Connect with us

HUKUM

Pemerintah akan Bersikap Tegas dan Melakukan Proses Hukum

Published

on

Menko Polhukam, Moh. Mahfud MD. (Foto : Instagram @mohmahfudmd)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kamis (8/10) malam, di Jakarta, menyampaikan pernyataan pemerintah merespons perkembangan situasi politik dan keamanan terkini pasca-pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah pada Oktober 2020 yang lalu.

“Saya mewakili keseluruhan pemerintah melalui Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, malam ini akan menyampaikan pernyataan pemerintah terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca-pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu,” kata Mahfud MD, Kamis (8/10/2020) malam.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara  Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.



Berikut pernyataan lengkap pemerintah tersebut:

Selamat malam,
Mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah, maka demi ketertiban dan kemanan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Satu, Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas Pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya.

Kedua, Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Ketiga, Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah, tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan.

Keempat, Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Kelima, Untuk itu, demi ketertiban dan keamanan maka Pemerintah akan bersikap tegas atas aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat.

Keenam, Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas Undang-Undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai konstitusi yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada, sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi.

Ketujuh, Sekali lagi, Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. (skt)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Kejagung Tangkap Buronan Ke-98 di Kawasan Tebet Jaksel

Published

on

Kejaksaan Agung RI bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menangkap Elissa Gunawan, buronan terpidana kasus narkotika. (Foto: bharian.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan Agung RI bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menangkap Elissa Gunawan, buronan terpidana kasus narkotika. Elissa menjadi buronan ke-98 yang berhasil ditangkap Tim Tabur Kejaksaan RI di tahun 2020.

Terpidana masuk dalam buronan atau Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10/2020).

Elissa ditangkap tanpa perlawanan di Puri Casablanca Apartement Tower Bougenville Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2020)sekitar pukul 19.30 WIB.



Hari mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 599 K/PID.SUS/2013 tanggal 25 Mei 2013, Elissa Gunawan merupakan terpidana dalam perkara Tindak Pidana Narkotika (menerima Narkotika golongan I) yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dengan amar putusan dihukum pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar RP1 miliar, subsidiair 6 bulan kurungan.

Selanjutnya terpidana dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi DkI Jakarta guna diserahkan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk segera dimasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Pondok Bambu Jakarta Timur.

Dalam kesempatan itu, Hari menjelaskan bahwa program Tangkap Buronan (Tabur) digulirkan oleh bidang Intelijen Kejaksaan RI untuk memburu buronan pelaku kejahatan baik yang masuk DPO Kejaksaan maupun instansi penegak hukum lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Melalui program ini, kami menyampaikan pesan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan,” tegas Hari. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kejaksaan Agung Periksa Lagi Sebelas Saksi Kasus Jiwasraya

Published

on

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyon. (Foto : Instagram @antarafotocom)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 11 orang saksi terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (persero).

“Ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-33/F.2/Fd.1 /12/2019 tanggal 27 Desember 2019 maupun pemeriksaan saksi perkara dengan tersangka korporasi dan tersangka pribadi (Pieter Rasiman),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2020).

Saksi yang diperiksa diantaranya, saksi untuk Tersangka Korporasi PT. Corfina Capital, Susanti Hidayat selaku Direktur PT. Kariangau Industri Sejahtera. Kemudian saksi untuk Tersangka Korporasi PT. Maybank Asset Management, Yuriko Wunas selaku Compliance Risk Management PT. Maybank Asset Management.



Selanjutnya saksi untuk Tersangka Korporasi PT GAP CAPITAL, Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT. Trada Alam Minera dan Benny Tjokrosaputro selaku Komisaris PT. Hanson Internasional.

Kemudian saksi untuk Penyidikan PT. Asuransi Jiwasraya (penyidikan awal), Daniel Halim selaku Direktur PT. Wanaartha Life.

Selanjutnya saksi- saksi untuk Tersangka Piter Rasiman yakni, Faizal Satria Gumay selaku Kepala Divisi Investasi PT. Asuransi Jiwasraya, Mohammad Romy selaku Kepala Bagian Pengembangan Dana PT. Asuransi Jiwasraya, Rosita selaku Agent PT. Etrading Sekuritas / PT Mirae Asset Sekuritas, Djonny Wiguna selaku Mantan Komisaris Utama PT. Asuransi Jiwasraya, Lusiana selaku Mantan Kepala Bagian Pengembangan Dana PT. Asuransi Jiwasraya dan Agustin Widhiatuti selaku Pjs. Kepala Devisi Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya ;

Pemeriksaan 11 orang saksi dianggap perlu untuk mengungkap sejauh mana peran para saksi dalam menjalankan perusahaannya, dan kaitannya dengan jual beli saham dari pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terjadi di Bursa Efek Indonesia.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid- 19.

Pemeriksaan dilakukan dengan tetap memperhatikan jarak aman. Penyidik pun menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Para saksi pun wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Kejagung Tanggapi soal Makan Siang Tersangka Penghapusan Red Notice

Published

on

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono. (Foto: kejaksaan.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menanggapi terkait postingan pengacara TS tersangka kasus penghapusan red notice, soal pemberian makan siang di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Terkait dengan postingan tersebut, Hari membenarkan bahwa memang telah dilaksanakan pelimpahan berkas tahap kedua (II) yaitu penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dalam perkara tindak pidana korupsi gratifikasi penghapusan red notice yang melibatkan Tersangka NB, PU dan TS, Jumat (16/10/2020), sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

“Bahwa karena sampai dengan pukul 12.00 WIB serah terima tersebut belum selesai dan terjeda dengan shalat Jum’at dan waktu makan siang, maka sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kejaksaan RI. kepada para Tersangka yang diserah terimakan diberikan jatah makan siang mengingat sudah waktunya makan siang dan apalagi terhadap Tersangka dilakukan penahanan Rutan bisa dipastikan tidak akan mendapat jatah makan siang di Rutan karena posisi Tersangka sedang ada di luar Rutan,” ujar Hari dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (20/10/2020).



Ia menjelaskan, kegiatan makan siang para tersangka yang sempat difoto dan diposting dimedia sosial pengacara Tersangka TS tersebut dilakukan di ruang pemeriksaan atau ruang serah terima Tersangka di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bukan di rumah makan atau restoran.

Menurut dia, makanan yang diberikan kepada para Tersangka adalah makanan yang sesuai dengan pagu anggaran yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kebetulan pada saat itu makanan yang diberikan dipesan dari Kantin yang ada di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Bahwa pemberian jatah makan siang untuk para Tersangka adalah kewajiban aparat Kejaksaan RI. yang menerima serah terima Tersangka dan Barang Bukti yang pelaksanaannya lewat dari jam makan siang terlebih apabila Tersangka dalam status tahanan Rutan sehingga hal tersebut bukan merupakan jamuan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada para Tersangka yang notabene perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia. Dan tidak lebih karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah memperoleh predikat WBK/WBBM sehingga pelayanan publik menjadi prioritas utama,” terang Hari.

Kendati demikian, tegas Hari, terhadap beredarnya postingan dan pemberitaan yang menyudutkan Kejaksaan, akan tetap dilakukan klarifikasi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk mengecek apakah terdapat pelanggar prosedur oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan jajarannya terhadap penanganan atau perlakukan Tersangka pada saat serah terima tahap kedua (II) tersebut.

“Dengan penjelasan tersebut diatas kiranya dapat meluruskan pemberitaan yang bersumber dari postingan di media social tersebut diatas yang terkesan memberikan layanan khusus kepada para Tersangka,” kata dia.

Sebelumnya, dalam media sosialnya, Pengacara tersangka TS, Petrus Bala Pattyona menuliskan bahwa penyerahan berkas tahap 2 diselingi makan siang.

“Sejak saya menjadi pengacara tahun 1987, baru sekali ini penyerahan berkas perkara tahap 2 – istilah P.21, yaitu penyerahan berkas perkara berikut barang bukti dan tersangkanya dijamu makan siang oleh Kepala Kejaksaan, Jum’at 16/10 tepat jam 10 Para Penyidik Dittipkor Bareskrim bersama 3 Tsk…”

Postingan disertai dengan foto yang memperlihatkan suasana setelah makan siang para Tersangka NB, PU dan TS bersama pengacaranya. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017