Connect with us

HUKUM

Pemprov DKI Raih Tiga Penghargaan Hari Antikorupsi Sedunia

Published

on

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih Tiga kategori penghargaan dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 dari lembaga KPK, Rabu (5/12/2018).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih tiga penghargaan dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Tiga kategori penghargaan tersebut antara lain: penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) terbaik tahun 2018, Pemerintah Daerah dengan nilai gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara tahun 2018 dan Pemerintah Daerah dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik tahun 2018.

“Ini adalah kerja kolektif Pemprov DKI karena begitu sampai di LHKPN ini dikerjakan semuanya dan alhamdulillah kita dapatkan yang terbaik di level Provinsi seluruh Indonesia,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menerima penghargaan.

Anies pun membagikan alasan Pemprov DKI Jakarta dapat memenangkan ketiga penghargaan itu, di antaranya ada unit pro aktif yang mensosialisasikan mengenai gratifikasi dan pelaporan keuangan.

“Di inspekorat ada unit khusus yang mengelola gratifikasi dan unit ini secara pro aktif mensosialisasikam kepada smua jajaran SKPD apa-apa yg menjadi perhatian dalam gratifikasi,” ucapnya.

Anies menyebut hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemprov DKI Jakarta berhasil menumbuhkan kesadaran para jajarannya untuk terbebas dari jerat korupsi, terlebih laporan yang masuk sebesar Rp23 miliar dari 300 laporan.

“Ini menunjukkan di jajaran Pemprov DKI ada kesadaran yang tinggi untuk melaporkan dan membebaskan diri dari praktek korupsi,” tuturnya.

Selain itu, Anies juga menjelaskan ada keterlibatan warga dalam hal pengendalian korupsi di antaranya terkait dengan hadirnya aplikasi Sistem Pengaduan Terpadu (SIPADU).

“Ada komponen penting kita punya aplikasi Sipadu, bila masyarakat menemukan praktik korupsi yang dilakukan jajaran pemprov mereka bisa lapor,” ucap Anies melanjutkan, seperti dikutip Antara. (ric)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

KPK Bantu Kejaksaan Tangkap Narapidana Korupsi

Published

on

KPK membantu Kejaksaan menangkap narapidana perkara korupsi atas nama Neny Kurnaeni yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Kejaksaan menangkap narapidana perkara korupsi atas nama Neny Kurnaeni yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Dalam menjalankan tugas ‘trigger mechanism’ yang diamanatkan UU pada KPK, kami berkoordinasi dengan kejaksaan untuk melakukan penangkapan DPO,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Febri menyatakan pada Rabu (12/12/2018) sekitar pukul 18.30 WIB. tim Koordinasi Supervisi Penindakan KPK bekerja sama dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Agung berhasil melakukan pencarian dan penangkapan DPO atas nama terpidana Neny Kurnaeni.

“Terpidana ditangkap di kediamannya di Kampung Cigatrot Tengah RT 01 RW 05 Desa Tenjolaut Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat oleh tim yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Harjo bersama-sama dengan tim Koordinasi Supervisi Penindakan KPK,” tuturnya.

Neny Kurnaeni adalah terpidana tindak pidana korupsi pengadaan barang dan modal berupa buku perpustakaan SD/SDLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp9.675.090.000.

Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. tanggal 7 Juni 2012.

“Diperkuat dengan putusan banding nomor 13/PID.SUS/TPK/2012/PT.BJM. tanggal 10 Agustus 2012 dan telah diubah dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 2386 K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Februari 2013 dengan amar putusan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider kurungan 4 bulan,” ucap Febri.

Terpidana kemudian dibawa ke Kejaksaan Negeri Cimahi. Rencananya, pada Kamis ini sekitar pukul 16.10 WIB akan dibawa dan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk dilakukan eksekusi.

“Hubungan kerja sama antara KPK dengan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Kejaksaan Negeri Tabalong dalam pencarian DPO dimulai sejak diterima adanya permintaan fasilitasi dari Kejaksaan Negeri Tabalong pada 22 Maret 2017,” ungkap Febri.

Selama pencarian, kata dia, terpidana Neny selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Pada saat tim lapangan KPK mendapatkan informasi mengenai keberadaan DPO, KPK bersama Kejaksaan Negeri Cimahi langsung menangkap dan mengamankan terpidana di wilayah hukum Cimahi.

“Penangkapan DPO ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara KPK dan Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. KPK mengapresiasi kerja sama yang berjalan semakin baik khususnya di antara penegak hukum kejaksaan dan kepolisian,” kata Febri. Demikian, seperti dikutip Antara. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Bupati Jepara Ahmad Marzuqi

Published

on

Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi kasus suap kepada hakim praperadilan terkait putusan atas praperadilan kasus korupsi yang ditangani PN Semarang.

Dua saksi tersebut, yaitu Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Lasito.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait kasus suap kepada hakim praperadilan terkait putusan atas praperadilan kasus korupsi yang ditangani PN Semarang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Untuk diketahui, Ahmad Marzuqi dan Lasito juga merupakan tersangka kasus suap tersebut.

Ahmad Marzuqi dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Lasito (LAS) Sedangkan Lasito dijadwalkan diperiksa untuk Ahmad Marzuqi (AHM).

Lasito selaku hakim pada Pengadilan Negeri Semarang diduga menerima hadiah atau janji dari Ahmad Marzuqi.

Pada pertengahan 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka Ahmad Marzuqi.

Ahmad Marzuqi kemudian mengajukan permohonan praperadiIan ke Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian diregister dalam perkara Nomor: 13/PId.Pra/2017/PN.Smg.

Ahmad Marzuqi mencoba mendekati Hakim Tunggal Lasito melalui panitera muda di PN Semarang.

Hakim Tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan Ahmad Marzuqi dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka Ahmad Marzuqi tidak sah dan batal demi hukum.

Diduga Ahmad Marzuqi selaku Bupati Jepara memberikan total dana sebasar Rp700 juta (dalam bentuk rupiah sebesar Rp500 juta dan sisanya dalam bentuk dolar AS setara dengan Rp200 juta) kepada hakim Lasito terkait putusan atas praperadilan tersebut.?

Diduga uang diserahkan ke rumah Lasito di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuqi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Sandiaga Ingin Gerakkan Ponpes di Madura untuk Swasembada

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Calon wakil presiden Sandiaga Uno ingin menggerakkan pondok pesantren (Ponpes) di Madura untuk mendorong swasembada pangan di kawasan tersebut.

“Isu sentral melakukan kegiatan dan kebijakan agar ekonomi madura lebih baik. Bekerja sama pondok pesantren yang tersebar di Madura bisa pendekatan pilot basis bisa swasembada energi pangan dan air,” kata dia ditemui wartawan usai menghadiri acara penghargaan di Jakarta, Rabu (12/12/2018) malam.

BACA JUGA : Sandiaga Tanggapi soal Isu HAM dalam Visi Misi

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengatakan selama ini masyarakat Madura mengeluhkan sulitnya lapangan kerja padahal industri garam sangat potensial, hanya belum dioptimalkan.

Ia percaya pondok pesantren dapat mengelola lahan dengan baik apabila didorong dengan kebijakan yang tepat, apalagi jumlahnya banyak di Madura.

“Kalau pesantren bisa swasembada pangan, ini merupakan satu sinyal yang sangat kuat bahwa pemerintah juga bisa swasembada pangan,” ucap Sandiaga.

Terkait tantangan memenangkan hati masyarakat Madura, Sandiaga menyebut ia tidak melihatnya sebagai pertempuran, melainkan adu konsepsi ekonomi di Madura yang memiliki potensi luar biasa.

Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendorong kegiatan membangun bangsa dengan pendekatan kemandirian melalui kewirausahaan.

Sebelumnya mantan kader Gerindra yang merapat ke pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, La Nyalla Mattaliti, begitu optimistis pasangan yang didukungnya itu akan menang di Madura pada Pemilu 2019.

“Saya sudah ngomong, potong leher saya kalau Prabowo bisa menang di Madura,” kata La Nyalla, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending