Connect with us

HUKUM

Penyelidik KPK Datangi Kantor PDIP, Masinton Sebut Motif Politik

Published

on

Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyebutkan bahwa kedatangan penyelidik KPK ke Kantor DPP PDI Perjuangan pada Kamis (9/1/2019) lalu sebagai motif politik.

Hal itu, kata Masinton, di Jakarta, Minggu (12/1/2019), lantaran Tim penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan tidak mampu menunjukkan surat tugas dan legalitas formal yang diatur jelas sesuai hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, lanjut dia, kegiatan lapangan Tim Penyelidik KPK mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan adalah tindakan ilegal untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan.



“Tim penyelidik KPK yang mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan saya simpulkan sebagai motif politik dan bukan untuk penegakan hukum,” tegas Masinton dalam keterangan tertulisnya.

PDI Perjuangan menghormati penangkapan yang dilakukan KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tetapi, menjadi penting bahwa setiap penegakan hukum juga harus taat hukum.

“PDI Perjuangan menghormati dan mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” katanya.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tambah Masinton, harus dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengklarifikasi terkait tim KPK yang dikabarkan gagal menggeledah Kantor DPP PDIP Jakarta, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE).

“Soal pertanyaan KPK batal dan gagal menggeledah PDIP sebetulnya bahwa tim lidik KPK itu tak ada rencana untuk menggeledah karena itu kan pada tindakan penyidikan, nah sementara itu ini kan sementara masih dalam penyelidikan,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2019).

Saat mendatangi kantor DPP PDIP itu, ia mengungkapkan bahwa tim KPK juga sudah dibekali dengan surat tugas yang lengkap.

“Kemudian sebetulnya tim lidik teman-teman tadi itu hanya ingin mengamankan lokasi jadi kaya model ‘police line’ tetapi ‘KPK line’ dan sebetulnya mereka dibekali dengan surat tugas dalam penyelidikan, itu lengkap surat tugasnya,” ungkap Lili.

Selain itu, kata dia, tim KPK saat itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak keamanan di Kantor DPP PDIP.

“Tetapi ‘security’ kemudian mencoba menghubungi atasan mereka dan terlalu lama karena kemudian teman-teman ini harus berbagi untuk mencari, menempatkan ‘KPK line’ di tempat objek-objek lain sehingga kemudian ini ditinggalkan,” kata dia.

Diketahui, KPK total telah mengumumkan empat tersangka terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Sebagai penerima, yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi, yakni kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.

Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW). Demikian, seperti dikutip Antara. (shk)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Cara Mudah Temukan Buron Harun Masiku

Published

on

Ahli telematika, Roy Suryo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ahli telematika Roy Suryo memiliki cara menemukan caleg PDIP yang kabur Harun Masiku. Ia menekankan dengan zaman era digital berbasis internet menemukan Harun seharusnya mudah.

“Di era 4.0 ini semuanya sudah IoT (Internet-of-Thing) maka keberadaan DPO si Harun Masiku ini sebenarnya sangat mudah diketahui,” ujar Roy pada Jumat (24/1/2020) melalui media sosial.

Ia membeberkan cara versi pandangannya. Salah satunya melacak alamat IP telepon seluler untuk akses data.



“Lacak CDRi HP-nya, IP saat akses Data, Lokasi Cell m-Bankingnya. Dia & juga keluarganya, Begitu saja kok Repot. Kecuali satu: Semua SANDIWARA,” tutur Roy.

Keberadaan politikus PDIP Harun Masiku masih teka-teki meski disebut sudah berada di Tanah Air. Ditjen Imigrasi serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat menyatakan Harun berada di luar negeri.

Pada 13 Januari 2020, Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie menyatakan Harun pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Harun disebut belum kembali ke Indonesia.

Pernyataan Ronny ini diperkuat Yasonna Laoly pada 16 Januari. Saat itu, Yasonna yang juga politikus PDIP, menyebut Harun masih berada di Singapura. (alu)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Published

on

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2019-2024.

Hasto diperiksa untuk untuk tersangka Saeful (SAE) dari unsur swasta dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih Tahun 2019-2024.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SAE,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat 24 Januari 2020, seperti dilansir ANTARA.



Saat ini Hasto masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Selain Hasto, KPK juga memeriksa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik dan Hasyim Asy’ari.

Ali Fikri mengatakan baik Evi maupun Hasyim juga telah berada di Gedung KPK. “Saksi Evi, Hasyim dan Hasto diperiksa untuk tersangka SAE,” ujar Ali.

Sebelumnya, pada Kamis (23/1) KPK telah memeriksa dua pejabat KPU, yakni Kepala Bagian Teknis KPU Yuli Harteti dan Kasubag Pencalonan KPU Yulianto. Keduanya diperiksa untuk tersangka Saeful (SAE).

KPK pada Rabu (22/1) juga telah memeriksa Kasubag Persidangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riyani juga untuk tersangka Saeful.

Terkait pemeriksaan Riyani, KPK mengonfirmasi yang bersangkutan terkait tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) para Komisioner KPU.

KPK pada Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus tersebut Sebagai penerima, yakni Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi kader PDIP Harun Masiku (HAR) dan Saeful. (far)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

ICW Anggap Yasonna dan Pimpinan KPK Sebarkan Hoaks Harun Masiku

Published

on

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta –  Indonesia Corruption Watch menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, dan pimpinan KPK telah menyebar berita bohong kepada publik soal keberadaan Harun Masiku. Yasonna sebelumnya berkukuh tersangka penyuap eks komisioner KPU wahyu Setiawan itu masih berada di luar negeri.

“Ini membuktikan bahwa Menteri Hukum dan HAM serta Pimpinan KPK telah menebar hoax kepada publik,” ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi pada Rabu, 22 Januari 2020.

Kurnia pun mengingatkan bahwa perkara ini sudah masuk di ranah penyidikan. Maka itu, ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu, seharusnya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi.



“Karena Menteri Hukum dan HAM yang berkata tidak sesuai dengan fakta atau hoaks, maka yang bersangkutan diduga telah melakukan obstruction of justice sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 UU Tipikor,” ujar Kurnia.

Misteri keberadaan Harun bermula dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wahyu Setiawan, pada 8 Januari lalu. Di hari yang sama KPK gagal menangkap Harun.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan Harun berada di Singapura sejak 6 Januari. Namun penelusuran Tempo menemukan Harun diduga sudah ada di Indonesia pada keesokan harinya.

Saat dimintai konfirmasi soal temuan Tempo, sejumlah pejabat berkukuh Harun masih di luar negeri. “Pokoknya masih belum di Indonesia,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sedangkan Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan tidak tahu.

Belakangan istri Harun, Hildawati Jamrin, membenarkan suaminya sudah ada di Indonesia sejak 7 Januari lalu. Belakangan pihak Imigrasi meralat pernyataan mereka.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hakim Ronny Sompie mengatakan ada keterlambatan data sehingga mereka tak tahu Harun sudah pulang ke Indonesia. (ber)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending