Connect with us

DIGITAL

Penutupan Jaringan Medsos : Membungkam Suara atau Meredam Hoaks?

Published

on

Kominfo akan menerbitkan aturan baru yang mengharuskan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik untuk secara aktif membersihkan berita bohong.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Beberapa jam setelah merebaknya aksi demonstrasi memprotes pengumuman rekapitulasi suara nasional KPU Selasa (21/5/2019) dini hari yang berbuntut kerusuhan di beberapa lokasi di Jakarta, otorita berwenang membatasi sementara akses dan penyebaran media sosial di seluruh Indonesia.

Menkopolhukam Wiranto, ketika mengumumkan kebijakan ini hari Rabu (22/5/2019) mengatakan hal ini terpaksa dilakukan “untuk menghindari provokasi dan berita bohong kepada masyarakat luas”. Hal senada disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, yang menggarisbawahi bahwa keputusan ini sudah sesuai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebagian pihak memuji langkah cepat membatasi akses dan penyebaran media sosial – yaitu Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan Line – sebagai upaya tepat meredam berita bohong atau hoaks yang meresahkan. Tetapi tidak sedikit pula yang mengkritisinya, antara lain Institute Criminal Justice Reform ICJR dan (Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

ICJR dan AJI Protes Pembatasan Akses Media Sosial

Dalam pernyataan tertulis hari Rabu (22/5/2019), ICJR, badan peneliti independen yang memusatkan perhatian pada isu aturan hukum pidana dan reformasi hukum itu, mengatakan “pembatasan ini bertentangan dengan hak berkomunikasi, hak memperoleh informasi dan kebebasan berekspresi.” Pemerintah, menurut ICJR, sedianya mengkaji batasan yang jelas agar tidak peluang terjadinya pengurangan hak dan kepentingan yang lebih luas.

Pada hari yang sama AJI mendesak pemerintah untuk segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial, yang dinilai telah melanggar Pasal 19 Deklarasi Hukum HAM. “Kami menyadari bahwa langkah pembatasan ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum, namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar.”

Namun pengamat komunikasi dan budaya digital Dr. Firman Kurniawan menilai pembatasan sementara akses dan penyebaran informasi di media sosial itu sebagai hal yang wajar saja. “Kalau shutdown seluruh media sosial selamanya, itu baru masalah. Ini khan cuma WhatsApp, Instagram. Itu pun sementara, menunggu keadaan lebih sejuk. Warga masih dapat memakai IG Talk, VPN dan lain-lain. Ketika berbicara tentang medium digital, peluang menggunakan konten multimedia dan multi-platform untuk informasi sangat luas. Persoalannya tinggal inovasi memproduksi konten,” ujarnya ketika dihubungi VOA melalui telepon.

Lebih jauh Firman Kurniawan menyerukan semua pihak agar “jangan terlalu cepat mengindikasikan pemerintah otoriter, memberangus kebebasan berpendapat. Kebebasannya tidak diberangus. Hanya medium penyebaran disinformasi dan hate speech yang diminimalkan.”

Banyak Negara Batasi Akses Media Sosial karena Beragam Alasan

Banyak negara yang membatasi akses dan penyebaran informasi di media sosial, baik karena ingin meredam penyebarluasan berita bohong atau hoaks dan pernyataan-pernyataan bernada kebencian – sebagaimana yang terjadi di Indonesia minggu lalu, maupun karena memang bertujuan untuk mengendalikan informasi yang bisa diakses publik; baik untuk sementara waktu maupun permanen.

China adalah salah satu negara yang memiliki sejarah panjang membatasi akses informasi atas media, termasuk media sosial. The Great Firewall of China dibentuk dengan satu tujuan, yaitu memblokir situs-situs dan aplikasi yang tidak disukai pemerintah, termasuk aplikasi VPN. Baru-baru ini China bahkan memblokir layanan game online Twitch, yang mulai populer di kalangan anak muda. Satu-satunya situs media sosial yang diijinkan pemerintah China adalah Weibo.

Turki merupakan negara lain yang membatasi akses pada media sosial, terutama Twitter. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menilai Twitter telah disalahgunakan oleh mereka-mereka yang memusuhinya, dan sempat menutup akses Twitter di negara itu pada tahun 2014. Setahun kemudian Facebook dan YouTube juga masuk dalam daftar media sosial yang tidak dapat diakses publik. Meskipun akhirnya pemblokiran terhadap Twitter dicabut, banyak pihak masih khawatir akan masa depan Facebook dan YouTube di negara itu.

Pada tahun 2009 Vietnam sempat memblokir akses Facebook selama satu minggu. Meskipun ketika itu tidak ada satu pejabat pemerintah yang bersedia mengukuhkan pemblokiran tersebut, kebijakan semacam ini masih kerap diterapkan untuk menyurutkan niat warga mengkritisi orang nomor satu di negara itu.

Menurut Dr. Firman Kurniawan, banyak negara yang membatasi sementara atau bahkan memblokir sepenuhnya akses pada media sosial. Selain China, Turki dan Vietnam, ada pula “Korea Utara, Iran, Eritrea, Arab Saudi, Bangladesh, Suriah, Turkmenistan, Vietnam, Myanmar hingga Ethiopia” yang masih mengeluarkan kebijakan yang tidak populer ini. Ketika negara-negara lain memblokir akses pada media sosial dalam waktu panjang atau permanen, “pemerintah Indonesia cenderung lebih membatasi pengiriman informasi, itu pun yang berbentuk gambar dan video,” ujarnya.

Penggunaan Facebook di Indonesia Minggu Lalu Anjlok hingga 94,9%

Analisa data VOA menunjukkan sepanjang pembatasan akses dan penyebaran informasi di media sosial pada 21-24 Mei lalu, aktivitas di Facebook terkait pemilu di Indonesia anjlok drastis hingga 94,9% dan di Instagram turun hingga 91,9%.

Lebih jauh Firman Kurniawan memaparkan “argumentasi negara pemblokir dan penyensor sosial media adalah karena dinilai menyebarkan informasi yang bertentangan dengan pemerintah yang sah. Sementara yang dilakukan Indonesia minggu lalu lebih untuk membatasi derasnya lalu lintas hoaks dan kebencian. Ini dinilai penting karena literasi masyarakat supaya dapat mem-filter kedua bentuk informasi itu, cenderung rendah,” tambahnya.

Pembatasan Akses Media Sosial Dicabut, Tapi Penyebaran Hoaks Kini Dipantau Ketat

Dirjen Aplikasi Informatika di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pembatasan akses penyebaran gambar dan video di media sosial telah dicabut sejak Sabtu siang (25/5/2019), meskipun ia tetap memantau penyebaran informasi bohong di platform tersebut. “Temuan kami ada 30 hoaks yang dibuat dan disebarkan lewat 1.932 url. Ada di Facebook (450 url), Instagram (591 url), Twitter (784 url) dan 1 di LinkedIn. Ini semua tetap kita pantau,” ujar Semuel di kantor Menkopolhukam hari Sabtu.

Lebih jauh Kominfo mengatakan akan menerbitkan aturan baru yang mengharuskan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik untuk secara aktif membersihkan berita bohong.

“Idealnya, mana kala ada tindakan pembatasan akses terhadap medium informasi masyarakat, ada organisasi/lembaga independen yang dapat mengevaluasi pelaksanaan pembatasan tersebut agar tidak disalahgunakan untuk memberangus perbedaan,” ujar Dr. Firman Kurniawan ketika diwawancarai VOA akhir pekan lalu. Dan menurutnya tidak ada pihak yang lebih baik untuk mengevaluasi pembatasan itu kecuali publik, masyarakat pengguna media sosial. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

DIGITAL

Batasi Medsos, Menkominfo Rudiantara Digugat ke Pengadilan Jakpus

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kebijakan membatasi penggunaan media sosial pada 21-22 Mei 2019. Ketika itu, Jakarta diguncang aksi unjuk rasa depan kantor Badan Pengawas Pemilu, yang akhirnya berlanjut pada kerusuhan di beberapa tempat.

Para penggugat Menkominfo yakni puluhan advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Mulkan Let-Let and Partners.

“Hari ini kami melakukan gugatan atas perbuatan melawan hukum dari tindakan Menkominfo atas tindakan pembatasan akses terkait dengan demonstrasi tanggal 22 Mei kemarin,” kata Mulkan Let-Let di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 24 Juni 2019.

Menurut Mulkan, pembatasan medsos pada saat aksi 21 dan 22 Mei 2019 sangat merugikan pihaknya. Terlebih, pembatasan medsos yang dikakukan Rudiantara itu telah menyalahi aturan hukum.

“Kami melihat di sini Menkominfo lakukan pembatasan akses tersebut tidak sebagaimana mekanisme hukum sebenarnya. Seharusnya, sebagai pejabat publik beliau sebelum membatasi akses itu, sehari sebelumnya harus menyampaikan informasi memberitakan di media massa,” kata Mulkan.

Mulkan menyayangkan tindakan Menkominfo yang cuma sepihak itu. Apalagi tanpa didahului pemberitahuan satu hari sebelumnya, tapi tiba-tiba menginformasikan pasca melakukan pembatasan.

“Sampai detik ini Menkominfo tak menyampaikan dasar-dasar hukum untuk membatasi akses itu Pasal berapa dan undang-undang apa. Menkominfo hanya menyampaikan pada publik pembatasan akses ini dengan alasan hindari berita hoax, untuk hindari berita negatif terkait dengan aksi demonstrasi tanggal 22 Mei,” lanjut Mulkan.

Dalam gugatannya, Mulkan meminta agar Menkominfo membayar ganti rugi atas pembatasan medsos tersebut dan meminta maaf ke sejumlah media atas tindakannya tersebut.

“Tuntutan kami dalam gugatan itu jelas. Atas tindakan itu kami mengalami kerugian baik material dan immaterial, jadi kami menuntut ganti rugi. Setelah itu kami juga telah menyampaikan dalam tuntutan kami untuk Menkominfo meminta maaf secara terbuka,” ujarnya, seperti dikutip Eramuslim.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

DIGITAL

Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sebar Hoax Terkait Putusan Sidang MK

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong dan hoax saat pengumuman hasil sidang oleh Mahkamah Konstitusi (MK).”Tugas kita sama-sama, tidak perlu berandai-andai, kita jaga dunia maya, jangan memantik hoax yang berkaitan dengan hasil pemilu dan juga jangan mengedarkan hoax,” kata Rudiantara ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Menurut Rudiantara, menjelang pembacaan hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 oleh MK, pemerintah menyiapkan strategi untuk menangkal penyebaran hoax.MK pun memajukan jadwal pembacaan putusan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019, yang semula dijadwalkan pada Jumat, 28 Juni 2019 menjadi Kamis, 27 Juni 2019.Jadwal pembacaan putusan akan digelar pada pukul 12.30 WIB.

Selain itu, Rudiantara menjelaskan seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk turut menjaga dunia maya dari kabar bohong.Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Menkominfo Isyaratkan Tak Batasi MedsosDengan peran serta dan tanggung jawab dari masyarakat untuk tidak menyebar hoax, maka pemerintah tidak perlu membatasi lalu lintas data di media sosial melalui internet dalam mencegah penyebaran hoax maupun berita bohong.Sebelumnya pada 22 Mei 2019, pemerintah membatasi akses data di media sosial untuk mencegah penyebaran kabar hoax dan kabar bohong mengenai hasil Pemilu. Hal itu meminimalisasi provokator menyebarkan gambar-gambar, meme, maupun video yang dapat membuat suasana memanas. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

DIGITAL

MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Akses Medsos Tidak Dibatasi

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pemerintah memastikan tidak ada pembatasan akses media sosial saat hari pembacaan putusan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni. Alasannya, arus medsos pascakasus 21-22 Mei dinilai sudah stabil.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, jumlah konten hoaks saat ini tidak terlalu mengkhawatirkan.

Termasuk saat jalannya sidang di MK pekan lalu. Kementerian Kominfo mencatat, angkanya terbilang stabil.

Berdasar data yang dimilikinya, sejak 1 Juni, yang terpantau di empat platform paling populer, yakni Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, jumlah hoaks menurun. Bahkan, pada tiga hari terakhir, hanya ada puluhan.

Itu berbeda dengan situasi pada 21-22 Mei. Saat itu konten hoaks di empat platform tersebut mencapai ratusan. “Kalau hoaks yang lain tiap hari juga ada,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta kemarin (24/6/2019).

Dengan kondisi seperti itu, Menkominfo menilai pembatasan akses tidak diperlukan. Sebab, data yang menjadi basis pengambilan kebijakan tidak mendukung kebijakan tersebut. “Kalau ini begini (stabil), apa yang dibatasi? Enggak usah lah.”

Menteri kelahiran Bogor itu enggan berandai-andai mengenai kemungkinan terjadi lonjakan saat hari pembacaan putusan MK. Sebab, faktanya, kondisi lini masa medsos cukup baik. Dia pun menolak memprediksi situasi lusa.

Kendati demikian, Rudiantara tidak membantah adanya tindakan khusus jika suasana di luar kendali. Sebagai upaya antisipasi, pejabat negara harus menyiapkan beberapa rencana tambahan dalam setiap kebijakan. Namun, dia enggan membeberkannya.

Rudiantara tetap berharap semua pihak bersama-sama menjaga suasana kondusif. Yakni, dengan tidak menyebar informasi yang memicu kerusuhan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat tertib dalam menghadapi putusan MK. “Hormati proses hukum. Yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang,” tandasnya, seperti dikutip Jawapos.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending