Connect with us

EKONOMI

Pemerintah Mengalokasikan Dana Rp61,8 Triliun untuk Tangani Covid-19,

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. /Instagram.com/@smindrawati.

INDONIESA RAYA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp61,8 triliun untuk penanganan Covid-19 pada 2021.

Namun, ia tidak menutup kemungkinan anggaran bisa berubah sesuai dengan kebutuhan.

“Penanganan Covid-19 tahun 2021 memakan anggaran Rp61,8 triliun dan ini pun masih akan bisa berubah dengan adanya ketidakpastian terhadap peningkatan jumlah kasus,” ujar Sri Mulyani, Jakarta, Kamis 21 Januari 2021.



Menurut Sri Mulyani, anggaran tersebut juga mencakup pengamanan vaksin virus Corona.

“Anggaran ini juga untuk keinginan pemerintah untuk mengamankan supply vaksin Covid-19, dimana program vaksinasi sudah dimulai,” jelas Sri Mulyani.

Dengan anggaran yang disediakan ini, Menkeu berharap program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar.

Sehingga daerah-daerah dengan pasien terinfeksi positif paling besar dapat ditekan angka penyebarannya.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja

Published

on

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. /Instagram.com/@airlanggahartarto_official.

INDONESIA RAYA – Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal mendasar yang diatur dalam PP dan Perpres tersebut adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi, sejalan dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.

“Hal itu akan dapat memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan akan menjadi upaya Pemerintah mengungkit ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3 persen pada tahun 2021 ini,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu 21 Februari 2021.



Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang pertama kali diselesaikan adalah 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Selanjutnya, diselesaikan juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing.

BACA JUGA: Businesstoday.id, media online yang menyajikan beragam berita dan informasi aktual seputar dunia ekonomi dan bisnis.

K/L tersebut yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pages: 1 2 3 4 5


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

KSSK Terbitkan Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. /Instagram.com/@smindrawati.

INDONESIA RAYA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil asesmen Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) terhadap kuartal keempat tahun 2020  yang telah dilaksanakan 27 Januari 2021.

Stabilitas sistem keuangan terpantau berada dalam kondisi normal di tengah perekonomian yang juga berangsur membaik.

Pada rapat tersebut, KSSK memutuskan untuk menerbitkan Paket Kebijakan Terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha.



“KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan dan instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan saat ini kami juga makin melihat secara detail bagaimana mempercepat pemulihan perekonomian,” jelas Menkeu pada konferensi pers virtual bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan anggota DK Lembaga Penjaminan Sosial (LPS) Lana Soelistianingsih, Senin 1 Februari 2021.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dunia usaha cukup beragam, oleh karena itu KSSK akan melakukan diskusi intensif dengan pelaku usaha untuk melakukan identifikasi.

Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut menjadi masukan bagi KSSK di dalam menyusun Paket Kebijakan Terpadu.

BACA JUGA: Adilmakmur.co.id, media online yang menyajikan beragam berita dan informasi aktual seputar peristiwa politik, ekonomi, bisnis, dan nusantara.

Menkeu pun menambahkan, di dalam pembahasan KSSK akan melanjutkan koordinasi untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai paket kebijakan terpadu ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

DPR Minta Realokasi Anggaran Kementan 2021 Berorientasi Pemulihan Ekonomi

Published

on

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi. /Dok. dpr.go.id.

INDONEISA RAYA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 harus berorientasi pada pemulihan ekonomi dan produksi pangan pascapandemi COVID-19.

Ini menjadi penting karena untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri, dan tidak kontra produktif dalam upaya meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan secara keseluruhan.

“Ini yang tidak boleh luput dan harus memperhatikan masalah pemulihan ekonomi petani serta produksi pangan pasca-COVID-19,” ujar Dedi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementan, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa 2 Februari 2021.



Di sisi lain, politisi Fraksi Partai Golkar ini menyoroti soal program food estate yang kini masih berlanjut. Baginya, program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ini perlu dikaji secara komprehensif karena program ini menyerap anggaran cukup besar sekaligus berisiko tinggi, apalagi Indonesia kini sedang menghadapi pandemi.

“Alokasi anggaran food estate ini besar, maka perlu diberi perhatian besar pula. Oleh karena itu, kami perlu mendapatkan kajian komprehensif terlebih dahulu.”

“Ini adalah pilot project pengelolaan pertanian yang menjadi hulu bagi pengembangan pertanian di provinsi lainnya,” terang legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Ia berujar jangan sampai permasalahan program baru muncul setelah masa jabatan selesai.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017