Connect with us

EKONOMI

PMN Seharusnya Diberikan Kepada BUMN yang Menjalankan Fungsi Public Service Obligation

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. /Instagram.com/@nevizuairina

INDONEISA RAYA – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, dampak dari Perppu No.1/2020 (UU No 2/2020 tentang Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi covid-19) muncul kembali dalam bentuk kucuran dana negara kepada BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Ia menyayangkan, regulasi yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan pandemi dengan efektif dan efisien, ada ruang ruang kepada pemerintah untuk mengubah APBN sampai dengan TA 2022 tanpa persetujuan DPR, apalagi dalam bentuk APBNP.

Pemerintah hanya perlu menyampaikan ‘pemberitahuan’ dalam rapat kerja di Badan Anggaran terkait realisasi APBN 2021 semester I dan Prognosa/outlook semester II.



“Saya, ketika rapat kerja di Komisi VI dengan Menteri BUMN, menyampaikan dukungan adanya alokasi tambahan untuk menyelesaikan Covid-19. Tapi saya sampaikan sekali lagi anggaran ini seharusnya bukan melalui PMN ke BUMN.”

“Penanganan Covid dapat dilakukan oleh kementerian yang bisa saja dalam bentuk PSO (public service obligation), atau bantuan langsung ke masyarakat,” tutur Nevi.

Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di media Info BUMN dalam artikel PMN Seharusnya Diberikan Kepada BUMN yang Menjalankan Fungsi Public Service Obligation


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

EKONOMI

DPR Usulkan Tiga Hal, Jika Kebakaran Tangki Kilang Pertamina Akibat Petir

Published

on

Anggota DPR RI Andre Rosiade. /Dok. DPR RI

INDONESIA RAYA – Dalam rapat beberapa bulan lalu DPR sudah sampaikan mengenai perlunya evaluasi menyeluruh di tangki Pertamina.

“Kalau memang ada ancaman dari petir yang menyebabkan ledakan di tangki, kami sudah meminta tiga hal hal dalam rapat itu,” ujar anggota DPR RI Andre Rosiade.

Pertama, Pertamina diminta untuk memasang penangkal petir yang lebi besar dan lebih baik kualitasnya sehingga apabila ada sambaran besar lagi di kemudian hari, bisa diantisipasi.



Selanjutnya, silahkan baca berita versi lengkapnya di dalam artikel DPR Usulkan Tiga Hal, Jika Kebakaran Tangki Kilang Pertamina Akibat Petir


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Bongkar kinerja OJK ‘rongrong’ pemerintah, Politikus F-Gerindra: UU dan figur komisionernya perlu dibenahi

Published

on

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto. /Dok. Dpr.go.id

INDONESIA RAYA – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto angkat bicara keras permasalahan bermunculannya investasi online hingga mencuat kasus-kasus pinjaman online (Pinjol) yang meresahkan rakyat. Wahadi menegaskan, perlunya pembenahan komperehensif institusi OJK.

Pasalnya, sebagaimana ditelisik dan “dibongkar” politikus Gerindra asal Dapil Jawa Timur IX ini, sumber persoalan akibat kinerja OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berperan tidak sesuai Tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi) dalam menyikapi maraknya bisnis investasi online.

“Ada yang namanya Pinjol, lalu ada investasi forex, uang crypto, semua investasi online ini justru tidak OJK yang memberikan pengawasan.”



“Tapi, justru dialihkan ke Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Bappebti ini kan urus perdagangan. Padahal, ini kan permasalahan keuangan,” ungkap Wihadi di Jakarta, dikutip Lensaindonesia.com, Selasa 2 November 2021.

Tidak berlebihan Wahadi sepertinya geram. Sebab, kinerja OJK yang dinilai melenceng itu secara tidak langsung dapat “merongrong” pemerintah terkait kepercayaan masyarakat.

Jika dibiarkan akan berdampak lebih luas, masyarakat akan skeptis terhadap pemerintah, akibat dibuat bingung dan resah.

Wahadi pun mengritisi, aturan pengawasan yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi OJK harus jelas.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

EKONOMI

Andi Iwan Aras Harap Proyek Pembangunan Rel Kereta Api Maros-Pangkep Segera Diselesaikan

Published

on

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. /Dok. Dpr.go.id

INDONESIA RAYA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, banyaknya permasalahan sosial terutama masalah pembebasan lahan telah mengakibatkan bergesernya waktu penyelesaian proyek pembangunan rel kereta api rute Maros-Pangkep.

“Memang betul pembangunan rel kereta api agak bergeser waktu penyelesaiannya hal ini diakibatkan banyaknya permasalahan-permasalahan sosial seperti pembebasan lahan.”

“Namun saat ini, Alhamdulillah sudah menunjukkan progres yang jauh lebih baik dari sebelumnya,” kata Andi Iwan saat memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI ke kota Makasar, Sulawesi Selatan, Senin 11 Oktober 2021.



Andi Iwan menekankan, jika ingin proyek ini cepat selesai, pemerintah seharusnya menilai lahan milik masyarakat secara objektif, agar masyarakat juga bisa mendukung program ini.

“Penilaian terhadap lahan ini harus betul-betul objektif sesuai dengan tim operasional dan tim independen,” jelas politisi dapil Sulawesi Selatan II ini.(*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Indonesiaraya.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, Iklan dan Sponsorship, serta kerjasama bisnis lainnya.

Penerbit :
PT Media Indonesia Raya

Manajemen Media :
Indonesia Raya Media Center (IRMC)

Email Center :
redindonesiaraya@gmail.com
redaksi@indonesiaraya.co id

WA Center :
0878-15557788, 0819-15557788

Terbit Sejak 8 Desember 2017