Connect with us

POLITIK

Perayaan Natal Nasional 2019 Partai Gerindra, Hashim : Prabowo Tak Ingin Indonesia Pecah

Published

on

Perayaan Natal Nasional 2019 Partai Gerindra di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Perayaan Natal Nasional 2019 Partai Gerindra yang berlangsung di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat (Jumat/10/01/2020) berjalan lancar dan sukses. Undangan yang hadir sekitar 500 orang itu, melebihi target panitia yang dimotori Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), dengan Ketua Panitia Natal Nasional Wihadi Wiyanto.

Acara perayaan Natal partai berlambang kepala burung garuda ini mengambil tema ‘Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang, diambil dari Kitab Injil Yohanes 15:14-15 dan Sub Tema ‘Persatuan Dalam Keberagaman.”

Selain para kader dan anggota DPR RI, DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia, turut hadir Sandiaga Uno, Rahmawati Soekarnoputri, serta para undangan lain.



Acara diawali dengan Ibadah Natal. Votum dan Salam pada acara Ibadah dibawakan Pdt. dr. Bambang Susanto, pemberitaan Firman Tuhan oleh RD. Dr. Rofinus Neto Wuli PR, Doa Syafaat oleh Pdt. Sastra Sembiring.

Ibadah Natal semakin khidmat berkat lagu-lagu pujian dibawakan apik oleh Paduan Suara Trinity, Koor Garudayaksa, serta persempahan pujian dari Talita Doodoh. Persembahan lagu-lagu pujian tentu semakin menggema karena diiringi band dari JPCC Worship.

Usai Ibadah Natal dilanjut penampilan tarian Papua serta lagu puji-pujian membuat para undangan tidak mau beranjak dari tempat duduk masing-masing. Benar-benar Ibadah dan perayaan Natal yang sungguh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Hashim S. Djojohadikusumo dalam sambutannya mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih Kristiani dari dirinya. Ia menilai kakak kandungnya itu harus menjadi teladan.

“Prabowo lebih Kristiani dibandingkan saya, luar biasa dia. Saya kaget, sayakan bukan kristen KTP, saya masih setiap minggu rajin ke gereja sendiri tanpa isteri. Saya bukan Kristen KTP, tapi Prabowo lebih Kristiani dari saya,” ujarnya.

Prabowo itu, sambung Hashim, adalah sosok orang yang pemaaf.

“Saya orang Kristen masih sulit untuk memaafkan lawan-lawan politik, tapi Pak Prabowo tidak,” tukasnya.

Dia pun bercerita bila dirinya sampai pergi tujuh minggu menghilangkan rasa pahit, karena diketahui semua pada saat Pilpres 2019 lalu, yang menang itu adalah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Kita ketahui siapa yang menang Pak Sandi? Tanya Hashim sambil mengarahkan tangannya kepada Sandiaga Uno yang duduk di kursi depan.

Menurut dia, sebagai tim yang tujuh kali menyambangi KPU, oleh sebab itu dirinya hanya tahu bila Sandiaga Uno adalah seorang wakil presiden.

Apa yang dikatakan temennya Sandiaga, sambung Hashim, yang saat ini Menteri Pertahanan, kita harus melihat ke depan jangan ke belakang seperti melihat lihat kaca sepion.

“Kita hilangkan rasa kebencian itu. Saya saja masih berat menerima kenyataan itu,” tandasnya.

Intinya, lanjut Hashim, Prabowo tidak ingin Indonesia terpecah dan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan. Itu sebabnya Prabowo menerima bergabung dan menjadi bagian dari pemerintahan saat ini.

Ditambahkan Hashim, sebenarnya Prabowo ditawari Menko Polhukam, namun dia lebih memilih menjadi Menteri Pertahanan.

“Bisa saja dia melawan dan menantang, tapi Pak Prabowo tidak ingin Indonesia seperti Suriah, Libia, Yaman, cepet seperti Irak dan yang akan muncul adalah ekstrem-ekstrem yang akan menghancurkan bangsa Indonesia tapi itulah pertimbangan Pak Prabowo untuk tidak melawan dan menantang,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Hashim mengatakan, sesuai dengan tema yang diangkat, umat Kristiani diajak untuk menjadi sahabat bagi seluruh warga di Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, budaya dan keyakinan.

“Bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga disatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu.

Kemajemukan yang kita miliki dalam bingkai NKRI ini adalah anugerah Tuhan,” jelasnya.

Hashim menyatakan, sejarah mengajarkan bahwa tidak ada alasan bagi sesama bangsa Indonesia untuk tidak bersahabat.

Jika para pendiri bangsa terdahulu dan para pemimpin bangsa ini saja bisa bersahabat, sudah seharusnya bangsa Indonesia berkewajiban meneladani untuk membangun Republik Indonesua menuju kejayaan.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat GEKIRA Fary Djemy Francis mengatakan Natal Partai Gerindra tahun ini dilaksanakan dalam suasana yang sedikit berbeda setelah menyelesaikan perjuangan panjang dalam tahun-tahun politik.

Bahkan, kata Fary, hasil dan konsekuensi perjuangan tersebut sudah kita alami.

“Saatnya kita merajut lagi tenunan kebersamaan, memperkokoh solidaritas, memperkuat soliditas, menggiatkan konsolidasi, serta menyalakan harapan baru,” ujar Fary yang tampil memakai pakaian adat Bugis.

Fary mengajak semua kader Partai Gerindra sesuai tema natal yang diberikan KWI dan PGI hendaknya menjadi sahabat bukan hanya untuk sesama golongan kita saja tetapi menjadi sahabat bagi semua orang termasuk kepada orang-orang yang berbeda agama dan keyakinan dengan kita, berbeda budaya dan adat istiadat, bahkan harus dapat menjadi sahabat bagi yang membenci atau memusuhi kita.

Ia juga mengingatkan pesan yang selalu disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, ‘seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.’

Arti pesan itu, lanjut Fary, kita harus dapat membangun persahabatan, menjadi sahabat bagi semua orang yang jauh lebih luhur daripada menjadi musuh, menjadi duri dalam daging bagi orang lain.

Hal senada juga disampaikan Nikson Silalahi selaku Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pimpinan Pusat GEKIRA usai acara.

Ia menyampaikan setiap tahun Partai Gerindra merayakan Natal yang diorganisir sayap partai GEKIRA. Perayaan Natal ini adalah bukti komitmen Partai Gerindra secara khusus Ketua Umumnya Prabowo Subianto untuk merawat kebhinnekaan dan toleransi umat beragama.

“Setiap tahun Partai Gerindra merayakan Natal. Ini bukti bahwa komitmen Partai Gerindra untuk merawat kebhinnekaan dan toleransi umat beragama,” ujar Nikson.

Kegiatan perayaan Natal Nasional Partai Gerindra ini, sambung Nikson, juga salah satu jalan untuk merangkul kembali masyarakat Kristiani untuk bersimpati dan memberikan kepercayaan berjuang bersama Partai Gerindra untuk memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh anak bangsa yang setia mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Di akhir acara, panitia memberikan hadiah-hadiah doorprice kepada undangan yang beruntung. Selamat Merayakan Natal 2019, dan Selamat Merayakan Tahun Baru 2020. Tuhan memberkati kita semua. (adm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Parpol Minta Perpanjangan Waktu Penyerahan Daftar Pengurus

Published

on

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman. (Foto : Instagram @kpu_ri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman,  mengatakan sejumlah partai politik telah meminta perpanjangan waktu penyerahan dokumen daftar kepengurusan.

Dokumen itu menjadi  salah satu syarat untuk ikut tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada)  2020.

Menurut Arief,  hanya ada dua partai politik yang telah menyerahkan daftar kepengurusan, yakni Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.



“Mudah-mudahan ini menjadi pesan penting pada partai politik yang belum menyampaikan kepengurusannya bisa segera disampaikan sehingga nanti ketika tiba masa pencalonan semua hal semua dokumen yang harus sudah diterima dengan baik,” kata Arief di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Arief menuturkan, jika merujuk Peraturan KPU (PKPU) maka tenggat waktu penyerahan dokumen tersebut bisa diterima sampai sebelum tahapan pendataran calon.

Namun, KPU meminta penyerahannya satu bulan sebelum tahapan pendataran calon dimulai karena penyelenggara pemilu memerlukan waktu untuk mendistribusikan dokumen itu ke KPU tingkat daerah.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, pada 9 Desember 2020. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Semakin Krusial

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. (Foto : Instagram @christinaaryani)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melihat bahwa urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial untuk diselesaikan saat ini, terlebih dengan munculnya banyak kasus kebocoran data masyarakat, bahkan hingga isu kerja sama pembangunan pusat data nasional dengan asing. Menurutnya RUU PDP telah berkembang menjadi persoalan kebutuhan hukum.

Hal tersebut disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?” yang diselenggarakan di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2020). Menurutnya dari beragamnya kasus yang muncul selama ini, belum ada penyelesaian yang jelas dari para pelaku usaha.

“Ini semua walaupun ada beberapa pengaturan bersifat sektoral yang tersebar, di beberapa  Undang-Undang, ada tentang rahasia Bank di Undang-Undang Perbankan,  ada Undang-Undang Adminduk,  ada Undang-Undang ITE, ternyata yang kami tangkap implementasi atau penegakan hukumnya belum maksimal. Oleh karena itu kasus-kasus (kebocoran data) ini terus berulang terjadi,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar ini.



Ia mengaku Komisi I DPR RI terus melakukan pembahasan maraton untuk segera menyelesaikan RUU PDP tersebut, guna menjawab seluruh keresahan masyarakat selama ini. Ia menyatakan bahwa di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, target dari RUU PDP ini harus segera selesai di Bulan Oktober.

“Kami di Komisi I  juga telah melakukan RDPU secara  maraton, mulai dengan akademisi,  asosiasi pelaku usaha,  lalu juga koalisi masyarakat sipil dalam rangka partisipasi masyarakat tadi,  untuk memberikan masukan-masukan terkait rancangan undang-undang, ini satu hal . Jadi sepertinya sejauh ini pemahamannya sama yakni bahwa Indonesia membutuhkan legislatif primer terkait perlindungan data,” jelasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Pembahasan RUU Ciptaker Harus Substantif dan Tidak Retorika

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan. (Foto: Instagram @arteriadahlan)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan mengingatkan dalam membahasa RUU Cipta Kerja (Ciptaker), pemerintah harus mengerjakannya secara cermat, penuh kehati-hatian dan penuh kekhidmatan. Tidak hanya itu, ia juga berharap agar yang dibicarakan adalah hal yang sifatnya substantif. Jadi harus memperhatikan historikal undang-undang eksisting, serta konsisten dengan kebangsaan serta penghargaan kepada kearifan lokal.

Arteria mencontohkan adanya pengalihan kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, yang disebut sebagai pendelegasian untuk mengatur prosedur dan mekanisme perizinan. Pihaknya sepakat terkait dengan pengaturan perundang-undangan atau perizinan sektoral. Pihaknya juga sepakat perlu adanya Norma Standar Persyaratan dan Kriteria (NSPK) untuk mengatur bisnis agar prosesnya tidak beririsan dengan kewenangan daerah.

“Tapi ada beberapa yang menggelitik alasan yang tadi disampaikan ada kewenangan pemerintah pusat didelegasikan ke daerah. Di Omnibus Law ini, ternyata pemerintah pusat tidak punya kewenangan tiba-tiba mendelegasikan kewenangan. Mengambil alih, salah-salah dikembalikan lagi ke sana. Ini yang saya katakan cobalah bicara yang substantif. Saya juga minta, janganlah kita retorika,” papar Arteria dalam Rapat Panja RUU Ciptaker di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2020).



Arteria mengaku memang masih ada pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Tapi ada konsekuensi yang tidak mungkin dikerjakan di daerah karena kondisi riil atau pengaturan yang dibuat secara tidak masuk akal, dan logika akal sehat. Sehingga pada akhirnya pelaksanakan kewenangan itu adalah pemerintah pusat.

Ia kembali mencontohkan isu tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang tidak ditetapkan oleh bupati atau wali kota dalam waktu 1 bulan, akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya waktu satu bulan itu bukan waktu yang panjang untuk menetapkan RUTR dan akan menggerus kewenangan daerah. Padahal kita punya konsensus kebangsaan, dimana pemerintah provinsi, kabupaten/kota diberikan kewenangan mengurus sendiri berdasarkan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

“Saya mohon pemerintah bicaranya substantif dan tidak beretorika. Mau nanya saya sekarang, yang buat Omnibus Law ini sudah baca UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum? Jangan-jangan yang buat ini orang swasta. Kenapa? Saya kembali ingin tanya, apa yang kurang di pasal 5, 6, 7, 8 dielaborasi sampai pasal 13 di UU 23 Tahun 2014. Jika tadi Pak Sekjen KLHK menyampaikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan, daya saing, efisiensi efektivitas. Bapak baca considered UU 23 Tahun 2014? Ada semua itu. Jangan kita retorika macam-macam panjang lebar. Ini sudah ada Pak di UU 23 Tahun 2014,” pungkasnya. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017