Connect with us

BISNIS

Pemerintah Putuskan Kewenangan Pertanahan Dikembalikan ke K/L

Published

on

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan tanah kepada masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) karena setiap instansi memiliki keperluan berbeda sehingga sulit untuk diintegrasikan dalam waktu dekat.

Hal itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil usai mengikuti rapat internal membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang pertanahan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (29/8/2019).

“Akhirnya hari ini diputuskan, sudah sepakat semua, masalah kewenangan K/L kami kembalikan kepada K/L. Kemudian masalah tambang, selama ini itu kami kecualikan. Pokoknya wewenang K/L berdasarkan undang-undang yang ada, kami tetap kembalikan kepada K/L,” kata Sofyan Djalil.



Awalnya tim dari pemerintah pusat, yang dikoordinasi oleh Wapres Jusuf Kalla, mengusulkan untuk membentuk sistem administrasi tanah satu atap atau Single Land Administration System. Sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah pengelolaan data tanah dari seluruh K/L. Namun, rencana pemerintah tersebut mendapat kritik dari beberapa K/L terkait, karena terbentur dengan regulasi yang selama ini sudah diterapkan di masing-masing K/L.

“Jadi kalau diubah, nanti undang-undang di lima sektor itu berubah, kan panjang sekali. Maka, kami maksimalkan di lima sektor, LHK, pertambangan, kelautan, perkebunan, kemudian undang-undang yang menyangkut otonomi daerah,” jelasnya.

Pemerintah akhirnya mengganti konsep Single Land Administration System tersebut ke dalam satu sistem penyelaras yaitu Sistem Sinkronisasi Informasi Tanah, Wilayah dan Kawasan, khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Turut hadir dalam rapat yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla itu antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Sebelumnya, Anggota Panitia Kerja RUU Pertanahan DPR RI Abdul Hakam Naja meminta pemerintah untuk sepakat dengan K/L agar draf RUU tersebut dapat segera disepakati menjadi undang-undang pada September atau sebelum masa tugas anggota sekarang berakhir. Demikian, seperti dikutip Antara. (fra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BISNIS

SKK Migas Sebut Italia Kandidat Investor Proyek Ultra Laut Dalam

Published

on

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto. (Foto : dunia-energi.com)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan, kontraktor migas raksasa asal Italia, Eni S.p.A, menjadi kandidat untuk pengembangan proyek Indonesia Deep Water Development (IDD) alias Ultra Laut Dalam di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Eni sendiri sudah ada di sekitar situ (Eni mengelola Blok East Sepinggan di Kaltim) yang memiliki fasilitas produksi. Jadi rekap tersebut atau di luar mengenai kesepakatan kedua belah pihak nantinya dalam meng-arrange salah satu Eni memiliki positioning yang bagus untuk bisa mengembangkan IDD. Dia punya fasilitas dan bisa diintegrasikan dan kalau bisa, itu investasinya bisa ditekan,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2020)

Menurut Dwi,  dengan menekan investasi maka keekonomian yang didapatkan akan lebih baik. Sementara untuk harga gas sendiri akan tergantung dengan pasar.

Dwi mengatakan, SKK Migas dan pemerintah akan melihat kontraktor migas mana yang pas untuk masuk, memiliki pengalaman, dan sebagainya.

“Jadi kita akan concern agar proyek ini jalan, bisa produksi menjadi daya dukung mencapai satu juta barel. Jadi itu kan perusahaan besar yang mempunyai pengalaman kriteria sudah masuk,” katanya.

SKK Migas menyebut kontrak proyek IDD berakhir pada tahun 2027-2028 sehingga perlu dilakukan perpanjangan. Karena kalau tidak, maka keekonomian tidak akan didapatkan.

Dwi menyebut pemerintah bakal mendukung perpanjangan kontrak ini jika sudah ada kontraktor yang serius bakal mengerjakan.

“Mana bisa masuk untuk melaksanakan proyek kalau seandainya nggak jelas meskipun nanti minta persetujuan ke pemerintah. Tapi Insya Allah pemerintah akan dukung perpanjangan itu kalau serius kontraktor yang akan laksanakan,” ujarnya.

Dwi pun berharap agar proses pelepasan hak kelola atau participant interest (PI) bisa selesai tahun ini. Sebab, kalau tidak dilakukan segera maka proyek tidak akan cepat berjalan.

Sebelumnya, Kementerian ESDM membenarkan PT.Chevron Pacific akan mundur dari proyek IDD Kaltim senilai US$5 miliar atau Rp70 triliun (kurs Rp14.000/US$).

“IDD sudah jelaslah. Chevron kan satu paket dengan Rokan. Kira-kira gitu jawabannya. Kalau dia sudah ini artinya dia bareng Rokan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Ego Syahrial. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.



Continue Reading

BISNIS

Harga Cabai Semakin Anjlok, Rp 2.500 Per Kilogram

Published

on

Anjloknya harga cabai di musim kemarau sangat memberatkan para petani. (Foto : Pinterest)

Indonesiaraya.co.id, Sumenep – Ibarat jatuh tertimpa tangga. Pepatah itulah yang dirasakan para petani cabai di kabupaten Sumenep Madura, Provinsi Jawa Timur. 

Selain daerahnya belum bebas dari pandemi covid-19, harga cabai di kalangan petani semakin anjlok, cuma Rp2.500 per kilogram. 

“Ini terasa sejak pandemi covid-19 dan dari hari kehari terus mendurun hingga Rp 2.500 per kilogram,” terang Saniyatun, petani asal Desa Keles Kecamatan Ambunten, Jumat (6/8/2020).



Anjloknya harga cabai di musim kemarau sangat memberatkan para petani, karena setiap hari mereka harus menyiramnya, namun harapannya saat panen seakan pupus karena harganya tidak sebanding dengan pekerjaan mereka.

“Jika tidak disiram, budidaya tanaman cabai akan meranggas kemudian akan menua dan tidak produktif,” keluhnya.

Walau murah petani dengan terpaksa tetap merawat dan menjualnya pada para tengkulak yang biasa mangkal disejumlah lokasi. Perubahan harga cabai di Sumenep biasanya terjadi tiap hari. Sehingga pergerakan harganya hampir tiap hari berbeda.

“Yang paling parah satu bulan terakhir ini, sangat murah dan tidak pernah naik hingga diatas Rp5.000 per kilogramnya,” ceritanya.

Sementara itu untuk laporan yang masuk ke Dinas Perdagangan Sumenep, yang diambil dari harga di dua pasar tradisonal, maisng-masing pasar Anom baru dan Pasar Bangkal Sumenep, harga cabai biasa Rp 18.000 per kilo gram, sedangkan cabai rawit Rp 17.000 per kilogram. (rri)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Promosi Produk Kehutanan ke Belgia dan Eropa Perlu Lebih Digencarkan

Published

on

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI), Indroyono Soesilo. (Foto : Istimewa)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Guna meningkatkan ekspor produk industri kehutanan Indonesia ke Negara Negara Uni Eropa, khususnya ke Belgia pasca pandemi Covid 19, nampaknya upaya promosi dan pemasaran perlu lebih digencarkan melalui pola-pola baru, seperti penggunakan pemasaran secara daring dan lebih mengangkat isu “green economy”. Demikian antara lain hasil Pertemuan Virtual Indonesia – Belgia Untuk Produk Kayu dan Furniture, Rabu (5/8/2020).

Pertemuan yang dibuka oleh Kuasa Usaha a.i. KBRI Brussel, Sulaiman Syarif, juga dihadiri oleh calon Duta Besar RI untuk Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi, serta dihadiri para pengusaha industri kehutanan dari Indonesia dan Belgia.

Kuasa Usaha a.i. Sulaiman Syarif menyampaikan bahwa potensi ekspor produk kehutanan Indonesia ke Eropa dan Belgia masih sangat besar, tinggal perlu dicari dan dianalisis langkah langkah yang perlu diambil agar devisa dari ekspor produk kehutanan bisa semakin meningkat.



Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), yang juga Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI), Indroyono Soesilo menyampaikan bahwa devisa ekspor produk kehutanan Indonesia ke Eropa pada tahun 2019 mencapai US$ 1.1 miliar, dimana US$ 106 juta diantaranya diperoleh dari ekspor ke Belgia, yang merupakan importir produk kehutanan Indonesia nomor empat di Eropa sesudah Inggris, Belanda dan Jerman. “Akibat pandemi Covid 19, devisa ekspor kehutanan Indonesia ke Eropa periode Januari – Juli 2020 mencapai US$ 588 juta, turun 12% dibanding periode yang sama pada tahun 2019, yang mencapai US$ 672 juta,” jelas Indroyono.

Ia juga menambahkan beberapa upaya untuk meningkatkan ekspor produk kehutanan Indonesia ke Eropa, antara lain promosi dengan metode digital, serta lebih memperkenalkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)/FLEGT kepada konsumen Eropa. “Pasal 13 dari Naskah Kerjasama Indonesia – Uni Eropa tentang SVLK/FLEGT yang ditandatangani pada tahun 2013 akan menjadi dasar Uni Eropa untuk mempromosikan SVLK/FLEGT kepada konsumen Eropa. Termasuk juga penetapan SVLK/FLEGT untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah Negara-Negara Eropa. Hal ini menjadi catatan KBRI Brussel untuk ditindak lanjuti,” tambah Indroyono.

Sementara itu Alexander de Groot , perwakilan industri perkayuan Belgia, Fedustria, menyampaikan bahwa akibat pandemi Covid 19, pola konsumen Eropa berubah dan menguntungkan produk kehutanan karena biaya konsumsi penduduk yang biasanya dipakai untuk berlibur di musim panas telah dialihkan untuk merenovasi rumah dan membeli perabot rumah tangga agar nyaman bekerja dari rumah. “Kebutuhan ini memerlukan produk kayu dan ini peluang bagi eksportir kayu dari Indonesia,” ujar Alexander.

Hal ini disepakati pula oleh dua produsen kayu Indonesia, Ony Hindra Kusuma, anggota Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) dan Erick Luwia dari CV Property, produsen furniture Indonesia. Hal yang sama disampaikan pula oleh Philippe Delaisse, Direktur Utama Ethnicraft Asia dan Nadir Oulad Omar, perwakilan Barabas/Belindo.

Wakil Ketua Umum Bidang Kajian Regulasi, Sertifikasi dan Advokasi Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Robert Wijaya menegaskan yang perlu didorong adalah peningkatan penggunakan internet untuk promosi dan pemasaran secara daring, peningkatan pameran serta pelatihan pembuatan desain produk yang lebih moden bagi industri hilir, terutama industri furniture, yang sebagian besar terdiri dari Usaha Kecil dan Menengah.

“Tawaran pihak Belgia terkait sarana pergudangan di Pelabuhan Antwerp untuk menampung produk produk industri kehutanan Indonesia, sebelum didistribusikan ke seluruh negara Eropa merupakan langkah inovatif yang harus segera diwujudkan,” tambah Robert.

Dengan akan segera terbitnya Comperhensive Economic Partnership Agrement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa maka diharapkan usaha bersama untuk meningkatkan produk ekspor industri kehutanan akan semakin meningkat di masa depan. (fri)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017