamanyna. Ini tidak bisa dianggap remeh. Rakyat akan mengenang mereka semua dengan memori yang buruk kalau tidak ada penelitian tuntas yang mengukuhkan nama baik mereka.

[Oleh: Asyari Usman. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

PARA PELAKU SEJARAH : MARSEKAL HADI, JENDERAL ANDIKA, DAN ENZO

Published

on

KSAD Jenderal, Andika Perkasa saat mengadakan konferensi pers.

SUNGGUH di luar dugaan semua orang. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAD Jenderal Andika Perkasa mengambil kebijakan yang tak disangka-sangka. Istilah lainnya, “out of the box”. Alias, tidak mengikuti serbuan opini, komentar, dan masukan yang menyesatkan terkait prahara yang melanda taruna akademi militer (akmil), Enzo Zenz Allie.

Di tengah hujatan para buzzer pembenci Enzo, Panglima TNI dan KSAD memutuskan untuk mempertahankan Enzo sebagai taruna akmil. Enzo dibenci hanya gara-gara dugaan bahwa Enzo memiliki bendera tauhid. Kehadirannya di akmil disebut sebagai kecolongan, ancaman terhadap NKRI, ancaman terhadap Pancasila, dlsb.

Tetpi, Marsekal Hadi dan Jenderal Andika bukan tipe pemimpin yang cepat terpengaruh oleh hembusan angin. Apalagi cuma angin kebencian yang tak berdasar (baseless hatred). Kalau dilihat dalam “slow motion”, kedua petinggi TNI ini tampak seperti melawan arus. Dan, memang, mereka melawan arus. Yaitu, arus yang datang dari pusat sistem kebencian terhadap Islam.

What? Ada pusat sistem kebencian terhadap Islam?

Yes, it’s whiter than white. Lebih dari putih. Jelas kok itu. Kalau bukan karena bendera tauhid, tentu caci-maki, hujatan, labelisasi, prediksi negatif, dll, tidak seriuh yang dialami oleh Enzo. Lihat saja. Begitu banyak orang-orang yang merasa dirinya sangat pancasilais, langsung berkomentar penuh horor. Seolah Enzo akan menghancurkan TNI, menghancurkan Pancasila. Seolah Enzo akan menjadi panglima perang Hizbut Tahrir.

Begitulah cara kerja pusat sistem kebencian terhadap Islam. Di mana markasnya? Ada di mana-mana. Ada di benak setiap orang yang dengki terhadap Islam dan umat Islam. Mereka itu bisa siapa saja. Bahkan, uniknya, untuk Indonesia, mereka yang dengki itu adalah orang Islam sendiri.

Tak masuk akal? Memang tak masuk akal. Tapi, begitulah cara kerja pusat sistem kebencian terhadap Islam.

Sistem itu kuat dan sudah menggurita. Apa alasannya? Sangat sederhana. Mereka tak rela umat Islam menjadi kuat secara politis dalam menjaga NKRI dan kebinekaan. Mereka lebih senang melihat umat Islam terus-menerus diaosiasikan dengan terorisme, radikalisme, dlsb. Dengan semua label-label yang sengaja dibingkai sebagai momok yang menakutkan.

Enzo adalah amunisi baru bagi mereka. Enzo mereka presentasikan seperti RPG (rocket-propelled grenade). Granat berpeluncur roket yang siap menghancurkan sasaran. Mungkin juga ada yang menggambarkan Enzo sebagai bom waktu.

Alhamdulillah, Marsekal Hadi dan Jenderal Andika tidak sepicik para pembenci Enzo yang notabene pembenci Islam. Mereka berdua berani mengambil risiko berseberangan dengan para pembenci.

Mereka berdua menunjukkan bahwa hal-ihwal ke-TNI-an adalah domain mereka. Mereka tahu apa yang harus dilakukan oleh TNI dan bagaimana cara melakukannya.

Tindakan kedua petinggi TNI itu terasa di luar logika hankam. Tetapi, beliau berdua ini tentu memiliki “the sixth sense”. Marsekal Hadi dan Jenderal Andika menggunakan “indera keenam”. Ada “bacaan lain” mereka tentang situasi Indonesia.

Kalau dipikir-pikir, dengan segala macam komentar berkolesterol tinggi yang dilontarkan oleh para pembenci, yang banyak diantaranya adalah para intelektual, pastilah kedua petinggi TNI itu akan mengambil tindakan “riskless” (tak berisiko). Yaitu, memecat Enzo. Inilah tindakan yang paling aman bagi Pak Hadi dan Pak Andika kalau referensinya adalah hujatan para pembenci.

Tetapi, Panglima dan KSAD lebih memilih jalan historikal. Mereka lebih arif dari Pak Mahfud MD. Mereka, tanpa sengaja, memutuskan untuk menggoreskan nama mereka di lembaran sejarah cemerlang TNI. Marsekal Hadi dan Jenderal Andika lebih suka menjadi pelaku sejarah.

Boleh jadi beliau berdua teringat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pak Dirman sangat kental ketauhidannya tetapi sangat kental juga nasionalismenya.

[Oleh: Asyari Usman. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

SETELAH KASAD TEGAS, MALU GAK YA MAHFUD ITU?

Published

on

Jenderal TNI, Andika Perkasa.

KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan: TNI AD memutuskan untuk mempertahankan Taruna Akademi Militer (Akmil) keturunan Indonesia-Prancis, Enzo Zenz Allie (antaranews.com). Pernyataan ini harusnya membuat malu pasukan clometan ( gank asal ngoceh ) yang menuding semaunya.

Sayang, alih-alih merasa malu, orang-orang itu justru berkelit dengan sejuta alasan. Hadeeeeh…

“Kami AD (Angkatan Darat) memutuskan untuk mempertahankan Enzo Zenz Allie dan semua taruna Akademi Militer yang kami terima,” kata KSAD saat jumpa pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Rabu.

Orang nomer satu di Angkatan Darat itu menegaskan pihaknya sudah melakukan pengukuran terkait indeks moderasi bernegara Enzo Zenz Allie. Hasilnya, Enzo memiliki indeks moderasi bernegara yang cukup baik.

Sampai sini, kita paham kan? Sampai di sini, Mahfud dan kaum clometan paham juga kan?

Atau terserah aja deh dengan pandangan Mahfud. Silahkan melahirkan jurus lain. Gunakan hak kalian untuk kembali asal ngoceh?. Biar ngetop?

Nah, ini logika atau nalar kita dalam kondisi sehat. Begini: Katakanlah Enzo itu benar terpapar, khususnya bagi Mahfud, hendaknya ia justru membuat jurus sakti untuk menyadarkan anak muda itu. Bukan jurus mabok, apalagi langsung menuding TNI telah kecolongan.

Tugas dia sebagai anggota Dewan pengarah BPIP (Badan Pembinaan Idiologi Pancasila), adalah meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpegang teguh pada Pancasila. Nah, ini ada anak muda, cerdas lahir-batin (teruji dari tes yang dilakukan TNI), dituding oleh Mahfud dan kaum clometan terpapar paham anti Pancasila. Sadarkan dong, jaga dong, dampingin dong. Jangan dihajar dengan cara gak karuan.

Ingat kisah Abu Sofyan, Khalid bin Walid, atau Umar bin Khatab di zaman Rasulallah? Mereka jelas musuh Islam, tapi apa yang dilakulan Nabi Muhammad? Didekati dengan cara yang indah. Maka, ketiganya menjadi pejuang-pejuang Islam terkemuka. Itu baru kerja seorang pengarah dan pembina jempolan.

Ya, Mahfud dan kaum clometan pasti jauh jika disejajarkan dengan akhlak rasul. Tetapi, paling tidak, dia hendaknya ingat kisah itu.

Atau kita balik. Apakah Mahfud marah atau tidak, jika ada orang yang berpendapat: “Jangan-jangan Gus Dur lah yang dulu kecolongan ketika menunjuknya menjadi Menteri Pertahanan!”
Lho, kenapa?

Secara logika, Mahfud tidak memiliki latar belakang orang pertahanan. Bukan juga orang yang sering jadi nara sumber sekitar itu. Tiba-tiba, ditunjuk sebagai Menhan. Gawat gak pertahanan kita?

Atau, marah gak Mahfud kalau kita ingatkan soal baju putih yang sudah ia jahit untuk siap-siap jadi Cawapres? Sudah menunggu disatu tempat, eeee… yang diumumkan jadi Cawapres malah orang lain?

Anehnya, untuk kedua kasus ini dia tidak merasa kecolongan. Untuk kedua kasus ini, dia terkesan menikmati dan mudah-mudahan saya keliru. Atau juga, apa ada yang sedang diharapkan ? Entahlah…

Kembali ke Enzo. Saya sekadar mengingatkan, Enzo itu anak yatim. Saya tidak ingin berceramah, saya bukan ustadz. Siapa saja yang mendzalimi anak yatim, berat hukumannya.

Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memuliakan anak yatim, maka Allah SWT akan limpahkan rahmat dan rezekinya untuk mereka yang menyayangi anak yatim. Lain halnya dengan menyakiti anak yatim. Menyakiti anak yatim tidak dianjurkan dalam Islam, bahkan mendapat kemurkaan dari Allah SWT. Karena anak yatim merupakan titipan yang diberikan Allah SWT, untuk dilindungi.

Sebagaimana dalam Quran Surat Dhuha ayat 9, dikatakan, “Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.”

Nah, kembali ke penegasan Jendral Andika. Harusnya kasus Enzo sudah berhenti. Mahfud dan kaum clometan seharusnya juga sudah berhenti sambil menanggung malu. Tapi, ya terserah aja pada mereka deh. Yang pasti, insyaa Allah, ke depan TNI akan punya calon pemimpin yang sholeh, cerdas, dan ganteng banget.

Ayooo Enzo, maju terus nak!

[Oleh: M. Nigara. adalah Wartawan Senior Indonesia.]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending