Connect with us

HUKUM

Perantara Pemberian Uang Setnov Divonis 10 Tahun Penjara

Published

on

Mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menjadi perantara pemberian uang kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik (KTP-E).

“Mengadili, menyatakan terdakwa I Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan terdakwa II Made Oka Masagung telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Yanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (5/12/2018).

BACA JUGA : Jaksa Sebut Perbuatan Irvanto-Made Oka Pencucian Uang

Putusan itu masih lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Irvanto dan Made Oka divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, Irvanto pada 19 Januari 2012-19 Februari 2012 beberapa kali menerima uang dari Direktur Utama PT Biomorf Lone Indonesia Johanes Marliem yang seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar AS melalui Riswan alias Iwan Baralah dengan memberikan nomor rekening perusahaan atau `money changer` di Singapura kepada Irvanto.

Selanjutnya Irvanto memerintahkan Direktur PT Biomorf Lane Indonesia Johannes Marliem untuk mengirimkan uang ke beberapa rekening perusahaan atau “money changer” di luar negeri.

Johannes Marliem lalu mengirimkan uang sesuai dengan permintaan Irvanto dan setelah Johanes mengirimkan uang tersebut, Irvanto menerima uang tunainya dari Riswan secara bertahap seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar AS.

Selain diberikan melalui Irvanto, “fee” untuk Setnov juga dikirimkan melalui Made Oka Masagung seperti kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Pada 14 Juni 2012 Made Oka menerima “fee” untuk Setnov sejumlah 1,8 juta dolar AS dari Johannes Marliem melalui rekening OEM Investment, Pte. Ltd pada OCBC Center Branch dengan “underlying transaction software development final payment”.

Pada 10 Desember 2012, Made Oka Masagung kembali menerima “fee” untuk Setnov dari Anang sejumlah 2 juta dolar AS melalui rekening pada Bank DBS Singapura atas nama Delta Energy Pte Ltd yang juga merupakan perusahaan milik Made Oka yang disamarkan dengan perjanjian penjualan saham sebanyak 100 ribu lembar milik Delta Energy di Neuraltus Pharmaceutical Incorporation suatu perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum negara bagian Delware Amerika Serikat.

Selanjutnya Made Oka menemui Hery Hermawan selaku Direktur PT Pundi Harmez Valasindo, dan menyampaikan bahwa Made Oka mempunyai sejumlah uang di Singapura, namun akan menarik secara tunai di Jakarta tanpa melakukan transfer dari Singapura sehingga pedagang valas Juli Hira dan Hery Hermawan memberikan uang tunai kepada Made Oka Masagung secara bertahap, sedangkan uang Made Oka yang di Singapura dipergunakan untuk pembayaran transaksi Hery Hermawan dan Juli Hira.

Selain menarik secara tunai, Made Oka juga mengirimkan sebagian uang dari Johannes Marliem kepada Irvanto melalui rekening milik Muda Ikhsan Harahap di Bank DBS sejumlah 315 ribu dolar AS. Uang tersebut selanjutnya diterima oleh Irvanto secara tunai dari Muda Ikhsan Harapan di rumah Irvanto.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas telah memperkaya Setya Novanto sejumlah 7,3 juta dolar AS serta menguntungkan pihak lain dan korporasi.

Terkait perkara ini, sudah beberapa orang dijatuhi vonis yaitu mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Irman masing-masing 15 tahun dan denda masing-masing Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sugihardjo selama 6 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20,732 miliar.

Bekas anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong divonis Mahkamah Agung selama 13 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta wajib membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta dolar AS dan Rp1,186 miliar subsider 5 tahun kurungan.

Mantan anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar Markus Nari juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara KTP-E dengan sangkaan menghalang-halangi penyidikan namun proses penyidikannya masih berlangsung di KPK. Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

Joko Driyono Nyaman dalam Pemeriksaannya

Published

on

Ketua Umum PSSI Joko Driyono saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum di Mapolda Metro Jaya dengan durasi selama 22 jam.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono mengaku nyaman dalam menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum di Mapolda Metro Jaya dengan durasi selama 22 jam.

“Alhamdulillah pemeriksaan kedua yang saya lalui cukup melelahkan dan panjang tapi saya merasa nyaman menjalani proses ini. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan sebagaimana yang diterima dan didengarkan penyidik menjadi bahan untuk proses ini hingga diharapkan segera bisa dituntaskan,” kata Joko di Mapolda Metro Jaya.

Joko Driyono terpantau tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/2/2019) pukul 09.45 WIB dan baru keluar dari ruang pemeriksaan pada hari ini pukul 08.05 WIB. Joko mengaku mendapatkan lebih dari 15 pertanyaan sisa dari 32 pertanyaan yang diajukan penyidik.

“Saya mohon maaf tak bisa menyampaikan subtansinya karena itu termasuk dalam proses. Yang jelas jumlahnya lebih dari itu,” katanya.

Joko juga tak menampik pemeriksaan kali ini terkait pengembangan usai penggeledahan di Rasuna Office Park, Januari 2019 lalu, yang kala itu, Jokdri sedang berada di Abu Dhabi.

“Ini tentu ada hubungan dengan peristiwa di Rasuna Office Park di Jakarta saat saya berada di Abu Dhabi. Tapi subtansinya gak bisa dijawab karena sudah masuk proses hukum. Mudah-mudahan bisa dituntaskan,” ujar dia.

Joko menyebut bisa saja nantinya ada pemeriksaan selanjutnya untuk melengkapi kekurangan yang mungkin terjadi.

“Bisa saja ada pertemuan berikutnya untuk melengkapi data-data yang dirasa kurang dan saya siap melakukan pemeriksaan berikutnya,” kata Joko.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Joko tidak langsung ditahan meski telah menyandang status tersangka dalam kasus pengrusakan barang bukti pengaturan skor.

Diketahui, Joko ditetapkan sebagai tersangka setelah tiga tersangka perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor lain tertangkap. Mereka adalah Muhammad Mardani Mogot (sopir Joko Driyono), Musmuliadi (OB di PT Persija) dan Abdul Gofur (OB di PSSI). Kepolisian menyebut Jokdri sebagai aktor intelektual perusakan bukti kasus dugaan pengaturan skor. Demikian, seperti dikutip Antara. (ric)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Dalami Aliran Dana pada Sejumlah Pimpinan Anggota DPRD Lampung Tengah

Published

on

Bupati Lampung Tengah, Mustafa saat jalani pemeriksaan di Gedung, KPK Jakarta terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal dugaan aliran dana dari mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa pada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk mendalaminya, KPK memeriksa dua saksi untuk tersangka Mustafa (MUS) dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

“Penyidik mendalami pengetahuan para saksi tentang dugaan aliran dana dari bupati pada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah serta aliran uang dari para rekanan untuk kepentingan bupati,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Dua saksi tersebut, yakni yakni Kepala Bidang Air Bersih dan Pertamanan Kabupaten Lampung Tengah Indra Erlangga dan staf Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Timur Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Rusmaladi alias Ncus.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah memeriksa sekitar 50 orang saksi.

Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Hibahkan Barang Rampasan Negara Rp110 Miliar ke Kejagung-BNN

Published

on

Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan barang rampasan dari proses hukum terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK senilai Rp110 miliar kepada Kejaksaan Agung dan Badan Narkotika Nasional.

“Ini bukannya barang KPK, ini adalah hasil rampasan yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada teman-teman instansi terkait yang dirasa memerlukan barang-barang seperti ini,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat acara “Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan KPK” di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Terdapat tiga barang yang diserahkan tersebut. Pertama, satu bidang tanah berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan dengan luas 9.944 meter persegi diserahkan kepada BNN atas perkara mantan Bendara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Kedua, tanah bangunan di Kota Medan, Sumatera Utara dengan luas tanah 1.194 meter persegi dan luas bangunan 476 meter persegi diserahkan kepada Kejati Sumatera Utara atas perkara Sutan Bhatoegana.

Ketiga, tanah bangunan di Denpasar Barat, Bali dengan luas tanah 829 meter persegi dan luas bangunan 593 meter persegi diserahkan kepada Kejati Bali atas perkara Fuad Amin.

KPK pun mengharapkan dengan adanya penyerahan aset itu maka kerja dari Kejaksaa Agung dan BNN dapat lebih optimal.

“Mudah-mudahan Insya Allah aset tambahan tadi lebih mengoptimalkan kerja bapak ibu sekalian di instansi masing-masing,” ucap Agus.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa momen penyerahan aset tersebut sebagai terwujudnya komitmen dan bentuk kesungguhan sesana penegak hukum untuk berkontribusi secara positif dalam proses hukum terkait penanganan benda sitaan, barang rampasan negara atau benda eksekusi.

“Di sisi lain, penetapan aset penggunaan barang rampasan negara ini juga untuk saling mendukung dan memperkuat sesama aparat penegak hukum serta cerminan koordinasi dan sinergitas. Salah satunya dengan mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan aset barang rampasa negara kepada lembaga atau instansi yang membutuhkannya,” ucap Prasetyo.

Sedangkan Kepala BNN Heru Winarko mengapresiasi atas penyerahan aset yang diberikan oleh KPK itu.

“Rencana kami akan bangun perkantoran dan perumahan pegawai BNN. Kami harapkan kami bisa meningkatkan kerja BNN untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” ucap Heru, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending