Connect with us

HUKUM

Politisi PDIP Laporkan Habib Rizieq ke Polisi Atas Tuduhan Makar

Published

on

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Politikus PDIP Dewi Ambarwati Tanjung melaporkan Habib Rizieq Syihab ke Polda Metro Jaya atas tuduhan makar.

Laporan Dewi teregistrasi tanggal 14 Mei 2019 dengan nomor LP/2998/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimum. Perkara yang disebutkan dalam laporan yakni pemufakatan jahat dan/atau makar dan/atau tindak informasi dan transaksi elektronik.

“Laporan itu sedang dalam penyelidikan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan, Sabtu (8/6/2019).

Menurut Argo, penyelidik akan memeriksa Dewi selaku pelapor. Pemeriksaan digelar untuk menelaah apakah kasus ini mengandung tindak pidana atau tidak.

“Sekarang masih Lebaran. Usai lebaran penyelidik akan menjadwalkan,” ujar Argo.

Dewi melaporkan Habib Rizieq ke polisi atas orasi yang menuntut Presiden Jokowi turun.

Dalam laporan ini, Dewi juga melaporkan sejumlah tokoh ke Polda Metro Jaya terkait kasus yang sama, yakni Amien Rais dan Ustaz Bachtir Nasir.

Amien Rais dilaporkan terkait unjuk rasa pada 31 Maret 2019 di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan Ustaz Bachtiar Nasir dilaporkan terkait pernyataannya soal revolusi.

Sebelumnya, Dewi juga pernah melaporkan Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Eggi Sudjana dengan perkara yang sama. Demikian, seperti dikutip Arrahmah.com. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

HUKUM

KPK Ingatkan Menag Penuhi Panggilan Jadi Saksi

Published

on

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dijadwalkan ulang sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemag di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sedianya, Lukman dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi pada pekan lalu. Namun, keduanya mangkir lantaran ada urusan masing-masing

“Karena di persidangan sebelumnya, Menteri Agama dan Gubernur Jawa Timur tidak datang, maka besok dijadwalkan ulang pemeriksaan dua saksi ini sebagai saksi untuk terdakwa Haris dan Muafaq,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Febri memastikan, Jaksa KPK telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Lukman dan Khofifah untuk menjadi saksi dalam persidangan besok. Sehingga, KPK meminta kedua penyelenggara negara tersebut hadir dalam persidangan.

“Semestinya, kami percaya mereka menghormati proses persidangan ini, jadi perlu dipahami bahwa para saksi yang diperiksa besok akan memberikan keterangan di depan majelis hakim dan semestinya semua warga negara Indonesia apalagi pejabat negara itu menghormati proses persidangan dan memprioritaskan proses persidangan ini karena kewajiban hukum,” ujar Febri.

Menurut Febri, kehadiran Lukman dan Khofifah sebagai saksi sangatlah penting lantaran Majelis Hakim membutuhkan keterangan mereka terkait perkara ini, termasuk mengenai fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Yakin Bukti pada Persidangan Sofyan Basir Solid

Published

on

Mantan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir saat menjalani sidang dakwaan kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bukti-bukti yang akan diajukan pada persidangan perkara korupsi proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir sudah solid. “Kalau terdakwa punya pendapat yang berbeda silakan ajukan bukti sebaliknya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Febri mengatakan, bukti-bukti tersebut berupa pertemuan-pertemuan yang membicarakan proyek PLTU Riau-1 dan juga bukti-bukti yang lain. “Tetapi tidak tepat kalau semua strategi itu disampaikan di awal ini,” kata dia.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada Senin (24/6/2019) telah membacakan surat dakwaan Sofyan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. “Jadi, proses persidangan itu kan sudah terbuka, JPU sudah bacakan dakwaan, eksepsi (keberatan) juga sudah dibacakan oleh terdakwa. Nanti tinggal hakim menilai bagaimana eksepsi tersebut dan pada proses pembuktian kita adu bukti saja,” ujar Febri.

Dalam perkara ini, JPU KPK mendakwa Sofyan memfasilitasi pertemuan antara anggota Komisi VII dari Partai Golkar DPR Eni Maulani Saragih, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pemilik saham Blackgold Natural Resources Limited (BNR Ltd) Johannes Budisutrisno Kotjo. Tujuan pertemuan itu untuk mempercepat kesepakatan proyek “Independent Power Producer” (IPP) PLTU Mulut Tambang RIAU-1 dengan imbalan Rp4,75 miliar untuk Eni dan Idrus.

Sofyan Basir diancam pidana dalam pasal 12 huruf a jo pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP. “Dalam konteks terdakwa Sofyan Basir yang kami dakwaan kemarin perbuatannya diduga adalah membantu terjadinya tindak pidana. Karena itu, kami menggunakan Pasal 56 dan juga menggunakan Pasal 15, pasal ini dua hal yang berbeda,” ucap Febri.

Pasal itu mengatur mengenai setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp1 miliar.

“Pasal 15 itu menegaskan konsekuensinya nanti percobaan perbantuan atau permufakatan penjahat dihukum sama. Pasal 15 adalah salah satu bentuk dari konsep extraordinary-nya korupsi. Kalau di tindak pidana umum percobaan itu bisa divonis atau dituntut jauh lebih ringan. Kalau di tindak pidana korupsi tidak, jadi akan bisa dihukum sama dengan pelaku perbuatan,” tuturnya. (*)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

HUKUM

Polri Tanggapi Temuan Amnesty Internasional Terkait Kekerasan Brimob

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen, Dedi Prasetyo.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia memberi tanggapan temuan Amnesty Internasional Indonesia terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh oknum personel Brigade Mobile (Brimob).

Amnesty International menduga personel Brimob melakukan penangkapan dan penyiksaan demonstran, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kericuhan, salah satunya Kampung Bali, Jakarta Pusat pada 21-23 Mei 2019.

“‘Monggo’ (silakan) temuan tersebut diserahkan ke tim investigasi gabungan untuk didalami oleh tim,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Sebelumnya, Peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat mengatakan setelah video belasan personel Brimob melakukan penyiksaan di Kampung Bali pada 23 Mei 2019 viral, pihaknya turun ke lapangan untuk melakukan investigasi.

Amnesty mengindetifikasi ada lima, atau sedikitnya empat korban kekerasan di Kampung Bali pada saat bersamaan pukul 05.30 WIB ketika personel Brimob yang memaksa petugas parkir untuk membuka pintu masuk dan menuju lahan parkir.

Menurut Papang, para saksi menuturkan terdapat banyak orang melakukan pelemparan batu dari dalam dalam lahan parkir itu.

Namun, para personel tidak hanya melakukan penyiksaan terhadap pelaku pelempar batu, melainkan warga sekitar yang sedang keluar rumah. Para korban disebutnya mengalami lebam serta luka di kepala.

Pihaknya pun telah melakukan verifikasi metadata dan keaslian video yang didapat dan mewawancarai sejumlah saksi.

Selain video dugaan penyiksaan di Kampung Bali, terdapat pula video yang menunjukkan penyiksaan aparat terhadap orang yang ditangkap meski tidak melawan di daerah Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Demikian, seperti dikutip Antara. (dev)


Media Indonesia Raya menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redindonesiaraya@gmail.com, dan redaksi@indonesiaraya.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788 / 0821-96677788.

Continue Reading

Trending