Connect with us

JAWA TIMUR

Polda Jawa Timur Tangkap Pelaku Penyebar Video Porno

Published

on

Wakil Direktur Reskrimsus Polda Jawa Timur AKBP, Arman Asmara. (tengah)

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Polda Jawa Timur menangkap MYA (23), warga Gresik yang merupakan penyebar video porno enam wanita di situs dewasa.

Wakil Direktur Reskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Arman Asmara, di Surabaya, Kamis (6/12/2018) mengatakan, tersangka MYA ditangkap karena mengancam menyebarkan video bugil enam wanita yang merupakan mantan pacarnya.

MYA melaksanakan kegiatan tindak pidana UU ITE dari 2013-2018. “Kami mengetahuinya saat melakukan patroli siber di bulan Oktober. Kami masuk di situs www.xvideos.com, kami menemukan enam video itu dan mendapati yang bersangkutan sedang mengunggah,” kata dia.

Ia menjelaskan, modus operandi yang dilakukan tersangka adalah membuat wanita tertarik dengan menjadikan pacar. Setelah berpacaran, pelaku melakukan video call dan meminta korban untuk bugil lalu merekamnya.

Setelah itu, tersangka yang merupakan mahasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya itu mengumpulkan bahan dan membagikan lagi kepada wanita itu. Kali ini MYA ini meminta korban untuk mengubah gaya.

“Saat korban sudah merasa capek atas perbuatan pelaku dan tidak mau menuruti dengan melakukan gaya lain, tersangka mengirimkan ancaman akan menyebarkan video itu di media sosial WhatsApp, Line, Instagram, dan situs porno lain,” kata Asmara.

Polisi masih mengembangkan apakah MYA juga memeras wanita-wanita itu, dan polisi akan memeriksa kondisi psikologi tersangka.

Dalam kasus ini, polisi juga menyita barang bukti berupa satu laptop, tiga telepon genggam, dan satu buah hardisk eksternal ukuran satu TB milik tersangka. Demikian, seperti dikutip Antara. (dra)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

BREAKING NEWS

Layat Pejuang Demokrasi, Sandi Harap Penyelenggaraan Pemilu Diperbaiki

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno saat mengunjungi rumah duka salah satu petugas KPPS yang meninggal dunia pasca Pemilu, Nur Aidah Hayati di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/5/2019).

Indonesiaraya.co.id, Surabaya – Duka mendalam masih membayangi bangsa, terlebih bagi pihak keluarga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jatuh sakit hingga meninggal dunia. Sejumlah harapan dan doa pun disampaikan agar tragedi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tidak kembali terulang.

Harapan tersebut seperti yang disampaikan oleh Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Salahudin Uno saat mengunjungi rumah duka salah satu petugas KPPS yang meninggal dunia pasca Pemilu, Nur Aidah Hayati di Jalan Ngagel Jaya Utara 2 Nomor 22, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (15/5/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Sandi yang bertemu langsung dengan suami almarhumah, Khoirul Jaelani menyampaikan duka cita, baik dirinya maupun mewakili Prabowo Subianto dan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi atas kematian Nur Aidah.

Dirinya mengaku tidaklah dapat memberikan sesuatu kepada keluarga besar Ketua KPPS di Ngagel itu, hanya rangkaian doa yang diharapkannya dapat menguatkan pihak keluarga yang ditinggalkan.

“Innalillahi Wainnailaihi Rojiun, kita baru saja bertakziah di kediaman bapak Khoirul Jaelani. Kami ingin menyampaikan bela sungkawa dari pak Prabowo dan seluruh tim,” ungkap Sandi usai melayat kepada wartawan pada Rabu (15/5/2019).

“Almarhumah ibu Khoirul sudah menjadi pejuang demokrasi, wafat tanggal 20 April. Tentunya kita semua berdoa, Insya Allah bu khoirul, nur aidah hayati, khusnul khotimah,” tambahnya.

Kematian Ibu Nur Aidah diharapkan Sandi menjadi kabar duka terakhir dari buruknya penyelenggaraan Pemilu 2019. Sandi pun meminta agar pemerintah dapat memperhatikan aspek kesehatan seluruh petugas KPPS, petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ataupun seluruh pihak yang tengah bekerja keras merampungkan rekapitulasi suara saat ini.

“Kita percaya Insya Allah penyelenggaraan pemilu lebih baik lagi. Tentunya aspek kesehatan lebih diperhatikan. Tentunya kita tidak ingin bertambahnya jumlah yang wafat yang masih dirawat sekarang,” ungkap Sandi.

“Ini adalah musibah, lebih dari 600, kita pastikan penyelenggaraan pemilu lebih baik ke depan sehingga bisa dihindarkan,” tambahnya. (ver)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Telah Periksa 39 Saksi untuk Tersangka Ketua DPRD Tulungagung

Published

on

KPK telah memeriksa 39 saksi dalam penyidikan dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 39 saksi dalam penyidikan dengan tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 Supriyono (SPR).

KPK pada Senin (12/5/2019) mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

“Selama proses penyidikan ini, sejak 25 April 2019 KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 39 orang saksi baik yang dilakukan di KPK ataupun daerah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (14/5/2019).

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

“Uang tersebut diduga berasal dari Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung,” ucap Febri.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, lanjut Febri, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang “fee” para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3,75 miliar dengan rincian penerimaan “fee” proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, “fee” proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar.

“KPK terus mendalami dugaan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan tersangka SPR sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung,” ucap Febri.

Lebih lanjut, ia mengatakan korupsi yang melibatkan sektor legislatif, yaitu anggota DPR, DPD, dan DPRD tentu saja akan sangat berdampak tidak baik bagi masyarakat.

“Karena selain mereka memiliki kewenangan yang sangat besar di bidang penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan, di sisi lain kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat melalui proses pemilu semestinya menjadi pegangan yang kuat bagi para wakil rakyat ini,” tuturnya,

Menurut dia, pasca dilaksanakannya pemungutan suara pada Pemilu 2019 ini, dan menjelang ditetapkan hasil pemilu, khususnya untuk DPR, DPD, dan DPRD di seluruh lndonesia, KPK berharap agar kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia yang telah memilih pada Pemilu 2019 ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Tidak dikhianati dalam bentuk menerima suap, gratifikasi atau bentuk tindak pidana korupsi lainnya,” ujar Febri. Seperti dikutip Antara . (ben)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

JAWA TIMUR

Sunset Policy III Kota Malang Bukukan PAD Rp6,8 Miliar

Published

on

Sunset Policy ini juga memberi kesadaran baru pada masyarakat supaya mereka tidak perlu menutupi atau merahasiakan kepemilikan asetnya dari jangkauan instansi pajak.

Indonesiaraya.co.id, Malang – Program pemutihan andalan yang menjadi percontohan nasional, Sunset Policy III Kota Malang resmi berakhir dan program penghapusan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) ini mampu membukukan pendapatan Rp6,8 miliar lebih dari 10.468 wajib pajak (WP).

“Alhamdulilah program ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga Kota Malang. Semoga dalam penerapannya tepat sasaran dan ke depan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” kata Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ade Herawanto di Malang, Jawa Timur, Kamis (2/5/2019).

Sunset Policy III resmi diluncurkan oleh Wali Kota Malang Sutiaji bersamaan giat Jalan Sehat Arema Sadar Pajak V pada 25 November 2018 dalam rangka Hari Pahlawan dan berakhir saat Jalan Sehat Arema Sadar Pajak VI dalam rangka memperingati HUT ke-105 Kota Malang.

Dengan memanfaatkan program Sunset Policy, para WP PBB Perkotaan mendapat keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pelunasan PBB yang belum terbayar sejak1990-an hingga kurun waktu 2018.

Realita yang ada di lapangan, banyak masyarakat kecil alias kalangan bawah yang menunggak PBB sejak 1990-an dan kesulitan membayar denda sebesar 2 persen per bulan.

Ade mengatakan selain menambah pemasukan pajak daerah secara riil, Sunset Policy juga mampu meningkatkan potensi pendapatan PBB di masa yang akan datang, karena kebijakan ini menstimulasi para pemilik aset untuk memanfaatkan masa keringanan pajak.

Implikasinya, kata Ade, aset yang selama ini seperti tidak bertuan menjadi diketahui pemiliknya. Ke depan, mereka juga akan membayar kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib karena tidak terbebani tunggakan.

“Seperti dalam gerakan olahraga tinju, gerakan kombinasi waving and footwork, kita bisa mundur selangkah untuk kemudian maju dua atau tiga langkah,” kata Ade.

Ade menambahkan Sunset Policy ini juga memberi kesadaran baru pada masyarakat supaya mereka tidak perlu menutupi atau merahasiakan kepemilikan asetnya dari jangkauan instansi pajak karena pada akhirnya, jumlah pembayaran akan terakumulasi berikut dendanya.

“Jika selama ini masih banyak WP yang tidak terpantau alamat dan objek pajaknya, sekarang dapat terlacak sehingga tahun-tahun berikutnya mereka akan menjadi WP yang aktif dan taat pajak,” tutur Ade.

Dari dua edisi sebelumnya, program Sunset Policy berhasil menghimpun dana sekitar Rp2 miliar dari 6.834 WP, dengan rincian pada penyelenggaraan Sunset Policy I yang digeber dalam rangka HUT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI pada 2016, jumlah SPPT yang dibayar 4.928 dengan realisasi pembayaran Rp1,5 miliar.

Selanjutnya, pada Sunset Policy II yang digeber dalam rangka Peringatan HUT ke-103 Kota Malang 2017, jumlah SPPT yang dibayar mencapai 2.383 dengan realisasi pembayaran Rp587.254.343.

Atas capaian tersebut, program Sunset Policy dari BP2D Kota Malang mendapat apresiasi khusus dari Kementerian Keuangan RI dan dijadikan salah satu contoh bagi daerah-daerah lain dalam program penanganan terhadap tunggakan piutang pajak daerah.

Bahkan, pada Desember 2018, tim Widyaiswara Pusdiklat KNPK-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu hadir langsung ke Kantor BP2D Kota Malang untuk melakukan wawancara dan take video yang materinya akan dijadikan acuan pembelajaran dan contoh edukasi perpajakan bagi daerah lain se-Tanah Air.

“Sunset Policy ini sudah pasti layak diapresiasi tinggi, karena yang dilakukan Pemkot Malang merupakan kebijakan yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya,” kata Arvan Carlo Djohansjah, Widyaswara Ahli Madya yang memimpin tim ke Malang.

Menurutnya, tidak banyak daerah di Indonesia yang bisa menerapkan kebijakan ini dengan baik. “Parameter dari nilai baik cukup banyak, seperti respons positif dari masyarakat, penerimaan yang terukur, penyampaian yang komprehensif dan banyak lagi. Dan BP2D Kota Malang melakukannya dengan sangat baik,” paparnya.

Arvan menambahkan program Sunset Policy ini diharapkannya bisa memberi edukasi signifikan kepada masyarakat, bukan hanya di Kota Malang namun juga seantero Indonesia dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

“Ke depan agar makin terintegrasi dan lebih baik lagi serta mencakup jenis pajak lain. Harapannya kebijakan ini bisa diaplikasikan oleh daerah-daerah lain di Indonesia,” ucapnya, seperti dikutip Antara. (end)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending