Connect with us

JAKARTA

Pemprov DKI akan Uji Coba “ERP” Selama 20 Hari

Published

on

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan rencananya akan menerapkan uji coba sistem jalan berbayar elektronik atau "Electronic Road Pricing" (ERP) selama 20 hari.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan rencananya akan menerapkan uji coba sistem jalan berbayar elektronik atau “Electronic Road Pricing” (ERP) selama 20 hari di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Ini bagian dari evaluasi teknis, tentunya kita tidak uji coba dalam teknologi, tapi lebih ke membuktikan apa yang sudah disampaikan dalam dokumen masing-masing calon penyedia. Dari panitia lelang uji cobanya selama 20 hari di Jalan Medan Merdeka Barat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko ketika dihubungi di Jakarta pada Rabu (14/11/2018).

Namun, panitia lelang menunda uji coba ERP yang semestinya dilakukan pada Rabu (14/11/2018).

Sigit menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan lelang pembangunan sistem jalan berbayar elektronik Jakarta dan dapat dilakukan melalui laman elektronik di lpse.jakarta.go.id yang dimulai dari proses prakualifikasi dan memberikan penilaian dokumen kualifikasi perusahaan sesuai dengan yang disarankan panitia tender.

Dalam evaluasi, ditetapkan tiga calon penyedia yang lulus dan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu evaluasi teknis dan harga.

Mengenai harga, jelas Sigit, pihaknya mengaku belum membicarakan hal tersebut karena yang menjadi fokus utama adalah bagaimana sistem ERP nantinya bisa mendorong warga Jakarta agar berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

Moda Transportasi Terpadu (MRT) ditargetkan beroperasi bulan Maret 2019 mendatang, tentunya sistem ERP diharapkan dapat mendukung peningkatan moda transportasi lainnya dan pengendalian arus lalu lintas yang semakin padat serta penekanan polusi udara.

Setiap kebijakan memiliki kendala, seperti mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kebijakan baru untuk pemenuhan kebutuhan transportasi di lingkup wilayah DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik.

“Tentunya sebagai suatu kebijakan yang bersifat disinsentif tantangannya adalah bagaimana mensosialisasikannya kepada masyarakat. Begitu juga dengan kebijakan ganjil-genap, ada tantangan juga. Kebijakan ini tidak bisa menjadi kebijakan spasial karena terbentuk dalam satu pola, makanya diperlukan cara agar pola transportasi makro dapat dilaksanakan secara keseluruhan,” jelas Sigit.

Dishub DKI berharap agar sebelum akhir tahun ERP dapat diujicobakan kepada pengguna ruas Jalan Medan Merdeka Barat, seperti halnya kebijakan sistem tilang elektronik (E-TLE) yang telah dilakukan lebih dahulu di sepanjang Jalan Sudirman dan MH Thamrin. Demikian, seperti dikutip Antara. (tqa)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAKARTA

Masjid Istiqlal Direnovasi, Kementerian PUPR Siapkan Rp465 Miliar

Published

on

Masjid Istiqlal adalah masjid nasional negara Republik Indonesia.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran Rp465 miliar untuk merenovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, yang ditandai dengan Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Renovasi Masjid Istiqlal antara Kementerian PUPR dan Waskita.

“Saat Presiden Joko Widodo mengantar Perdana Menteri India Narendra Modi ke Masjid Istiqlal tahun lalu, beliau kaget, ternyata Masjid Istiqlal sangat perlu direnovasi,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Menteri Basuki bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyaksikan penandatanganan yang digelar di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta, tersebut.

Adapun biaya untuk merenovasi masjid yang didesain oleh arsitek Frederich Silaban ini seluruhnya menggunakan anggaran Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2019-2020.

Menurut Basuki, renovasi Masjid Istiqlal dibutuhkan, mengingat usia masjid yang mencapai 41 tahun dan belum pernah direnovasi.

“Pengerjaannya memakan waktu 10 bulan sejak saat ini dan mudah-mudahan dapat selesai pada Maret 2020. Presiden ingin Masjid Istiqlal menjadi masjid kebanggaan negara,” ungkap Basuki.

Sementara itu, Menteri Lukman menyampaikan bahwa renovasi masjid yang dilakukan tidak akan mengganggu fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah, meskipun beberapa bagian masjid tidak dapat digunakan selama renovasi.

“Prinsipnya, fungsi masjid sebagai tempat shalat itu tetap terjaga dengan baik,” ujar Lukman.

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis Sumadilaga menyampaikan renovasi dengan ketua tim arsitek Muniji ini, akan dilakukan untuk beberapa bagian, di antaranya renovasi interior masjid dan penambahan kapasitas gedung parkir dari 800 kendaraan menjadi hingga 2.000 kendaraan.

Kami akan buat basement dua lantai ke bawah untuk menambah kapasitas parkir kendaraan. Ada juga pergantian lampu, tata cahaya, karpet, pihak konstruksi akan bekerja sama dengan pengelola masjid,” ujar Danis.

Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid (BPPMI) Asep Saepudin menyampaikan, ada tiga filosofi yang mendasari renovasi masjid berkapasitas 200.000 jamaah ini.

“Pertama adalah Hablumminallah, di mana renovasi dilakukan di gedung utama sebagai tempat ibadah. Kedua, Hablumminannas, dengan plasa dan tempat rekreasi jamaah bisa lebih aman lagi. Terakhir Hablumminalalamin yaitu lingkungan. Semua perizinan yang menyangkut cagar budaya sudah aman,” papar Asep.

Asep meyakinkan kepada jamaah Masjid Istiqlal, bahwa ciri khas Masjid Nasional Republik Indonesia ini tidak akan berubah.

“Saya yakinkan kepada pencinta Masjid Istiqlal bahwa khas dari F Silaban tidak akan berubah,” tukasnya. Seperti dikutip Antara . (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

BPN Ungkap Bagaimana Kecurangan Pemilu Terjadi Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Published

on

Diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Said Didu menilai gelaran Pilpres 2019 dinodai dengan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kecurangan terstruktur, Kata Said, terjadi karena dilakukan oleh lembaga yang miliki struktur dari pusat hingga daerah. Masif lantaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut mampu mempengaruhi pilihan masyarakat saat pemilu.

“Fakta ini susah dibantah. Kalau dikatakan terstruktur, dilakukan oleh lembaga yang memiliki struktur, dan itu kita tahu semua, BUMN, ASN, polisi, itu organsisasi-organisasi yang terstruktur. Kemudian masif adalah dilaksanakan dengan masif dan menyebar karena dilakukan melalui instruksi dan jelas,” kata Said Didu dalam diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.

Said Didu menjelaskan, kecurangan secara terstruktur sudah dimulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap yang tidak terselesaikan. Said juga menyebut BUMN dikerahkan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan menggelontorkan dana CSR di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong pemilih Prabowo-Sandiaga.

“Untuk dapat suara, Program Keluarga Harapan di suatu daerah turun empat hari sebelum Pilpres. Bantuan Dana Desa dipercepat. Ini sesitematis sekali penggunaan APBN,” kata mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.

Untuk itu, Said Didu meminta agar segala kecurangan ini segera dihentikan. Sebab kecurangan mengancam kedaulatan Indonesia.

“Kalau cara-cara ini diteruskan, saya simpulkan bahwa siapa pun bisa jadi presiden asal disetujui raja kecurangan yaitu cukong-cukong penguasa. Bila demikian, kedaulatan negeri ini sudah terancam,” ucap Said Didu. (dam)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Dahnil : Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto Ancaman bagi Demokrasi

Published

on

Diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik keberadaan tim asistensi hukum bentukan Menkopolhukam Wiranto. Pembentukan tim ini dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi demokrasi.

Hal itu diungkapkan Dahnil dalam diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.

“Bagi kami di BPN dan apalagi sekarang ada tim asistensi pemanatu ucapan para tokoh, bagi kami ini melengkapi sisi-sisi kecurangan pemilu. Selain kecurangan, ini adalah bentuk dari ancaman serius bagi demorkasi Indonesia,” kata Dahnil.

Tim asistensi hukum bentukan Wiranto mulai efektif bekerja sejak Kamis, pekan lalu. Tim ini bertugas memberikan masukan dan menilai ucapan sejumlah tokoh serta aksi-aksi yang meresahkan paska pemilu.

Menurut Dahnil, tugas tim asistensi hukum secara nyata melanggar hak berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum yang telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Terlebih, lanjut Dahnil, saat ini banyak tokoh nasional tengah gencar mengungkap berbagai bukti kecurangan pilpres 2019.

“Lembaga yang di-SK-kan Kemenkopolhukam itu lembaga yang inkonstitusional. Itu lembaga yang melakukan makar pada konstitusi dasar kita karena melanggar hak dasar warga negara, hak berserikat, hak berpendapat,” kata Dahnil. (tim)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending