Connect with us

POLITIK

Politik Tanpa Adab, Tanpa Moral, Tanpa Makna

Published

on

 Ferdinand Hutahaean, politisi Partai Demokrat, anggota BPN Prabowo-Sandi.

FENOMENA KEMEROSOTAN nilai Demokrasi di negara kita ini makin hari makin menjadi-jadi. Bagai kanker ganas yang menggerogoti seluruh tubuh bangsa, kemerosotan nilai Demokrasi terus menjangkiti seluruh lapisan masyarakat.

Elit menjadi berpolitik tanpa adab, ngamukan, dan menjadi pembenci. Politik tanpa adab, politik tanpa moral, politik tanpa makna menjadi bagian dari kesehatian politik bangsa kita. Miris

Sebagai anak bangsa, apakah ini akan kita biarkan menjadi bagian dari Demokrasi kita yang semestinya santun, beradab? Politik keras itu lazim dan lumrah. Tapi politik kasar tak ber adab itu tidak lumrah karena buka budaya kita. Indonesia sejak masih bernama Nusantara era Hindia Belanda, sudah terkenal dengan kesantunan dan budaya adat timur yang kita banggakan.

Lihatlah hari ini, betapa semua kesantunan dan adat timur itu luntur dan terdegradasi. Presiden Jokowi yang juga sebagai Capres petahana menggunakan kata Gebuk dan Sontoloyo serta mengajari pendukungnya berani berantam melawan sesama anak bangsa hanya karena berbeda pilihan.

Megawati Sorkarno Putri kemudian berbicara bahwa anak bangsa ini betul-betul ada keturunan budak, harus disuruh-suruh katanya baru bekerja. Diantara kata sontoloyo dan keturunan budak itupun terselip seorang Bupati bicara menyakamakan manusia dengan Asu dengan menyebut Prabowo sebagai Asu. Tidak beradab dan amoral.

Inikah kita sesungguhnya? Atau inikah kalian sesungguhnya dengan Revolusi Mental? Hina sekali anak bangsa ini disebut Sontoloyo dan keturunan budak apalagi disebut Asu alias Anjing.

Politik tanpa adab, tanpa moral, tanpa makna. Politik jadi subur dengan caci maki, surplus dengan kebencian, dan menuju minus nasionalisme dan persatuan.

Setelah politik tanpa adab, tanpa moral dan tanpa makna, muncullah fenomena baru dalam demokrasi kita. Politik kemudian diselesaikan dengan Politik Lapor Polisi. Tidak seharusnya politik diselesaikan atau bahkan dibinasakan dengan melaporkan ke polisi hal-hal yang tidak perlu diselesikan di ranah kepolisian.

Politik harusnya diselesaikan dengan politik. Pernyataan jawab dengan pernyataan bukan dengan sedikit-sedikit lapor polisi.Demokrasi kita rusak karena kebebasan bersuara dan berbicara dalam politik akan semakin terkurung dengan ancaman laporan polisi.

Ini sungguh demokrasi yang tidak pernah kita inginkan dan tidak pernah kita harapkan terjadi. Politik lapor polisi hanya akan memupuk dendam dan permusuhan. Mengapa kita menjadi anak bangsa yang gemar memenjarakan saudara sebangsa? Memenjarakan hanya karena urusan politik? Sangat barbar. Kecuali urusan kriminal murni, silahkan bela dirimu, supaya politik kita menjadi politik beradab, politik bermoral dan politik bermakna.

Kita hampir kehilangan nilai demokrasi, jangan sampai kita kehilangan persaudaraan dan persatuan bangsa hanya karena praktek politik tanpa adab, tanpa moral dan tanpa makna.

Salam..!!

Oleh : Ferdinand Hutahaean, politisi Partai Demokrat, anggota BPN Prabowo-Sandi


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Amien Rais Hadiri Deklarasi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat

Published

on

Muhammad Amien Rais, adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999-2004.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kelompok Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (MPPAB) akan mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat.

Koordinator MPPAB, Marwan Batubara menyebutkan deklarasi akan digelar dalam sebuah diskusi pada sore ini, Jumat, (17/5/2019).

“Acara deklarasi ini kami mulai dengan diskusi siang ini sampai jelang buka puasa di Rumah Perjuangan Rakyat,” ujar Marwan dalam keterangan tertulis, Jumat, (17/5/2019).

Adapun tema yang diangkat dalam acara tersebut adalah “Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat: Menuju Demokrasi Konstitusional yang Jujur, Adil Dan Bermartabat”.

Sejumlah tokoh akan hadir sebagai pembicara, di antaranya mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, mantan Menko Pulhukam Laksamana (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai dan sejumlah rokoh lainnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

Sandiaga : Bawaslu Sebut Situng KPU Langgar Aturan

Published

on

Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Pernyataan keras Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menolak seluruh hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) curang dibuktikan oleh Sandiaga Uno.

Salah satunya adalah sepakatnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebut Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar aturan.

Menurutnya, pernyataan Prabowo yang semula menuai polemik di masyarakat justru dibenarkan oleh pihak Bawaslu yang menemukan adanya pelanggaran dalam Situng KPU. Diketahui sistem perhitungan dalam Situng KPU menyalahi aturan.

“Pak Prabowo menyatakan beliau akan menolak hasil Pemilu yang curang, hasil Pemilu yang masih perlu banyak sekali kita koreksi, kita revisi. Hari ini terbukti Bawaslu sepakat dengan apa yang kami sampaikan, bahwa sistem perhitungan (Situng) melanggar aturan,” kata Sandiaga di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Temuan anomali tersebut diungkapkan Sandi telah disampaikan kepada KPU untuk dapat segera diperbaiki. Sehingga keinginan seluruh rakyat Indonesia atas Pemilu yang jujul dan adil terwujud nyata.

“Dan ini yang sudah kami sampaikan, masih ada waktu bagi KPU, bagi penyelenggara Pemilu untuk memperbaiki, mengkoreksi. Kita ingin Pemilu yang jujur dan adil,” ungkap Sandi.

“Dan kami juga meyakini bahwa masyarakat menginginkan Pemilu yang jujur dan adil, karena apa pun hasilnya, Pemilu yang jujur dan adil ini pasti akan diterima masyarakat,” tambahnya.

Pemilu 2019, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) ditegaskan Sandi kini bukan lagi menyangkut tentang menang atau kalah, tetapi tentang menegakkan pilar demokrasi bangsa.

“Karena bukan lagi tentang menang-kalah, saya menyampaikan apa yang pak Prabowo sampaikan, bahwa ini tentang bagaimana menegakkan martabat bangsa. Jadi, itu yang menjadi harapan kita ke depan, Insya Allah pemilu kita akan lebih baik ke depan,” harapnya. (ahm)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

POLITIK

KPU Berdalih Situng Justru Bantu Ungkap Kecurangan

Published

on

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai Sistem Informasi Perhitungan Suara atau Situng sangat membantu proses rekapitulasi yang saat ini tengah berjalan. KPU berdalih, aplikasi tersebut terutama dibutuhkan dalam mengungkap kecurangan-kecurangan pemilihan umum.

“Tahu dari mana ada kecurangan-kecurangan kalau enggak dari Situng?” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Jakarta, Kamis malam (16/5/2019).

Dia menjelaskan, skema penghitungan suara dalam Situng dirangkum secara virtual. Form C1 dikumpulkan dan disampaikan ke masyarakat, sehingga mereka bisa mengunduhnya.

Ilham pun menyebut proses semacam itu sekaligus untuk mencocokkan data yang disetor KPU dengan yang dimiliki masyarakat. Jika ada hasil yang berbeda, bisa diubah di tingkat atas.

“Jadi enggak ada masalah. Problemnya apa (sehingga Situng harus disetop)? Kami transparan, kok. Masuknya (C1) juga berkala,” tutur Ilham.

Dia mengatakan, putusan sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Kamis (16/5/2019) kemarin meminta agar KPU memperbaiki Situng, bukan menghentikan proses di sistem itu. Artinya, menurut Ilham, Bawaslu pun mengakui sistem tersebut merupakan bagian dari upaya transparansi.

Ilham menuturkan, apa yang dilakukan oleh KPU didukung penuh oleh Bawaslu. Termasuk komitmen untuk mengoreksi dan mengevaluasi Situng, yang dimintakan Bawaslu ke KPU, juga sebagai bentuk peningkatan transparansi.

“Jadi sekali lagi enggak ada masalah. Sekali lagi bahwa Situng ini kita transparan,” ujar Ilham. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending