Connect with us

FINANSIAL

Pemerintah akan Segera Bentuk Lembaga Penjamin Polis

Published

on

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) dalam menangani permasalahan pada industri asuransi tanah air.

Suahasil menuturkan pendirian LPP merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yakni pada pasal 53 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

“UU asuransi mengamanatkan pendirian dari yang namanya Lembaga Penjamin Polis. Nah ini di amanatkan dibentuk dengan UU,” katanya di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Senin (13/1/2020)



Suahasil menyebutkan dalam mendirikan Lembaga Penjamin Polis sendiri dibutuhkan pembentukan Undang-Undang sehingga perlu berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“LPP itu membutuhkan UU juga untuk pembentukannya. Jadi UU itu merupakan pekerjaan rumah yang tentu kita tahu kalau dia merupakan UU maka memerlukan koordinasi dengan DPR dalam proses persetujuannya,” jelasnya.

Sementara itu, ia mengaku saat ini pemerintah terus melakukan persiapan dalam rangka membuat desain Lembaga Penjamin Polis tersebut.

“Kita terus persiapan untuk mendesain yang namanya Lembaga Penjamin Polis asuransi tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya pada Jumat (10/1), Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah perlu mempercepat pendirian lembaga penjaminan polis menyusul permasalahan gagal bayar di Asuransi Jiwasraya.

“Itu merupakan bagian terpenting sebagai pelajaran dari kasus Asuransi Jiwasraya,” katanya.

Menurutnya selain memberikan jaminan, adanya lembaga tersebut juga akan memberikan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat kepada asuransi.

Meski berbeda dengan perbankan, namun diharapkan lembaga penjamin polis asuransi itu dapat berperan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Demikian, seperti dikutip Antara. (afh)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

FINANSIAL

Dapatkah Harga Saham Dikelola dengan Strategi Komunikasi?

Published

on

Dua faktor penting yang bisa mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga saham, faktor eksternal, dan faktor internal.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Berdasarkan referensi, setidaknya ada dua faktor penting yang bisa mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga saham, yaitu pertama, faktor eksternal, dan kedua, faktor internal.

Yang termasuk faktor internal adalah kebijakan pemerintah, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, kondisi fundamental ekonomi makro, rumor dan sentimen pasar, faktor manipulasi pasar, dan faktor kepanikan.

Sedangkan yang termasuk faktor internal adalah aksi korporasi (corporate action), dan proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Namun demikian, rumor dan sentimen pasar, dan faktor manipulasi pasar, bisa juga datang dari internal.



Nah, tentu saja semua pihak terutama pemegang saham satu emiten (perusahaan publik atau listed company) ingin agar harga sahamnya berada di posisi yang baik, dan harapannya adalah harganya selalu meningkat.

Dengan harga saham yang baik, apalagi naik terus maka akan menguntungkan bagi investor dan pemegang saham. Secara jangka pendek mendapat keuntungan dari capital gain, sedangkan jangka panjangnya adalah penerimaan deviden yang baik.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham, tentu sulit dipengaruhi oleh emiten, karena berada di luar jangkauan kekuasaannya.

Emiten Harus Memberikan Harapan

Tetapi yang faktor internal tentu bisa dikelola dengan baik dan optimal. Misalnya, aksi korporasi, dan proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Kalau ingin harga sahamnya baik, tentu saja aksi korporasinya harus memberikan harapan yang baik. Begitu juga proyeksi kinerjanya harus meyakinkan akan bisa direalisasikan.

Itu saja cukup? Menurut saya belum, karena semua emiten akan melakukan hal demikian juga. Karena itu, emiten juga perlu strategi komunikasi yang baik untuk mengelola rumor dan sentimen pasar.

Harga saham akan naik dan turun karena fluktuasi penawaran dan permintaan. Jika lebih banyak orang ingin membeli saham, harga pasarnya akan meningkat. Jika lebih banyak orang mencoba menjual saham, harganya akan turun.

Faktor rumor dan sentimen pasar (atau sentimen investor) merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga saham, karena itu perlu ada manajemen yang tepat untuk menangani masalah ini.

Masalahnya, sentimen pasar banyak dipengaruhi oleh berita. Baik itu berita positif, berita negatif, rumor (berita yang belum tentu kebenarannya), ataupun hoaks (berita bohong).

Strategi Komunikasi & Manajemen Reputasi

Mengantisipasi persoalan-persoalan di atas, tentu diperlukan suatu strategi komunikasi yang efektif dan manajemen reputasi yang bisa menjadi jembatan untuk transparansi informasi publik yang faktual material sekaligus menguntungkan bagi emiten.

Ada beberapa langkah positif yang bisa dilakukan oleh perusahaan publik yang relatif positif untuk diimplementasikan dalam strategi komunikasi, yaitu :

Pertama, banjiri media dengan berita aksi korporasi.

Ada daftar hampir 30 informasi publik (fakta material) aksi perusahaan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Artinya semua aksi perusahaan yang positif/negatif bagi perusahaan harus dilaporkan.

Semua aksi korporasi yang positif sebaiknya dibuatkan Press Release dan didistribusikan kepada berbagai media, baik media mainstream, media bisnis, maupun media khusus pasar modal.

Kedua, tanggapi rumor dengan baik.

Rumor kadang-kadang ada juga yang positif, tetapi lebih banyak yang negatifnya.

Rumor negatif harus ditanggapi secara formal dengan jalan meluruskan informasi yang faktual. Mekanismenya, bisa lewat Press Release yang dilaporkan juga ke pihak otoritas.

Ketiga, sampaikan contingency plan yang tepat.

Bisa jadi ada kebijakan pemerintah dan cuaca yang tidak kondusif untuk iklim industri. Jika hal demikian yang terjadi, sampaikan tindakan dan langkah-langkah yang akan dilakukan agar kinerjanya tetap baik secara argumentatif.

Keempat, segera klarifikasi jika ada tudingan negatif.

Jika ada tudingan negatif apalagi, hoaks atau fitnah harus segera diklarifikasi pada saat itu juga. Jangan dibiarkan begitu saja.

Harus segera diklarifikasi pada saat itu juga, agar daya rusaknya tidak meluas. jika ada tudingan negatif apalagi, hoaks atau fitnah harus segera diklarifikasi pada saat itu juga.

Undang wartawan pasar modal untuk Press Conference, dan jika sangat signifikan laporkan kepada pihak yang berwajib, sebagai bentuk keseriusan emiten.

Kelima, singkirkan berita negatif ke Google belakang.

Ini penting, hampir semua orang — termasuk investor, kalau mencari referensi atau mencari second opinion untuk proses pengambilan keputusan adalah mengetik kata kunci di situs mesin pencari terbesar di dunia, yaitu Google.

Coba bayangkan ketika diketik kode saham atau nama emiten yang muncul adalah rumor, gosip, masalah hukum, pelanggaran peraturan, konten buruk dari investor, dan sederet berita negatif di Google Page One. Apa yang terjadi?

Karena itu, segera pindahkan berita-berita aksi korporasi yang positif di halamaj utama Google. Biarkan, berita negatif yang merusak reputasi korporasi digeser ke halaman G+2 atau lebih jauh lagi.

Dengan upaya-upaya komunikasi dan implementasi strategi manajemen reputasi seperti ini diharapkan corporate reputation emiten juga akan semakin baik.

Banjirnya berita positif terhadap emiten, dan susutnya berita negatif tentunya akan mengundang sentimen positif. Jika sentimen positif mulai tumbuh, mudah-mudahan harga saham emiten tersebut juga akan membaik.

Itulah sebabnya ada yang berpendapat di pasar modal yang menyebutkan bahwa harga saham itu dibentuk dari perkawinana antara financial engineering dengan communicatoons engineering, dalam arti positif. Mungkin, penjelasannya seperti itu. (bud)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

IAPI : Akuntan Publik Tak Terlibat Rekayasa Laporan Keuangan Jiwasraya

Published

on

Ketua Umum IAPI, Tarkosunaryo.
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sependapat jika terdapat rekayasa pada Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya 2017, namun asosiasi profesi itu menegaskan anggotanya tidak terlibat dalam rekayasa itu.

Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (13/1/2020), mengklarifikasi bahwa sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah melakukan audit pada keuangan Jiwasraya pada 2017. Hasilnya, Jiwasraya semestinya melakukan pencadangan teknis Rp7,7 triliun, bukan malah mengklaim meraup laba.

Namun, Jiwasraya justeru mengabaikan temuan dari KAP itu dan mengumumkan laba Rp360 miliar.



“Tapi tidak ada kejelasan lebih lanjut (dari Jiwasraya) apa yang menyebabkan hal itu (kekurangan pencadangan) terjadi. Kami menyayangkan laporan lengkap tahun 2017 tidak dipublikasikan secara lengkap sehingga tidak transparan,” kata Tarko.

Pada Laporan Keuangan Jiwasraya 2017 itu, Tarko menuturkan KAP sudah memberikan opini tidak wajar (adverse) karena kekurangan pencadangan itu. Jiwasraya seharusnya merugi Rp7 triliun pada 2017.

“Kalau Laporan Keuangan Jiwasraya 2017 itu dianggap rekayasa, saya setuju. Karena cadangannya kurang. Laba Rp2 triliun pada triwulan IV 2017 (unaudited), pada Juni 2018 sudah dipublikasikan laba tinggal Rp300 miliar. Tapi opini auditor publik sebenarnya ‘adverse’,” ujar dia.

Tarko menjelaskan bahwa pada 2017, akuntan publik memberikan opini “adverse” yang termasuk opini dengan modifikasian. Jenis opini ini diberikan karena adanya ketidaksesuaian secara material laporan keuangan dengan standar akuntansi atau karena auditor kekurangan bukti sehingga tidak cukup memberikan opini WTP.

Terkait peran akuntan publik, Tarko mengklaim kantor akuntan publik akan menyarankan perusahaan untuk mengoreksi laporan keuangan dengan memasukkan kekurangan pencadangan sebesar Rp7,7 triliun dalam neraca keuangan sehingga laporan yang tadinya mencetak laba, seharusnya merugi.

Namun, kewenangan lebih lanjut berada di tangan direksi perusahaan sebab akuntan publik tidak bisa mempublikasikan hasil audit sebuah perusahaan.

“Jadi ada rekayasa, iya. Tapi kalau auditor ikut rekayasa, saya tidak setuju. Auditor sudah bekerja sesuai yang dikerjakan,” kata Tarko.

Sebelumnya, PT Asuransi Jiwasraya Persero mengalami gagal bayar polis asuransi JS Saving Plan karena adanya kecurangan dan kesalahan investasi.

Aset Jiwasraya tidak cukup menanggung liabilitas kepada para pemegang polis. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun telah dua kali melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan investigasi.

BPK mencatat Jiwasraya memang sudah membukukan laba semu sejak 2006. Kemudian pada Pada 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya.

Kemudian pada 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian (unaudited) sebesar Rp15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp13,7 triliun. Kemudian di November 2019, Jiwasraya mengalami ekuitas negatif sebesar Rp27,2 triliun. seperti dikutip Antara. (iap)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

FINANSIAL

Wamenkeu Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner OJK

Published

on

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dilantik menjadi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ex-officio Kementerian Keuangan di Mahkamah Agung, menggantikan Wakil Menteri Keuangan sebelumnya Mardiasmo.

Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan di depan  Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Wamenkeu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 142/P tahun 2019 tertanggal 23 Desember 2019.



Dalam keputusan itu, Mardiasmo diberhentikan dengan hormat dan terhitung sejak pengucapan sumpah, mengangkat Suahasil Nazara sebagai anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Kementerian Keuangan.

“Saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio dari Kementerian Keuangan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab,” dalam petikan sumpah Suahasil saat dilantik.

Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah petinggi negara di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang tentang OJK, susunan Dewan Komisioner OJK terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik.

Kemudian, seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan seorang Ketua Dewan Audit.

Pasal tersebut juga mengamanatkan seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen, seorang anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Kemudian, seorang anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Demikian, seperti dikutip Antara. (dks)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending