Connect with us

HUKUM

Pencuri Sarang Burung Walet Bersenjata Api Ditangkap Setelah 10 Jam Dikepung

Published

on

Pencuri sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tidak bersenjata tajam saja, tetapi ada juga yang bersenjata api.

Indonesiaraya.co.id, Sampit – Komplotan pencuri sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tidak bersenjata tajam saja, tetapi ada juga yang bersenjata api.

Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berhasil menangkap pencuri sarang burung walet yang memiliki senjata api. Pencuri bisa ditangkap setelah dilakukan pengepungan selama 10 jam.

Kapolres Kotawaringin Timur AKBP MOhammad Rommel melalui Kasat Reskrim AKP Wiwin Junianto di Sampit, Rabu (26/9/2018) mengatakan, pencuri tersebut ditangkap polisi saat berada dalam gedung sarang walet milik Hasan warga Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Pencuri bersenjata api itu terperangkap di dalam gedung sarang walet karena kepergok pemilik,” katanya.

Pencuri sarang walet berhasil diringkus setelah dikepung puluhan polisi dan ratusan warga Desa Patai, Kecamatan Cempaga.

“Pencuri itu kita kepung kurang lebih selama 10 jam dan akhirnya satu pelaku pencuri sarang walet berhasil dibekuk polisi,” katanya.

Pelaku pencurian sarang burung walet diduga ada dua orang dan baru satu pelaku yang berhasil diringkus.

“Satu pelaku sudah kami amankan. Sekarang pelaku tersebut masih kita periksa,” katanya.

Gedung sarang walet masih dijaga ketat oleh aparat Kepolisian bersenjata lengkap karena diduga pelaku pencurian ada dua orang.

Masih belum diketahui secara pasti nama pelaku yang telah berhasil ditangkap tersebut karena masih dalam pemeriksaan pihak Kepolisian.

Sementara itu, pemilik gedung sarang walet, Hasan mengetahui adanya pencuri masuk gedung sarang walet miliknya pada Rabu sekitar pukul 02.15 dini hari.

Saat itu dia terbangun dari tidur dan langsung memeriksa sekitar rumah. Ia melihat ada kejanggalan di salah satu gedung sarang waletnya.

“Gedung sarang walet saya ada tiga,” katanya.

Gedung yang berada di tengah lampunya dalam keadaan mati, sementara kanan-kirinya masih hidup. “Saat itu saya mendengar adanya suara orang berjalan,” katanya.

Hasan curiga gedungnya itu disatroni kawanan maling. Iapun langsung memanggil warga sekitar untuk mengepung gedung walet itu dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Cempaga.

Warga beserta aparat masuk ke dalam gedung itu.

“Kami masuk sekitar 10 orang. Delapan orang warga dan dua orang anggota polisi. Sampai di dalam, saya ketemu dengan salah seorang pelaku yang membawa senjata api jenis pistol,” katanya.

Dia sempat ditodong, namun mencoba berbicara dengan pelaku sambil jalan mundur dan langsung lari naik ke lantai 5 untuk menyelamatkan diri.

Pelaku sempat melepaskan tembakan dan beruntung tidak mengenai satu orangpun yang ada di dalam gedung itu. Warga beserta aparat pun mundur teratur keluar gedung.

Setibanya di luar, anggota Polsek Cempaga meminta pertolongan kepada tim Resmob Polres Kotawaringin Timur.

Beberapa jam berselang sekitar pukul 10.00 WIB, puluhan tim Resmob Polres Kotawaringin Timur bersenjata lengkap tiba di tempat kejadian perkara (TKP).

Petugas langsung masuk ke gedung untuk menangkap pelaku. Satu pelaku berbadan kurus pendek berkulit putih berhasil ditangkap sekitar pukul 12.00 WIB. Demikian, seperti dikutip Antara. (unt)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Dua Berkas Kasus Hoaks Tujuh Kontainer Surat Suara Tercoblos Dilimpahkan ke Kejagung

Published

on

Tersangka kasus berita hoax saat ungkap kasus hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos di Divisi Humas, Mabes Polri, Jakarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menyerahkan dua berkas perkara informasi hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos, ke Kejaksaan Agung.

“Satu berkas tersangka BBP dan satu berkas tersangka HY,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo melalui pesan singkat, di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Menurut dia, berkas perkara sudah diserahkan penyidik ke Kejaksaan Agung pada 17 Januari 2019.

Sementara penyidik kini masih mengembangkan kasus guna mencari aktor intelektual dan penyedia dana kasus hoaks tersebut.

Awalnya polisi menangkap tiga tersangka kasus tersebut di sejumlah daerah, yakni tersangka HY di Bogor Jawa Barat, LS di Balikpapan Kalimantan Timur dan J di Brebes Jawa Tengah. Ketiganya adalah penyebar info hoaks ke media sosial. Meski sempat ditangkap, mereka tidak ditahan dan hanya dimintai keterangan.

Selanjutnya polisi menangkap pembuat konten hoaks kasus ini, yakni tersangka BBP.

Kemudian, polisi juga menangkap tersangka berinisial MIK di Banten, yang perannya sebagai penyebar hoaks.

Tersangka HY, LS, dan J diancam dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman dibawah 5 tahun penjara. Sedangkan tersangka BBP dibidik dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun. Demikian, seperti dikutip Antara . (apd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Dalami Dua Hal Pemeriksaan Empat Anggota DPRD Kabupaten Bekasi

Published

on

KPK mendalami dua hal terkait pemeriksaan terhadap empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dua hal terkait pemeriksaan terhadap empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

KPK pada Jumat memeriksa empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

“Pertama, posisi dan peran saksi pada pansus Pansus RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan sejauh mana pengetahuan mereka terhadap indikasi kepentingan pihak lain di balik proses penyusunan aturan tata ruang tersebut di Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu adalah Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, dan Namat Hidayat.

“Kedua, diklarifikasi juga pengetahuan dan peran saksi terkait informasi perjalanan ke Thailand,” ucap Febri.

Sampai saat ini, 14 anggota DPRD Bekasi telah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus Meikarta.

Dalam penyidikan kasus Meikarta, KPK juga telah menerima pengembalian uang dari unsur DPRD Kabupaten Bekasi dengan total Rp180 juta sampai dengan saat ini.

KPK menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Bekasi lain yang pernah menerima uang atau fasilitas liburan dengan keluarga terkait perizinan Meikarta tersebut.

“Kami hargai pengembalian tersebut dan KPK kembali mengingatkan agar pihak-pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif menginformasikan dan mengembalikan segera uang atau fasilitas lainnya yang telah diterima terkait perizinan proyek Meikarta ini,” ucap Febri.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang. Demikian, seperti dikutip Antara . (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Enam Saksi Kasus Proyek Pt Waskita Karya

Published

on

KPK memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

KPK pada 17 Desember 2018 telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Kepala Divisi ll PT Waskita Karya Fathor Rachman (FR) dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Il PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS).

BACA JUGA : KPK Panggil Delapan Saksi Kasus Proyek Waskita Karya

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam orang saksi untuk tersangka FR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Enam saksi itu antara lain pegawai PT Waskita Karya Imam Bukori, Direktur Utama PT Safa Sejahtera Abadi Hapsari, dua pegawai PT Berkah Money Changer Junaedi dan Megawati serta dua karyawan swasta masing-masing Riza Alfarizi dan Fatmawati.

Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar dan kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.

Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, kata Agus, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Namun, selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

Diduga empat perusahaan subkontraktor tersebut mendapat “pekerjaan fiktif” dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait pekerjaan fiktif tersebut.

14 proyek itu antara lain proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, proyek PLTA Genyem, Papua, dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat. Selanjutnya, proyek “fly over” Tubagus Angke, Jakarta, proyek “fly over” Merak-Balaraja, Banten, proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Atas perbuatannya, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Demikian, seperti dikutip Antara .(ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending