Connect with us

POLITIK

Pengacara BPN Ibaratkan Sidang MK Seperti Pemuda Bertemu Raja Jin

Published

on

Tim Hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Tim Hukum Prabowo-Sandi mengatakan siapapun sulit untuk membuktikan kecurangan dari hasil selisih suara 16,9 juta di Pilpres 2019, dengan hanya hukum acara dalam persidangan diberikan kepada pihaknya satu hari untuk membawa bukti. Bahkan ia menyebut raja jin saja mustahil membuktikan hal tersebut.Berdasarkan keputusan KPU, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin 85.607.362 suara. Sedangkan jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239. Jadi selisih suara sebanyak 16.957.123.Menurutnya, berapa pun selisih suara dari hasil Pilpres 2019 dihasilkan dari kecurangan tidak akan bisa dibuktikan dengan hanya hukum acara yang ditentukan hanya satu hari untuk menghadirkan bukti, dalam hal ini bukti C1.

“Kecurangan sebesar-besarnya jangan bikin selisih suara hanya 16.900.000, bikinlah sampai 25 juta selisihnya hasil suara toh dengan hukum acara sekarang kepada pemohon yang hanya dikasih waktu 1 hari sudah pasti tidak bisa dibuktikan,” kata Tim Hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Bahkan ia menganalogikan dengan cerita seseorang bertemu dengan jin dalam botol yang bisa mengabulkan apapun keinginan orang tersebut. Namun raja jin tersebut tidak bisa memenuhi permintaan untuk membuktikan adanya kecurangan dari hasil suara 16,9 juta Pilpres 2019 dengan hanya diberikan satu hari hukum acara.”Hai kamu sudah membantu saya keluar dari botol sekarang kamu boleh minta apapun dari saya apa yang kamu minta saya akan kabulkan, terus orang ini bilang kepada raja jin ‘Tolong bangun jalan tol dan jembatan-jembatan yang menghubungkan antara Indonesia, China, Korea Utara, dan beberapa negara lainnya yang bisa saya tempuh dengan jalan kaki hanya 1 jam. Kemudian raja jin bilang ya jangan yang berat-berat kayak gitu lah,” kata Nasrullah bercerita.

“Bener enggak sanggup benar kan tadi, sekarang silakan minta yang lain kalau begitu tolong kata orang tadi tolong bantu saya untuk bisa membuktikan hitung-hitungan suara di Mahkamah Konstitusi yang bisa selesai 1 hari dalam 1 hari persidangan. Terus raja jin tadi bilang mending masuk kembali ke botol atau yang ke pertama tadi deh lebih baik saya menyelesaikan jembatan itu daripada saya menyelesaikan hitungan-hitungan hanya satu hari,” sambung ceritanya.Baca juga: Usai Sidang Putusan MK, Prabowo Akan Uji Kesetiaan Partai KoalisiLebih lanjut, Nasrullah menegaskan bahwa jika Mahakmah Konstitusi (MK) terus memberikan hukum acara seperti tersebut. Maka menurutnya siapapun yang berkuasa di 2019-2024 akan mempersiapkan kecurangan yang lebih dahsyat.

“Kalau sekarang Mahkamah Konstitusi menempatkan diri kepada hitung-hitungan sih persoalannya siapapun yang berkuasa sejak 2019-2024 akan mempersiapkan kecurangan yang lebih dahsyat pada hari H persidangan persidangan di MK tidak bisa dibuktikan,” tandasnya, seperti dikutip Pantau.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

FPI Tak akan Undang Prabowo-Sandi dan Partai Politik di Ijtima Ulama IV

Published

on

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, pihaknya tak akan mengundang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam kegiatan Ijtima Ulama IV. Namun, ia tak menjelaskan alasan pihaknya tak mengikutsertakan keduanya dalam agenda tersebut.

“Ijtima Ulama IV tidak mengundang peserta pilpres,” kata Munarman kepada Okezone, Kamis (18/7/2019).

Munarman menyatakan, selain tidak menghadirkan Prabowo-Sandi, Ijtima Ulama IV juga tak akan mengundang partai politik.

“Parpol juga tidak kami undang,” katanya.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama berencana menggelar agenda Ijtima Ulama IV. Kegiatan itu diklaim bukanlah bentuk kekecewaan atas pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto pada Sabtu, 13 Juli 2019.

“Begitu juga kami punya sikap dan punya ketentuan tersendiri apa langkah-langkahnya selanjutnya, yaitu kami akan menampung dan menerima semua masukan dari para ulama, para habaib, dari para tokoh nasional sesuai dengan arahan imam besar kita Habib Muhammad Rizieq Shihab,” kata Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Yusuf menuturkan, tema dan waktu Ijtima Ulama IV masih akan dibahas melalui rapat. Kata dia, pembahasan itu dilakukan dengan seluruh ormas yang tergabung ke dalam GNPF Ulama.

“Bagaimana menyikapi keadaan dan situasi dengan hal-hal yang terbaru,” ujarnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Jubir PA 212 Akui Sikap Amien Rais Sudah Berubah

Published

on

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 alias PA 212 Habib Novel Bamukmin mengakui, sikap Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memang telah berubah.

Sebelumnya, Amien merupakan sosok paling keras dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi. Namun, sikap kritis Amien kini dianggap sudah menurun.

Habib Novel Bamukmin mengatakan, sikap Amien Rais mulai terlihat berubah sejak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Jokowi.

“Memang belakangan ini saya pribadi melihat dua sikap yang ditunjukkan oleh Pak Amien Rais yaitu saat menanggapi tentang rekonsiliasi Jokowi – Prabowo. Lalu sikapnya setelah membaca surat dari Prabowo yang agak melunak,” kata Novel ketika dihubungi, Kamis (18/7/2019).

Menurut Novel, sepertinya Amien Rais ingin meredam gejolak kekecewaan di antara massa 212 karena Prabowo memilih bertemu dengan Jokowi.

Namun, hal tersebut tak pas untuk dibahas saat ini. Karena kata Novel, pihaknya tengah fokus mempersiapkan ijtimak ulama ke-4 yang digelar awal Agustus mendatang.

“Semua permasalahan akan dibahas tuntas dan menghasilkan putusan ijtimak ulama ke-4. Diharapkan ini bisa memenuhi rasa keadilan yang selama ini kami perjuangkan,” tandas Novel, seperti dikutip Eramuslim. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Pengamat : Masa Depan Gerindra Oposisi Bukan Ikut Jokowi

Published

on

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Masa depan Partai Gerindra adalah mengambil sikap oposisi, berada di luar pemerintahan. Bukan bergabung dengan kabinet baru Joko Widodo dengan mendapatkan sejumlah jatah menteri.

Pemerhati politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika ingin menatap Pemilu 2024, partai pimpinan Prabowo Subianto itu harus menjadi oposisi yang konstruktif, oposisi yang tidak berhadap-hadapan secara langsung dengan pemerintah.

“Oposisi yang kadang-kadang mau bekerjasama dengan pemerintah karena kepentingan yang lebih besar, tidak selalu menolak kebijakan. Tetapi kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, Gerindra ambil bagian untuk membela,” ujar Pangi, Kamis (18/7/2019).

Gerindra akan mendapatkan tempat di hati masyarakat saat citra pemerintah pudar. Menurut Pangi, itulah momentum emas bagi Gerindra kalau bicara masa depan politik.

“Syukur-syukur bisa menghantarkan calon presiden terpilih dari Gerindra (Pemilu 2024) yang menjadi antitesis pemerintahan sekarang,” ungkapnya.

Kalau Gerindra tetap bergabung di kabinet Jokowi-Maruf, lanjut Pangi, partai pimpinan mantan Danjen Koapssus itu akan menjadi bagian dari dosa masa lalu dari pemerintahan sekarang.

Dosa pemerintahan Jokowi yang paling tampak adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen, jauh dari janji manis 7 persen. Satu lagi, nominal utang yang sudah menjulang hingga menyentuh angka Rp 4.418 triliun pada 2018.

“Makanya harus hati-hati betul, jangan salah mengambil langkah. Harus dihitung secara komperhensif, mudharat dan manfaatnya apa, dan apa untung ruginya bagi Gerindra ke depan,” demikian Pangi, seperti dikutip Rmol.co. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending