Connect with us

HUKUM

Penghapusan Pasal bagi AIJ, Apakah Kasus Ini Berhenti Sampai Sini?

Published

on

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. (Foto: infoplus.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Sangkaan Pasal 6 ayat (1) a UU Tipikor terhadap tersangka korupsi eks politikus NasDem Andi Irfan Jaya terancam batal atau dihapuskan dari rencana dakwaan, Pasal 6 huruf a UU Tipikor itu berisi tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menduga, penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus tak mau melanjutkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) karena Joko S Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Inikan pasalnya relevan dengan kasus ini. Berkaitan ada atau tidak hakim yang ‘dilobi’ itu tugas penyidik untuk menelusurinya. Dugaanya saja gratifikasi pengurusan fatwa di MA. Kalau dicabut berarti kasusnya sudah sampai di sini saja atau mau dilokalisir saja,” kata Boyamin, saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2020).



Menurut dia, fatwa itu merupakan produk dari sebuah institusi yang berkaitan dengan hakim. Maka, Pasal 6 UU Tipikor itu mengatur mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang kepada hakim untuk mempengaruhi proses hukum suatu perkara.      

“Mestinya itu tetap ditampilkan sampai di surat dakwaan. Setidaknya, pasal itu diterapkan dulu dalam surat dakwaan. Sembari penyidik mencari bukti-nya. Berkaitan bagaimana vonisnya nanti, biarlah hakim yang menentukan,” jelasnya.

Mestinya, lanjut Boyamin, penyidik mencari informasi terkait apakah ada komunikasi pada tersangka ke oknum hakim dan jajarannya. Penyidikan itu bisa membuat terang perkara ini.

“Juga mencari alat bukti yang lebih lengkap. Di situ mestinya belum dilakukan penyidikan dicoba dilacak segala macamnya ditanya beberapa ke pihak terkait. Tidak mungkin penyidik kalah dengan media massa yang bisa menelusuri lebih jauh terkait fakta-fakta kasus ini,” beber Boyamin.

Namun, lanjutnya, jika dalam fakta persidangan kelak terbukti ada keterlibatan hakim dalam kasus ini, Boyamin berpandangan, penyidik tak lagi bisa memproses kasus itu. Sebab, perkara itu sudah berjalan di pengadilan.

“Ini juga sama dengan tak dakwaan Jaksa Pinangki. Tidak ada Pasal 12 A UU Tipikor. Ada apa? Apakah kasus ini mau distop sampai di sini saja,” tandas Boyamin.

Terkait hal ini, Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Ali Mukartono pernah menerangkan, Pasal 6 terhadap Andi Irfan itu, bukan dihilangkan. Tetapi, kata dia, tak dapat diterapkan, karena hasil penyidikan tak menemukan bukti adanya pemberian suap, gratifikasi terhadap hakim.

“Kalau tidak ada buktinya, buat apa (dipakai dalam dakwaan, red),” kata Ali, beberapa waktu lalu.   

Untuk diketahui, politikus Nasdem tersebut, akan didakwa dengan dua sangkaan primer dan subsider. Primer pertama, Penuntut Umum akan mendakwa Andi Irfan dengan sangkaan Pasal 5 ayat 2 Juncto Pasal 5 ayat 1  a UU Tipikor Juncto Pasal 56 ke-1 KUH Pidana. Primer kedua, Penuntut Umum menyangka dengan Pasal 11 UU Tipikor. Adapun dalam dakwaan subsider pertama, penuntut umum menggunakan Pasal 15 Juncto Pasal 5 ayat 1 a UU Tipikor. Subsider kedua, Pasal 15 Juncto Pasal 13 UU Tipikor.

Sangkaan ini berbeda ketika penyidik menetapkan Andi Irfan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kala itu, penyidik tak hanya menetapkan Andi Irfan sebagai tersangka pemberian suap dan gratifikasi, serta permufakatan jahat dalam Pasal 5 dan Pasal 15 UU Tipikor. Tetapi, penyidik juga menggunakan sangkaan dalam Pasal 6 ayat (1) a UU Tipikor. (rri)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

Tak akan Istimewakan, Polda Metro Jaya akan Segera Panggil Habib Rizieq

Published

on

Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab./Instagram.com/devianggraeni398/

INDONESIA RAYA – Polda Metro Jaya akan memanggil semua pihak tak terkecuali Habib Rizieq Shihab. 

Yang terlibat dalam dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam acara di Petamburan 14 November 2020 lalu.

Diketahui dalam kasus kerumunan massa tersebut pihak kepolisian telah meningkatkan status ke tahap penyidikan. 



Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum (Kombes. Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K) mengatakan bahwa semua akan dipanggil. 

Pihaknya tidak akan mengkhususkan orang – orang yang terkait dalam pemenuhan alat bukti pelanggaran protokol kesehatan tersebut.

“Iya semua akan dipanggil. siapa saja, kita tidak mengkhususkan satu, dua orang, siapa saja yang terkait dalam pemenuhan alat bukti tersebut akan kita panggil.”

“Kita panggil dalam kapasitas, ada dua, ada kapasitas sebagai saksi dan ada tersangka”, tegasnya.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Namanya Disebut di Persidangan Djoko Tjandra, Kabareskrim Tanggapi Begini

Published

on

Kabareskrim Polri Komjen, Pol Listyo Sigit Prabowo. /humaspolri.go.id.

INDONESIA RAYA – Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo merespon pernyataan Irjen Napoleon Bonaparte dalam sidang dalam kesaksiannya dalam persidangan perkara suap terkait pengurusan red notice Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Sigit mengaku heran dan merasa aneh namanya dibawa-bawa dalam persidangan tersebut. Sebelumnya, nama Kabareskrim disebut-sebut Napoleon dalam sidang tersebut.

Awalnya Napoleon menyebut soal Kabareskrim dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ketika bertemu dengan Tommy Sumardi. Selain itu juga disebut-sebut nama Bambang Soesatyo. 



Tommy Sumardi dalam persidangan duduk sebagai terdakwa karena diduga menjadi perantara suap Djoko Tjandra ke Napoleon.

“Faktanya saya tak pernah ragu usut tuntas kasus Djoko Tjandra. Siapapun yang terlibat kami usut tanpa pandang bulu.” 

“Kalau kita terlibat kan logikanya sederhana, tak mungkin kita usut sampai ke akar-akarnya,” kata Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/11/2020).

Sigit mengatakan, logikanya bila nama ia disebut saat itu, Napoleon harus melalukan crosscheck terlebih dahulu. Sebab, Napoleon kala itu menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri yang mana pejabat utama di Mabes Polri.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Masih Berstatus Sebagai Saksi, Dua Artis yang Terjerat Kasus Prositusi Online

Published

on

Kasus prostitusi online melibatkan 2 artis Berstatus Sebagai Saksi. /Pixabay.com/4711018.

INDONESIA RAYA – Kasus prostitusi online yang melibatkan artis ST (27) dan MA (26) sedang dalam proses hukum pihak kepolisian. Kedua mucikari yang merupakan sepasang suami istri sudah ditahan dan dijerat pasal pidana. 

Namun, untuk kedua artis tersebut, pihak kepolisian masih melakukan pengumpulan data. Status keduanya masih sebagai saksi.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Sudjarwoko menjelaskan kedua orang artis dan satu pelanggan dalam kasus ini masih berstatus saksi.



“Kita masih mengumpulkan data-data, tidak menutup kemungkinan (sebagai tersangka),” ucapnya.

Namun, Surdjarwoko membenarkan bahwa dalam penangkapan artis ST (27) dan MA (26) tengah melakukan hubungan intim dengan pelanggannya di satu kamar.

“Jadi saat ditangkap sedang melakukan kegiatan asusila, dengan perempuannya 2 dan lakinya 1, atau threesome,” kata Sudjarwoko di Polres Metro Jakarta Utara, Jumat 27 November 2020.

Seperti diketahui sebelumnya, dua orang mucikari digerebek pihak kepolisian pada Kamis 26 November 2020, kemarin di sebuah Hotel Sunlight Sunter, Jakarta Utara dengan sejumlah alat bukti seperti alat kontrasepsi dan ponsel.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017