Connect with us

POLITIK

Perempuan Butuh Berpolitik, Politik Butuh Perempuan, Ini Maksud Puan

Published

on

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Instagram @puanmaharaniri)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa kaum perempuan jangan ragu terjun ke dunia politik. Pasalnya, menurut Puan, perempuan memiliki karakteristik yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi krisis.

“Saya menegaskan bahwa perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan,” ujar Puan saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan acara Kongres Wanita Indonesia (Kowani), di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, kaca pembatas peran perempuan dalam berpolitik di Indonesia sudah runtuh saat Megawati Soekarnoputri menjadi perempuan pertama yang dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001.



“Saat ada yang bicara bahwa peran perempuan di politik selalu dibatasi oleh glass ceiling, sesungguhnya glass ceiling politik bagi perempuan Indonesia sudah diruntuhkan di hari Ibu Megawati dilantik menjadi Presiden,” ungkap Puan dalam kongres yang digelar secara virtual itu. 

Sejak saat itu, kata Puan, peran perempuan di Indonesia terus berkembang pesat. Tercatat, saat ini banyak perempuan yang memegang peran strategis dalam setiap kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup, olahraga, ilmu pengetahuan, riset serta dalam bidang politik.

Di antaranya, sambung Puan, dalam bidang politik tercatat peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Seperti, pada periode 2014-2019 sekitar 17 persen anggota DPR adalah perempuan. Lalu, periode 2019-2024 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR meningkat menjadi sekitar 21 persen.

“Sekarang banyak anggota perempuan DPR RI yang menempati posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. Banyak perempuan Indonesia juga sudah berhasil menjadi kepala daerah selama ini, seperti Bu Risma di Surabaya yang saat maju di Pilkada diusung oleh PDI-Perjuangan,” tandas Puan. 

Tak hanya itu, Puan menyatakan, banyak negara menghormati pencapaian perempuan Indonesia dalam politik. Salah satu buktinya, kata Puan, saat ia menghadiri acara ‘Asia-Pacific Parliamentary Forum’ di Australia pada Januari tahun 2020 ini. 

“Semua negara peserta acara tersebut bertepuk tangan saat saya sebutkan bahwa Indonesia pernah memiliki Presiden perempuan dan sekarang memiliki Ketua DPR perempuan yang pertama,” ungkap Puan. 

Puan melanjutkan, meski banyak kemajuan yang telah dicapai oleh perempuan Indonesia di berbagai bidang, namun perempuan masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

“Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi perempuan tersebut, dibutuhkan keputusan-keputusan politik serta kebijakan-kebijakan politik. Itulah mengapa perempuan butuh berpolitik,” tegas legislator dapil Jawa Tengah V tersebut. 

Terlebih, Puan menekankan, di tengah situasi pandemi Covid-19 saat-saat ini yang masih menjadi tantangan, maka Puan menilai perempuan bukan saja terdampak, namun juga berperan besar dalam usaha menangani pandemi Covid-19.

Seperti, secara global 70 persen tenaga medis terdiri dari perempuan yang saat ini menjadi ujung tombak penyelamatan nyawa manusia. Puan mengungkapkan, pemerintah menyebut 60 persen UMKM di Indonesia yang memproduksi hand sanitizer atau masker dimiliki atau dikelola oleh perempuan.

“Bahwa perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak besar Covid-19, namun perempuan juga memiliki peran besar dalam menangani Covid-19. Inilah contoh nyata dari yang saya maksud dengan politik membutuhkan perempuan,” pungkas Puan. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

POLITIK

Polda Metro Jaya Masih Menunggu Kedatangan Habib Rizieq dan Anaknya

Published

on

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Drs. Yusri Yunus. /Dok. humas.polri.go.id.

INDONESIA RAYA – Polda Metro Jaya masih menunggu kehadiran dari Ketua Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dan menantunya Muhammad Hanif Alatas (MHA). 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan sampai saat ini pihak penyidik masih menunggu.

“Jadi hari ini kita jadwalkan tiga orang, yang satu inisial Y adalah Biro Hukum dari Pemrov DKI, sejak pagi tadi jam 11 sudah hadir dan kita lakukan pemeriksaan, sampai dengan saat ini masih dalam pemeriksaan oleh penyidik,” kata Kombes Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Desember 2020.



“Yang dua orang lagi, satu adalah MHA adalah menantu MRS, dan MRS juga kita jadwalkan hari ini jam 10 tapi sampai hari ini sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi baik dengan yang bersangkutan maupun pengacara yang bersangkutan,” sambungnya.

Seperi diketahui sebelumnya, Rizieq Shihab dipanggil pihak kepolisian terkait kasus kerumunan massa di acara pernikahan putrinya yang digelar di Pertamburan Jakarta Pusat pada  14 November 2020 lalu.

Dalam kegiatan itu dihadiri oleh simpatisan hingga ribuan yang menyebabkan kerumunan. 

Dalam acara itu diduga telah terjadi tindakan pelanggaran protokol kesehatan.

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Abdul Kharis minta Pemerintah Batalkan ‘Calling Visa’ untuk Israel

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. /Doc. Dpr.go.id,

INDONESIA RAYA –  Pemerintah RI tetap bersikukuh untuk menerbitkan Calling Visa bagi Israel melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan akan memperketat prosesnya. 

Menanggapi kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, ketika pemerintah membuat peraturan, harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Untuk itu, ia meminta kebijakan itu untuk dibatalkan.

“Pemerintah jelas keliru ketika calling visa untuk Israel diberikan, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 paragraf pertama jelas dan tegas menyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.”



“Maka sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Palestina masih diduduki Israel, itu jelas penjajahan,” tegas Kharis dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Senin 30 November 2020.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyayangkan langkah Kemenkumham yang bertolak belakang dengan Kemenlu RI. 

“Saya masih ingat dan selalu ingat perkataan Ibu Menlu ‘Kita selalu dekat di hati, di setiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, isu Palestina, is always there,’ sikap Menlu sudah bagus namun begitu Menkumham di dalam mengambil langkah terbitkan calling visa seperti menampar muka sendiri,” jelas Kharis.

Perlu diketahui pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham memberikan layanan visa elektronik bagi orang asing subyek Calling Visa sejak tahun 2012. 

Pages: 1 2


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Mahfud Sampaikan Pernyataan Pemerintah Terkait Situasi di Sigi, Sulteng

Published

on

Menko Polhukam, Moh. Mahfud MD. /Instagram.com/@mohmahfudmd.

INDONESIA RAYA – Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Senin 30 November 2020 siang, di Jakarta, menyampaikan pernyataan pemerintah terkait perkembangan situasi pasca aksi pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Saya akan menyampaikan sikap Pemerintah Republik Indonesia, setelah saya tadi dipanggil oleh Presiden lalu saya langsung rapat, untuk menyikapi peristiwa Sigi, di Sulawesi Tengah,” ujar Mahfud mengawali keterangan persnya.

Disampaikan Mahfud, setelah mendapat arahan Presiden Joko Widodo, dirinya langsung menggelar rapat dengan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menyikapi peristiwa yang terjadi di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulteng, Jumat, 27 November 2020 silam.



Berikut pernyataan pemerintah yang disampaikan oleh Menko Polhukam:

Pernyataan Pemerintah terkait tindakan teror dan kekerasan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

Pemerintah menyesalkan dan mengutuk keras tindakan teror, kekerasan, dan kekejian yang dilakukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, dalam hal ini kelompok Ali Kalora, itu bukan gerakan keagamaan tetapi gerakan kejahatan, terhadap sebuah keluarga di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

Pemerintah juga dengan ini sekali lagi menyampaikan duka yang mendalam. Dan pemerintah telah bertemu dengan keluarga korban dan juga pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah untuk pemulihan atau trauma healing.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017