Connect with us

OPINI

Pembelokiran Media Sosial Pemberangusan Suara Publik dan Merugikan Konsumen

Published

on

SETELAH tiga hari pemerintah memblokir media sosial dan whatsapp, ada beberapa poin yang harus kita kritisi, yakni:

1. Pemerintah tidak bisa melakukan secara gegabah dan sembrono. Janganlah ingin menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum. Janganlah ingin menangkap seekor tikus tetapi dengan cara membakar lumbung padinya. Bagaimanapun pemblokiran itu melanggar hak hak publik yang paling mendasar yakni mendapatkan informasi bahkan merugikan secara ekonomi. Pemblokiran itu secara sektoral melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya, dan secara general melanggar UUD 1945.

2. Pemerintah seharusnya tidak melakukan pemblokiran tanpa paramater dan kriteria yang jelas. Ke depan, janganlah pemblokiran ini menjadi preseden buruk pemberangusan suara publik yang dijamin oleh konstitusi. Tidak bisa “dikit dikit blokir”. Pemblokiran hanya bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur;

3. Pemerintah harus mampu menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas pemblokiran tersebut. Jangan sampai pemblokiran tidak mempunyai efek signifikan, tetapi mudharatnya malah lebih signifikan. Toh masyarakat bisa bermanuver dengan cara lain, seperti menggunakan VPN dan atau menggunakan medsos lainnya. 

Saat ini medsos, whatsapp dan sejenisnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bukan hanya untuk bersosialita, tetapi untuk menunjang aktivitas kerja dan aktivitas perekonomian.

[Oleh: Tulus Abadi. Penulis adalah Ketua Pengurus Harian YLKI]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAKARTA

STOP REKLAMASI, ANIES AKAN TERUS DIBURU

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

SETIAP daerah ada mafianya. Ini seolah sudah jadi hukum sosial. Karena terjadi di semua tempat dan di setiap waktu. Mafia ini biasanya melibatkan tiga pihak: pengusaha, birokrat dan legislator.

Kalau mafia jabatan, itu kecil. Uang recehan. Lihat kasus Romahurmuziy, paling 300 juta-an. Juga uang yang disita di laci Menag. Uang kecil. Cuma melibatkan “kementerian Agama” jadi heboh.

Sebesar-besarnya uang suap jabatan, tetap itu recehan. Tak ada apa-apanya dibanding mafia proyek. Baik proyek yang melibatkan APBN/APBD atau proyek swasta. Tapi korupsi, meski kecil, tetaplah korupsi. Harus ditindak.

Jakarta misalnya, APBD-nya di atas 70 triliun. Perputaran uang di Jakarta sekitar 60 persen dari yang ada di seluruh Indonesia. Siapa yang tak ngiler? Prof. Dr. Komarudin Hidayat sampai bilang: jangan jadi ayam yang mati di lumbung padi. Jakarta ini lumbung padi.

Di Jakarta ada reklamasi. Ini proyek raksasa. Bukan puluhan milyar lagi, tapi ratusan triliunan. Pasti melibatkan para raksasa. Mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Fee-nya gede. Gede banget.

17 pulau akan dibuat. Baru empat pulau (tepatnya kawasan pantai) yang dibuat. Masih 13 pulau lagi. Tapi Anies stop. 13 pulau tak bisa lagi dibuat. Empat pulau yang 100 persen dikuasai pengembang? Anies segel. Anies hadir dan pimpin penyegelan itu. Ini nekat namanya. Gubernur baru yang cari perkara.

Seorang menteri marah-marah. Meskipun akhirnya kendor juga setelah tahu itu salah. Sejumlah pejabat yang di pundaknya ada beberapa gambar bintang duduk bersama. Bagaimana menghadapi gubernur baru ini. Pengusaha coba nego, tapi ditolak. Pintu belakang ditutup.

Bagaimana nasib empat pulau reklamasi yang di atasnya sudah ada sekitar 1000 bangunan rumah? Pertama, apakah pulau reklamasi dikeruk kembali dan akan dijadikan laut lagi? Berapa butuh biaya? Dan anggarannya dari mana? Kalau opsi ini yang dipilih, selain akan keluar biaya besar, juga akan membuat kapok para pengusaha untuk bekerjasama dengan pemerintah. Sebab, tak ada kepastian hukum.

Dasar reklamasi ada. Yaitu Kepres no 52 tahun 1995. Keluar juga Perda no 8 tahun 1995. Atas dasar peraturan itu, tahun 1997 Pemprov DKI melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan reklamasi dengan imbalan 35 persen.

Setelah jadi, 100 persen pulau reklamasi itu dikuasai pengembang. Oleh pengembang dijadikan kawasan tertutup. Warga dan media tak bisa masuk. Ini jelas pelanggaran. Makanya, Anies segel. 13 pulau yang rencananya akan dibuat, Anies stop. Banyak pelanggaran hukum disitu jadi celah gubernur untuk menghentikan reklamasi. Dan, betul-betul berhenti.

Kedua, apakah seribu bangunan rumah itu dihancurkan karena belum ada IMB-nya? Perlu dipahami bahwa pengembang sesuai aturan yang ada punya hak 35 persen dari pulau yang mereka bangun. 65 persen yang semula juga dikuasai pengembang diambil oleh Pemprov. Inipun sesuai aturan yang berlaku. Maka, menghancurkan 1000 bangunan rumah hanya karena belum ada IMB-nya bukan solusi terbaik. Sebuah tindakan emosional.

Ketiga, apakah akan manfaatkan empat kawasan pantai yang sudah dibuat? Ada PP no 36 tahun 2005 pasal 18 ayat 4 yang menjelaskan bahwa kawasan yang belum memiliki RTRW dan RDTR, pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara. Dari PP inilah maka terbit Pergub no 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (RPK). Pergub ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang di lahan hasil reklamasi.

Pulau C dan D sudah ada di RTRW DKI. Dan saat ini RDTR dalam proses revisi. Tak ada RTRW saja Pemprov boleh kasih ijin membangun, apalagi sudah ada RTRW-nya. Dan RDTR-nya juga bentar lagi jadi. So, tak ada masalah. Itu kalau orang paham hukum. Kalau gak paham? Kasih tahu, agar paham. Jangan ajak berdebat.

Berdasarkan Pergub no 206 tahun 2016 yang sudah ada, Anies setujui pengajuan IMB oleh pengembang agar 1000 rumah itu jadi legal. Toh itu memang hak pengembang karena dibangun di atas lahan lima persen dari 35 persen yang jadi bagian jatah dan hak pengembang . 65 persen lahan milik Pemprov DKI, Anies tunjuk Jakpro, BUMD milik Pemprov, untuk membangun sarana bagi kepentingan umum.

Lalu, apa yang salah? Jangan pula Pemprov dzalim sama pengembang. Main ambil dan hancurkan saja. Main hajar terus. Itu mah bukan menegakkan hukum, tapi dendam.

Kalau itu dilakukan untuk pencitraan, bagus. Akan muncul image gubernur pemberani. Buktinya? Dia gusur dan hancurkan 1000 rumah yang dibangun pengembang. Hebat! Bukan hebat itu. Tapi ngawur!

Belakangan ini ada anggapan kalau kepala daerah marah-marah, maki-maki pegawai, gebrak meja dan gusur rumah, dibilang hebat. Sehingga, ada sejumlah kepala daerah kemudian marah-marah dan gebrak meja. Disengaja. Kemudian dishoot, lalu diviralkan. Untuk apa? Agar rakyat tahu bahwa kepala-kepala daerah itu hebat. Bukan hebat. Tapi ngawur! Ini pencitraan kelas kambing.

Sampai disini anda paham pokok masalahnya. Harus jernih melihat sesuatu. Tapi, kenapa ada yang terus menyerang Anies? Dan terbitnya IMB dianggap sebagai bentuk ingkar janji dan bahkan penghianatan kepada bangsa? Itu karena mereka tak tahu pokok masalah. Atau mereka punya masalah dengan Anies. IMB jadi peluang dan pintu masuk untuk menyerang Anies.

Sekarang IMB yang disoal. Setelah ini berhenti? Tak akan! Akan ada saja masalah yang terus dipersoalkan. Apa aja, yang penting bisa dijadikan masalah. Siapa mereka?

Pertama, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pulau reklamasi. Kedua, pihak-pihak yang selama ini terganggu kepentingannya oleh kebijakan Anies. Baik terkait urusan bisnis (diluar reklamasi) maupun politik. Ketiga, pihak-pihak yang berminat jadi rival Anies di 2024. Maksudnya nyapres? Kira-kira begitu.

Ketiga kelompok di atas bisa diidentifikasi melalui sejumlah partai yang bersemangat, bahkan bernafsu untuk melakukan impeachment kepada Anies. Perhatikan partainya berdasarkan tiga identifikasi kelompok di atas. Impeachment soal IMB? Gak salah? Memang, maksa banget ya… Begitulah. Sebelum ada deal, dan selama Anies terus menerus dibicarakan rakyat sebagai calon presiden yang paling potensial di tahun 2024, maka Gubernur DKI Jakarta ini akan terus diburu kesalahannya.

Suatu malam di meja makan, sekitar seminggu lalu, Sandiaga Uno bilang kepada kami: Anies Baswedan adalah satu-satunya aset rakyat yang tersisa. Pertanyaannya: apakah rakyat akan membiarkan Anies sendirian menghadapi para mafia itu?

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

SALAH URUS MENHUB, TIKET MAHAL, ASING MASUK?

Published

on

Kenaikan harga Avtur berkontribusi besar meningkatkan beban biaya operasional karena menjadi kontributor utama pembentuk biaya operasional maskapai.

TINGGINYA harga tiket maskapai menyebabkan turun pengguna pesawat, antara 10%-15%, sedangkan penumpang moda transportasi lainnya naik hanya 5%. Kenaikan tiket yang disinyalir akibat kartel di dunia penerbangan. Hal ini karena adamya dugaan praktik kartel antara dua raksasa nasional, yakni Garuda Group dan Lion Group. Sebenarnya kalau kita melihat industry penerbangan, pertumbuhanya mengalami penurunan sejak, pemerintah memgenakan tarif berbiaya murah dengan menetapkan tarif batas bawah . Padahal aturan batas bawah tiket pesawat LCC sangat bertentangan dengan pertumbuhan industri penerbangan saat itu. Kita ketahui trend pertumbuhan penumpang pada 2009-2014 naik hingga dua kali lipat. Hal ini menyebabkan pelaku usaha berinvestasi besar-besaran untuk membeli pesawat dengan cara leasing. Namun sayangnya, sejak ada batas bawah harga tiket pada tahun 2014, trend penumpang pesawat mengalami penuruanan. Lalu pertanyaanya “Bagaimana salah urus bisa terjadi ?

Sebenarnya tiket LCC pada umumnya beroperasi, dengan menawarkan harga tiket super murah, bagi penumpang yang memesan jauh-jauh hari, disaat periode sepi. Sehingga membantu maskapai menjual lebih banyak jasanya. Aturan baru yang dibuat Menteri Ignasius Jonan menhub kala itu, membuat bisnis LCC mengetat. Sementara jumlah pesawat yang dioperasikan bertambah. Akibatnya menaikkan biaya pesawat tersebut. yang pada akhirnya menyebabkan beban yang berat bagi biaya pesawat lebih. Hal ini terlihat dari terus turunnya keterisian pesawat, meski jumlah penumpang dan barang yang diangkut secara akumulatif naik terus dari 2013-2017, akan tetapi biaya sewa pesawatnya terlanjur mahal.

Jumlah penumpang pesawat turun dari 83% (2013) menjadi hanya 77,6% 2014.. Sementara keterisian kargo juga turun dari 68,5% menjadi 62,1% pada periode yang sama. Sedangkan tagihan sewa pesawat jalan terus ditengah kinerja maskapai yang kembang kempis. Karena makin sulit menarik penumpang, maka kinerja maskapai mengalami tantangan berat dan cenderung memburuk. Saat ini ada dua tantangan kedepannya yang akan membuat maskapai semakin kesulitan yaitu : kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) dan depresiasi rupiah. Kenaikan harga Avtur berkontribusi besar meningkatkan beban biaya operasional karena menjadi kontributor utama pembentuk biaya operasional maskapai.Sedangkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan harga avtur yang naik signifikan pada 2018 memberikan tekanan besar tidak hanya pada seluruh operator maskapai di Indonesia. Harga avtur secara rata-rata naik 32,8% dari sekitar US$64/barel pada tahun 2017, menjadi US$85/barel pada tahun 2018.

Effek Kenaikan harga avtur setiap 1 sen dolar AS akan menambah beban sekitar US$4,7 juta sepanjang tahun. Karena biaya avtur berkontribusi 30%-35% terhadap biaya operasional maskapai. Sedangkan biaya sewa pesawat berada di posisi kedua sekitar 20%-25%, setelah itu baru biaya perbaikan pesawat berkontribusi 10%-15%. Sementara biaya SDM hanya sebesar 10%. Besarnya kenaikan biaya avtur dalam membebani kinerja maskapai, bisa dianalisis dari membandingkan biaya avtur dengan penumpang yang diangkut. Jika beban BBM cenderung ditekan, maka kapasitas penumpang akan naik.
Garuda, Lion,dengan Airasia, sepakat menaikkan tarif tiketnya, mengikuti tingginya harga avtur dan depresiasi rupiah, Sedangkan pemerintah menentangnya. Bukan-nya menurunkan atau memberikan subsidi harga avtur di bandara Indonesia yang lebih mahal 30% dari harga avtur International Air Transport Association (IATA), malah kita memilih mengenakan tarif batas atas untuk tiket pesawat.

Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah yang terjadi saat ini, akibat salah urus oleh Mentri perhubungan atas penetapan regulasi LCC.yang menetapkan batas bawah. Hal ini menyebabkan bencana yang menimpa maskapai Lion Air dan Garuda yaitu dugaan kartel atas harga tiket, dan diancam dengan masuknya pemain asing. Kalau sudah begini nasib maskapai Nasional, ibarat perusuh 22 Mei lalu, yang sudah jatuh, dipukulin dan diinjak-injak pula, sangat menyedihkan.

[Oleh: Helmi adam. Penulis adalah Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

DeepFake Video AI : Ada Video Porno Politisi Vocal, Jangan Kaget, Kenapa?

Published

on

Munculnya deepfake di media social, adalah serangkaian masalah demokrasi yang akan memiliki konsekuensi nyata di sekitar konsep kebebasan berbicara.

DALAM dunia AI (artificial Intelegence atau Kecerdasan Buatan), sulit sekali mmebedakan antara yang asli dan palsu. Sehingga orang sering bertanya dalam hati “Apakah video itu nyata, atau apakah itu asli atawa palsu ?” Kata deepfake sendiri sudah ada beberapa tahun lalu, akan tetapi deepfake yang merupakan kombinasi dari i AI dengan menggunakan jaringan saraf – untuk memalsukan baru sekarng ini terlihat jelas. Akibat teknologi ini di gunakan untuk kepentingan memanipulasi video agar terlihat asli, sangatlah besar dan mengkhawatirkan.

Beberapa minggu lalu, kita telah melihat contoh bagimana tokoh seperti mark zukenberg dan Nency Pelosi di bautkan video deepfakenya. Mark Zuckerberg yang tampaknya berbicara tentang dominasi dunia. Lalu Ketua Parlemen AS, Nancy Pelosi, sedang menracau dalam pidatonya di parlemen ( sebenarnya video yang digunakan belum canggih betul dan masih dapa dikenali sebagi yang fakes atau”pemalsuan”).mHal inilah justru, membuat konggres AS mulai khawatir, terutama mengingat pemilu 2020 mendatang. Oleh karena itu dalam minggu ini, Komite Intelijen House mengadakan dengar pendapat tentang deepfake.

Munculnya deepfake di media social, adalah serangkaian masalah demokrasi yang akan memiliki konsekuensi nyata di sekitar konsep kebebasan berbicara. Oleh karena anggota parlemen AS menyadari akan sangat berbahaya untuk memanipulasi kebenaran, ketika keputusan politik penting yang sedang di bahas diahncurkan olaeh deepfakes. Video deepfake yang viral tidak hanya merusak kredibilitas orang-orang berpengaruh seperti politisi, merek, dan selebritas, akan tetapi dapat berpotensi membahayakan masyarakat kita dengan memengaruhi keputusna politik, harga saham, atau upaya kebijakan global. Walupun pun beberapa orang yang menciptakannya hanyalah untuk kesenangan, dan humor semata. Padahal teknologi deepfake berakibat buruk terhadap iklim demokrasi, dan menimbulkan kerusakkan yang luar biasa. Oleh karena itu tiadk biasa diangap main-main, karena sudah menyangkut kejahatan dan manipulatif.

Apalagi saat ini, teknologi deepfake akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan daya rusak semakin besar terhadap demokrasi di Indonesia. Karena kita semakin sulit untuk mengetahui, apa yang benar benar tejadi, selain itu akan berdampak korosif. Penting untuk diingat, bahwa semakin mudah untuk mengembangkan deepfakes maka semakin tak terkendalikannya demokrasi yang akan melahirkan democrazy. Ancaman berita palsu lebih tinggi karena tampaknya siapa pun sekarang dapat memiliki kemampuan untuk meletakkan kata-kata di mulut orang lain.

Jadi apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk memerangi deepfake? Nah, salah satu caranya adalah menunda jaringan sosial untuk mengevaluasi video yang akan ditayangkan. Dengan memanfaatkan dan menggunakan AI / ML canggih sebelum video itu beredar. Cara otentikasi tersebut sedang dikembangkan secara teknologi, dan membutuhkan investasi sangat besar. Sementara industry seperti silicon valley butuh dana yang tidak sedikit untuk hal tersebut sehingga proyek ini agak tersendat sendat.

Di Indonesia saat ini sedang dalam keadaan genting. Karena terpecahnya dua kubu yang saling bersebrangan, kemungkinan nanti ada, video pembusukkan terhadap politisi politis vocal, sangat di mungkinkan terjadi. Jadi jangan kaget kalau nanti, ada video deepfake, Fahri Hamzah, Fadli Zon, Rocky Gerung bahkan sampai Prabowo maupun Jokowi yang sempurna, dan sulit dibedakan keasliannya dalam adegan porno, atau bicara ngawur. Karena pasti bukan kerjaan orang awam, pasti kerjaan orang yang memiliki sumber daya yang tinggi.

[Oleh: Helmi Adam. Penulis adalah Direktur Syafaat Indonesia]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending