Connect with us

OPINI

Polemik Tol Gratis Suramadu

Published

on

Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama.

PEMERINTAH TELAH membuat suatu keputusan terkait Jembatan Tol Suramadu. Keputusan tersebut berupa pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu. Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo beserta beberapa menteri, gubernur dan jajaran pejabat lainnya langsung berada dilokasi Jembatan Suramadu melakukan prosesi pengumuman pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu pada hari Sabtu, 27 Oktober 2018. Pengumuman pembebasan tarif tol diliput oleh berbagai media massa, baik itu media cetak atau elektronik, online nasional, maupun media lokal di Jawa Timur.

Pengumuman penggratisan tarif tol Suramadu tersebut, dalam hitungan jam setelah diumumkan Presiden Joko Widodo, pada akhirnya menimbulkan beragam pendapat ditengah masyarakat. Baik pendapat yang pro (mendukung) maupun pendapat yang kontra atas kebijakan tersebut. Yang mana penulis pun pada hari pengumuman tersebut diminta siaran langsung oleh stasiun televisi Kompas TV sebagai nara sumber untuk membahas seputar kebijakan pemerintah dalam menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu.

Yang mana dalam pandangan penulis bahwa kebijakan penggratisan tarif tol Jembatan Suramadu tersebut diluar kebiasaan dan diluar kelaziman. Mengapa demikian? Karena dapat dikatakan hal ini baru pertama kali terjadi di Indonesia, yang menstimulus pemikiran, analisis untuk mengkajinya dari berbagai perspektif utamanya adalah tinjauan berdasar peraturan perundangan yang memayungi tentang Jalan dan Jalan Tol di Indonesia, termasuk juga Jembatan Suramadu.

Rujukan peraturan hukum dan perundangan berupa UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol beserta perubahan-perubahannya, terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 15 Tahun 2005.

Definisi Tol, Korelasi dan Sejarah Suramadu

Jembatan Suramadu diresmikan tepat pada tanggal 10 Juni 2009 lalu oleh Presiden SBY. Proses dan dinamika yang teramat panjang atas pembangunan jembatan terpanjang 5.4 km di Asia Tenggara saat itu. Ide besar ini digagas dan dicetuskan pertama kali oleh Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, yang mana ide ini kemudian direspon oleh Presiden Soekarno dengan konsep bertajuk Tri Nusa Bimasakti.

Pada tahun 1986 BPPT mengkaji gagasan ini dengan mengadakan seminar tentang terowongan bawah laut dan jembatan bentang panjang untuk merumuskan konsep dan rekayasa/desain teknis atas Jembatan Jawa-Sumatera (Jawasuma), Jawa-Bali dan Jawa-Madura. Pada era Presiden Soeharto, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1990 tentang Proyek Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura termasuk pengembangan wilayah Gerbang Kertosusila.

Selanjutnya pada masa kepemimpinan Ibu Megawati, Presiden RI Kelima, dilaksanakan proses ground breaking, peresmian tanda dimulainya konstruksi Jembatan Suramadu. Guna mendukung kelancaran pembangunan, Presiden Megawati menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 79 tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya Madura.

Tahapan yang sangat krusial adalah pada saat era kepemimpinan Presiden SBY, yang mana pada masa ini proses konstruksi, skema pembiayaan (pendanaan) pembangunan Jembatan Suramadu benar-benar menjadi concern pemerintah. Bagaimana tidak? Pada masa inilah pemerintah, khususnya Departemen Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan amanah yang cukup berat untuk menyelesaikan pembangunan jembatan ini.

Pemerintah akhirnya mengupayakan skema pinjaman luar negeri untuk membiayai mega proyek yang mencapai nilai 5.4 triliun rupiah. Yang pada akhirnya pemerintah mendapatkan loan dari Pemerintah China untuk membiayai pembangunan Jembatan Suramadu. Tidak mudah untuk mendapatkan pinjaman luar negeri tersebut, dikarenakan pihak lender mempersyaratkan syarat-syarat yang cukup ketat. Hingga berulangnya proses negosiasi dalam mencari solusi skema pembiayaanya.

Pada masa konstruksi, tantangan dan rintangan pun tidak dengan mudah untuk diselesaikan. Kondisi air laut, tingkat korosifitas air laut yang cukup tinggi, arus air laut yang cukup kuat, kecepatan angin yang tinggi, masih banyaknya ranjau laut sisa-sisa perang, penggunaan teknologi tinggi Cable Stayed Bridge, serta handicap sosial pun tak kalah hebohnya, khususnya dalam proses pembebasan lahan milik warga.

Termasuk juga adanya handicap politik atas kebijakan pembangunan mega proyek ini, yang mana saat itu ada pihak-pihak (politik) tertentu yang cenderung memanfaatkan situasi ini.

Definisi jalan tol, menurut Undang-Undang Jalan Nomor 38 tahun 2004 adalah jalan berbayar, yang mana pengguna jalan tol wajib dikenakan tarif tertentu dalam melintasi jalan tol tersebut. Jembatan Suramadu pada kenyataannya, sejak awal diresmikan sudah diberlakukan tarif tol. Apa maknanya?

Maknanya adalah Jembatan Suramadu akan terkait pada regulasi atau peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan dan jalan tol di Indonesia yang menjadi rujukannya,
yaitu UU No 38/2004 dan PP No. 15/2005 beserta PP perubahannya No 30 tahun 2017. Jadi dapat disebutkan dan ditafsirkan secara sederhana bahwa Suramadu telah terikat pada peraturan perundangan tersebut diatas, termasuk juga kaitannya dengan penerapan tarif tol dan regulasi lainnya.

Dampak Penggratisan Tarif Tol

Penerapan tarif tol Jembatan Suramadu diputuskan pada saat setelah jembatan tersebut beroperasi berdasarkan pertimbangan dan faktor-faktor yang telah diperhitungkan secara mendalam oleh pemerintah pada saat itu.

Penerapan tarif ini tidak sekonyong-konyong dan tiba-tiba. Sudah dilakukan kajian yang panjang dan mendalam. Pertimbangannya diantaranya adalah biaya pemeliharaan yang tidak sedikit jumlahnya (menurut beberapa sumber disebutkan biaya pemeliharaan mencapai kisaran 100 milyar per tahun).

Dari perspektif teknis, pemerintah melalui Departemen PU (saat itu) telah memperhitungkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan jembatan tersebut rusak adalah faktor tingkat korosi air laut yang tinggi, faktor kecepatan angin yang besar dan faktor beban kendaraan yang melintas jembatan harus terus menerus diperhatikan (dikontrol) dan butuh pengawasan oleh pihak yang telah cukup pengalaman mengelola secara profesional dibidangnya. Hal inilah yang menyebabkan diantaranya pertimbangan bahwa Jembatan Suramadu dibuat dalam skema dikenakan “tarif tol” bagi pengguna jalan/ jembatan Suramadu ini.

Saat akan dioperasikannya Jembatan Suramadu, ada semacam keberatan atau pun kekhawatiran dari para penyedia jasa penyeberangan laut melalui pelabuhan Ujung-Kamal Madura. Kekhawatiran ini beralasan, dikarenakan sudah barang tentu transportasi laut akan mengalami dampak penurunan trafik dan muatannya.

Hal ini pula yang mendorong pemerintah saat itu memberlakukan tarif tol untuk Jembatan Suramadu. Dengan maksud menjaga alternatif transportasi laut tetap dapat beroperasi hingga saat ini. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana nasib transportasi penyeberangan laut di selat madura ini, jika sekarang tarif tol Jembatan Suramadu digratiskan? Sudah dapat diprediksi hal ini bisa menyebabkan transportasi laut Surabaya-Madura akan lumpuh.

Tinjauan berikutnya adalah keberadaan Jembatan Suramadu telah mendorong pemerintah untuk menyiapkan payung hukum atas mega proyek tersebut. Presiden Megawati telah mengeluarkan Keputusan Presiden No 79 tahun 2003 saat awal peletakan batu pertama dan pengerjaan proyek dan Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden No 27 tahun 2008, yang mana kedua payung hukum Jembatan Suramadu tersebut tidak hanya mengatur tentang teknis pelaksanaan dan tanggung jawab para pihak atas pembangunan jembatan semata, namun mengatur perihal yang sangat substansial yaitu tentang pemberdayaan masyarakat dan penataan kawasan serta pengembangan wilayah Pulau Madura, agar secara sosial-ekonomi dapat lebih berkembang.

Konsep penataan kawasan tapak sisi Surabaya dan sisi Madura pun akhirnya disiapkan. Potensi investasi sektor properti, pariwisata dan perdagangan pada kedua tapak sisi wilayah tersebut disediakannya lahan masing-masing 600 Ha. Peluang ini pun hingga penggratisan tol Suramadu masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan para pihak lainnya.

Dus ironisnya adalah Peraturan Presiden No. 98 tahun 2018 (berdasar sumber keterangan BPJT Kementerian PUPR) yang menjadi pijakan hukum kebijakan penggratisan tarif tol yang menyebabkan Jembatan Suramadu beralih fungsi menjadi jalan umum, ternyata Perpres tersebut kontra produktif dengan produk hukum sebelumnya yang memayungi Jembatan Suramadu. Yang mana berdasar klausul yang tertuang dalam Perpres No. 98 tahun 2018 tersebut “mencabut atau membatalkan” keberadaan atas Keppres No. 79 tahun 2003 dan Perpres No. 27 tahun 2008.

Oleh : Suhendra Ratu Prawiranegara, Pemerhati Infrastruktur Publik, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi.


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

OPINI

Ungkap Teror Bom Terhadap Pimpinan KPK

Published

on

Rumah Ketua KPK Agus Raharjodiancam oleh para teroris yang meletakkan sebuah kantong plastik yang diduga keras berisi bom.

MENJELANG pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga para anggota DPD RI, DPR RI serta provinsi, kota dan kabupaten yang hiruk-pikuk, menegangkan bahkan mencemaskan tiba-tiba muncul kabar teror terjadi di rumah pejabat negara pada Rabu, 9 Januari 2019.

Rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, diancam oleh para teroris yang meletakkan sebuah kantong plastik yang diduga keras berisi bom.

Sementara itu, rumah Wakil Ketua KPK Laode Syarif di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada pagi yang sama dilempari yang diduga keras brisi bom molotov.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Brigadir Jenderal Polisi Dedy Prasetyo menyatakan polisi telah mulai menyelidiki kedua kasus teror itu.

Ia menyatakan bahwa masih diselidiki apakah kedua kejadian itu saling berhubungan atau berdiri sendiri-sendiri.

Dedy minta masyarakat Indonesia untuk tetap bersikap tenang karena pada tanggal 17 April 2019 akan berlangsung pemilihan presiden-wakil presiden serta para wakil-wakil rakyat di DPD, DPR, serta DPRD kota dan juga kabupaten.

Teror terhadap lembaga antirasuah itu bukan yang pertama kalinya. Teror terhadap lembaga KPK serta para penyidiknya sudah berlangsung berulang kali.

Rakyat Indonesia pasti akan ingat beberapa tahun lalu, seorang penyidik senior Novel Baswedan disiram matanya dengan air keras sehingga merusak penglihatannya.

Akan tetapi kasus penyerangan yang terjadi setelah Novel melaksanakan shalat subuh di dekat rumahnya belum juga terungkap.

Kembali pada teror terhadap pejabat KPK, teror tersebut tujuannya cuma satu, yakni melemahkan KPK sehingga tindak pidana korupsi bisa terus terjadi di Tanah Air tercinta ini.

Masyarakat Indonesia baik yang tinggal di Tanah Air maupun di negara-negara lain masih bisa mengingat bahwa KPK pada tahun 2018 saja telah sukses besar menangkap begitu banyak tersangka tindak pidana korupsi dan menyeretnya ke meja hijau dan akhirnya masuk bui.

Contoh gampangnya adalah mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR Setya Novanto yang akhirnya “menikmati”, amar putusan 15 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam kasus pembuatan “proyek raksasa”, kartu tanda penduduk elektronik alias KTP- e yang nilainya lebih dari Rp2,1 triliun.

Kemudian “anak buah tersayang”, Setya Novanto yang bernama Eni Saragih. Padahal Idrus Marham juga diseret KPK karena telah terdapat bukti terlibat dalam kasus PLTU- Riau I bersama wakil rakyat terhormat Eni Saragih.

Idrus Marham adalah mantan wakil ketua DPR dan dia baru saja beberapa bulan menikmati “kursi empuk” sebagai menteri sosial saat dibekuk penyidik KPK.

Sementara itu, masyarakat dikejutkan oleh hasil penyelidikan KPK terhadap kasus Meikarta yang melibatkan perusahaan terkemuka Lippo Group yang membangun kawasan pemukiman seperti perumahan, apartemen, hotel dan lain- lain yang arealnya ratusan hektare di Kabupaten Bekasi, Jawa barat.

Kasus ini menyeret bupati nonaktif Bekasi Neneng beserta segelintir anak buahnya

Berakhirkah teror?

Masyarakat tentu harus mendukung prinsip azas praduga tak bersalah bahwa seseorang harus tetap dianggap tak bersalah sampai munculnya keputusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Akan tetapi rasanya tak bersalah juga rakyat atau masyarakat memiliki prasangka atau dugaan bahwa serangan terhadap pimpinan KPK dan sejumlah penyidik KPK sedikit banyaknya ada kaitannya dengan para tersangka atau terdakwa dan juga orang-orang yang divonis pengadilan tindak pidana korupsi, entah pejabat, mantan pejabat ataupun pengusaha swasta.

Kasus dugaan kiriman bom terhadap Agus Raharjo dan juga Laode Syarif menyadarkan rakyat, penegak hukum, pejabat pemerintah bahwa para koruptor pasti akan menempuh 1001 cara agar kejahatan mereka tak tercium atau terbongkar oleh penyidik KPK yag mmana pun juga.

Jika, kasus korupsi sukses “disembunyikan” dari penyidik KPK maka para koruptor dan semua pencoleng uang negara pasti akan aman dan mereka akan terus saja bergerak mencuri uang rakyat dan negara.

Akan tetapi sebaliknya jika ulah koruptor atau pencuri itu sukses diselidiki, disidik hingga dibawa ke meja hijau maka para koruptor itu pasti atau mulai ketar-ketir alias ketakutan.

Karena itu, seluruh jajaran Polri terutama di Bekasi dan Jakarta harus mengungkap setuntas-tuntasnya membongkar kasus teror terhadap Agus Raharjo dan Laode Syarif sehingga rakyat di Tanah Air akan mengenali secara persis siapa pelaku dan dalang kejahatan ini.

Polri harus ingat bahwa mereka masih mempunyai utang yang sangat besar terhadap rakyat tentang penyiraman air keras terhadap Novel Baswesan yang harus dirawat berbulan- bulan di negari jiran Singapura.

Jika utang tak terbayarkan maka rakyat bisa curiga ataupun berprasangka bahwa Polri tak serius sedikit pun juga terhadap tindak kejahatan yang diarahkan kepada lembaga anti rasuah KPK.

Rakyat hingga detik ini masih percaya bahwa KPK adalah aparat penegak hukum yang paling bisa dipercaya jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Jangan sampai muncul lagi anggapan “hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”.

[Oleh : Arnaz Firman]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

NASIONAL

“Demi Allah, Saya Bersumpah akan Memperjuangkan Rakyat Negeri Ini” (Sisi lain Prabowo)

Published

on

BERTEMU dan memperoleh dukungan, bukanlah hal baru bagi Prabowo Subianto. Sejak terjun dan aktif di dunia politik 2008 dengan partai Gerindranya, dan maju sebagai cawapres Megawati 2009, hal ini sudah terlalu biasa.

Tapi, Sabtu (22/12) siang di gedung teater Pedepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, ada yang istimewa. Di hadapan 450 orang alumnus; SMAN 12 yang tergabung di komunitas Bonsi 12-PAS-02, SMAN 8, 08-02 PADI, SMAN 7, PAS Jalak7-M-02, serta Granatc (Gerakan Anak Tentara Cijantung), Prabowo mengucapkan janji dan sumpah.

Dari 55 menit wejangan Prabowo yang sarat makna, menjawab tudingan dan fitnah dengan santun, serta memaparkan keinginannya untuk dan demi kemajuan bangsa. “Saya, Pak Sandi dan kita semua harus bekerja keras untuk mengembalikan arah bangsa.

Kita harus bekerja ekstra keras untuk mengembalikan hutang negara. Kalian tahu, saat ini setiap bayi yang lahir telah dibebani hutang sekitar Rp 13 juta!” katanya dengan suara lantang tapi terasa ada kegetiran di sana. Kegetiran itu pula kami rasakan.

Prabowo tiba-tiba mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Wajahnya tampak serius menatap peserta yang ada di sebelah kanan. “Kepada kalian saya berjanji.”

Lalu, ia melakukan hal serupa, mengangkat tangan kiri tinggi-tinggi. “Kepadamu rakyat Indonesia di mana pun kau berada, saya berjanji,”

Kemudian wajahnya menatap lurus. “Apa yang saya kerjakan ini, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga,” katanya. Ada jeda beberapa saat sebelum Prabowo melanjutkan;

“Demi Allah, saya bersumpah akan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia!” tegasnya yang langsung disambut takbir oleh para hadirin.

Hal ini sepertinya untuk menjawab tudingan orang bahwa dirinya terus-menerus ikut kontestasi hanya karena ambisi. Maklum, ada orang yang saat Asian Games lalu, ‘merengek-rengek’ meminta bantuannya agar cabor Silat menambah jumlah emasnya.

IPSI (Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia) sesungguhnya hanya ditargetkan 4 medali emas. Saat orang itu merengek-rengek, posisi Silat sudah menyabet 8 medali emas. Tapi, posisi kontingen Indonesia belum aman untuk bertahan di 10 besar.

Tanpa pikir-pikir, Prabowo, Ketua Umum IPSI, memerintahkan Eddy Prabowo, manajer tim untuk menambah jumlah medali emas. Dan tak tanggung, silat menambah 6 emas hingga total 14 emas atau hampir separuh dari perolehan emas kontingen Indonesia, 30 medali emas. Dengan begitu, Indonesia berada di posisi ke-5 bukan ke-10 seperti target awal.

Tapi, beberapa hari sebelum deklarasi para alumnus SMA itu, orang tersebut memfitnah Prabowo. “Indonesia akan hancur jila dipimpin Prabowo. Prabowo adalah orang yang selalu gagal!” katanya seperti mudah sekali melupakan rengekannya, dan kesuksesan tim nasional Silat Indonesia yang menyumbangkan mayoritas emas untuk Indonesia.

Tak muat

Bersumpah? Ya, inilah sumpah Prabowo yang disaksikan oleh para alumnus SMA itu. Sumpah yang tentu harus dilaksanakan kelak. Dan, para alumnus juga bersumpah untuk berjuang memenangkan Prabowo dalam pilpres mendatang.

Setelah mengucapkan sumpah, wajah Prabowo terlihat semakin serius. Nada bicaranya semakin dipenuhi getaran. Tak lama ia melanjutkan.

“Saya bersyukur, Allah yang maha kuasa telah memberikan saya kenikmatan yang luar biasa. Saya diberi harta berlimpah,” tukasnya.

Beliau menambahkan, namun semua tak mungkin dibawa jika mati. “Mati itu pasti. Dan jika waktunya datang, semua harta dan aset saya miliki ini, tak bisa saya bawa,” tuturnya masih dengan nada serius.

“Gedung ini misalnya, kain kafan saya tak akan muat untuk membungkusnya. Begitu juga lubang kubur saya, pasti tidak muat menampungnya.” tuturnya dengan wajah menatap lurus.

Lalu ia melanjutkan: “Jadi, di sini kelak akan berdiri kampus untuk rakyat negeri ini!” katanya lagi.

Seperti pak Amien Rais yang telah lebih dulu terjun ke dunia pendidikan, Prabowo juga terpanggil. Ya, dengan membuat rakyat pintar, maka insyaa Allah rakyat Indonesia tidak bisa lagi dibodohi oleh para elit. (*)

[Oleh : M. Nigara. Penulis adalah wartawan senior, mantan Wakil Sekjen PWI]


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

OPINI

Wefie dengan Jokowi Sambil Salam Dua Jari adalah Simbol Perlawanan Rakyat

Published

on

Salam dua jari challenge bersama Jokowi sedang ramai di media sosial maupun media non-mainstream.

WEFIE SALAM dua jari challenge bersama Jokowi sedang ramai di media sosial maupun media non-mainstream. Pendukung Prabowo-Sandi yang militan melakukan hal itu saat Jokowi datang ke daerahnya.

Awalnya, seru-seruan ini dilakukan generasi milenial yang melek digital (iGeneration) dan emak-emak militan. Seperti yang terbaru, saat kunjungan Jokowi ke Ponorogo Jawa Timur, Jumat, 4 Januari 2019 untuk pengecekan waduk dan pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.

Perlawanan Massal Salam Dua Jari

Namun, sungguh miris ketika iring-iringan kendaraan rombongan Presiden melintasi kerumuman, rakyat dan sejumlah pelajar sudah berjejer di pinggir jalan justru memameskan aksi salam dua jari, khas Prabowo-Sandi. Bahkan mereka meneriakkan “dua”.

Sebelumnya, mengawali tahun 2019, pada tanggal 1 Januari 2019, ketika Jokowi melakukan olahraga jogging di Kebun Raya Bogor, sambil menyapa masyarakat yang ada di Kebun Raya Bogor, menjadi viral di media sosial beberapa orang emak-emak berfoto bersama Jokowi sembari memamerkan salam dua jarinya.

Pernah juga aksi salam dua jari pada Oktober 2018, ketika Jokowi menghadiri kampus di Medan, ada aksi mahasiswa di Medan yang mengacungkan salam dua jari. Oleh karena itu, jari mahasiswa tersebut terpaksa ditekuk oleh Paspampers.

Ada juga aksi ‘salam dua jari’ sejumlah pelajar NU di tangga Istana Merdeka. Yang ramai lagi ketika Jokowi datang ke Madura untuk deklarasi dukungan ulama, sekaligus pembagian sertifikat tanah.

Saat pembaca acara meneriakkan ‘Jokowi Pole” atau Jokowi lagi, masyarakat Madura justru meneriakkan ‘Jokowi Mole’ atau Jokowi pulang sambil mengacungkan salam dua jari. Para remaja juga tertawa dengan riang gembira ber-wefie bersama Jokowi sambil mengacungkan salam dua jari.

Pages: 1 2 3


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending