Connect with us

HUKUM

Perantara Pemberian Uang Setnov Divonis 10 Tahun Penjara

Published

on

Mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menjadi perantara pemberian uang kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik (KTP-E).

“Mengadili, menyatakan terdakwa I Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan terdakwa II Made Oka Masagung telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Yanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (5/12/2018).

BACA JUGA : Jaksa Sebut Perbuatan Irvanto-Made Oka Pencucian Uang

Putusan itu masih lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Irvanto dan Made Oka divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, Irvanto pada 19 Januari 2012-19 Februari 2012 beberapa kali menerima uang dari Direktur Utama PT Biomorf Lone Indonesia Johanes Marliem yang seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar AS melalui Riswan alias Iwan Baralah dengan memberikan nomor rekening perusahaan atau `money changer` di Singapura kepada Irvanto.

Selanjutnya Irvanto memerintahkan Direktur PT Biomorf Lane Indonesia Johannes Marliem untuk mengirimkan uang ke beberapa rekening perusahaan atau “money changer” di luar negeri.

Johannes Marliem lalu mengirimkan uang sesuai dengan permintaan Irvanto dan setelah Johanes mengirimkan uang tersebut, Irvanto menerima uang tunainya dari Riswan secara bertahap seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar AS.

Selain diberikan melalui Irvanto, “fee” untuk Setnov juga dikirimkan melalui Made Oka Masagung seperti kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Pada 14 Juni 2012 Made Oka menerima “fee” untuk Setnov sejumlah 1,8 juta dolar AS dari Johannes Marliem melalui rekening OEM Investment, Pte. Ltd pada OCBC Center Branch dengan “underlying transaction software development final payment”.

Pada 10 Desember 2012, Made Oka Masagung kembali menerima “fee” untuk Setnov dari Anang sejumlah 2 juta dolar AS melalui rekening pada Bank DBS Singapura atas nama Delta Energy Pte Ltd yang juga merupakan perusahaan milik Made Oka yang disamarkan dengan perjanjian penjualan saham sebanyak 100 ribu lembar milik Delta Energy di Neuraltus Pharmaceutical Incorporation suatu perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum negara bagian Delware Amerika Serikat.

Selanjutnya Made Oka menemui Hery Hermawan selaku Direktur PT Pundi Harmez Valasindo, dan menyampaikan bahwa Made Oka mempunyai sejumlah uang di Singapura, namun akan menarik secara tunai di Jakarta tanpa melakukan transfer dari Singapura sehingga pedagang valas Juli Hira dan Hery Hermawan memberikan uang tunai kepada Made Oka Masagung secara bertahap, sedangkan uang Made Oka yang di Singapura dipergunakan untuk pembayaran transaksi Hery Hermawan dan Juli Hira.

Selain menarik secara tunai, Made Oka juga mengirimkan sebagian uang dari Johannes Marliem kepada Irvanto melalui rekening milik Muda Ikhsan Harahap di Bank DBS sejumlah 315 ribu dolar AS. Uang tersebut selanjutnya diterima oleh Irvanto secara tunai dari Muda Ikhsan Harapan di rumah Irvanto.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas telah memperkaya Setya Novanto sejumlah 7,3 juta dolar AS serta menguntungkan pihak lain dan korporasi.

Terkait perkara ini, sudah beberapa orang dijatuhi vonis yaitu mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Irman masing-masing 15 tahun dan denda masing-masing Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sugihardjo selama 6 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20,732 miliar.

Bekas anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong divonis Mahkamah Agung selama 13 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta wajib membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta dolar AS dan Rp1,186 miliar subsider 5 tahun kurungan.

Mantan anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar Markus Nari juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara KTP-E dengan sangkaan menghalang-halangi penyidikan namun proses penyidikannya masih berlangsung di KPK. Demikian, seperti dikutip Antara. (dln)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

KPK Bantu Kejaksaan Tangkap Narapidana Korupsi

Published

on

KPK membantu Kejaksaan menangkap narapidana perkara korupsi atas nama Neny Kurnaeni yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Kejaksaan menangkap narapidana perkara korupsi atas nama Neny Kurnaeni yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Dalam menjalankan tugas ‘trigger mechanism’ yang diamanatkan UU pada KPK, kami berkoordinasi dengan kejaksaan untuk melakukan penangkapan DPO,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Febri menyatakan pada Rabu (12/12/2018) sekitar pukul 18.30 WIB. tim Koordinasi Supervisi Penindakan KPK bekerja sama dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Agung berhasil melakukan pencarian dan penangkapan DPO atas nama terpidana Neny Kurnaeni.

“Terpidana ditangkap di kediamannya di Kampung Cigatrot Tengah RT 01 RW 05 Desa Tenjolaut Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat oleh tim yang dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Harjo bersama-sama dengan tim Koordinasi Supervisi Penindakan KPK,” tuturnya.

Neny Kurnaeni adalah terpidana tindak pidana korupsi pengadaan barang dan modal berupa buku perpustakaan SD/SDLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp9.675.090.000.

Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. tanggal 7 Juni 2012.

“Diperkuat dengan putusan banding nomor 13/PID.SUS/TPK/2012/PT.BJM. tanggal 10 Agustus 2012 dan telah diubah dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 2386 K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Februari 2013 dengan amar putusan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider kurungan 4 bulan,” ucap Febri.

Terpidana kemudian dibawa ke Kejaksaan Negeri Cimahi. Rencananya, pada Kamis ini sekitar pukul 16.10 WIB akan dibawa dan diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk dilakukan eksekusi.

“Hubungan kerja sama antara KPK dengan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Kejaksaan Negeri Tabalong dalam pencarian DPO dimulai sejak diterima adanya permintaan fasilitasi dari Kejaksaan Negeri Tabalong pada 22 Maret 2017,” ungkap Febri.

Selama pencarian, kata dia, terpidana Neny selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Pada saat tim lapangan KPK mendapatkan informasi mengenai keberadaan DPO, KPK bersama Kejaksaan Negeri Cimahi langsung menangkap dan mengamankan terpidana di wilayah hukum Cimahi.

“Penangkapan DPO ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara KPK dan Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. KPK mengapresiasi kerja sama yang berjalan semakin baik khususnya di antara penegak hukum kejaksaan dan kepolisian,” kata Febri. Demikian, seperti dikutip Antara. (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil Bupati Jepara Ahmad Marzuqi

Published

on

Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi kasus suap kepada hakim praperadilan terkait putusan atas praperadilan kasus korupsi yang ditangani PN Semarang.

Dua saksi tersebut, yaitu Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Lasito.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait kasus suap kepada hakim praperadilan terkait putusan atas praperadilan kasus korupsi yang ditangani PN Semarang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Untuk diketahui, Ahmad Marzuqi dan Lasito juga merupakan tersangka kasus suap tersebut.

Ahmad Marzuqi dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Lasito (LAS) Sedangkan Lasito dijadwalkan diperiksa untuk Ahmad Marzuqi (AHM).

Lasito selaku hakim pada Pengadilan Negeri Semarang diduga menerima hadiah atau janji dari Ahmad Marzuqi.

Pada pertengahan 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka Ahmad Marzuqi.

Ahmad Marzuqi kemudian mengajukan permohonan praperadiIan ke Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian diregister dalam perkara Nomor: 13/PId.Pra/2017/PN.Smg.

Ahmad Marzuqi mencoba mendekati Hakim Tunggal Lasito melalui panitera muda di PN Semarang.

Hakim Tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan Ahmad Marzuqi dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka Ahmad Marzuqi tidak sah dan batal demi hukum.

Diduga Ahmad Marzuqi selaku Bupati Jepara memberikan total dana sebasar Rp700 juta (dalam bentuk rupiah sebesar Rp500 juta dan sisanya dalam bentuk dolar AS setara dengan Rp200 juta) kepada hakim Lasito terkait putusan atas praperadilan tersebut.?

Diduga uang diserahkan ke rumah Lasito di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmad Marzuqi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian, seperti dikutip Antara. (bfd)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Sandiaga Ingin Gerakkan Ponpes di Madura untuk Swasembada

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Calon wakil presiden Sandiaga Uno ingin menggerakkan pondok pesantren (Ponpes) di Madura untuk mendorong swasembada pangan di kawasan tersebut.

“Isu sentral melakukan kegiatan dan kebijakan agar ekonomi madura lebih baik. Bekerja sama pondok pesantren yang tersebar di Madura bisa pendekatan pilot basis bisa swasembada energi pangan dan air,” kata dia ditemui wartawan usai menghadiri acara penghargaan di Jakarta, Rabu (12/12/2018) malam.

BACA JUGA : Sandiaga Tanggapi soal Isu HAM dalam Visi Misi

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengatakan selama ini masyarakat Madura mengeluhkan sulitnya lapangan kerja padahal industri garam sangat potensial, hanya belum dioptimalkan.

Ia percaya pondok pesantren dapat mengelola lahan dengan baik apabila didorong dengan kebijakan yang tepat, apalagi jumlahnya banyak di Madura.

“Kalau pesantren bisa swasembada pangan, ini merupakan satu sinyal yang sangat kuat bahwa pemerintah juga bisa swasembada pangan,” ucap Sandiaga.

Terkait tantangan memenangkan hati masyarakat Madura, Sandiaga menyebut ia tidak melihatnya sebagai pertempuran, melainkan adu konsepsi ekonomi di Madura yang memiliki potensi luar biasa.

Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendorong kegiatan membangun bangsa dengan pendekatan kemandirian melalui kewirausahaan.

Sebelumnya mantan kader Gerindra yang merapat ke pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, La Nyalla Mattaliti, begitu optimistis pasangan yang didukungnya itu akan menang di Madura pada Pemilu 2019.

“Saya sudah ngomong, potong leher saya kalau Prabowo bisa menang di Madura,” kata La Nyalla, seperti dikutip Antara. (dda)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending