Connect with us

DIGITAL

Penutupan Jaringan Medsos : Membungkam Suara atau Meredam Hoaks?

Published

on

Kominfo akan menerbitkan aturan baru yang mengharuskan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik untuk secara aktif membersihkan berita bohong.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Beberapa jam setelah merebaknya aksi demonstrasi memprotes pengumuman rekapitulasi suara nasional KPU Selasa (21/5/2019) dini hari yang berbuntut kerusuhan di beberapa lokasi di Jakarta, otorita berwenang membatasi sementara akses dan penyebaran media sosial di seluruh Indonesia.

Menkopolhukam Wiranto, ketika mengumumkan kebijakan ini hari Rabu (22/5/2019) mengatakan hal ini terpaksa dilakukan “untuk menghindari provokasi dan berita bohong kepada masyarakat luas”. Hal senada disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, yang menggarisbawahi bahwa keputusan ini sudah sesuai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebagian pihak memuji langkah cepat membatasi akses dan penyebaran media sosial – yaitu Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan Line – sebagai upaya tepat meredam berita bohong atau hoaks yang meresahkan. Tetapi tidak sedikit pula yang mengkritisinya, antara lain Institute Criminal Justice Reform ICJR dan (Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

ICJR dan AJI Protes Pembatasan Akses Media Sosial

Dalam pernyataan tertulis hari Rabu (22/5/2019), ICJR, badan peneliti independen yang memusatkan perhatian pada isu aturan hukum pidana dan reformasi hukum itu, mengatakan “pembatasan ini bertentangan dengan hak berkomunikasi, hak memperoleh informasi dan kebebasan berekspresi.” Pemerintah, menurut ICJR, sedianya mengkaji batasan yang jelas agar tidak peluang terjadinya pengurangan hak dan kepentingan yang lebih luas.

Pada hari yang sama AJI mendesak pemerintah untuk segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial, yang dinilai telah melanggar Pasal 19 Deklarasi Hukum HAM. “Kami menyadari bahwa langkah pembatasan ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum, namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar.”

Namun pengamat komunikasi dan budaya digital Dr. Firman Kurniawan menilai pembatasan sementara akses dan penyebaran informasi di media sosial itu sebagai hal yang wajar saja. “Kalau shutdown seluruh media sosial selamanya, itu baru masalah. Ini khan cuma WhatsApp, Instagram. Itu pun sementara, menunggu keadaan lebih sejuk. Warga masih dapat memakai IG Talk, VPN dan lain-lain. Ketika berbicara tentang medium digital, peluang menggunakan konten multimedia dan multi-platform untuk informasi sangat luas. Persoalannya tinggal inovasi memproduksi konten,” ujarnya ketika dihubungi VOA melalui telepon.

Lebih jauh Firman Kurniawan menyerukan semua pihak agar “jangan terlalu cepat mengindikasikan pemerintah otoriter, memberangus kebebasan berpendapat. Kebebasannya tidak diberangus. Hanya medium penyebaran disinformasi dan hate speech yang diminimalkan.”

Banyak Negara Batasi Akses Media Sosial karena Beragam Alasan

Banyak negara yang membatasi akses dan penyebaran informasi di media sosial, baik karena ingin meredam penyebarluasan berita bohong atau hoaks dan pernyataan-pernyataan bernada kebencian – sebagaimana yang terjadi di Indonesia minggu lalu, maupun karena memang bertujuan untuk mengendalikan informasi yang bisa diakses publik; baik untuk sementara waktu maupun permanen.

China adalah salah satu negara yang memiliki sejarah panjang membatasi akses informasi atas media, termasuk media sosial. The Great Firewall of China dibentuk dengan satu tujuan, yaitu memblokir situs-situs dan aplikasi yang tidak disukai pemerintah, termasuk aplikasi VPN. Baru-baru ini China bahkan memblokir layanan game online Twitch, yang mulai populer di kalangan anak muda. Satu-satunya situs media sosial yang diijinkan pemerintah China adalah Weibo.

Turki merupakan negara lain yang membatasi akses pada media sosial, terutama Twitter. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menilai Twitter telah disalahgunakan oleh mereka-mereka yang memusuhinya, dan sempat menutup akses Twitter di negara itu pada tahun 2014. Setahun kemudian Facebook dan YouTube juga masuk dalam daftar media sosial yang tidak dapat diakses publik. Meskipun akhirnya pemblokiran terhadap Twitter dicabut, banyak pihak masih khawatir akan masa depan Facebook dan YouTube di negara itu.

Pada tahun 2009 Vietnam sempat memblokir akses Facebook selama satu minggu. Meskipun ketika itu tidak ada satu pejabat pemerintah yang bersedia mengukuhkan pemblokiran tersebut, kebijakan semacam ini masih kerap diterapkan untuk menyurutkan niat warga mengkritisi orang nomor satu di negara itu.

Menurut Dr. Firman Kurniawan, banyak negara yang membatasi sementara atau bahkan memblokir sepenuhnya akses pada media sosial. Selain China, Turki dan Vietnam, ada pula “Korea Utara, Iran, Eritrea, Arab Saudi, Bangladesh, Suriah, Turkmenistan, Vietnam, Myanmar hingga Ethiopia” yang masih mengeluarkan kebijakan yang tidak populer ini. Ketika negara-negara lain memblokir akses pada media sosial dalam waktu panjang atau permanen, “pemerintah Indonesia cenderung lebih membatasi pengiriman informasi, itu pun yang berbentuk gambar dan video,” ujarnya.

Penggunaan Facebook di Indonesia Minggu Lalu Anjlok hingga 94,9%

Analisa data VOA menunjukkan sepanjang pembatasan akses dan penyebaran informasi di media sosial pada 21-24 Mei lalu, aktivitas di Facebook terkait pemilu di Indonesia anjlok drastis hingga 94,9% dan di Instagram turun hingga 91,9%.

Lebih jauh Firman Kurniawan memaparkan “argumentasi negara pemblokir dan penyensor sosial media adalah karena dinilai menyebarkan informasi yang bertentangan dengan pemerintah yang sah. Sementara yang dilakukan Indonesia minggu lalu lebih untuk membatasi derasnya lalu lintas hoaks dan kebencian. Ini dinilai penting karena literasi masyarakat supaya dapat mem-filter kedua bentuk informasi itu, cenderung rendah,” tambahnya.

Pembatasan Akses Media Sosial Dicabut, Tapi Penyebaran Hoaks Kini Dipantau Ketat

Dirjen Aplikasi Informatika di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pembatasan akses penyebaran gambar dan video di media sosial telah dicabut sejak Sabtu siang (25/5/2019), meskipun ia tetap memantau penyebaran informasi bohong di platform tersebut. “Temuan kami ada 30 hoaks yang dibuat dan disebarkan lewat 1.932 url. Ada di Facebook (450 url), Instagram (591 url), Twitter (784 url) dan 1 di LinkedIn. Ini semua tetap kita pantau,” ujar Semuel di kantor Menkopolhukam hari Sabtu.

Lebih jauh Kominfo mengatakan akan menerbitkan aturan baru yang mengharuskan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik untuk secara aktif membersihkan berita bohong.

“Idealnya, mana kala ada tindakan pembatasan akses terhadap medium informasi masyarakat, ada organisasi/lembaga independen yang dapat mengevaluasi pelaksanaan pembatasan tersebut agar tidak disalahgunakan untuk memberangus perbedaan,” ujar Dr. Firman Kurniawan ketika diwawancarai VOA akhir pekan lalu. Dan menurutnya tidak ada pihak yang lebih baik untuk mengevaluasi pembatasan itu kecuali publik, masyarakat pengguna media sosial. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DIGITAL

Data Penumpang Lion Air Group Bocor, Kominfo Siap Bantu Investigasi

Published

on

Saat ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum disahkan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel A. Pangerapan, mengatakan siap berkoordinasi dengan pihak keamanan Malaysia untuk menangani kebocoran data pelanggan Lion Air Group.

“Kemungkinan (join investigasi) bisa dilakukan, kita akan menginvestigasi sesama negara tetangga dan ASEAN, jadi memang kalau dibutuhkan investigasi dari kami, kami bisa lakukan juga,” ujar Semuel di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis.

“Kita bisa berkoordinasi menanyakan karena ini menyangkut kepentingan, satu entitas perusahaan Indonesia, kemungkinan ada data orang Indonesia,” lanjut Semuel.

Semuel mengatakan penanggung jawab administrator, dalam ini perusahaan cloud, harus memperkuat sistemnya. Selain itu, siapapun yang melakukan ilegal akses harus mendapatkan sanksi pidana.

Saat ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum disahkan. Terkait hal itu, Semuel mengatakan pemerintah telah memiliki 32 regulasi.

Salah satu regulasi tersebut adalah peraturan menteri no.20 Tahun 2016, yang menjadi turunan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa data pribadi harus dilindungi.

“Ini yang kita gunakan. Bukannya tidak ada, tetapi tersebar, kita lagi rancang PDP supaya jadi satu dan memudahkan siapapun,” kata Semuel.

Hingga saat ini Lion Group mengatakan belum mengetahui jumlah data pelanggan yang bocor. Namun, Managing Director Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro Adi, memastikan bahwa sampai saat ini data penumpang sudah tidak bocor lagi.

“Kami legal action di Malaysia karena lokusnya di Malaysia, begitu berita ini viral langsung kita melakukan legal action kepada pihak berwenang di Malaysia, dan sedang dalam proses investigasi,” ujar Daniel.

“Dan data-data orang Indonesia pun belum tahu jumlahnya berapa, nama itu masih ditutup di situ, sedang menginvestigasi. Ke depan kami pastikan data penumpang aman,” tambah dia, seperti dikutip Antara. (arm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

DIGITAL

Realme Luncurkan Ponsel Empat Kamera Realme 5 dan Realme 5 Pro

Published

on

Realme 5 dipersenjatai prosesor Snapdragon 665 berbasis 11nm dan dilengkapi generasi ke-3 Qualcomm AI Engine, serta baterai berkapasitas jumbo berdaya 5.000 mAh.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Realme meluncurkan smartphone empat kamera pertamanya Realme 5 dan Realme 5 Pro dengan konfigurasi kamera ultra wide-angle, kamera utama, kamera potrait dan lensa ultra macro.

“Kami bangga bisa merevolusi pengalaman pengguna dengan Realme 5, ponsel quad camera dengan harga Rp2 jutaan dan Realme 5 Pro dengan segmen harga Rp3 jutaan,” ujar Marketing Director Realme South East Asia, Josef Wang, di Jakarta, Kamis.

Realme 5 untuk varian ROM 3GB dan RAM 32GB dibandrol Rp1,999 juta, sementara untuk varian ROM 3GB dan RAM 64GB ditawarkan dengan harga Rp2,199 juta, sedangkan varian ROM 4GB dan RAM 128GB dilego di harga Rp2,699 juta.

Realme 5 dipersenjatai prosesor Snapdragon 665 berbasis 11nm dan dilengkapi generasi ke-3 Qualcomm AI Engine, serta baterai berkapasitas jumbo berdaya 5.000 mAh.

Untuk pengaturan quad camera, Realme 5 memiliki kamera utama sensor 12MP dengan f/1.8, lensa ultra-wide 8MP, lensa potrait 2MP dan lensa macro 2MP. Sementara pada bagian depan, disematkan kamera 13MP.

Dari segi desain, Realme mengusung 6,5 inci HD+ mini drop display dengan rasio screen to body 89 persen, dan hadir dalam dua pilihan warna Crystal Blue dan Crystal Purple.

Sementara itu, Realme 5 Pro untuk varian RAM 4GB dan ROM 128GB dibandrol Rp2,999 juta, sementara untuk varian ROM 8GB dan RAM 128GB ditawarkan dengan harga Rp3,699 juta.

Realme 5 Pro dipersenjatai prosesor Snapdragon 712 dengan kecepatan clock CPU 2,3GHz dan GPU Qualcomm Adreno 616, serta baterai 4.035 mAh yang delengkapi teknologi pengisi daya cepat VOOC Flash Charge 3.0.

Dari segi kamera, konfigurasi quad camera Realme 5 Pro antara lain lensa utama 48MP, lensa ultra-wide angle 8MP, lensa potrait 2MP dan lensa macro 2MP. Sementara untuk selfie disematkan lensa 16MP.

Tampilan empat kamera Realme 5 Pro yang resmi diluncurkan di Jakarta, Kamis (19/9/2019). (ANTARA/Arindra Meodia)

Untuk desain, Realme mengusung 6,3 inci FHD+ newdrop display dengan rasio screen to body 90,6 persen, dan hadir dengan pilihan warna Sparkling Blue dan Crystal Green. Demikian, seperti dikutip Antara. (arm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

DIGITAL

Aplikasi Bukalapak Hilang di Google Play Store

Published

on

Aplikasi Bukalapak memang tengah mengalami kendala untuk diunduh lewat toko aplikasi Google Play Store.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Aplikasi Bukalapak terpantau tidak ada di toko aplikasi Google Play Store, Kamis pagi.

Sejumlah warganet bahkan melaporkan hilangnya aplikasi Bukalapak di toko Android tersebut sejak Rabu (18/9/2019) malam.

“@BukaBantuan Ada apa dengan Bukalapak? Mengapa Play Store menghapus aplikasi Bukalapak?” tanya @joelND1.

Akun customer service @BukaBantuan membalas pertanyaan warganet tersebut dengan menjelaskan bahwa saat ini aplikasi Bukalapak sedang dalam pembaruan.

“Hai Kak, Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Bella informasikan saat ini terdapat pembaruan pada sistem pada aplikasi Bukalapak di Playstore dan sedang dalam penanganan tim terkait kami. Namun jangan khawatir, kakak dapat bertransaksi di Bukalapak melalui desktop atau m-web. Terima kasih ^NA,” tulis @BukaBantuan.

Dari pantauan, hanya aplikasi Bukalapak yang ada di Google Play Store yang hilang untuk saat ini. Sementara, aplikasi Bukalapak di Apple App Store tetap tersedia dan bersanding dengan aplikasi online marketplace lainnya, seperti Tokopedia dan Shopee. Demikian, seperti dikutip Antara. (nat)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending