Connect with us

SEKTOR RIIL

Pemerintah Putuskan Kewenangan Pertanahan Dikembalikan ke K/L

Published

on

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan tanah kepada masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) karena setiap instansi memiliki keperluan berbeda sehingga sulit untuk diintegrasikan dalam waktu dekat.

Hal itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil usai mengikuti rapat internal membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang pertanahan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (29/8/2019).

“Akhirnya hari ini diputuskan, sudah sepakat semua, masalah kewenangan K/L kami kembalikan kepada K/L. Kemudian masalah tambang, selama ini itu kami kecualikan. Pokoknya wewenang K/L berdasarkan undang-undang yang ada, kami tetap kembalikan kepada K/L,” kata Sofyan Djalil.

Awalnya tim dari pemerintah pusat, yang dikoordinasi oleh Wapres Jusuf Kalla, mengusulkan untuk membentuk sistem administrasi tanah satu atap atau Single Land Administration System. Sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah pengelolaan data tanah dari seluruh K/L. Namun, rencana pemerintah tersebut mendapat kritik dari beberapa K/L terkait, karena terbentur dengan regulasi yang selama ini sudah diterapkan di masing-masing K/L.

“Jadi kalau diubah, nanti undang-undang di lima sektor itu berubah, kan panjang sekali. Maka, kami maksimalkan di lima sektor, LHK, pertambangan, kelautan, perkebunan, kemudian undang-undang yang menyangkut otonomi daerah,” jelasnya.

Pemerintah akhirnya mengganti konsep Single Land Administration System tersebut ke dalam satu sistem penyelaras yaitu Sistem Sinkronisasi Informasi Tanah, Wilayah dan Kawasan, khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Turut hadir dalam rapat yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla itu antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Sebelumnya, Anggota Panitia Kerja RUU Pertanahan DPR RI Abdul Hakam Naja meminta pemerintah untuk sepakat dengan K/L agar draf RUU tersebut dapat segera disepakati menjadi undang-undang pada September atau sebelum masa tugas anggota sekarang berakhir. Demikian, seperti dikutip Antara. (fra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Bulog Bakal Luncurkan 50 Produk Beras Komersil

Published

on

Beras Bulog mengalami peningkatan kualitas, Bulog hadir untuk kepentingan masyarakat dalam menghadirkan beras berkualitas.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya bakal meluncurkan 50 produk beras yang akan disalurkan secara komersil ke masyarakat.

“Minimal ada 50 produk komersial beras Bulog yang kita luncurkan. Kita pasarkan ke ritel-ritel,” ujar Budi Waseso usai menerima penghargaan di Jakarta, Kamis (19/9/2019) malam.

Ia mengklaim bahwa beras Bulog mengalami peningkatan kualitas, Bulog hadir untuk kepentingan masyarakat dalam menghadirkan beras berkualitas.

“Sebagian beras Bulog juga sudah disalurkan secara komersil. Kita sudah memasarkan ke ritel-ritel tapi dengan sistem online,” ucapnya.

Ia mengemukakan bahwa mayoritas penyaluran beras Bulog akan dilakukan melalui skema komersil, hal itu seiring dengan tugas Bulog sebagai pelayanan publik (public service obligation/PSO) dalam penyediaan dan penyaluran beras untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah berkurang. Dengan demikian, Bulog akan mengembangkan usaha komersial.

“Bulog sudah berkembang dan dengan komersial pun kita sudah beda dengan yang lalu, karena kita PSO. Maka itu, sekarang presentase penyaluran beras kita akan lebih besar melalui komersil,” ucap Buwas, demikian ia disapa.

Bulog, lanjut dia, ke depan harus membangun kemandirian dan tidak lagi memiliki ketergantungan pada pihak lain.

“Sekarang, sudah saya latih kepada para Direksi mengenai kemandirian sesuai bidangnya masing-masing. Tidak bisa berharap kepada orang lain karena kemajuan sesuatu diawali dari kemandirian diri kita,” katanya.

Ia menekankan orang-orang di dalam Bulog harus memiliki integritas yang tinggi dan belajar memiliki tanggung jawab.

“Harus dibangun kesadaran, integritas kita sendiri, yang bangun diri sendiri, kalau sudah terbangun pekerjaan apapun bisa dilakukan,” ujarnya. Seperti dikutip Antara. (zmr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA TENGAH

Kenaikan Cukai Rokok Tinggi akan Berimbas Pada Petani Tembakau

Published

on

Pascapengumuman rencana kenaikan cukai tersebut, penyerapan tembakau petani oleh pabrikan rokok menjadi lamban.

Indonesiaraya.co.id, Temanggung – Rencana kenaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 dinilai terlalu tinggi dan akan berimbas terhadap ekonomi petani tembakau, kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji.

“Kami usulkan kenaikan sekitar 10 sampai 13 persen saja,” kata Agus di Temanggung, JawavTengah, Jumat (20/9/2019).

Ia mengatakan, sebagai penyedia bahan baku utama rokok kretek, petani belum mendapatkan perlindungan sesuai harapan.

“Baik perlindungan dalam soal budi daya, pascapanen, dan penjualannya, sehingga posisi sangat rentan untuk ditekan,” katanya.

Menurut Agus, pascapengumuman rencana kenaikan cukai tersebut, penyerapan tembakau petani oleh pabrikan rokok menjadi lamban.

Baca juga: Pengusaha rokok kecil di Kudus terima kenaikan tarif cukai rokok

“Rencana kenaikan diumumkan saat panen raya tembakau, dampak paling kami rasakan saat ini adalah goyangnya kebijakan industri hasil tembakau, yang pada ujungnya juga menggoyang perekonomian petani karena penyerapan bahan baku menjadi lamban,” katanya

Ia menyampaikan rencana kenaikan cukai sebesar 23 persen berpotensi menurunkan pasar rokok bercukai resmi sehingga pabrikan membatasi pembelian bahan baku, terutama tembakau hasil petani lokal.

Ia mengatakan proses penyerapan di lapangan menjadi tersendat dan tidak hanya d Temanggung, tetapi juga di seluruh Indonesia. Harga juga stagnan, bahkan cenderung turun, padahal secara kualitas tembakau hasil panen tahun ini meningkat, dari tahun lalu.

Ia menuturkan kenaikan cukai rokok merupakan sebuah keniscayaan. Pengaturan cukai rokok bukan menjadi ruang APTI, akan tetapi menjadi ruang industri tembakau atau industri rokok.

Namun, dia meminta kenaikan cukai tidak terlalu tinggi karena membebani pabrik rokok nasional dan berimbas terhadap ekonomi petani. Demikian, seperti dikutip Antara. (hsy)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Data Penumpang Bocor, Lion Air Group Masih Koordinasi dengan Kominfo

Published

on

Lion Air Group juga berkoordinasi dengan vendor sebagai mitra kerja sama sesuai perjanjian, dan menyatakan data penumpang aman.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Lion Air Group masih berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia serta berbagai pihak terkait dalam rangka proses penyelidikan terhadap kasus kebocoran data pribadi penumpang maskapai anggota grup tersebut.

“Lion Air Group menyampaikan keterangan mengenai perkembangan berita tentang data penumpang, bahwa hingga saat ini masih berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta berbagai pihak terkait dalam rangka proses penyelidikan,” ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Danang menambahkan bahwa Lion Air Group juga berkoordinasi dengan vendor sebagai mitra kerja sama sesuai perjanjian, dan menyatakan data penumpang aman.

Sehubungan dengan data penumpang di Indonesia sampai sekarang adalah aman. Jika ada bukti mengenai kebocoran data, segera dilakukan langkah-langkah sesuai ketentuan.

Maskapai Lion Air Group sudah melaporkan kejadian dimaksud ke pihak berwajib menurut masing-masing negara yakni Lion Air (kode penerbangan JT), Batik Air (kode penerbangan ID) dan Wings Air (kode penerbangan IW) di Indonesia; Malindo Air (kode penerbangan OD) di Malaysia dan Thai Lion Air (kode penerbangan SL) di Thailand.

Operator Lion Air Group di Indonesia telah melakukan tindakan tepat dan cepat menurut Peraturan No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Peraturan Perlindungan Data), dalam rangka memastikan bahwa data para tamu tidak terganggu.

“Lion Air Group menginformasikan bahwa tidak menyimpan secara detail mengenai pembayaran dari tamu atau penumpang ke dalam server. Lion Group tidak mempunyai data-data terkait yang berhubungan pembayaran penumpang. Data yang tersebar bukan data pembayaran (finansial) dari penumpang. Lion Air Group terus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan data,” kata Danang.

Dalam upaya pencegahan lebih awal (tindakan preventif) dalam lebih menjamin tingkat keamanan,Lion Air Group mengimbau seluruh tamu atau penumpang yang memiliki akun miles untuk segera mengubah kata sandi (to change their passwords) jika kata sandi digunakan sama pada layanan yang lain secara online. Demikian, seperti dikutip Antara. (ack)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending