Connect with us

DIGITAL

Penyebar Ujaran Kebencian Dijerat UU ITE

Published

on

Kapolda Kalbar, Irjen (Pol), Didi Haryono.

Indonesiaraya.co.id, Pontianak – Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Didi Haryono menyatakan, pihaknya menjerat Suh salah seorang warga Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, sebagai pelaku penyebar ujaran kebencian dengan UU Internet dan Transaksi Elektronik.

Pelaku bisa ditahan dan dikenakan UU ITE, dan bisa diancam hukuman di atas lima tahun kurungan penjara dan didenda Rp1 miliar,” kata Didi Haryono di Pontianak, Rabu (16/1/2019).

Ia menjelaskan, pihaknya tidak main-main dalam kasus pelanggaran UU ITE atau penyebar ujaran kebencian tersebut.

“Sehingga saya imbau masyarakat atau pengguna media sosial seperti Facebook, untuk berhati hati dalam memposting sesuatu hal. Kaji dulu, jangan langsung di forward ulang apa yang didapat dari akun facebook orang lain tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Suh pelaku penyebar ujaran kebencian itu, diamankan oleh anggota Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalbar yang dibantu oleh Satreskrim Polres Sanggau Jumat (11/1) di kediamannya.

Suh diamankan karena diduga membagikan, menyiarkan atau “memposting” seorang pejabat negara yang bermuatan ujaran kebencian, melalui media sosial Facebook.

Data Polda Kalbar, mencatat kasus pelanggaran ITE yang bersifat provokasi, penyebar hoaks, dan ujaran kebencian, seperti yang menjerat warga Sanggau itu, bukan kali pertamanya diungkap polisi.

Tercatat tahun 2018 lalu, khusus Polresta Pontianak saja, ada sekitar tujuh kasus yang sudah diproses hingga ke meja hijau. Kapolda Kalbar, Irjen (Pol), Didi Haryono.. (and)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

DIGITAL

Polri Tekan Penyebaran Ujaran Kebencian di Medsos

Published

on

Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol, Budi Setiawan.

Indonesiaraya.co.id, Palangka Raya – Divisi Humas Markas besar (Mabes) Polri dan Polda Kalimantan Tengah menggelar pelatihan penguatan tim media sosial di lingkup Polri dan media online guna menekan maraknya kabar bohong atau hoaks dan ujaran kebencian yang sering terjadi di media sosial,

“Peran Humas Polri untuk penyeimbang dan pemberi informasi aktual bagi masyarakat,” kata Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Budi Setiawan di Palangka Raya, Rabu (21/8/2019).

Budi mengatakan, selain memberikan informasi aktual kepada masyarakat, pihaknya juga gencar melakukan patroli cyber, hingga penyampaian prestasi yang selama ini berhasil diraih.

Lebih lanjut pihaknya ingin meningkatkan kualitas manajemen media dan dapat mengawasi media-media konvensional, sehingga masyarakat terhindar dari hoaks yang sering dijadikan bahan untuk memecah belah antar sesama.

Di lain pihak, Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, kegiatan yang melibatkan setiap satuan kerja (satker) di setiap jajaran polres yang ada di provinsi setempat, dalam rangka mendukung tugas polri agar lebih maksimal.

Bahkan tidak kalah pentingnya, agar bisa memanfaatkan media cetak elektronik atau lain sebagainya, untuk mencegah jika adanya upaya propaganda oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Agar bijak berinteraksi dalam dunia maya, mari kita bijak dalam bermedia sosial. Kami harapkan semua pihak, tidak mudah terjebak dengan adanya hoaks yang seringkali disuguhkan kepada publik oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, alasan lainnya dilaksanakan kegiatan itu, karena saat ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, sehingga dunia seakan tanpa batas, bahkan menembus batas antar negara.

“Saya juga sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya Humas Polri yang mau hadir memberikan bimbingan dan masukan kepada tim media sosial dan online di Polda Kalteng beserta jajarannya,” jelasnya. Seperti dikutip Antara. (adw)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

DIGITAL

Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-litigasi

Published

on

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) meluncurkan aplikasi e-Litigasi yang pertama kali akan diberlakukan untuk lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

“Aplikasi e-Litigasi yang diluncurkan ini adalah kelanjutan dari e-Court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu,” ujar Ketua MA Hatta Ali di Gedung MA Jakarta, Senin.

E-Litigasi yang diluncurkan bersamaan dengan hari jadi Ke-74 MA merupakan implementasi terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pegadilan secara elektronik.

Perma tersebut sebagai revisi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam Perma 1 Tahun 2019 telah dikembangkan sistem baru terkait dengan persidangan secara elektronik yang meliputi pertukaran dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan), pembuktian, pengucapan putusan, dan pengiriman putusan kepada para pihak.

Dalam e-Court, migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik baru dilakukan dalam administrasi perkara, sedangkan dalam e-Litigasi ini migrasi dilakukan sepenuhnya terhadap persidangan.

“Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik,” ujar Hatta.

E-Litigasi, dikatakan Hatta, juga akan memperluas cakupan subjek yang dapat memanfaatkan layanan peradilan.

“Semula hanya untuk para advokat, sekarang juga untuk pengguna lain yang meliputi jaksa dan in house lawyer yang ditunjuk badan hukum serta kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan,” ujar Hatta.

Pemberlakuan e- Litigasi untuk persidangan di tingkat pertama, juga diikuti dengan pemanfaatan e-court untuk upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama. Demikian, seperti dikutip Antara. (mrd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

DIGITAL

MA: e-Litigasi Jadikan Peradilan Lebih Sederhana

Published

on

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan aplikasi e-Litigasi menjadikan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan lebih sederhana sehingga proses menjadi lebih efektif dan efisien.

“Kepraktisan dalam e-Litigasi menjadikan peradilan lebih sederhana, para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antre menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan,” ujar Hatta di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Senin (19/8/2019).

Proses yang sederhana dalam e-Litigasi tersebut, menurut Hatta, menjadikan proses persidangan juga menjadi lebih cepat.

“Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik juga dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau,” kata Hatta.

E-litigasi juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengingat pemanggilan, tanya jawab, dan pembuktian yang dapat dilakukan secara elektronik dalam e-Litigasi.

Selain itu, e-Litigasi juga membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan.

“Hal ini meminimalkan kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum,” ujar Hatta.

Hatta mengatakan untuk memastikan implementasi e-Litigasi ini dapat berjalan dengan baik, MA harus fokus pada peningkatan kapasitas dan mempersiapkan sebaik mungkin pelaksanaan pekerjaan dalam masa transisi dari sistem manual ke elektronik.

MA telah menunjuk satuan kerja pengadilan yang terdiri dari enam Pengadilan Negeri, empat Pengadilan Agama, dan tiga Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dijadikan sebagai percontohan implementasi e-Litigasi.

Pengadilan-pengadilan tingkat pertama tersebut akan mendapatkan pelatihan dan asistensi untuk mengimplementasikan e-Litigasi.

“Pemenuhan ketersediaan infrastruktur yang memadai, dukungan finansial, serta kesiapan sumberdaya manusia memerlukan waktu, karenanya penerapan e-Litigasi ini akan dilakukan secara bertahap,” kata Hatta.

Selanjutnya MA menargetkan dapat menerapkan e-Litigasi di seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia pada awal 2020. Demikian, seperti dikitip Antara. (mrd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending