Connect with us

POLITIK

Pendukung Jokowi Gelar Unjuk Rasa Gabungan, Begini Tuntutannya

Published

on

Mulai sekitar pukul 13.30 wib di depan Mapolda Metro Jaya DKI Jakarta, berlangsung aksi unjuk rasa gabungan dari Barikade 19, PPJNA 98, KPPSMI, Jarnas 98. /PPJNA 98

INDONESIA RAYA – Negeri Indonesia merupakan amanah para pahlawan, para pejuang kemerdekaan, para ulama, para Aulia, para raja raja Nusantara & amanah para pendiri bangsa harus selalu kita jaga jangan sampai Negeri Indonesia menjadi hancur.

NKRI yang berdasar Pancasila & UUD 45 sudah final tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, yang mencoba coba akan merubah dengan dasar apapun diluar Pancasila itu adalah berbuat makar, akan berhadapan dgn TNI, Polri & seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu perilaku yang dilakukan HRS dan Anies sudah jelas melanggar hukum, melanggar protokol kesehatan harus diperiksa ditangkap diseret kepangadilan, kata Abdul Salam Nur Ahmad Sekjen PPJNA 98 dalam orasi yang disampaikan ditengah aksi unjuk rasa bersama di depan Mapolda Metrojaya, Jalan Sudirman Jakarta Selatan, Jum’at, 20 November 2020.



Mulai sekitar pukul 13.30 wib di depan Mapolda Metro Jaya DKI Jakarta, berlangsung aksi unjuk rasa gabungan dari Barikade 19, PPJNA 98, KPPSMI, Jarnas 98, sekitar 200 orang dengan korlap Abdul Salam Nur Ahmad, menuntut agar pihak Polda Metro Jaya DKI Jakarta secepatnya memproses hukum dan menangkap HRS dan Anies Bawesdan.

Anto Kusumayuda Ketum PPJNA 98 mengatakan, negeri kita Indonesia dan dunia sedang dihadapkan pandemi Covid 19, harus bersatu padu bahu membahu dalam menghadapi pandemi Covid 19, seluruh masyarakat harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana peraturan & perundang undangan yg berlaku.

Budi Hermansyah Ketua Barikade 98 Jabar dalam orasinya menambahkan, sangat memprihatinkan HRS & Anies yang secara terbuka sengaja melabrak protokol kesehatan Covid 19 yang telah ditetapkan.

“Itu sama dengan mencoreng supremasi hukum dan mencoreng wibawa pemerintahan Jokowi sedang berjibaku menghadapi Covid 19. Lebih memprihatinkan HRS telah menghina , menghujat TNI, Polri, itu semua mengindikasikan telah melakukan konspirasi akan menjatuhkan pemerintahan Jokowi.”

“Yang memalukan Anies sebagai gubernur lebih memilih taat menghargai sama HRS ketimbang loyal dan menghargai Presiden Jokowi,” ungkap Budy juga sebagai Presidium Jarnas 98.

Setelah massa pengunjuk rasa mendesak pihak petugas kepolisian yang berjaga, sempat terjadi desakan saling menekan, akan melakukan pembakaran baliho HRS.

Massa pengunjuk rasa diterima perwakilan oleh pihak Polda Jabar diwakili oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya diruangnya, yang diterima Anto Kusumayuda Ketum PPJNA dan Abdul Salam Sekjen PPJNA 98.

Abdul Salam Nur Ahmad mengatakan hasil pertemuannya dengan pihak Polda Metro Jaya sedang mengusut atas kejadian HRS waktu kepulangan ke tanah air, waktu maulid nabi Muhamad Saw dan pernikahan anaknya.

“Akan ditindak lanjuti dan diproses hukum. Pihak pengunjuk rasa tetap menuntut Polda Metro Jaya untuk untuk menangkap HRS dan Anies Bawesdan, kalau tidak ditangkap Jaringan pergerakan aktivis 98 akan aksi lebih besar ke Polda Metro Jaya,” pungkas Abdul Salam. (*/dul)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement

POLITIK

Polda Metro Jaya Masih Menunggu Kedatangan Habib Rizieq dan Anaknya

Published

on

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Drs. Yusri Yunus. /Dok. humas.polri.go.id.

INDONESIA RAYA – Polda Metro Jaya masih menunggu kehadiran dari Ketua Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dan menantunya Muhammad Hanif Alatas (MHA). 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan sampai saat ini pihak penyidik masih menunggu.

“Jadi hari ini kita jadwalkan tiga orang, yang satu inisial Y adalah Biro Hukum dari Pemrov DKI, sejak pagi tadi jam 11 sudah hadir dan kita lakukan pemeriksaan, sampai dengan saat ini masih dalam pemeriksaan oleh penyidik,” kata Kombes Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Desember 2020.



“Yang dua orang lagi, satu adalah MHA adalah menantu MRS, dan MRS juga kita jadwalkan hari ini jam 10 tapi sampai hari ini sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi baik dengan yang bersangkutan maupun pengacara yang bersangkutan,” sambungnya.

Seperi diketahui sebelumnya, Rizieq Shihab dipanggil pihak kepolisian terkait kasus kerumunan massa di acara pernikahan putrinya yang digelar di Pertamburan Jakarta Pusat pada  14 November 2020 lalu.

Dalam kegiatan itu dihadiri oleh simpatisan hingga ribuan yang menyebabkan kerumunan. 

Dalam acara itu diduga telah terjadi tindakan pelanggaran protokol kesehatan.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Abdul Kharis minta Pemerintah Batalkan ‘Calling Visa’ untuk Israel

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. /Doc. Dpr.go.id,

INDONESIA RAYA –  Pemerintah RI tetap bersikukuh untuk menerbitkan Calling Visa bagi Israel melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan akan memperketat prosesnya. 

Menanggapi kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, ketika pemerintah membuat peraturan, harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Untuk itu, ia meminta kebijakan itu untuk dibatalkan.

“Pemerintah jelas keliru ketika calling visa untuk Israel diberikan, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 paragraf pertama jelas dan tegas menyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.”



“Maka sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Palestina masih diduduki Israel, itu jelas penjajahan,” tegas Kharis dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Senin 30 November 2020.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyayangkan langkah Kemenkumham yang bertolak belakang dengan Kemenlu RI. 

“Saya masih ingat dan selalu ingat perkataan Ibu Menlu ‘Kita selalu dekat di hati, di setiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, isu Palestina, is always there,’ sikap Menlu sudah bagus namun begitu Menkumham di dalam mengambil langkah terbitkan calling visa seperti menampar muka sendiri,” jelas Kharis.

Perlu diketahui pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham memberikan layanan visa elektronik bagi orang asing subyek Calling Visa sejak tahun 2012. 

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Mahfud Sampaikan Pernyataan Pemerintah Terkait Situasi di Sigi, Sulteng

Published

on

Menko Polhukam, Moh. Mahfud MD. /Instagram.com/@mohmahfudmd.

INDONESIA RAYA – Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Senin 30 November 2020 siang, di Jakarta, menyampaikan pernyataan pemerintah terkait perkembangan situasi pasca aksi pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Saya akan menyampaikan sikap Pemerintah Republik Indonesia, setelah saya tadi dipanggil oleh Presiden lalu saya langsung rapat, untuk menyikapi peristiwa Sigi, di Sulawesi Tengah,” ujar Mahfud mengawali keterangan persnya.

Disampaikan Mahfud, setelah mendapat arahan Presiden Joko Widodo, dirinya langsung menggelar rapat dengan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menyikapi peristiwa yang terjadi di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulteng, Jumat, 27 November 2020 silam.



Berikut pernyataan pemerintah yang disampaikan oleh Menko Polhukam:

Pernyataan Pemerintah terkait tindakan teror dan kekerasan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

Pemerintah menyesalkan dan mengutuk keras tindakan teror, kekerasan, dan kekejian yang dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, dalam hal ini kelompok Ali Kalora, itu bukan gerakan keagamaan tetapi gerakan kejahatan, terhadap sebuah keluarga di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

Pemerintah juga dengan ini sekali lagi menyampaikan duka yang mendalam. Dan pemerintah telah bertemu dengan keluarga korban dan juga pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah untuk pemulihan atau trauma healing.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017