Connect with us

JAKARTA

PKS Harap Pansus Wagub DKI Segera Terbentuk

Published

on

Anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi.

Indonesiaraya.o.id, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengharapkan panitia khusus pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta segera terbentuk, menyusul pansus Wagub DKI periode sebelumnya banyak yang tidak terpilih lagi menjadi anggota DPRD DKI periode 2019-2024 ini.

Anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan segeranya terbentuk pansus tersebut adalah agar lebih efektif dalam bekerja.

“Pansus yang baru itu nanti harus bekerja secara efektif memanfaatkan hasil (tata tertib) yang kemarin dikerjakan oleh pansus lama, meskipun belum disahkan,” kata Suhaimi di DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9/2019).

Pansus baru tersebut, ujar Suhaimi, bisa terbentuk ketika semua fraksi dan alat kelengkapan dewan DPRD DKI Jakarta termasuk pimpinan definitif terbentuk yang kemudian bertugas mengirimkan surat kepada setiap fraksi untuk mengutus perwakilan terkait pembentukan Pansus.

“Habis itu, segera ada rapimgab (rapat pimpinan gabungan). Proses berikutnya adalah di Balai Kota atau paripurna untuk mengesahkan tatib (tata tertib). Setelah disahkan tatib, pansus itu bubar,” ucapnya.

Setelah Pansus dibubarkan, lanjut Suhaimi, maka akan dibentuk panitia pemilih (panlih). Panlih inilah yang nantinya menjalankan proses pemilihan wagub dari cawagub berdasarkan tata tertib.

Menurut Suhaimi, pemilihan wagub DKI pada dewan periode sebelumnya memang tidak berjalan mulus karena pemilihan terkendala di masalah rampimgab, yang juga belum terlaksana hingga dewan periode 2019-2024 berakhir.

“Mestinya nanti salah satu yang harus dilakukan oleh pansus adalah membuat plan table-nya sampai kepada paripurna, sehingga ada targetnya,” ucapnya.

Kelanjutan pemilihan wagub DKI kini ada di tangan DPRD DKI Jakarta menyusul diusulkannya Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu sebagai pengganti Wagub DKI Jakarta sebelumnya Sandiaga Uno.

Dewan membentuk dua kepanitiaan, yakni pansus dan panlih. Pansus merumuskan dan mengesahkan tata tertib pemilihan, sementara panlih yang mengeksekusinya.

Pansus dewan periode 2014-2019 sudah sempat merampungkan draf tatib. Namun, hingga massa kerja mereka berakhir anggota dewan belum menggelar rapimgab untuk menyetujui tatib yang selanjutnya bisa disahkan dalam rapat paripurna.

Proses pemilihan pengganti wagub DKI Sandiaga Uno yang mundur karena menjadi cawapres dari Prabowo Subianto bergulir sejak November 2018. Partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Partai Gerindra, mengusulkan dua calon wagub DKI, yaitu Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Dua nama tersebut disampaikan PKS dan Gerindra ke Gubernur Anies Baswedan, yang lantas menyerahkan ke DPRD DKI. Namun sebelum dilakukan pemilihan wagub DKI, masa bakti DPRD DKI keburu berakhir. Demikian seperti dikutip Antara. (rpa)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAKARTA

Gubernur Anies : Pencabutan Kasasi Lahan Sodetan Sudah Persetujuan Jokowi

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal pencabutan kasasi kasus pembebasan lahan di Bidara Cina, Jakarta Timur, untuk proyek sodetan Kali Ciliwung.

Bahkan, kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sejak lama setuju proses kasasi pembebasan lahan di Bidara Cina, Jakarta Timur, tersebut tidak diteruskan.

“Saya sudah bicara persoalan ini dengan Pak Presiden. Sudah sejak tahun lalu dan memang ada sepakat untuk tidak diteruskan,” ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Anies mengungkapkan, baik pihak pemerintah pusat maupun Pemprov DKI telah setuju mencabut semua kasasi terkait pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur.

“Bareng dong (pencabutan tidak sepihak). Karena itu dua-duanya kan tidak meneruskan karena yang bersengketa kan kami sepihak dengan BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane) sepihak, sengketanya dengan rakyat. Dengan ini dicabut,” kata Anies.

Diketahui, Anies Baswedan telah mencabut kasasi yang diajukan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam perkara sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta Timur. Dengan begitu, pemerintah akan mematuhi keputusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina.

Pemprov bersama dengan pemerintah pusat akan bekerja sama dalam proyek pembebasan lahan. Pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Intinya adalah kita ingin segera menuntaskan pembebasan lahannya, yang membebaskan lahannya sesungguhnya adalah PUPR, bukan DKI. DKI hanya membantu mengkoordinir warganya saja dan proses pembeliannya oleh anggaran pemerintah pusat,” ucap Anies.

Disebutkan, poyek sodetan Ciliwung terhambat pembebasan lahan pada tahun 2015. Warga Bidara Cina melayangkan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015.

Gugatan ini dilayangkan lantaran adanya perubahan lokasi sodetan dari yang sebelumnya ditetapkan. Perubahan lokasi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada warga yang terdampak penggusuran itu.

Dalam prosesnya, PTUN memenangkan gugatan warga Bidara Cina tersebut. Majelis hakim memerintahkan Pemprov DKI Jakarta untuk menghitung ulang lahan yang dibutuhkan dan membayar ganti rugi kepada warga yang rumahnya sudah terlanjur digusur.

Di tingkat banding, pengadilan kembali memenangkan gugatan warga. Basuki Tjahja Purnama yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta pun akhirnya mengajukan kasasi. Demikian, seperti dikutip Antara. (rcp)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Anies Berpesan agar HIPMI Menjaga Soliditas

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaika pesan kepada HIPMI sebagai organisasi untuk menjaga soliditas anggotanya dengan selalu menjunjung sistem yang demokratis.

“Siapapun kontestan yang tengah bersaing prinsip siap untuk menang dan siap untuk kalah harus dipegang,” kata Anies dalam sambutannya pada acara jamuan makan malam dengan HIPMI menjelang pelaksanaan Munas XVI di Gedung Balai Kota, Minggu
(15/9/2019).

Menurut Anies semakin tinggi perputaran uang dalam suatu organisasi maka pelaksanaan demokrasi seharusnya semakin bagus dalam arti untuk mengumpulkan suara akan lebih mudah.

“Ada korelasi dengan demokrasi yang berjalan baik,” ujarnya.

Anies mengatakan dalam pengurusan organisasi dapat belajar dari almarhum Presiden RI ke-3 B.J Habibie mengenai adanya ambang batas terhadap perselisihan.

“Ada batas-batas perselisihan itu tidak dapat diteruskan. Kalau diteruskan bakalan tidak habis-habis seperti konflik berkepanjangan negara-negara Timur Tengah,” ujarnya.

Anies menyampaikan apresiasi terhadap HIPMI yang sampai saat ini tetap solid, tidak seperti organisasi lain yang pecah kemudian membuat tandingan.

“HIPMI perlu menjaga organisasi tetap solid untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dengan negara-negara lain,” kata Anies.

Sedangkan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Afifuddin Suhaeli Kalla mengatakan Jakarta kembali menjadi tuan rumah Munas HIPMI setelah 21 tahun silam.

“Kami sebagai tuan rumah ingin memberikan yang terbaik dalam penyelenggaraan Munas XVI yang salah satu agendanya pemilihan ketua dan program kerja HIPMI ke depan,” ujarnya.

Lebih jauh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Bahlil Lahadalia memastikan organisasinya akan tetap solid meskipun di luar bersaing.

Seperti Sandiaga Uno yang bersaing dengan Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan Pemilu lalu, keduanya merupakan anggota HIPMI setelah usai maka bersatu kembali sebagai satu keluarga besar, kata Bahlil.

Bahlil mengatakan dalam Munas yang paling penting bukan hanya menetapkan pengurus baru, tetapi yang lebih penting lagi membuat program kerja apalagi tantangan ekonomi yang dihadapi ke depannya tidak ringan. Demikian, seperti dikutip Antara. (gdt)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAKARTA

Anies Kenang Pertama Kali Bertemu Habibie

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenang pertama kali dirinya bertemu dengan salah satu insinyur paling berpengaruh di Indonesia tersebut setelah mendengar kabar wafatnya presiden ke-3 RI Baharuddin Jusuf Habibie,

Anies pertama kali bertemu dengan Habibie ketika duduk di bangku kelas tiga sekolah menengah atas (SMA) di Yogyakarta. Dia berkesempatan mewawancarai Habibie yang kala itu Menteri Riset dan Teknologi (Menristek).

“Itu pengalaman yang tak terlupakan dan kemudian bersambung sampai ketika saya sudah betugas di sini pun masih saling silahturahmi dan ngobrol dengan beliau,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/9/2019)

Atas wafatnya Habibie, menurut Anies, adalah suatu kehilangan yang mendalam bagi Indonesia dengan berbagai prestasi dan kebijakannya bagi masyarakat Indonesia.

“Indonesia berduka, insyaallah, saya percaya Pak Habibie dimuliakan di sisi Allah dan amal jariah luar biasa panjang,” ucapnya.

Anies melanjutkan, “Betapa banyak anak yang dididik oleh Pak Habibie, ribuan anak yang disekolahkan oleh Pak Habibie untuk pendidikan yang luar biasa tinggi dan peran yang amat berjasa. Kita semua kehilangan.”

B.J. Habibie adalah Presiden RI periode 1998—1999). Sebelumnya, sebagai Menristek 1978—1998).

Habibie diketahui wafat pada hari Rabu pukul 18.05 WIB pada usia 83 tahun. Kabar tersebut disampaikan Thareq Habibie.

Ketua Tim Dokter Kepresidenan (TDK) Prof. dr. Azis Rani dalam keterangan resminya menyebut bahwa Habibie masuk RSPAD sejak 1 September 2019.

Ia ditangani tim dokter spesialis dengan berbagai bidang keahlian, seperti jantung, penyakit dalam, dan ginjal.

Sebelumnya, presiden ke-3 RI ini sempat dirawat di Jerman setelah mengalami kebocoran klep jantung.

Kabar kesehataannya yang menurun membuat sejumlah tokoh negeri ini mengunjungi B.J. Habibie di RSPAD Gatot Soebroto. Demikian, seperti dikutip Antara. (rpa)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending