Connect with us

EKONOMI

Pemerintah Jaga Akuntabilitas Keuangan dalam Penanganan Covid-19

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah tetap menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Bahkan, sejumlah instansi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diikutsertakan saat menyusun kebijakan penanganan terhadap pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa keterlibatan lintas pemangku kepentingan ini seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk tetap memperhatikan akuntabilitas dalam tiap pengambilan kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

“Penyusunan kebijakan penanganan pandemi selalu memperhatikan aspek akuntabilitas karena nantinya semua uang negara yang digunakan akan diaudit BPK. Pemerintah juga selalu transparan dengan merekam semua kegiatan rapat penanganan pandemi, termasuk yang digelar secara virtual. Dengan demikian, BPK bisa menilai tidak ada niat jahat untuk menyelewengkan uang negara,” kata Sri Mulyani dalam acara diskusi IPB Business Talk Series yang dilakukan secara online, Sabtu (27/6/2020).



Menkeu menuturkan, kebijakan harus dirumuskan dengan ditata secara hukum sebagai landasan yang kuat, karenanya kebijakan yang disusun dan dilaksanakan pemerintah untuk melakukan penanganan terhadap pandemi Covid-19 merupakan hasil pemikiran bersama.

Tidak hanya aparat penegak hukum, lembaga seperti BPK dan KPK juga diikutsertakan. “BPKP juga mulai masuk, sehingga ini kerja keroyokan bersama,” ujarnya.

Ditambahkannya, dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah dituntut untuk terus berbuat cepat dalam situasi extraordinary. Penyebaran virus terus berlangsung, namun vaksin belum ditemukan. Selain dari kesehatan yang menyebabkan banyak orang sakit, bahkan meninggal, kondisi tersebut turut menekan sosial dan ekonomi secara nyata.

Menkeu berharap, keputusan untuk membuat kebijakan secara cepat tidak berdampak negatif pada akuntabilitas pemerintah di mata BPK. “Ketika diaudit BPK, mudah-mudahan nggak ditanya, mana naskah akademiknya. Kami nggak ada, karena situasinya luar biasa cepat, meskipun kita tetap coba berhati-hati,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, mengatakan telah menyiapkan skenario khusus untuk mengaudit dana yang digelontorkan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Agus, pihaknya memahami pemerintah, dimana harus membuat kebijakan yang bernilai Rp695,2 triliun itu dalam waktu singkat. “Kami menyusun risiko strategis dan operasional, integritas berdasarkan track record, model keuangan, model kepatuhan, yang ini cukup untuk kondisi force majeure,” ujarnya.

Agus memaparkan, BPK menilai ada lima risiko yang perlu diidentifikasi dari program penanganan pandemi Covid-19. Pada sisi strategis, BPK akan mengaudit risiko dalam pencapaian tujuan dan implementasi kebijakan secara efektif, baik dalam hal kesehatan, sosial, maupun ekonomi dan keuangan.

Pada sisi operasional, BPK bakal mengaudit kendala-kendala dalam implementasi kebijakan di lapangan. Misalnya, dalam hal validitas dan keandalan data, koordinasi antara kementerian/lembaga, keselarasan program, keselarasan regulasi, hingga ketepatan sasaran, jumlah, kualitas, dan waktu penyalurannya.

Sisi integritas juga diaudit. Hal ini mencakup risiko yang dialami pemerintah karena adanya tindakan kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan moral hazard. Pasalnya, sepanjang masa pandemi ini, ada banyak pengadaan barang dan jasa, serta pemberian stimulus dan bantuan sosial untuk masyarakat.

Pada sisi keuangan, BPK akan mengaudit sejauh mana pemerintah memenuhi kebutuhan dana penanganan Covid-19, dan menjaga kesinambungan fiskal, termasuk ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal.

Sementara pada sisi kepatuhan, BPK akan mengaudit kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan meskipun pandemi Covid-19 merupakan kondisi force majeure.

Agus pun meminta kewaspadaan pemerintah atas potensi kecurangan anggaran penanganan pandemi Covid-19. Ia juga menyarankan pemerintah untuk membuka seluruh data sekaligus sumber yang digunakan dalam pengambilan kebijakan agar seluruh pihak memiliki tanggungjawab yang sama. “Ini, dapat menjadi check and balance posisi pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Agus.

Pentingnya Pengawasan Internal

Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam sebuah kesempatan terpisah menyampaikan pentingnya pengawas internal yang memantau efektifitas pergerakan anggaran penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Hal ini mengingat tingginya tingkat risiko yang bisa saja terjadi bila pemerintah tidak berhati-hati dalam mengelola anggaran untuk Covid-19 tersebut. Salah satu risiko yang dimaksud ialah pembengkakan anggaran.

“Dampak Covid-19 ini sangat luar biasa mulai dari kesehatan, sosial, terutama ekonomi. Sehingga ini menjadi tugas kita sebagai pengawas untuk menjaga program-program yang ada untuk dilakukan secara cepat dan akuntabel. Karena, sebagaimana yang sudah disampaikan, ini tinggi sekali faktor risikonya,” kata Yusuf Ateh.

Yusuf Ateh menegaskan, besarnya pengeluaran pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 ini perlu diawasi secara internal. Tujuannya agar semua rencana anggaran menjadi tepat sasaran dan tidak terjadi pembengkakan yang tidak perlu di kemudian hari.

“Ini tantangan bagi kita semua untuk menjaga anggaran ini semua bersama-sama agar tetap sasaran, itulah urgensi pengawasan interen, karena interen ini harus mengawal dari awal,” ujarnya.

Yusuf Ateh juga menyampaikan rencana pengawasan internal yang akan dilakukan BPKP di Tahun 2021. “Fokus pengawasan BPKP menjadi early warning system, trusted advisor, dan quality assurance untuk mencapai tujuan, sasaran, dan agenda pembangunan nasional,” ucapnya.

Menurut Yusuf, terdapat lima fokus pengawasan BPKP di Tahun 2021, yaitu pengawasan akuntabilitas keuangan, pengawasan akuntabilitas pembangunan, pengawasan akuntabilitas badan usaha, pengawasan efektifitas pengendalian korupsi, dan pengawasan kualitas pengendalian intern.

Pada bidang akuntabilitas keuangan, kegiatan BPKP akan berfokus pada pengawasan pascapenanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, serta efisiensi penerimaan dan pengeluaran daerah. Adapun pada bidang akuntabilitas pembangunan, BPKP akan berfokus pada pengawalan seluruh prioritas nasional sesuai RKP 2020, yang meliputi program prioritas, kegiatan prioritas, proyek strategis nasional, dan major project.

Di bidang pengawalan akuntabilitas badan usaha, kegiatan BPKP akan berfokus pada pengawasan atas kontribusi fiskal dan pembangunan BUMN terhadap negara, serta kualitas tata kelola badan usaha.

Terkait pengendalian korupsi, BPKP akan membangun budaya dan sistem anti-fraud pada setiap instansi pemerintah, melaksanakan audit investigatif pascapenanganan Covid-19, dan audit investigatif pascapemulihan ekonomi nasional. Terkahir, terkait kualitas pengendalian intern, BPKP akan memfokuskan kapabilitas APIP, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan manajemen risiko. (pub)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

Gawat, Sri Mulyani Sebut Ekonomi 2020 Minus 1,7 Hingga 0,6 Persen

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan revisi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2020 dari semula minus 1,1 persen hingga 0,2 persen menjadi minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen.

“Kementerian Keuangan melakukan revisi forecast pada September ini yang sebelumnya kita memperkirakan untuk tahun ini minus 1,1 hingga positif 0,2 kemudian forecast terbaru kita adalah kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 persen,” kata Sri Mulyani di Jakarta Selasa (23/9/2020).

Sri Mulyani menyatakan hal itu menandakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III mendatang akan berada dalam teritori negatif sedangkan kuartal IV mendekati nol persen.



“Kita upayakan kuartal IV untuk bisa mendekati nol persen atau positif,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan pada kuartal III dari sisi konsumsi RT dan LNPRT masih diperkirakan berada di zona kontraksi yaitu minus 3 hingga 1,5 persen dengan total outlook 2020 di kisaran kontraksi 2,1 hingga minus 1 persen.

Kemudian untuk konsumsi pemerintah pada kuartal III diperkirakan mengalami mengalami pertumbuhan positif yang sangat tinggi yaitu 9,8 persen hingga 17 persen karena adanya akselerasi belanja.

“Untuk keseluruhan tahun kita ada antara di positif 0,6 persen hingga 4,8 persen untuk konsumsi pemerintah. Jadi pemerintah sudah melakukan all out melalui kebijakan belanja atau ekspansi fiskalnya untuk counter cyclical,” katanya.

Di sisi lain, PMTB pada kuartal III diperkirakan masih dalam posisi yang cukup berat yaitu minus 8,5 persen hingga minus 6,6 persen sehingga untuk keseluruhan tahun diprediksikan minus 5,6 persen hingga minus 4,4 persen.

Untuk ekspor pada kuartal III masih dalam kisaran antara negatif 13,9 persen hingga negatif 8,7 persen sehingga secara keseluruhan tahun akan kontraksi antara minus 9 persen hingga minus 5,5 persen.

Kemudian dari sisi impor pada kuartal III diperkirakan berada dalam zona negatif antara 26,8 persen hingga 16 persen sehingga untuk keseluruhan tahun akan terkontraksi lebih dalam yaitu minus 17,2 persen hingga sampai minus 11,7 persen.

“Keseluruhan tahun 2020 proyeksi kami di Kementerian Keuangan adalah antara minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen. Kalau kita lihat kontribusi dari negatif dua-duanya ini terbesar adalah dari investasi konsumsi dan ekspor kita,” kata Sri Mulyani. Demikian, seperti dikutip Antaranews.com (ant)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Ahok Kritik Digitalisasi Paperles Peruri, Legislator Angkat Suara

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Vera Febyanthy. (Foto : Instagram @dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy angkat bicara menanggapi kritik Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang sempat menyebut bahwa Perusahaan Umum Percetakaan Uang Negara (Peruri) meminta Rp 500 miliar untuk proyek digitalisasi melalui program paperless. Terlepas dengan segala polemik yang ada, menurut Vera, permasalahan tarif otentifikasi atau legalitas dari tanda tangan digital tersebut harusnya tidak perlu semahal itu.

“Segala sesuatu yang mengarah pada digitalisasi itu kita dukung, namun terkait program paperless tanda tangan itu yang punya izin sebagai lembaga yang memegang digital security itu PT. Peruri Digital Security sebagai anak perusahaan Perum Peruri. Nah, harusnya itu dibuka luas dan siapa saja bisa menggunakan tanpa harus ada semahal itu biaya yang harus dikeluarkan, sampai Rp 500 miliar hanya untuk sebuah otentifikasi,” kata Vera di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR ke Perum Peruri, Karawang, Jawa Barat, Jumat (18/9/2020).

Pada era keterbukaan teknologi informasi seperti sekarang ini, Vera menyebut ada banyak aplikasi tanda tangan digital, seperti DocuSign dan aplikasi tidak berbayar lainnya. “Sekarang pertanyaannya kenapa Pemerintah harus memberlakukan otentifikasi yang ditunjuk oleh satu perusahaan. Padahal sekarang kan sangat gampang, harusnya dibebaskan aja,” kritik Poltisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.



Terkait polemik ini, sejumlah Anggota Komisi XI DPR telah mempertanyakan kepada Dirut Peruri Dwina Septiani Wijaya. Namun, jawaban dan penjelasannya akan diberikan secara tertulis. Berdasarkan data yang disampaikan saat pemaparan, Peruri memang memiliki tiga produk digital yakni Peruri Code, Peruri Sign, dan Peruri Trust. Peruri Sign atau tanda tangan digital inilah yang diklaim bisa menjamin kerahasiaan data, keaslian isi dokumen, san jaminan nirsangkal dari suatu dokumen sehingga dapat diketahui keabsahan dan keasliannya.

Sementara itu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, dalam pernyataan resmi berjudul “Peruri Rp 500 Miliar” yang dilansir dari laman pribadinya, mengungkap bahwa sudah menjadi hak Peruri untuk menawarkan harga berapapun untuk software otentifikasi miliknya. Sebab, hanya anak Peruri yang punya izin terkait itu dan Peruri sebagai induk perusahaan memiliki izin security printing. Sehingga permasalahan tersebut hanya soal transaksi bisnis biasa, atau business to business.

“Tentu Peruri merasa punya hak untuk meminta harga tinggi. Hanya Peruri yang mendapat izin untuk itu. Berarti ini transaksi bisnis bisa, hanya saja karena Peruri satu-satunya pemilik izin security mungkin menaruh harga tinggi. Tentu Pertamina bisa menawar, atau menolak penawaran itu. Biasa saja, bisnis biasa. Maka sebenarnya ada hal lain yaang tidak heboh, BTP (Ahok) membisiki Presiden Jokowi atau Menkominfo untuk mengatur ulang perizinan digital security. Itu sepenuhnya wewenang pemerintah,” tulis Dahlan.

Sejalan dengan itu, Vera mengatakan bahwa pihaknya juga sempat mengusulkan kepada Pemerintah terkait pembentukan undang-undang teknologi finansial atau fintech. Tidak hanya mengatur soal transaksi elektronik dan uang digital, menurutnya aturan itu nantinya juga bisa mengatur soal tanda-tangan digital. 

“Yang kita tahu pengaturannya sampai sekarang belum jelas, sedangkan peraturan Bank Indonesia sendiri kita tidak tahu sejauh mana pengaturan transaksi digital, kalau fintech dibuat tentu akan mengatur seluruh aturan terkait produk turunan yang terkait digitalisasi,” ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.

Ke depannya, permasalahan tarif digitalisasi tanda tangan ini harus ditangani secara serius. Vera mewanti-wanti agar tidak ada lagi praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan negara dengan mengatasnamakan pengesahan atau otentifikasi terhadap penandatanganan secara resmi. Untuk itulah, perlu adanya aturan yang bisa mengatur base line atau tarif dasar yang digunakan dalam pemberlakukan tanda-tangan digital. 

“Sebenarnya itu mudah saja, tinggal kita bicara ke Presiden, kemudian DPR menyampaikan, atau dari Pemerintah menyampaikan RUU tersebut kemudian kita sahkan. Itu akan sangat memberi kejelasan pengaturan terkait produk-produk digitalisasi khususnya sistem pembayaran digital, dan termasuk juga tanda-tangan berbasis elektronik,” tutup legislator daerah pemilihan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta tersebut. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Himpunan Bank Negara Harus Perkuat Sektor UMKM

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menekankan bahwa penempatan dana Pemerintah sebesar Rp 10 triliun pada sejumlah Himpunan Bank Negara (Himbara), dapat dijadikan momentum untuk memperkuat sektor UMKM. Menurutnya, pelaku usaha pada sektor tersebut saat ini masih dianggap sebelah mata oleh banyak pihak. Padahal, kekuatan perekonomian dalam negeri masih bersandar pada sektor UMKM.

“Sekarang pertumbuhan ekonomi kita turun ini banyak dikontribusi dari UMKM karena banyak masyarakat tidak melakukan kegiatan akibat pandemi. Ke depan kalau kita ingin memperkuat ekonomi kita, basis UMKM ini sangat penting. Kami ingin UMKM menjadi perhatian khusus dari BNI dan BTN. Kalau keempat bank Pemerintah (Himbara) memperkuat UMKM, pasti dampak ekonominya akan besar,” kata Mekeng dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direksi BNI dan BTN secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Oleh karena itu, politisi Fraksi Golkar ini mendorong perbankan lebih memanfaatkan teknologi digital dalam penguatan sektor UMKM di masa mendatang. “Ini sudah mulai harus dipikirkan oleh bankir-bankir ini, oke BNI fokus pada korporasi dan BTN pada perumahan, tetapi jangan mengecilkan peranan UMKM ini. Makanya saya berpesan agar UMKM lebih difokuskan, mungkin porsi UMKM lebih diperbesar baik dari sisi SDM dan sistemnya,” imbau Melchi, sapaan akrab Melchias Mekeng.



Turut hadir dalam rapat tersebut, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan Direktur Utama BTN Pahala Mansury. Berbeda dengan Bank BRI dan Bank Mandiri yang mendapat penempatan dana Pemerintah masing-masing Rp 10 triliun, dana Pemerintah yang didapatkan oleh Bank BNI dan BTN hanya senilai masing-masing Rp 5 triliun.

Di tengah ancaman resesi yang akan dihadapi perekonomian Indonesia,  legislator dapil Nusa Tenggara Timur I itu berharap kepada pimpinan direksi kedua bank yang hadir untuk mempertahankan nasabah agar tidak lebih terpukul akibat pandemi. Sementara, semua pihak diuji dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi sehingga sebaiknya semua pihak kita harus beorientasi pada untung besar yang ingin didapatkan.

“Kita nggak usah pikir harus untuk yang besar tapi risikonya semakin besar karena sekarang semua negara mengumumkan telah jatuh pada jurang resesi. Saya hanya titip pesan agar BNI dan BTN tetap menjadi bank yang sehat, nasabah-nasabah yang ada pun tetap di-maintain agar mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya meski dengan pace yang lebih lambat. Kalau ekonomi sudah membaik BNI dan BTN nantinya bisa ikut menyehatkan perekonomian kita ini,” tutup Melchi. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017