Connect with us

POLITIK

Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020 Hanya Sebatas Alat Bantu Hitung

Published

on

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. (Foto: dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan bahwa penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hanya sebagai uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi agar kesalahan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diminimalisir.

“Penggunaan Sirekap hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi serta untuk publikasi. Dengan catatan agar KPU memastikan kecakapan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan untuk dapat memahami penggunaan Sirekap, sehingga kesalahan dalam penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diminimalisir,” ucap Doli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Hal tersebut diputuskan terkait adanya usulan perubahan dari KPU terhadap tiga Peraturan KPU (PKPU), yakni Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



Kemudian Perubahan atas PKPU No 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan satu Pasangan Calon.

“Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu menyetujui dengan catatan hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada serentak 2020 didasari oleh berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi manual,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Yang juga menjadi catatan dari penggunaan Sirekap oleh KPU adalah untuk menyusun peta jaringan internet di tiap TPS pada provinsi, kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 dengan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Disamping itu juga untuk mengoptimalkan kesiapan infrastruktur informasi dan teknologi serta jaringan internet di setiap setiap setiap daerah pemilihan, sehingga penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Sirekap untuk mengurangi pergerakan dan kerumunan massa. “(Juga untuk) memastikan keaslian dan keamanan terhadap dokumen digital hasil Siekap agar meminimalisir penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu” tandasnya.

Catatan lain atas usulan perubahan tiga Rancangan PKPU yakni, jumlah pemilih di setiap TPS maksimal sebesar 500 orang. “Komisi II DPR RI meminta Bawaslu agar cermat dan hati-hati dalam menggunakan kewenangannya, serta tegas menertibkan seluruh unsur pengawas Pilkada di semua semua Pilkada di semua seluruh unsur pengawas Pilkada di semua semua Pilkada di semua semua tingkatan dalam hal penanganan pelanggaran Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penilaian objektif sehingga dapat menjamin keadilan bagi semua pihak,” pungkas Doli. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Soal Pemblokiran Dana Bantuan Ponpes Rp500 Milyar oleh Kemenkeu, DPD Minta Penjelasan

Published

on

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. /Instagram.com/@lanyallamm1.

INDONESIA RAYA – Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mempertanyakan pemblokiran yang dilakukan Kemenkeu terhadap rekening sejumlah pondok pesantren dan madrasah sehingga tidak bisa menerima dana bantuan imbas pandemi Covid-19.

Kemenkeu telah melakukan pemblokiran rekening sejumlah pesantren dan madrasah selama 6 bulan terakhir.

Hal tersebut mengakibatkan bantuan dana sebesar Rp500 miliar untuk sejumlah ponpes dan adrasah itu tidak dapat dicairkan.



“Kami menunggu alasan Kemenkeu melakukan pemblokiran terhadap dana bantuan untuk pesantren dan madrasah, karena belum ada penjelasan mengenai pemblokiran ini,” ungkap LaNyalla, Senin, 28 Juni 2021.

Akibat pemblokiran itu, Kemenag tidak bisa menyalurkan dana bantuan kepada Pesantren dan Madrasah terkait.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media INFO BUMN dalam artikel Soal Pemblokiran Dana Bantuan Ponpes Rp500 Milyar oleh Kemenkeu, DPD Minta Penjelasan


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Isu Resuffle Lagi, Jika Moeldoko Jadi Menteri ATR/BPN Tantangannya adalah Mafia Tanah

Published

on

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. /Instagram.com/@dr_moeldoko

INDONESIA RAYA – Soal isu reshuffle Kabinet, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, hal itu hak preogratif Presiden Jokowi.

Begitu juga ketika ada isu bahwa Presiden Jokowi akan melakukan resuffle dan menggeser Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ke Kementrian ATR/ BPN, itu hak prerogatif Presiden.

Guspardi menyebut, Presidenlah yang lebih memahami dan mengerti penempatan para pembantunya di posisi yang tepat.



Reshuffle tentu sudah di pertimbangkan oleh Jokowi, “Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden,” kata Guspardi, Senin 21 Juni 2021.

Bila kelak Moeldoko yang mendapat tugas menjabat sebagai Menteri ATR/ BPN maka penyelesaian sejumlah pekerjaan rumah Kementrian ATR/BPN selama ini tentu akan menjadi tantangan baru Moeldoko.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media INFO BUMN dalam artikelIsu Resuffle Lagi, Jika Moeldoko Jadi Menteri ATR/BPN Tantangannya adalah Mafia Tanah


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Kapolri Intruksikan Seluruh Polda dan Jajarannya Berantas Aksi Premanisme

Published

on

Kapolri Jenderal, Listyo Sigit Prabowo. /Dok. humas.polri.go.id

INDONESIA RAYA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Polda dan Polres jajaran untuk memberantas setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Hal itu menyusul adanya instruksi langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri untuk menindak tegas preman yang sering melakukan pemalakan terhadap sopir kontainer di wilayah Jakarta Utara.

“Seluruh Polda dan Polres jajaran harus menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan. Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat,” kata Kapolri Jendral Listyo Sigit.



Baca Juga: Sekolah SPI Batu Bantah Tuduhan Adanya Praktik Ekploitasi Ekonomi Anak Didiknya

Tak hanya itu, dalam laman resmi Humas Polri yang dikutip Hallobogor.com, Jumat, 11 Juni 2021, Kapolri menyebut telah memberikan instruksi langsung.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media Hallobogor.com dalam artikel Kapolri Intruksikan Seluruh Polda dan Jajarannya Berantas Aksi Premanisme


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017