Connect with us

BISNIS

Pertamina Mengapa Dijual? Coba Belajar ke Papua, di Sana Ada Freeport Grasberg

Published

on

Gedung pertamina. (Foto : iniborneo.com)
Indonesiaraya.co.id – Kalau dulu ada pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Sekarang coba kita tuntut ilmu ke Papua saja, disana ada Freeport Grasberg tempat kita belajar terkait IPO anak perusahaan Pertamina yang dalam waktu dekat berencana akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah keuangan BUMN terbesar di tanah air ini. Selama ini perdebatan tentang IPO hanya menyangkut IPO boleh atau tidak, IPO sah atau tidak. Bahkan ada analis yang mengatakan kalau tidak IPO maka tidak bisa dapat uang. Apa benar demikian? Apa benar urusan pertamina itu kurang uang ? Sementara sisi lain atau kemungkinan lain tidak pernah dibahas atau didiskusikan. Lagi pulang utang pemerintah di pertamina Rp. 140 T belum dibayar. Jika kita mau melebarkan sedikit diskusi kita bisa belajar dari Papua tentang jual beli saham Freeport Indonesia (PT FI) kepada pemerintah Indonesia. Ini pelajaran yang penting mengapa bagi korporasi besar pilihannya bukan hanya sekedar IPO atau tidak IPO. Apalagi hanya menyangkut urusan tambah permodalan, tambah uang buat ekplorasi, buat ekploitasi, buat ekspansi investasi, pilihannya sangatlah banyak. Perusahaan perusahan besar akan memilih skema yang paling kecil resikonya bagu masa depan perusahaan dalam persaingan bisnis yang sangat keras. Bagi perusahaan sekelas Freeport Indonesia, melalukan IPO di Indoneisa adalah pilihan yang tidak mungkin mau dilakukan. Kalau IPO maka pembelinya adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ingin tau berapa Freeport produksi emas, dan ingin dapat bagian emasnya Freeport yang belum pernah kita kalungi leher, atau belum pernah emak emak Indonesia memakai gelang emas keluaran Freeport. Sehingga Mr. Tito Sulistio kepala bursa efek Indonesia (BEI) menilai, pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada publik untuk memiliki saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui aksi korporasi penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Menurut pandangannya dengan demikian harga saham Freeport bisa dinilai, dan rakyat Indonesia bisa mengontrolnya. Namun Freeport tidak akan pernah mendengar usulan itu, dan karena pemerintah juga tidak mewajibkan perusahaan asing melalukan IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia. Dugaan saya bagi Freeport, IPO itu adalah hal yang beresiko, akan ada banyak pihak yang akan ikut campur dalam bisnis mereka baik kawan maupun lawan. Bagaimana kalau yang datang itu yang membeli saham mereka adalah lawan, misalnya investor China, maka Freeport bisa ditekuk, dan sahamnya bisa digilas semua di Grasberg Papua. Padahal Freeport internasional tengah kekurangan uang, harga sahamnya rontok, jatuh ke level paling rendah. Freeport bermasalah dengan utang yang sangat besar, akibat kegagalan investasi di minyak. Tapi Freeport tidak akan mau IPO di bursa efek Indonesia, negara dengan perubahan hukum yang sangat dinamis dan tidak pasti. Lalu apa yang dilakukan Freeport. Disini kita harus belajar. Freeport Indonesia “menendang Rio Tinto”. Dari tambang Grasberg Papua. Rio Tinto adalah pemegang Participating Interest (PI) di Grasberg. PI Rio Tinto itu adalah bagian produksi 40 % di atas produksi normal Grasberg. Karena desakan politik dari dalam Indonesia agar Freeport melalukan divestasi, taat pada kontrak karya, dan berbagai kewajiban lainnya yang selama berpuluh puluh tahun tidak terlaksana. Maka dipindah tangankanlah PI Rio Tinto kepada Holding BUMN tambang Indonesia yang dipimpin Inalum seharga Rp. 53 triliun. Dengan cara begini Freeport Indonesia bisa terbebas dari skema IPO, dan terbebas dari kewajiban jual saham murni. Pelajaran dari Papua ini cukup berharga bagi para pengambil kebijakan Indonesia bahwa banyak jalan menuju Roma, banyak cara mendapatkan uang tanpa harus ada pihak lain, swasta maupun asing yang bisa cawe cawe di BUMM. Karena belum tentu swasta dan asing itu punya niat yang sama dengan BUMN yakni melayani rakyat, bangsa dan negara. Jadi kalau IPO anak perusahaan pertamina itu untuk alasan cari uang, maka itu jelas keliru. IPO akan mengakibatkan anak perusahaan Pertamina akan jatuh dalam genggaman swasta. Apalagi sekarang Pertamina sudah banyak utang ke swasta. Maka swasta akan kontrol pertamina melalui dua hal yakni saham dan utang. Tapi kalau kalau memang niatnya mau menjual pertamina, maka itu hal lain. Menteri BUMN harus jujur ke rakyat bahwa memang dia mau menjual Pertamina. Jujur itu hebat kata KPK. Oleh : Salamuddin Daeng, Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BISNIS

Merger Bank Syariah, Pemerintah Harus Buktikan Berpihak pada UMKM

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Foto : Instagram @anis.byarwati)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisiatif untuk melakukan penandatanganan conditional merger agreement untuk menyatukan ketiga bank BUMN syariah nasional, yakni PT BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah menjadi satu entitas. 

Anis menilai rencana merger tiga bank syariah BUMN bisa menjadi salah satu langkah bagus dalam rangka penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Menurut yang juga Doktor Ekonomi Islam ini, Pemerintah sebagai pemegang saham, harus melakukan konsolidasi di semua lini bisnis berdasarkan core competence  sesuai lini dan bidang usahanya, untuk mencapai kinerja yang bagus dan efisien.

Secara khusus, Anis berpesan kepada Pemerintah, agar bank syariah hasil merger ini memiliki misi utama untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih merata bagi rakyat, bukan hanya mengejar profit. “Dampak merger ketiga bank syariah ini harus signifikan terhadap kelangsungan UMKM yang jumlahnya di Indonesia mencapai 99,99 persen (64,2 juta unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 117 juta),” kata Anis dalam keterangan tertulis kepada awak media, Kamis (15/10/2020). 



Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini juga menekankan kepada Pemerintah bahwa merger 3 bank syariah BUMN ini, harus menjadi bukti keberpihakan pemerintah yang jelas dan tegas kepada rakyat, dengan memberikan dukungan kepada UMKM, yang saat ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia.

“Pemerintah dapat menugaskan bank syariah hasil merger, untuk memperhatikan sektor UMKM dan mengawal UMKM hingga mampu berdaya saing, dengan meningkatkan pembiayaan kepada UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas dari pengusaha mikro ke pengusaha kecil dan dari pengusaha kecil menjadi pengusaha kelas menengah,” pungkas legislator dapil DKI Jakarta I itu. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Malah Mundur, UU Minerba Langkah Penarikan Hak Otonomi Daerah

Published

on

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. (Foto: lipi.go.id)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan penarikan hak otonomi daerah sudah  diawali oleh Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi ditarik ke pemerintah pusat.

Menurut Zuhro, ada sisi negatif dan positifnya dari penarikan hak otonomi daerah. Dampak positifnya bisa jadi pembagian pendapatan untuk daerah belum maju dan tidak memiliki sumber daya alam prospektif, tetapi dampak negatifnya, dengan ditariknya kewenangan daerah dapat membuat mereka lepas tanggung jawab.

“Dengan ditariknya kewenangan daerah dalam mengelola minerba akan membuat daerah-daerah merasa tidak memiliki tanggungjawab. Termasuk pasca penambangan dan kemungkinan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan,” kata Zuhro dalam keterangannya, Minggu (18/10/2020)



Keputusan pemerintah menarik kembali kewenangan daerah ke pusat, lanjut Zuhro, bisa jadi karena pertimbangan efektivitas. Terutama dalam memangkas rantai birokrasi.

“Urusan yang dipusatkan diharapkan dapat memangkas rantai birokrasi. Selain itu, dengan sentralisasi, nuansa politik anggaran akan mengedepan. Asumsinya dengan kekuasaan pemerintah pusat lebih tampak dan membuatnya lebih diperhitungkan oleh daerah,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sepakat membentuk tim khusus perumusan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

”Tim khusus ini juga bekerja meminta masukan dari stakeholder di daerah dan membuat kajian-kajian untuk disampaikan dalam perumusan aturan turunan dari UU Cipta Kerja,” kata Wakil Ketua Apeksi Bima Arya usai pertemuan pengurus.

Menurut Bima , pertemuan pengurus Apeksi tersebut membicarakan UU Cipta Kerja, yang menghasilkan sejumlah catatan dan kesepakatan.

”Ada kesamaan pandangan di antara pengurus dan anggota Apeksi terkait aspek kewenangan daerah dalam UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Pengurus Apeksi, kata dia, melihat dalam UU Cipta Kerja ada kewenangan daerah yang berkurang dan bergeser kembali ke pemerintah pusat.

”Apeksi memberikan sejumlah catatan, terkait dengan perizinan, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana kewenangan daerah kembali direduksi dan ditarik ke pemerintah pusat,” urainya.

Menurutnya, forum pertemuan pengurus Apeksi itu juga menyepakati seluruh anggota Apeksi di daerah agar membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan seperti kampus, pakar, praktisi, dan aktivis.

”Ruang dialog itu untuk menyerap apa saja yang menjadi catatan di omnibus law ini,” paparnya.

Langkah tersebut, kata dia, juga untuk memberikan masukan bagaimana memastikan UU Cipta Kerja bisa sesuai dengan target, yakni menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan proses pembangunan berkelanjutan.

Bima menambahkan, aspirasi dari pemangku kepentingan akan dicatat masing-masing kepala daerah untuk ditampung dan kemudian dirumuskan poin-poinnya secara detail.

”Poin-poin ini akan menjadi bahan pada pembahasan aturan turunannya, yakni peraturan pemerintah, dan peraturan presiden, yang sedang dirumuskan pemerintah,” tambahnya. (inf)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

BISNIS

Pemanfaatan Energi Nuklir saat Ini Hanya untuk Pembangkit Listrik

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Eddy Soeparno. (Foto : Instagram @eddy_soeparno)

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini hanya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Hal tersebut tercantum dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah.

Demikian diterangkan Eddy dalam Webinar yang diselenggarakan Pusat Perancanangan Undang-undang Badan Keahlian Setjen DPR RI dengan mengangkat tema “Optimalisasi Pengembangan Nuklir dalam Energi Baru dan Terbarukan Menuju Ketahanan Energi Berkelanjutan”, Senin (19/10/2020).

“Saat ini DPR RI bersama pemerintah tengah membahas RUU EBT. Terdapat sejumlah pasal dalam RUU ini, diantaranya Pasal 6 yang menyatakan bahwa sumber energi baru terdiri atas nuklir dan sumber energi baru lainnya. Sementara dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 itu dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi sepenuhnya untuk penggunaan pembangkitan listrik saja,” ujar Eddy.



Hal tersebut diungkapkannya menyusul masih adanya pro dan kontra masyarakat terkait pemanfaatan energi nuklir khususnya di Indonesia, dan dunia pada umumnya. Dengan kata lain, isu nuklir ini sudah menjadi isu universal yang kemudian melahirkan isu sosial. Adapan isu krusial energi nuklir adalah isu operasional (kapasitas dan kompetensi teknis, keselamatan, pemeliharaan, dan pengawasan) dan sosial.

Politisi Fraksi PAN ini menjelaskan, pemanfaatan energi nuklir sejatinya sudah tercantum dalam beberapa undang-undang. Sebut saja, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir, mulai dari penguatan kelembagaan, pengusahaan, pengawasan pengelolaan limbah radioaktif dan pertanggungjawaban kerugian nuklir. Dalam Pasal 5, pemerintah membentuk majelis pertimbangan tenaga nuklir yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir.

Tidak hanya itu, dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, terutama dalam Pasal 1 ayat 4 disebutkan, sumber energi baru yaitu sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan, maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hydrogen, gas metana batubara tercairkan (coal bead methane) , batu bara tercairan (liquefied coal) dan batu bara tergaskan (gasified coal).

Hal tersebut dipertegas lewat peraturan pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014. Dimana disebutkan, prioritas pengembangan energi, terutama di Pasal 11 ayat 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikecualikan bagi energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional. Dalam skala besar mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

“Sebenarnya Indonesia sudah memiliki sejarah panjang mengenai nuklir bahkan sudah memiliki tiga reaktor nuklir yaitu Rektor Triga mark-Bandung, Kartini-Yogyakarta dan reaktor serbaguna- Serpong. Sehingga perlu adanya payung hukum yang kuat untuk mengakselerasi pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia khususnya energi nuklir,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini tengah menyusun RUU Energi Baru dan Terbarukan dan berharap banyak masukan dan saran dari masyarakat untuk penyempurnaan draft akademik. Baik masukan dari sektor akademik, dunia usaha, dan dari pihak yang berkompeten di dalam teknologi nuklir, termasuk aspek lingkungan hidup, pertambangan dan energi penguasaan lahan dan lain-lain.

“Komisi VII DPR RI mengajak semua pihak yang peduli terhadap energi bersih, EBT, khususnya energi nuklir, agar dapat melakukan sosialisasi secara masif kepada semua lapisan masyarakat mengambil kebijakan pelaku usaha dan lain-lain. Kami mengajak semua pihak terutama pemangku kepentingan terkait EBT untuk bersama-sama menaruh harapan positif dalam penyelesaian RUU tentang EBT,” imbuhnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, Komisi VII DPR RI tentu dalam melakukan penyusunan RUU EBT melibatkan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan pendapat saran dan pemikiran dan pemikirannya guna memperkaya khasanah substansi RUU sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal.

Selain Eddy Soeparno, dalam webinar tersebut juga menampilkan Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Syamsul, serta beberapa narasumber seperti Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Anhar Riza Antariksawan, Akademisi dari Fakultas Hukum Unair Intan Soperna, Nuclear Enginer Group Leader NAIS.co.inc Liem Peng Hong serta dipandu oleh Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI Soni Fahruri sebagai moderator. (dpr)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017