Connect with us

JAWA BARAT

Pjs Sekda Jabar di Lantik Selasa sore

Published

on

Gubernur Jawa Barat (Jabar), M Ridwan Kamil.

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan pelantikan penjabat sementara (Pjs) Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar akan dilakukan di Gedung Sate Bandung, Selasa sore.

“Insya Allah nanti sore dilantik Pjs Sekda, itu Pak Daud Ahmad ya (dilantik menjadi Pjs Sekda Jabar),” kata Gubernur Emil di Gedung Sate Bandung, Selasa (10/29/2019).

Sebelumnya, pada 30 Juli 2019 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menunjuk Daud Achmad sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Jabar.

Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini mengatakan nantinya jika Daud Ahmad resmi menjadi Pjs Sekda Jabar maka akan diberikan sejumlah tugas.

Tugas tersebut di antaranya mempersiapkan proses lelang terbuka untuk mendapatkan Sekda Jabar yang baru menggantikan Iwa Karniwa yang resmi non-aktif setelah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Emil mengatakan dirinya membutuhkan sosok sekda yang tidak tertarik dengan urusan politik.

Hal ini, kata dia, karena didasarkan pada pengalaman Iwa Karniwa yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pencalonan kandidat Cagub Jabar di Pilgub 2018. Demikian, seperti dikutip Antara. (ast)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

JAWA BARAT

Pemprov Jabar Dorong Percepatan Pembangunan Tol Cisumdawu

Published

on

Progres pembangunan Tol Cisumdawu, sudah mencapai sekira 50 persen sampai saat ini.

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan, Pemprov Jabar bersama pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR RI mendorong percepatan pembangunan tol Cisumdawu guna meningkatkan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati, Kab Majalengka.

Menurut dia, tol Cisumdawu menjadi kunci untuk meningkatkan aktivitas BIJB Kertajati. Progres pembangunan tol Cisumdawu itu, kata dia, sudah mencapai sekira 50 persen sampai saat ini.

“Saya sudah sampaikan dinamika Kertajati itu hanya satu, yaitu jalan tolnya. Jadi, selama jalan tol belum ada, kita mencoba memaksimalkan. Kita tentunya (akan) cari cara jangka pendek sebelum tol rampung,” kata Emil di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (17/9/2019).

“Kita dorong bersama Kementerian PUPR yang sudah mempercepat (pembangunan tol Cisumdawu). Mohon doanya. Selesainya jalan tol, saya yakin dari sini (Bandung) ke sana (BIJB Kertajati, Majalengka) yang biasanya tiga jam bisa hanya 45 menit.”

“Kuncinya hanya satu, yaitu jalan tol. Jalan tol yang belum selesai membuat warga memilih pilihan-pilihan yang mungkin lebih nyaman bagi mereka. Jadi, apapun pertanyaan Kertajati jawabannya itu,” imbuh Emil.

Emil juga mengatakan, pihaknya terus memaksimalkan pelayanan di BIJB Kertaj
ati, meski ada beberapa keterbatasan.

Menurut dia, ada sejumlah faktor yang membuat aktivitas BIJB Kertajati belum maksimal. Salah satunya adalah kondisi penerbangan nasional yang tengah menurun.

“Kami dari pemerintah selalu berupaya memaksimalkan dengan keterbatasan yang ada. Kami tidak tinggal diam,” katanya.

“Tapi faktor ini – namanya hubungan dagang antara konsumen dan pelayanan, tentu keputusan ada dikonsumennya. Konsumen akan memilih mana yang mudah, mana yang nyaman,” kata dia. Seperti dikutip Antara. (ast)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Bupati Garut Pastikan tidak ada Praktik KKN untuk Pengerjaan Proyek

Published

on

Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Indonesiaraya.co.id, Garut – Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, tidak ada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk mendapatkan proyek dengan sumber dana dari negara karena prosesnya ketat harus mengikuti aturan yang berlaku.

“Saya kira itu (indikasi KKN), tidak ada,” kata Rudy ketika dimintai tanggapan adanya tuduhan pemerhati kebijakan pemerintah tentang masih adanya praktik KKN di Garut, Senin (16/9/2019).

Pernyataan Bupati Garut tersebut menunjukkan bantahan terhadap tuduhan yang disampaikan Aliansi Masyarakat dan Pemuda Garut (AMPG) tentang praktik KKN di lingkungan Pemkab Garut dan DPRD Garut.

Pernyataan AMPG itu disampaikan setelah adanya mantan anggota DPRD Garut periode 2014-2019 yang ditangkap polisi terkait laporan penipuan janji proyek bantuan provinsi (Banprov) kepada pengusaha.

Namun tuduhan yang disampaikan AMPG itu, kata Bupati, saat ini tidak mungkin dilakukan oleh pejabat birokrasi maupun anggota DPRD Garut karena setiap proyek harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

“Aturanya harus melalui mekanisme, yakni proses lelang,” katanya.

Termasuk proyek yang dananya dari APBD, kata dia, selama ini berdasarkan rekomendasi dari kepala desa, bukan permohonan dari DPRD Garut.

“Semua rekomendasi dari kepala desa, tidak ada permohonan dari DPRD,” katanya.

Sebelumnya AMPG menyampaikan tertangkapnya mantan anggota DPRD Garut membuktikan bahwa masih adanya praktik KKN di Garut dalam mendapatkan proyek yang dananya dari negara. Demikian, seperti dikutip Antara. (fpm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA BARAT

Ridwan Kamil Kaji Aturan Non-ASN Ikut Lelang Sekda

Published

on

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil.

Indonesiaraya.co.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkaji kemungkinan bagi non-ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk mengikuti lelang terbuka jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Saat ini sedang saya konsultasikan. Pada dasarnya seorang saya tidak ingin melanggar aturan. Akan tetapi kami konsultasikan dan minta rekomendasi seperti apa,” kata Gubernur Emil seusai melantik Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Rabu, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung.

“Walau secara aturan memang dibolehkan, tapi kan memang ada dimensi-dimensi lain yang harus diperhatikan kalau non-ASN ikutan dalam proses lelang itu,” lanjut dia.

Menurut Emil, tugas Daud Achmad adalah melakukan seleksi, lelang jabatan, atau open bidding, untuk mencari sosok pengisi jabatan Sekda Jabar selanjutnya.

Daud Achmad, kata Emil, tidak bisa mengikutinya karena terbatas usia menjelang pensiun.

Dia mengatakan siapa pun yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk ikut seleksi terbuka tersebut, bisa segera siap-siap mendaftarkan diri seleksi calon Sekda Jabar jika semua persyaratannya sudah terpenuhi.

“Untuk bisa menjadi Sekda Jabar yang memang beban tugasnya luar biasa ya. Mengurusi hampir 50 juta manusia dengan segala rupanya,” kata dia.

“Semoga kami bisa menemukan yang terbaik, bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Di mana saja, zaman sekarang yang penting kerjanya mengakselerasi mesin yang bernama Jabar Juara,” lanjut dia.

Pihaknya memberi waktu persiapan open bidding tersebut selama dua minggu sehingga pas tiga bulan, tidak terjadi kekosongan jabatan.

Sementara itu, Penjabat Sekda Jabar Daud Achmad mengatakan salah satu tugasnya antara lain mempersiapkan selama tiga bulan ini untuk seleksi calon Sekda Jabar.

Daud mengatakan pola seleksi pun sama seperti seleksi eselon dua sebelumnya.

“Kami buka pendaftaran dan untuk jabatan tinggi madya, itu terbuka seluruh Indonesia. Siapapun yang memenuhi syarat, dia bisa mendaftar untuk menjadi sekda,” katanya.

Sementara itu, terkait calon Sekda Jabar dari non-ASN, katanya, masih harus dikaji karena non-ASN bisa menempati sejumlah jabatan tertentu dan harus seizin Presiden.

Akan tetapi selama ini, katanya, sekda itu harus dari ASN.

“Memang undang-undang memungkinkan, tapi untuk jabatan tertentu. Ada dirjen yang teknis misalnya itu boleh tapi seizin presiden,” kata dia, seperti dikutip Antara. (ajs)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending