Connect with us

SEKTOR RIIL

Perang Dingin, DEN Usulkan Jokowi Copot Jonan

Published

on

Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Apa jadinya kalau Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan Dewan Energi Nasional (DEN), tak kompak. Upaya mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) tak optimal. Alhasil, impor migas sulit dibendung.

Dalam rilis di Jakarta, Sabtu (13/7/2019), Anggota DEN Sonny Keraf menyayangkan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang bernada sumbang. Dikatakan Jonan, DEN kurang berkontribusi dan hanya menghabiskan anggaran.

Sonny yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup, menilai Jonan gagal mengembangkan EBT yang berdampak kepada membengkaknya impor minyak dan gas (mogas). Selanjutnya, kader PDI Perjuangan ini menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Jonan. “Tidak benar kalau (menteri) Jonan bilang DEN tidak ada hasilnya,” kata Sonny dalam pernyataannya.



Sony menjelaskan, DEN adalah lembaga kebijakan energi dengan 4 fungsi yang telah dijalankan dengan hasil nyata. Diantaranya, merumuskan kebijakan energi nasional yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional 79/2014. Di mana, DEN telah menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Dokumen tersebut, kata Sonny, seharusnya disusun bersama dengan Kementerian ESDM, selanjutnya ditetapkan DEN. Namun kenyataannya, DEN harus merombak total rancangan RUEN sendirian sebelum akhirnya diterbitkan Perpres 22/2017 tentang RUEN.

DEN, lanjut Sony, menetapkan kondisi krisis dan darurat energi (Perpres 41/2016) dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor. “Bahkan DEN membantu penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 34 propinsi,” kata Sony.

Sonny justru, mempertanyakan mengapa usulan implementasi kebijakan yang dari Anggota Unsur Pemangku Kepentingan (AUPK) justru ditolak Jonan, selaku Menteri ESDM yang juga Ketua DEN.

Belakangan. usulan tersebut malah disetujui dan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, soal pemberlakukan B20 dan ujicoba B30 untuk bahan bakar nabati.

Oh iya, satu lagi, soal feed in tariff untuk listrik EBT. Meski dalam RUEN yang ditetapkan DEN, ketentuan feed in tariff untuk EBT agar diberlakukan, tapi Jonan malah malah mengeluarkan kebijakan harga dengan ketentuan 85% BPP yang justru menghambat pengembangan EBT.

Padahal pengembangan EBT akan berkontribusi besar bagi penurunan emisi gas rumah kaca. “Saat itu saya minta agar dibahas lintas sektor dulu di DEN tapi dia (Menteri Jonan) mengatakan itu urusan teknis tanggung jawab Kementerian ESDM,” cetus Sonny.

Sonny menegaskan, kalaupun DEN tak menghasilkan apa-apa, itu bagaikan menepuk air di dulang yang terkena muka sendiri sebab Jonan menjabat sebagai Ketua Harian sementara ketua dijabat langsung oleh presiden.

“Harus diingat pula, eksekusi kebijalan energi bukan tanggung jawab DEN tapi pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. Jangan sampai hanya karena ditegur Presiden karena kinerja neraca perdagangan di sektor energi yg negatif, lalu DEN yang didiskreditkan,” sergah Sonny.

Sonny bahkan mengusulkan agar Presiden Jokowi mencopot Jonan, karena terbukti tidak berhasil mengembangkan EBT. Dampak kegagalan pengembangan EBT adalah tidak efektif menurunkan emisi has rumah kaca seperti janji pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Paris.

Kegagalan pengembangan EBT juga menyebabkan neraca perdagangan di sektor energi tetap negatif karena ketrgantungan pada impor energi fosil yg menguras devisa negara. “Presiden perlu mencopot Jonan karena tidak berhasil mengembangkan EBT,” kata Sony. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

SEKTOR RIIL

Kementerian BUMN akan Carikan Solusi untuk Benahi Asabri

Published

on

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga.
Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kementerian BUMN akan mencarikan solusi untuk membenahi persoalan di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

“Soal Asabri bermain dalam investasi saham-saham, dari laporan yang kami terima memang ada juga Asabri menempatkan investasi pada saham-saham yang kurang bagus sehingga memang perlu dibenahi,” ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin malam (13/1/2020).

Arya mengatakan bahwa pihaknya sedang mencarikan solusi bagi Asabri, mengingat Asabri bersifat perusahaan asuransi sosial bukan perusahaan asuransi yang murni bisnis seperti Jiwasraya.



“Kalau jiwasraya investor bisa masuk karena perusahaan asuransi tersebut murni bisnis dan bisa mengeluarkan produk. Maka mekanisme bisnis yang dibuat untuk Jiwasraya tidak bisa diterapkan ke perusahaan asuransi seperti Asabri,” katanya.

Dengan demikian pembenahan dari Asabri ini berbeda dengan pembenahan solusi bagi Jiwasraya.

Selain itu Kementerian BUMN juga mengimbau pihak-pihak yang memiliki utang kepada Asabri untuk memenuhi tanggung jawabnya.

“Terkait masalah investasi pada saham-saham kurang bagus tadi, kita harapkan ini terdapat utang-utang dari yang diakui juga dan diharapkan mereka melakukan pembayaran seperti Benny Cokro dan Heru Hidayat,” kata Arya Sinulingga.

Menurut Arya, besaran nilai utang belum diketahui namun Kementerian BUMN mengharapkan kedua orang tersebut bisa memenuhi tanggung jawab untuk utang-utangnya, supaya juga bisa membantu Asabri dalam pembenahan.

Mengenai kondisi operasional Asabri, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyebut bahwa Asabri secara operasional tidak ada masalah. Artinya kalau ada klaim Asabri bisa membayarnya.

“Jadi kalau terdapat klaim dari pensiunan dan sebagainya, itu bisa dibayarkan oleh Asabri,” ujar Staf Khusus Kementerian BUMN tersebut.

Sebelumnya Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan memang terdapat kerugian di portofolio dari sisi saham milik PT Asabri (Persero) namun belum diketahui jumlah kerugian tersebut.

Kartika mengatakan  belum tahu waktu pasti dimulainya kerugian pada saham Asabri sebab masih dilakukan investigasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian, seperti dikutip Antara. (aji)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Kemenperin Ingin Tambahan Anggaran Rp1,6 Triliun pada 2020

Published

on

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono.
Mediaemiten.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan bahwa Kemenperin berencana menambah anggaran untuk 2020 sebesar Rp1,6 triliun dari pagu anggaran Rp2,9 triliun melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P).

“Kami minta tambahan supaya program-program prioritas bisa jalan. Kami minta Rp1,6 triliun. Jadi, Rp3,5 triliun,” kata Sigit di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pada 2020 pagu anggaran Kemenperin sebesar Rp2,9 triliun, di mana alokasi terbesar akan digunakan untuk program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri hingga Rp 1,06 triliun.



Selain itu, program pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp694,63 miliar serta program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka (IKMA) sebesar Rp365,77 miliar.

Agus memaparkan, menapaki 2020 yang penuh tantangan dan masih ada ketidakpastian ekonomi global, pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap pembangunan industri nasional.

Misalnya, langkah-langkah untuk meningkatkan investasi di Indonesia mulai dilakukan dan menjadi salah satu fokus pada paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan saat ini.

“Kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo memiliki latar belakang sebagai seorang industrialis, sehingga beliau memiliki komitmen dalam mendorong sektor industri dan memahami kebutuhan pelaku industri. Untuk itu, kita perlu optimistis terhadap upaya memacu perekonomian nasional,” tuturnya.

Menperin menyampaikan, pihaknya akan membuat kebijakan pembangunan industri sesuai visi misi Presiden.

Langkah yang dilakukan melalui pendekatan top-down sehingga ada sentuhan dari negara untuk keberlangsungan industri serta melakukan bottom-up dari hasil berbicara langsung dengan para pelaku industri mulai sektor hulu hingga hilir.

“Oleh karenanya, saya minta para pejabat eselon I beserta jajarannya dapat melihat kembali seluruh kegiatan dan melakukan penyesuaian untuk mengakomodir beberapa fokus kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Bapak Presiden pada 2020 ini,” imbuhnya. seperti dikutip Antara. (spg)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Pembangkitan Jawa-Bali Sertifikasi Vendor untuk Tekan Angka Kecelakaan

Published

on

Direktur SDM dan Administrasi PT PJB, Suharto (kanan) pada acara pembukaan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Pembangkitan Brantas, Malang, Jawa Timur, Senin (13/1/2020).
Indonesiaraya,co.id, Malang – PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) akan melakukan sertifikasi vendor atau pihak ketiga yang bekerja pada perusahaan itu, untuk menekan angka kecelakaan kerja yang masih terjadi selama setahun terakhir.

“Angka kecelakaan di PJB dari tahun ke tahun ada penurunan, dan untuk pegawai sudah zero accident, sedangkan pihak lain yang bekerja di unit kita masih ada, oleh karena itu kami akan lakukan induksi,” kata Direktur SDM dan Administrasi PT PJB, Suharto, Senin (13/1/2020).

Suharto pada pembukaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT PJB di Unit Pembangkitan Brantas, Malang, Jawa Timur, berharap dengan upaya sertifikasi bisa menekan angka kecelakaan kerja, khususnya pada pihak ketiga.



Suharto mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pembekalan terhadap pihak ketiga di setiap unit pekerjaan di PJB, tujuannya agar sama-sama mendapatkan nol angka kecelakaan kerja.

“Untuk tahun kemarin terjadi kecelakaan di dua tempat, dan tahun ini sudah minim sekali,” katanya.

Dengan upaya itu, kata dia, para rekanan bisa menjamin pelaksanaan K3 dalam pelaksanaan pekerjaannya.

“Pada Oktober 2019, kami juga telah menerapkan ketentuan ‘Contractor Safety Management System‘ (CSMS) untuk pihak ketiga yang ingin mengikuti lelang pekerjaan di lingkungan PJB maupun anak perusahaan PJB, dan wajib melakukan pendaftaran dan prakualifikasi secara online,” katanya.

Sejumlah isian dan bukti pendukung terkait pelaksanaan K3, kata dia, juga akan dipertanyakan dalam setiap pendaftaran CSMS. Hasilnya, berupa kualifikasi CSMS perusahaan akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses tender.

“Penerapan CSMS menjadi pendorong bagi rekanan untuk turut berperan dalam menaati serta membudayakan K3. Dengan segala persyaratan yang ada para rekanan diharapkan dapat lebih aware untuk meningkatkan pelaksanaan K3 di lingkungan kerjanya,” tuturnya.

Sementara pada peringatan Bulan K3 yang dipusatkan di Malang, PT PJB menggelar kompetisi dan sejumlah lomba, di antaranya lomba fire & rescue, lomba simulasi tanggap darurat unit manajemen krisis beserta stakeholder engagement program.

Selain itu, juga lomba ide kreatif safety, lomba index cleaness coal handling facility, lomba video microlearning K3 dan lomba implementasi K3. Demikian, seperti dikutip Antara. (ami)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending