Connect with us

JAKARTA

Pemprov DKI akan Uji Coba “ERP” Selama 20 Hari

Published

on

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan rencananya akan menerapkan uji coba sistem jalan berbayar elektronik atau "Electronic Road Pricing" (ERP) selama 20 hari.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan rencananya akan menerapkan uji coba sistem jalan berbayar elektronik atau “Electronic Road Pricing” (ERP) selama 20 hari di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Ini bagian dari evaluasi teknis, tentunya kita tidak uji coba dalam teknologi, tapi lebih ke membuktikan apa yang sudah disampaikan dalam dokumen masing-masing calon penyedia. Dari panitia lelang uji cobanya selama 20 hari di Jalan Medan Merdeka Barat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko ketika dihubungi di Jakarta pada Rabu (14/11/2018).

Namun, panitia lelang menunda uji coba ERP yang semestinya dilakukan pada Rabu (14/11/2018).

Sigit menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan lelang pembangunan sistem jalan berbayar elektronik Jakarta dan dapat dilakukan melalui laman elektronik di lpse.jakarta.go.id yang dimulai dari proses prakualifikasi dan memberikan penilaian dokumen kualifikasi perusahaan sesuai dengan yang disarankan panitia tender.

Dalam evaluasi, ditetapkan tiga calon penyedia yang lulus dan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu evaluasi teknis dan harga.

Mengenai harga, jelas Sigit, pihaknya mengaku belum membicarakan hal tersebut karena yang menjadi fokus utama adalah bagaimana sistem ERP nantinya bisa mendorong warga Jakarta agar berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

Moda Transportasi Terpadu (MRT) ditargetkan beroperasi bulan Maret 2019 mendatang, tentunya sistem ERP diharapkan dapat mendukung peningkatan moda transportasi lainnya dan pengendalian arus lalu lintas yang semakin padat serta penekanan polusi udara.

Setiap kebijakan memiliki kendala, seperti mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kebijakan baru untuk pemenuhan kebutuhan transportasi di lingkup wilayah DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik.

“Tentunya sebagai suatu kebijakan yang bersifat disinsentif tantangannya adalah bagaimana mensosialisasikannya kepada masyarakat. Begitu juga dengan kebijakan ganjil-genap, ada tantangan juga. Kebijakan ini tidak bisa menjadi kebijakan spasial karena terbentuk dalam satu pola, makanya diperlukan cara agar pola transportasi makro dapat dilaksanakan secara keseluruhan,” jelas Sigit.

Dishub DKI berharap agar sebelum akhir tahun ERP dapat diujicobakan kepada pengguna ruas Jalan Medan Merdeka Barat, seperti halnya kebijakan sistem tilang elektronik (E-TLE) yang telah dilakukan lebih dahulu di sepanjang Jalan Sudirman dan MH Thamrin. Demikian, seperti dikutip Antara. (tqa)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAKARTA

Menhub Tinjau MRT Jakarta

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Kereta Ratangga MRT Jakarta yang pada Maret mendatang mulai beroperasi.

Menhub bersama sejumlah pemangku kepentingan serta artis kawakan, seperti Roy Marten, Betharia Sonata, Bob Tutupoli dan lainnya menaiki moda transportasi baru tersebut melalui Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (14/2/2019).

“Jakarta hari ini memiliki angkutan massal bernama MRT, ini adalah suatu keniscayaan Insya Allah Jakarta enggak macet lagi,” kata Budi di kereta MRT.

Budi berharap masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal, khususnya MRT.

“Kita melakukan edukasi untuk ini, masyarakat harus mau beralih naik motor ke angkutan umum, seperti MRT untuk angkutan masa depan,” katanya.

Menhub juga mengecek setiap gerbong, dari sisi fasilitas hingga sisi teknis yang saat ini masih dalam tahap comissioning.

Ia menilai dari sisi teknologi, yang diaplikasikan di MRT Jakarta adalah yang termutakhir dibandingkan dengan negara-negara lain.

“Pihak MRT di Indonesia the leads technology, dibandingkan negara-negara lain,” katanya.

Hadir pula perwakilan dari pihak asing dalam peninjauan tersebut sebelum dioperasikan akhir Maret nanti. (jtr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Polisi Masih Interogasi 36 Pendemo di Seberang Istana Merdeka

Published

on

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol, Argo Yuwono.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Polisi masih menahan dan menginterogasi 36 pendemo yang merupakan eks pekerja PT Freeport yang diduga melakukan aksi di luar batas waktu yang ditentukan di Taman Pandang (seberang Istana Merdeka) pada Rabu (13/2/2019) lalu.

“Ada 36 yang di Polda Metro Jaya sementara dalam tahap interogasi sambil kita beri pemahaman tentang UU Penyampaian Pendapat di Muka Umum jam 18.00 WIB harus sudah selesai,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Aksi yang dilakukan para pendemo itu sudah mengantongi izin dari kepolisian, tetapi para pendemo tidak menghentikan aksi pada batas waktu yang ditentukan undang-undang. Merekapun, lanjut Argo, sempat difasilitasi untuk bertemu Presiden Joko Widodo tetapi tetap tidak membubarkan diri setelahnya.

“Negosiasi setelah selesai bertemu Presiden diminta untuk membubarkan diri. Kita nego dia nggak mau. Kemudian kita kasih interval sampai jam 19.00 WIB sampai jam 20.00 WIB sampai 21.00 WIB malam, tidak mau. Ya jam 23.00 WIB tadi malam kita bawa ke Polda kita interogasi,” tutur Argo.

Para pendemo yang melakukan aksi di depan istana, sempat dikabarkan menghadang mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi. Belakangan diketahui terdapat dua massa yang melakukan aksi bersamaan yakni eks pekerja PT Freeport dan massa yang mengatasnamakan diri Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT).

Namun, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan tak sepakat bila disebut telah terjadi penghadangan karena massa tersebut menyalami Jokowi.

“Nggak ada penghadangan. Karena melihat kelompok masyarakat, karena berbaik hati, pak Jokowi menyambangi kelompok masyarakat, yang datang ibu-ibu yang salami Bapak Presiden,” kata Harry di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (13/2). Seperti dikutip Antara . (ric)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Protes BPN Prabowo-Sandi Berbuah Penundaan Tarif Tol oleh Pemerintah

Published

on

Jalan tol menjadi perhatian pemerintah, harapannya pada ruas-ruas jalan tol yang telah habis masa konsesi, dapat dihapuskan tarifnya.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Setelah dilakukan protes keras dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan berbagai pihak lainnya atas rencana kenaikan tarif Tol Bandara Soekarno-Hatta (ruas tol Profesor Ir. Sedyatmo), pemerintah akhirnya menunda kenaikan tarif tol tersebut.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, sebagaimana diketahui menurut ketentuan, ruas tol ini direncanakan akan efektif kenaikan tarifnya pada tanggal 14 Februari 2019.

“Hal ini tentu merupakan kabar gembira bagi kita semua, bagi masyarakat pengguna jalan tol yang sering gunakan ruas tol Prof. Ir. Sedyatmo ini. Karena akhirnya pemerintah menunda kenaikan tarif. Walaupun ini sifatnya sementara, ya kita patut syukuri. Mudah-mudahan secara permanen tidak jadi naik tarifnya,” kata Suhendra melalui keterangannya, Kamis (14/2/2019).

Staf Khusus Menteri PU periode 2005-2009 dan Staf Khusus Menteri PUPR periode 2014-2018 menjelaskan, kenaikan tarif tol pada dasarnya bersandar pada Pasal 48 UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang menyebutkan dan memberikan dasar hukum dan perundangan untuk dilakukannya penyesuaian tarif tol oleh regulator, dalam hal ini Menteri yang diberi kewenangan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jalan tol di Indonesia.

“Jalan tol adalah jalan komersil (bisnis). Karena untuk menggunakan jalan tol harus membayar jumlah tertentu. Namun tentunya jalan tol juga harus berperan sebagai prasana publik, yang mempunyai fungsi sosial kepada masyarakat.

Jadi menrut Suhendra, di samping komersil, pemerintah juga harus memikirkan fungsi sosial jalan tol kepada masyarakat, dengan cara tidak memberikan tarif yang mahal, yang membebani masyarakat sebagai pengguna jalan tol.

Dia mengugkapkan, jika memang fungsi sosial jalan tol menjadi perhatian pemerintah, harapannya pada ruas-ruas jalan tol yang telah habis masa konsesi, dapat dihapuskan tarifnya.

Seperti ruas jalan tol Jagorawi yang sebenarnya telah berakhir masa konsesinya pada tahun 2008 lalu, juga ruas tol Jakarta-Cikampek yang berakhir konsesinya tahun 2018. Penghapusan tarif tol yang telah habis masa konsesi sebenarnya dapat dilakukan jika pemerintah memiliki good will. Sudah ada contohnya kok, akhir tahun lalu pemerintah menghapus tarif tol Jembatan Suramadu,” ugkapnya.

Sedangkan untuk tol Jagorawi dan tol Jakarta-Cikampek, ia berharap pemerintah juga memiliki keberanian menggratiskan saat ini. Karena secara bisnis, dua ruas tol tersebut sudah balik modal (BEP) dan untung , sekarang saatnya ruas tol Jagorawi dan tol Cikampek memberikan fungsi pelayanan sosialnya.

“Salah satu prioritas dari Prabowo-Sandi jika terpilih dalam Pilpres 2019 adalah mengkaji penghapusan tarif tol yang telah berakhir masa konsesinya, dengan merujuk pada ketentuan/peraturan yang berlaku,” tegas Suhendra. (fik)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending