Connect with us

NASIONAL

Penyelenggara Haji dan Umrah Keluhkan soal Pidana UU Ciptaker

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf. (Foto : Instagram @bukhori_bkh)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan, sejumlah asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) mengeluhkan pidana kurungan hingga 10 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Bab III Bagian Empat, Paragraf 14 tentang Keagamaan pasal 125 dan 126.

Alasannya karena Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dapat juga dikenakan sanksi administratif sekaligus oleh aparat penegak hukum, sesuai bunyi pasal 118A dan pasal 119A, sehingga sanksi yang diterima nantipun berlapis-lapis.

“Berat sekali konsekuensinya (bagi PIHK dan PPIU) bila kedua sanksi dikenakan sekaligus, yakni denda administrative, bahkan ditambah hukuman penjara maksimal 10 tahun,” kata Bukhori dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (30/10/2020).



Pasal 118A dan 119A UU itu mencakup sanksi administratif dari yang ringan yaitu berupa denda administratif sampai yang paling berat yakni pencabutan izin usaha. Selain itu, PIHU juga berkewajiban mengembalikan biaya yang sudah disetor oleh jemaah kepada PPIU dan/atau PIHK serta kerugian bukan materil lainnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, pasal-pasal 118A dan 119A UU Ciptaker sesungguhnya memiliki maksud yang baik, yakni memberikan proteksi kepada jemaah dari praktik penyimpangan pihak penyelenggara ibadah Haji/Umrah yang merugikan jemaah, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya pada kasus penipuan biro haji dan umrah First Travel.

“Pembentukan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberlakukan sanksi pidana untuk menjerat PPIU/PIHK nakal, akan tetapi sangat disayangkan rumusan pasalnya menjadi ambigu karena pasal rujukannya adalah 118A dan 119A yang berisi tindakan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, kepulangan, dan keterlantaran,” pungkasnya.

Namun yang bermasalah ialah yang tercantum dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 125 dan pasal 126. “Disebutkan bahwa PIHK maupun PPIU yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118A dan 119A juga bisa dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar,” papar Bukhori.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menyampaikan konsekuensi dari tumpang tindih pasal terkait sanksi itu akan membuka celah bagi terjadinya multitafsir atau pasal karet karena penegak hukum dapat mengenakan sanksi pidana saja atau sanksi administratif dan sanksi pidana sekaligus.

Dari segi etika hukum, Bukhori menganggap pemberlakuan sanksi berlapis itu pun tidak pada tempatnya alias tidak adil karena melampaui batas kewajaran. Hal itu karena kedua sanksi tersebut menjerat perusahaan atau lembaga sekaligus pemiliknya di waktu yang sangat bersamaan. Padahal, pelanggaran pada pasal tersebut tidak termasuk yang pasti menimbulkan kematian.

Ia pun menduga munculnya ambiguitas terkait pengenaan sanksi berlapis untuk satu perbuatan dalam UU itu, sesungguhnya karena ketergesa-gesaan selama proses penyusunan UU Ciptaker. Bukhori mengklaim pembahasannya saat itu dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI secara terpisah, khususnya terkait sanksi pidana pada pasal 125 dan 126 UU Nomor 8/2019 dengan menambahkan batas waktu lima hari.

“Pada mulanya, Fraksi PKS mencermati pasal 68 merupakan concern utama kami, yakni terkait syarat PPIU yang harus kami pastikan adalah WNI dan muslim sebagaimana dalam UU No. 8/2019. Sebab sebelumnya, dalam draf RUU versi 1029 halaman, pemerintah secara gegabah menghapuskan syarat muslim dan WNI tersebut dan menggantinya dengan klausul persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” imbuh Bukhori.

Alhasil, pihaknya bersikeras untuk mempertahankan syarat semula hingga akhirnya berhasil terakomodir kendati harus melalui proses pembahasan yang alot di Baleg. “Sebagai konsekuensi, di UU Cipta Kerja yang terbaru kemudian memunculkan pasal tambahan, yakni pasal 118A dan 119A sebagai pasal sisipan. Kedua pasal yang mengatur pengenaan sanksi administratif ini ternyata memiliki kaitan dengan pasal 125 dan 126 terkait sanksi pidana sehingga memunculkan potensi sanksi berlapis,” ujarnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

NASIONAL

Selfie-selfie Usai Olahraga Badminton, Kapolri Tidak Terpapar Covid-19

Published

on

Kapolri Jenderal, Idham Azis. /Instagram.com/@divisihumaspolri.

INDOENSIA RAYA – Kapolri Jenderal Idham Azis dikabarkan terpapar virus Corona (Covid-19). Kabar tersebut langsung dibantah tegas oleh Polri.

“Hoax!,” tegas Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa 1 Desember 2020.

Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan dirinya dan Kapolri Jenderal Idham Azis justru sedang olahraga bersama. Ia mengaku sedang bermain badminton. 



“Pak Kapolri (Jenderal Idham Azis) dalam keadaan sehat, fit, dan kami sedang bermain badminton. Olahraga diperlukan di masa pandemi ini agar kondisi tubuh tetap sehat,” ucap Argo.

Untuk membuktikan hal tersebut, Argo mengirim sebuah swafoto saat bermain badminton bersama Idham Azis. 

Disitu terlihat Idham Azis memegang ponsel dan menghadapkan kamera ke arah wajahnya bersama dengan Argo Yuwono.

Irjen Pol Argo Yuwono dan Jenderal Idham Azis nampak tersenyum ke arah kamera ponsel dan terlihat sehat menyegarkan. (pol)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Libur Akhir Tahun Dipangkas Tiga Hari, Tanggal 28-30 Desember Tidak Libur

Published

on

Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendi. /Instagram.com/@muhadjir_effendy.

INDONESIA RAYA – Pemerintah resmi memangkas libur akhir tahun dan cuti bersama Desember 2020 sebanyak tiga hari.

Semula berjumlah 11 hari, dimana cuti bersama berbarengan dengan libur natal dan tahun baru 2021.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendi seusai menggelar rapat dengan sejumlah Menteri Teknis berkaitan dengan keputusan pangkas libur panjang akhir tahun 2020 di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 1 Desember 2020.



“Intinya kita sesuai arahan putuskan bahwa libur natal dan tahun baru tetap ada. Kemudian ditambah satu pengganti libur Idul Fitri,” ujar Muhadjir Effendy.

“Secara teknis ada pengurangan libur dan cuti bersama 3 hari, yaitu 28-29-30 Desember 2020. Ini akan ditandatangani 3 menteri,” sambungnya.

Berikut jadwal terbaru libur akhir tahun perayaan Natal dan Tahun Baru 2020,

24 Desember 2020 (Kamis): Libur Cuti Bersama NatalPAGE BREAK

25 Desember 2020 (Jumat): Libur Natal

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

Kehadiran Negara di Pelosok Tanah Air Harus Bisa Berikan Rasa Aman

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin. /Instagram.com/@azissyamsuddin.korpolkam.

INDONESIA RAYA – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyayangkan penyerangan dan aksi teror yang menewaskan 4 warga di Desa Lemban Tongoa, Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat, 27 November 2020. Dia mengutuk tindakan tersebut dan meminta pelaku segera ditangkap aparat keamanan Polri dan TNI.

Menurut Azis, negara harus menjamin perlindungan terhadap warga negaranya, agar memberikan rasa aman.

“Untuk mengembalikan kondusifitas bermasyarakat, diimbau kepada pemuka masyarakat dan Polri-TNI untuk meyakinkan masyarakat bahwa aksi teror itu jelas kriminal dan menjauhkan pikiran adanya sentimen terhadap pemeluk agama atau kepercayaan tertentu,” Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin, 27 November 2020.



Azis mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu sentimen keagamaan yang dapat merusak kerukunan antarumat.

Ia menegaskan bahwa negara menjamin atas perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Karena itu, saya meminta aparat keamanan menjadi perhatian segera melacak dan menangkap pelaku teror mengantisipasi dan menuntaskan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara dengan menggandakan kemampuan aparat keamanan dalam mengatasi aksi teror.

Hal ini mengacu kepada Tugas TNI diamanatkan oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme,” tegas politisi F-Golkar ini.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017